Karut Marut Tata Tambang
berita
Politika

Sumber Foto: josstoday.com

12 November 2017 12:00
Maraknya penambangan yang tak taat aturan menambah deretan masalah lingkungan. Belakangan media menyoroti penambangan nikel. Cadangan sumber daya nikel yang umumnya tidak jauh dari permukaan tanah membuat penambangan sering kali dilakukan dengan penambangan terbuka.

Alhasil, aktivitas penambangan terbuka berdampak pada penebangan vegetasi, pengupasan lapisan tanah teratas yang subur, rusaknya aliran sungai, dan terancamnya keanekaragaman hayati. Ironisnya, ketika kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diserahkan ke tingkat kapupaten/kota, para kepala daerah terkesan mengobral izin, bukannya lebih selektif dan berhati-hati demi melindungi kepentingan masyarakat sekitar yang terdampak. Muncul berbagai asumsi dan pertanyaan mengelitik seputar maraknya obral izin pertambangan yang dikeluarkan para birokrat daerah. 

Apakah ini cara efektif guna mengejar pendapatan APBD? Bagaimana dengan kepentingan masyarakat sekitar? Lalu bagaimana dengan perubahan bentang alam dan daya dukungnya?

Menengok aktivitas penambangan nikel di Sulawesi Tenggara, menurut Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), dari total 389 IUP, 196 merupakan IUP nikel yang terdiri dari 188 IUP produksi dan delapan IUP ekspolitasi. Dampaknya, saat ini bukit-bukit di sekitar area tambang penuh lobang dengan kondisi tanah yang terkelupas. Belum lagi di beberapa sungai mengalami pencemaran. Duh, bagaimana cara mengatasinya?  Beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkannya? Sesuaikah dengan hasil yang didapat?

Sebenarnya pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Namun dalam Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ternyata masih banyak kekurangan. UU Minerba hanya mengatur tentang batasan luas area dan jumlah produksi penambangan rakyat, bukan metode atau alat. Akibatnya seringkali para penambang abai terhadap tata kelola lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sementara penambangan skala perusahaan menunjukan, ongkos praktik tambang yang bersahabat dengan lingkungan hanya 5 persen dari modal dan biaya operasional. Padahal idealnya 30 persen, walapun tidak ada aturan berapa besar kisaran tersebut.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) rencananya segera mengecek kondisi lingkungan disekitar daerah petambangan. Rencana tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat Hakatutobo, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Namun, seberapa besar pengaruhnya untuk menindak penambang yang tak taat aturan? Jangan-jangan hanya pencitraan tanpa bukti nyata? Kalaupun tim KLHK serius, bagaimana menghadapi kepentingan jangka pendek yang selama ini mewarnai setiap kebijakan di daerah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia

Kegiatan pertambangan dan kelestarian lingkungan hidup kerap tumpang tindih dengan konflik penggunaan lahan, terutama dengan kegiatan pertambangan. Salah satu sebagai bentuk konkret sektor pertambangan Indonesia telah menyumbang sekitar 11,2 persen dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Dan juga industri pertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia, jumlah yang tidak sedikit.

Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing, maupun batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam.

Tidak jarang dari kita timbul pertanyaan seputar pertambangan ini, mempersepsikan baik dan buruk tentang hadirnya industri pertambangan di tengah-tengah kehidupan dan lingkungan sekitar kita. Meskipun di antara kita, termasuk saya, tidak begitu paham dunia pertambangan, tapi dengan hadirnya media penyuguh informasi yang ada, kita dapat mengetahui berita-berita hangat setiap harinya, termasuk pertambangan ini.

Karut marutnya pengelolahan izin pertambangan sebenarnya tak lepas dari KLHS dan daya dukungnya. Seharusnya sebelum izin diterbitkan harus sudah ada semua kajian, sehingga ada rujukan apakah memungkinkan Izin Usaha Penambangan (IUP) dapat diberikan di sebuah lokasi pertambangan. Bukan menghitung berapa pendapatan daerah yang dihasilkan dari IUP. Namun yang terpenting untuk membuat kajian mengenai kerusakan yang ditimbulkan apabila IUP itu diberikan.

Melalui kajian tersebut, kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan akan dapat diiventarisir, karena jika dibandingkan angkanya pasti tidak akan lebih besar biaya untuk merestorasi kembali kerusakan lingkungan akibat pertambangan, ketimbang menikmati hasil yang didapat dari pemberian IUP.

Perubahan bentang alam sebagai akibat kegiatan pertambangan menimbulkan citra, persepsi, dan pengertian masyarakat bahwa kegiatan pertambangan lebih banyak menimbulkan kerusakan dan kerugian masyarakat dibandingkan dengan manfaatnya, khususnya manfaat bagi masyarakat di sekitar tambang tersebut.

Oleh karena itu, di coretan ini menurut saya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan tambang sebelum beroperasi adalah (a) Perlindungan Lingkungan Pertambangan dan Pasca Tambang dan (b) Penerapan Prinsip Konservasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu filosofi, mengapa kita menambang? Kita menambang karena itu musti dilakukan. Kita membutuhkan material tambang untuk membangun struktur bangunan dalam hidup kita, yang akan membantu daya tahan manusia sepanjang zaman. Seperti Karl Person (the Grammar of Science) mengatakan: "Kita (manusia) tidak berharap mati muda, sehingga kita akan berpikir keras bagaimana seharusnya cara kita hidup dan bagaimana kita akan mati". Oleh sebab itu kebutuhan akan logam menjadi vital, untuk melindungi manusia dari berbagai tekanan alam mulai dari hujan, panas, dingin, dan lain sebagainya.

Tentang nikel. Campuran nikel dan besi menghasilkan baja tahan karat atau stainless steel. Kadar campuran berkisar di angka 8-12 persen. Berguna sekali untuk membuat berbagai peralatan sensitif yang tahan karat seperti turbin gas dan berbagai jenis pipa dalam industri kimia. Hampir semua peralatan tahan karat mulai dari alat-alat rumah tangga seperti sendok sampai piring, dan industri mulai dari mobil sampai pesawat, membutuhkan nikel. Beberapa baja super kuat membutuhkan nikel sebagai campuran.

Problemnya adalah kita tidak mungkin menambang di tengah kota yang padat penduduk sehingga terpaksa manusia menambang di gurun pasir, hutan, dan lautan yang dianggap 'tak berpenghuni'. Di sinilah problem utamanya muncul. Manusia menganggap mahluk lain selain manusia itu tidak penting, meskipun beragam kajian ekosistem yang menyebut manusia dan berbagai spesies lainnya yang hidup di atas planet bumi memiliki konstribusi yang sama terhadap kelangsungan ekologi. Sehingga penghargaan terhadap pohon dan berbagai binatang menjadi bias.

Terkait dengan penambangan terbuka di Sulawesi Tenggara, keputusan pemimpin dunia dalam berbagai konferensi lingkungan sudah jelas melarang penambangan terbuka yang merusak area permukaan. Tindakan tersebut berbahaya sekali (hindari atau negerimu akan hancur kena bencana ekologi). Di negara kita yang kaya tambang tetapi miskin ini, keputusan lingkungan itu tak digubris. Mungkin karena biaya untuk eksplorasi penambangan terbuka, jauh lebih murah. Dengan modal cangkul dan sebuah becho, habislah itu hutan.

Untuk menghormati semua keputusan dan kesepakatan politik pasca Orde Baru, Indonesia memutuskan untuk mengakui sistem otonomi daerah. Selain bahan tambang strategis seperti uranium, minyak bumi, dan gas semuanya dapat diputuskan di daerah oleh para Bupati sebagai penguasa paling ujung yang dipilih melalui sistem pemilu langsung atau pilkada. Merekalah (para bupati) yang merupakan representasi paling dekat dengan rakyat (dipilih langsung).

Para penguasa wilayah yang terjebak oleh janji-janji kampanye, khususnya di daerah-daerah yang mengandalkan sumber utama pembangunan dari APBD (dalam arti: belum tumbuhnya sektor swasta) menjadi patah arang, manakala dana pembangunan dari APBD tidak cukup. Belum lagi harus membayar biaya kampanye kepada beberapa sponsor pilkada. Akhirnya, hutan menjadi bancaan para bupati. Ratusan izin pembalakan hutan untuk keperluan tambang dikeluarkan sejak rezim reformasi berdiri. Kecepatan penggundulan hutan dalam rentang 2004 s/d 2010 mencapai 2 juta hektare/tahun. itu berarti sekitar 8 persen dari total luas Pulau Jawa.

Penambangan terbuka harus dihentikan apapun caranya dan solusi komprehensif terkait pembangunan ekonomi daerah musti ada jalan keluarnya. Memang betul ini urusan perut, tetapi hutan itu bukan sekedar wilayah administrasi dan politik. Itu adalah aset planet. Jared Diamond, dalam bukunya Hancurnya Peradaban Dunia Dari Masa Ke Masa; mengatakan semua peradaban hancur berbarengan dengan gundulnya hutan. Bencana alam adalah pembunuh nomor satu peradaban dan upaya untuk memulihkan segala dampaknya akan menyedot banyak biaya tak terperi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Menambang adalah aktifitas bermotif ekonomis yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Karena penambangan hanya untuk pemuasan hasrat ekonomis manusia, baik personal maupun korporasi, maka penambangan tergolong dalam filsafat antroposentrisme. Kepentingan manusia adalah subjek tunggal dalam antroposentrisme. Dalam banyak kasus kerusakan lingkungan seringkali diakibatkan oleh nafsu serakah penambang (personal atau korporat) yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan, otomatis abai terhadap pembangunan berkelanjutan. 

Sejak tahun 1980-an, para pakar dan aktivis lingkungan di berbagai negara telah mendesakkan kepada stakeholder agar menghargai kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Kerangka filsafat yang ditawarkan bernama Bio-sentrisme yaitu penghargaan terhadap eksistensi segala jenis mahluk hidup. Bio-sentrisme kemudian berkembang menjadi Eco-sentrisme yaitu pengakuan terhadap pentingnya keberlanjutan ekosistem dan pelestarian alam.

Problem ikutan di hampir semua izin tambang yang dikeluarkan di Indonesia kurang lebih sama. Termasuk heboh kasus penambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Rangkaian persoalan yang timbul dari bisnis penambangan mulai dari dampak kerusakan lingkungan pasca tambang, ketidakjelasan PAD dan fiskal negara, hingga praktik ilegal/un-reported and un-regulated mining. Akar permasalahan seperti diurai di atas rata-rata didorong oleh motif serakah, mementingkan kepentingan kantong pribadi, dan kelompok atau patron.

Selain itu faktor korupsi dan gratifikasi antara pengusaha hitam dengan oknum birokrasi terutama di daerah kabupaten dan provinsi juga turut berperanan dalam memperkeruh keadaan. 

Diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh dan pemahaman yang cukup tentang misi dan tujuan pembangunan berkelanjutan secara konsisten dari para penambang baik personal, tradisional maupun korporat.

Nilai-nilai Pancasila juga sangat jelas mengatur tentang ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan sosial. Dan,  menambang seharusnya juga jadi ladang pengabdian dalam dimensi ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Alam lingkungan adalah wajib dipahami sebagai anugerah Tuhan dan warisan anak-cucu kita. Dalam menambang juga wajib memperhatikan hak-hak warga sekitar, hal ini sesuai sila kedua Pancasila. Dan, penambangan tidak bisa tidak wajib memperhatikan aspek keadilan sosial, bahwa dalam setiap genggam hasil tambang yang dieksploitasi terhadap hak orang lain yang selanjutnya dikelola dan didistribusikan oleh negara dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan keteladanan menurut sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
National standardization expert, Kepala sistem jaminan mutu BSN SMC ISO TC 59

Tambang memang primadona. Masalah terbesar bangsa ini adalah “parsialitas” yang tidak pernah menjadi “kesatuan”. Bahkan sejak kalimat Bhineka Tunggal Ika melekat pada lambang negara, persatuan masih menjadi visi yang tak kunjung tercapai, bahkan mungkin saja tidak memiliki alat ukur dalam mencapai visi besar bangsa ini yang dibawa sejak 1945 silam. Masalah lingkungan seakan terpisah dengan masalah penguatan ekonomi bangsa dan kesenjangan sosial. Padahal seharusnya kita sudah dapat menentukan titik optimal yang dapat mengakomodasi ketiganya.

Secara langsung kita dapat menyatakan musnahnya humus tanah yang subur dan rusaknya aliran sungai sebagai dampak buruk pelaksanaan kegiatan tambang. Namun sekali lagi, ini adalah sudut pandang yang masih parsial. Saya rasa pemerintah khususnya KLHK yang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara memiliki fungsi: pertama, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, kedua, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, ketiga, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, keempat pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, kelima, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Menjadi koordinator yang melihat masalah ini sebagai bagian dari sistem pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif. Solusi harus dapat menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yang sudah disahkan melalui Permen No. 39/Menlhk-Setjen/2015  yang bersinergi dengan Indonesia Energy RoadMap 2017-2025 yang sudah sempat dibahas Januari 2017. Oleh karena itu, KLHK dan ESDM atau lembaga lainnya dapat duduk bersama untuk menemukenali mata rantai yang putus dalam “sistem pengelolaan lingkungan hidup” .

Dalam teori system thinking, menyelesaikan masalah dapat dilakukan dengan mengidentifikasi symptomatic solution dan fundamental solution yang jelas dan tegas. Oleh karena itu kegiatan mengecek kondisi lingkungan disekitar daerah petambangan di Hakatutobo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara bisa jadi tidak ada gunanya apalagi kalau sifatnya yang seremonial. Untuk menghindarinya, kegiatan ini harus dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten dan memiliki otoritas khusus. Sehingga hasilnya dapat menjadi landasan mengusulkan solusi.

Contoh symptomatic solution yang dapat dilakukan adalah penutupan lokasi tambang sementara kasus tambang, berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun demikian harus di susun fundamental solution agar setidaknya kita tidak lagi “kecolongan”. Tampaknya harmonisasi regulasi dan penguatan implementasinya perlu menjadi titik tekan. Regulasi bisa menjadi tak beraanfaat bila tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Bukan hanya Basis data terkait Pemetaan potensi Sumber Daya yang perlu dibangun secara matang, namun rencana pengelolaannya di setiap wilayah di Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Sosial, Spasial & Lingkungan

Tanggung jawab pelaku penambangan terhadap lingkungan terutama setelah aktivitas penambangan harus dipertegas dengan sebuah parameter yang terukur. Teknologi yang dapat diterapkan adalah dengan identifikasi bentang alam melalui potret bentang alam di wilayah pertambangan, dalam hal ini pertambangan terbuka. Potret bentang alam dapat berupa citra penginderaan jauh seperti peta foto udara yang diambil melalui wahana pesawat udara ataupun menggunakan pesawat tanpa awak drone, wahana yang saat ini lagi hits dan relatif mudah dilakukan.

Potret bentang alam sebelum dilakukan aktivitas penambangan harus disertakan sebagai syarat wajib yang dilampirkan saat pengajuan IUP (izin usaha pertambangan). Di akhir masa perizinan, pun diwajibkan melakukan pemotretan kembali kondisi bentang alam wilayah IUP. Maka akan jelas terlihat perubahan yang mengakibatkan kerusakan vegetasi, pengupasan lapisan tanah teratas yang subur, rusaknya aliran sungai, yang semua itu mengancam keanekaragaman hayati.

Melalui hasil pemotretan penampakan bentang alam sebelum dan sesudah aktivitas penambangan (before-after) tersebut dapat dilakukan perhitungan berapa nilai estimasi biaya kompensasi lingkungan yang harus dikeluarkan oleh pelaku penambangan. Biaya kompensasi lingkungan ini yang akan digunakan untuk memulihkan kondisi bentang alam, termasuk kehidupan masyarakat sekitar, habitat flora dan fauna, serta daya dukung lingkungan setempat setelah aktivitas penambangan. Dengan adanya potret before-after wilayah IUP diharapkan pelaku pertambangan tidak akan “lari” setelah selesai aktivitas eksplorasinya. Lebih bagus lagi dalam era keterbukaan ini potret before-after wilayah IUP dipublikasi. Biarlah publik turut memantau kondisi lingkungan wilayah pertambangan.

Potret bentang alam sebelum dan sesudah aktivitas penambangan dapat menjadi bekal institusi auditor lingkungan untuk membantu dan mempermudah proses pengawasan lingkungan. Jelas, integritas dari pelaku penambangan, pihak pemerintah (pusat ataupun daerah), serta auditor lingkungan sangatlah dipertaruhkan. Pelaku penambangan yang peduli lingkungan akan meningkatkan nama baiknya dilihat dari track record yang sudah dilakukan berdasarkan laporan audit lingkungan. Begitu pula pemerintah dengan dukungan payung hukum untuk mewajibkan pelaku penambangan melampirkan potret bentang alam di awal dan di akhir masa IUP, serta mewajibkan wilayah pertambangan untuk diaudit. Auditor lingkungan dituntut integritasnya konsisten dan konsekuen serta istiqamah dalam mempertahankan kelestarian lingkungan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir