Keberanian Duterte, Susi, serta Bung Karno Menentang Rezim Internasional
berita
Politika

Ilustrasi Foto: Muid/Watyutink.com

16 March 2018 16:00
Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan lantang mengatakan negaranya akan keluar dari keanggotaan International Criminal Court (ICC). Ini juga berarti Filipina akan keluar dari ratifikasi Statuta Roma. Duterte menilai negaranya tak mendapat keuntungan apa-apa selama meratifikasi Statute Roma. Bahkan ICC terkesan berusaha mendikte Filipina dan menghalangi perang suci pemerintah Filipina melawan narkoba.

Sejak dilantik sebagai Presiden Filipina, Duterte menggaungkan perang suci melawan narkoba. Sejak Juli 2016 Pemerintah Filipina mencatat perang melawan narkoba telah merenggut nyawa sekitar 4.000 orang. Tapi berdasarkan catatan Aliansi Pengacara HAM Filipina (PAHRA) dan Human Right Watch (HRW) ada lebih dari 12.000 orang yang tewas. Apakah salah jika seorang pemimpin negara membunuh untuk melindungi negaranya dari bahaya narkoba?

PBB terus mengecam kebijakan Duterte ini karena dituding melanggar HAM, dan bahkan ICC bahkan tengah melakukan penyelidikan. Filipina telah meratifikasi Statuta Roma, karena itu ICC dapat menyelidiki secara langsung. Narkoba adalah kejahatan luar biasa yang merenggut jutaan nyawa. Negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia dan Filipina biasanya dijadikan pasar peredaran narkoba oleh bandar internasional. Langkah Duterte melepaskan negaranya dari bahaya narkoba coba dijegal oleh rezim HAM internasional. Apakah rezim HAM internasional ini disetir oleh bandar narkoba internasional kelas kakap?

Keberanian Duterte mengingatkan kita kepada sosok Bung Karno (BK). Pada 1965, Bung Karno mengambil langkah keluar dari PBB karena Malaysia yang dianggap negara boneka kolonial Inggris diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tindakan Bung Karno mencatatkan namanya dan Indonesia dalam sejarah dunia, sebagai satu-satunya negara yang pernah keluar sebagai anggota PBB. Bahkan Gedung ‘kura-kura’ (Gedung DPR/MPR sekarang) menjadi monumen tersirat Indonesia pernah akan menciptakan PBB tandingan.

Pada awal pemerintahan Jokowi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, pernah mengusulkan agar Indonesia keluar dari keanggotaan G20. Susi berdalih masuknya Indonesia sebagai anggota G20 hanya merugikan pengusaha sektor kelautan dan perikanan lokal saja. Posisi Indonesia dalam organisasi internasional tersebut juga tidak terlalu kuat dalam mengambil keputusan. Pengambil kebijakan adalah mereka yang tergabung di G8. Namun hingga kini usulan Susi ini tak juga diwujudkan.

Indonesia merindukan pemimpin yang berani dan tegas dalam merespon intervensi organisasi internasional atau negara asing. Keberanian Duterte patut diteladani. Bung Karno telah lebih dahulu memberi contoh. Permintaan Menteri Susi patut dipelajari dan dipertimbangkan.

Indonesia adalah negara besar, bukankah seharusnya Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang menentukan nasib dunia internasional ke depannya? Apakah bisa kalau terkadang nasib negara sendiri masih tergantung pada kebijakan yang ditentukan negara asing dan kesepakatan rezim internasional?

Terlebih lagi masalah HAM yang sering kali berbenturan dengan penegakan hukum di dalam negeri. Republik ini sudah harus mempertimbangkan keanggotaan di dalam sejumlah organisasi internasional, dan jangan terburu-buru bergabung ke dalam suatu organisasi. Kalau kita masih didikte bangsa asing dan kesepakatan internasional, bagaimana kita bisa mewujudkan Trisakti?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Hubungan Internasional & Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, FISIP UNCEN, Jayapura, Papua.

Sebenarnya permasalahan mendasar pembangunan di negara-negara dunia ketiga, seperti Filipina, Indonesia, dan lain-lain, tentunya masih berada di bawah bayang-bayang intervensi pascakolonial. Kasus narkoba merupakan salah satu contoh konkret intervensi pasar global, dimana secara keamanan perdagangan internasional, tidak menjamin keamanan produk yang masuk ke suatu negara. Penyelundupan obat-obatan terlarang ke Filipina tentu tidak terlepas dari lemahnya security serta penegakan hukum di sana.

Langkah Duterte untuk keluar dari ICC menjadi sangat dilematis ketika dihadapkan dengan penyebaran narkoba sebagai mesin kematian generasi muda di Filipina. Di sisi lain secara geopolitik dan geoekonomi seharusnya Filipina menjadi bagian penting posisi strstegis dalam kepentingan Amerika Serikat (AS) di Kawasan Asia Tenggara.

UN sebagai salah satu rezim internasional sebenarnya menunjukan banyak kelemahan. Salah satunya ketika didominasi oleh negara-negara pemegang hak veto (AS, Inggris, Rusia, China, dan Perancis). Segala jenis resolusi bisa diveto oleh lima negara pemegang hak veto tersebut.

New Colonial sedang terjadi di dunia dalam bentuk yang baru dan sangat inovatif. Indonesia sendiri juga mengalami masalah yang sama dengan Filipina. Intervensi organisasi internasional dan juga negara asing begitu terasa hampir dalam segala aspek kehidupan di Indonesia.

Melihat kondisi Filipina hari ini, harus melakukan rekonstruksi terhadap bilateral/multilateral dalam semua bidang yang mengarah pada interdependensi ekonomi dan berimplikasi pada perdagangan internasional (maraknya sindikat internasional).

Secara national interest, Filipina pilihan Duterte adalah yang terbaik. Ini karena tidak ada jaminan internasional terkait pemberantasan perdagangan dan peredaran narkoba.

Kita juga bisa melihat peran ASEAN yang semakin tidak jelas. Secara regional beberapa negara di ASEAN mengalami hal yang sama dan menetapkan darurat narkoba, seperti sikap yang diambil Jokowi. Mungkin saja ASEAN lemah karena menganut sistem Non Intervention antarnegara anggota.

Ini berdampak pada munculnya rasa saling curiga dan mengancam antar sesama negara anggota ketika perdagangan narkoba meluas di kawasan Asean, sesama ASEAN.

Narkoba merupakan bagian dari skenario politik interdependensi global di kawasan dengan target penguasaan Sumber Daya Alam (SDA). Perlu ada peninjauan kembali terhadap ASEAN Security berdasarkan dinamika dan fenomena ancaman global di kawasan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Kepentingan nasional menjadi pertimbangan setiap negara dalam memutuskan untuk bergabung dalam setiap organisasi internasional. Pertimbangan untung rugi dan manfaat bagi bangsa dan negara selalu menjadi faktor yang menentukan, di samping kemampuan berpartisipasi aktif demi kepentingan nasional.

Keputusan Bung Karno untuk bergabung atau tidak dalam organisasi internasional penuh perhitungan. Kalau sekiranya tidak dapat atau tidak dibukakan peluang untuk berperan aktif dan bahkan mengekang kebijakan nasional, lebih baik tidak ikut atau kalau perlu keluar dari PBB. Didirikan organisasi internasional yang lebih cocok dengan kemampuan masing-masing anggota untuk berperan aktif dan mendukung tujuan nasional.

Mengenai keanggotaan HAM memang diperlukan bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan nasional, melainkan juga kepentingan internasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD kita. Kritik terhadap HAM adalah tolok ukur dan sempitnya interpretasi itu sendiri. Hukuman mati terhadap produsen dan pengedar narkoba dipersoalkan karena  pertimbangan terhadap nasib terhukum, dengan mengabaikan HAM korban narkoba dan keluarga serta lingkungan masyarakat yang menderita katena peredaran narkoba.

Pelarangan penggunaan cantrang dianggap melanggar HAM nelayan kecil, tanpa memperhitungkan HAM generasi mendatang untuk ikut menikmati kekayaan alam Indonesia di kemudian hari.

Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memutuskan menjadi anggota atau tidak suatu organisasi internasional, yang penting adakah kita bisa dan mampu berperan aktif serta mengambil manfaatnya demi kepentingan nusa dan bangsa.

Khusus mengenai hukuman mati terhadap pengedar narkoba di Filipina dan Indonesia merupakan bukti upaya aktif masing masing negara melawan proxy war yang gencar melanda kedua negara. Hal serupa pernah dialami China, ingat kembali sejarah perang candu di China.

A new interpretation terhadap peredaran narkoba harus diterapkan bukan sebatas kegiatan perdagangan haram, melainkan sebagai perang terselubung yang hendak menghancurkan bangsa. Harus kita lawan dengan cara dan hukum perang. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Manusia mengalami gelombang peradaban dan pasang surut kebudayaan dan peradaban. Sebelum abad pertengahan, Viking lebih dikenal sebagai barbarik (perompak) yang ditakuti masyarakat  Eropa Barat, karena mereka suka mengembara menyerbu Eropa Barat (daratan maupun kepulauan Inggris), bahkan mendahului Columbus mendarat di benua Amerika.

Sekarang justru Skandinavia dikenal sebagai bangsa paling cinta damai, dan selalu menjadi tuan rumah atau pemrakarsa konfrensi perdamaian pelbagai konflik lintas negara, termasuk penyelesaian pemberotakan GAM di Aceh yang hampir pasti memberi Hadiah Nobel kepada Indonesia. Sayangnya, elite Indonesia sendiri menyia-nyiakan peluang emas untuk memperoleh Nobel Perdamaian 2006.

Persetujuan Helsinki itu layak dapat Nobel dan memang sudah di-"seeded". Ibarat piala All England yang selalu di-seeded untuk Rudy Hartono dan kemudian Liem Swie King. Tapi dasar kurang hok gie, tiga minggu sebelum pengumuman nobel, pemerintah RI mengeksekusi Tibo, padahal 22 September Uni Eropa menulis surat protes penundaan hukuman mati bagi Tibo. Surat Uni Eropa itu memperkuat permohonan Sri Paus Benediktus yang berhasil menunda eksekusi Tibo. Tapi karena kemudian ada isu ceramah Paus yang menimbulkan protes di kalangan ummat Muslim sedunia, maka  pemerintah RI mengambil putusan mengeksekusi, padahal justru Uni Eropa yang lebih berbobot politik yang memprotes eksekusi itu.

Beberapa hari kemudian, Wapres Jusuf Kalla masih melobi Washington DC, dan memperoleh promosi dari anggota Kongres AS bahwa RI layak dapat Nobel. Mendadak 4 Oktober, diumumkan pembebasan Polycarpus dari tahanan oleh Mahkamah Agung. Maka pada pengumuman pemenang Nobel 19 Oktober, hadiah itu melayang ke Mohamad Junus dari Grameen Bank. 

Itu bukan pertama kalinya Nobel melayang dari elite Indonesia, yang sebetulnya punya "bakat" untuk jadi pemenang Nobel secara proaktif kreatif. Memang Bung Karno pernah juga melakukan gebrakan petualangan, yang sampai detik ini dan barangkali seumuran zaman sejarah umat manusia tidak akan terulang lagi, yaitu keluar dari PBB.

Kalau Afrika Selatan dan beberapa negara Afrika--termasuk Philipina--baru keluar dari ICC, maka Bung Karno sudah keluar dari PBB Januari 1965. Tapi ya hanya setahun, karena setelah itu harus melamar masuk lagi, tidak mungkin mengisolasi diri secara primitif primordial. Indonesia adalah satu satunya negara yang keluar kemudian masuk lagi, dan pasti tidak akan ada lagi negara melakukan iku, begitu juga Indonesia. Presiden siapapun tidak akan mengulangi gebrakan isolasi yang  tidak rasional, emosional, dan konyol, serta lebih memperlihatkan penyakit "achterlijk", ketimbang "kepahlawanan".

Jadi, saya tidak menganjurkan pola-pola ekstrem model Duterte. Sekarang ini kekerasan lintas batas negara sudah terpantau oleh ICC dan rezim HAM internasional. Kita harus beradaptasi dengan situasi itu. Swedia akan jadi tuan rumah KTT Donald Trump-Kim Jong Un.

Sebetulnya dulu Soeharto, sebagai Ketua GNB, pernah berjiwa besar menjadi tuan rumah dan menerima sowan PM Israel Yitzak Rabin di Cendana. Bila upaya itu ditingkatkan, Soeharto berpotensi menerima hadiah Nobel. Pada waktu itu hadiah nobel dimenangkan oleh Rabin, Peres, dan Arafat. Mereka bertiga mendapat  hadiah Nobel 1994 karena perdamaian yang dilakukan di Oslo Norwegia, yang mestinya salah satunya bisa Presiden RI Soeharto .

Bung Karno sendiri setelah didamaikan oleh Kennedy dan batal terjun dalam perang besar dengan Belanda di Irian Barat 1962, layak dapat Hadiah Nobel 1962. Karena Persetujuan New York yang diteken oleh Adam Malik dan van Royen itu mengubah situasi dari ancaman perang terbuka Belanda- RI menjadi perdamaian, di mana Irian diserahkan melalui PBB pada 1 Mei 1963.

Tapi 1 Januari bendera Merah Putih sudah boleh berkibar di Papua menggantikan bendera Belanda, di samping bendera PBB. Belum mapan perdamaian itu, Bung Karno sudah berkonfrontasi dengan Malaysia 1963 dan kemudian juga membuat olympiade tandingan Ganefo 1963, sehingga RI diskors dari Olimpiade Tokyo 1964. Puncaknya RI keluar dari PBB 1965, tapi akhirnya harus balik lagi 1966.

Ketika Habibie memberi referendum dan dimenangkan oleh rakyat Timor, sebetulnya hadiah Nobel juga bisa jadi penghargaan buat Habibie, tapi pembakaran Dilli pasca-referendum, mencabut hadiah Nobel itu dari Habibie. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter