Kedaulatan Rakyat Koyak, Hukum Mustahil Tegak (?)
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 02 August 2018 19:30
Penulis
Di era Reformasi, Indonesia adalah Negara hukum. Pasca beleid tersebut diatur dalam UUD 1945, istilah hukum sebagai panglima kian menggema. Istilah itu untuk menegaskan supremasi hukum atau hukum memiliki kekuasaan tertinggi. Konstitusi juga mengatur bahwa tiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Siapa pun wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Pertanyaannya, mengapa kita menjadikan hukum sebagai panglima?

Tak bisa dipungkiri bahwa supremasi hukum bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan, baik oleh penguasa maupun oleh warga negara terhadap warga negara yang lain. Tetapi Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara Indonesia adalah Negara hukum dirumuskan di ayat selanjutnya. Bahkan kedaulatan rakyat sudah dinyatakan dalam Preambule UUD 1945, “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”

Bila norma konstitusi dimaknai satu kesatuan yang hirarkis, bukankah seharusnya kedaulatan rakyat yang menjadi panglima? Selain itu, kedaulatan rakyat juga dipahami bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Terlebih hukum kerap kali justru melahirkan kesewenang-wenangan. Salah satu penyebabnya, substansi (norma) hukum tidak mencerminkan ketidakadilan.

Secara teoritis, perumusan norma hukum (undang-undang) dibentuk melalui mekanisme kedaulatan rakyat. Sebab keberadaan pembentuk undang-undang (DPR) guna mewakili kepentingan rakyat. Masalahnya, anggota legislatif kerap kali mengabaikan kehendak rakyat. Misalnya, produk undang-undang yang memudahkan kepentingan konglomerat untuk merajai sektor ekonomi. Tengok saja beberapa undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam, yang memberikan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran pemodal. Sehingga tidak heran sampai sekarang rakyat jelata tak kunjung sejahtera.

Kini yang menjadi tanya, bukankah koyaknya kedaulatan rakyat yang menjadi akar permasalahan kacau-balaunya penegakan hukum? Sebab bila tindakan para wakil rakyat berdasarkan nurani yang diwakilinya, maka rasanya substansi hukum pun bisa dipastikan mencerminkan keadilan. Memang, norma hukum yang baik belum menjadi jaminan bisa melahirkan penegakan hukum yang adil bila penegak hukumnya masih bisa ‘berkompromi’. Tetapi, apa iya penegak hukum berani melawan rakyat jika rakyatnya benar-benar berdaulat?

Sudah saatnya bangsa Indonesia meletakkan kedaulatan rakyat sebagai panglima, bukan hukum! Sebab penegakan hukum yang adil rasanya mustahil terwujud jika kedaulatan rakyat dibiarkan koyak.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia

Kedaulatan rakyat dan Negara hukum bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) bertemu dalam demokrasi konstitusional--demokrasi yang berdasarkan hukum atau demokrasi yang berdasarkan konstitusi.

Kalau hanya demokrasi tanpa hukum itu nantinya akan anarki. Tapi hukum saja tanpa demokrasi, maka jatuhnya akan otoriter. Karena produk-produk hukum bisa dibuat menjadi produk yang otoriter kalau tidak dibuat dengan partisipasi seperti di zaman Orde Baru. Contohnya, UU Partai Politik yang membatasi jumlah parpol hanya tiga saja. Itu termasuk produk yang tidak demokratis, walaupun secara prosedural itu adalah hukum.

Sekali lagi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945).  Kita jangan bicara hanya kedaulatan rakyat saja seolah-olah meniadakan bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (hukum). UUD 1945 itu hukum yang tertinggi di Republik Indonesia. Jadi ketika kita melakukan kedaulatan itu tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar, walaupun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Pasal ini hanya penegasan saja. Sehingga Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berada dalam satu nafas, sehingga kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum jangan dipisah-pisahkan.

Kalau kita bicara demokrasi ibarat arena permainan, kita berhak mengikuti arena permainan yang diberikan oleh konstitusi. Salah satu arena bermain, misalnya, pemilu. Dalam pemilu itulah kita sah memilih atau mengganti pemimpin karena itu arena yang disediakan konstitusi. Tapi kalau seandainya kita mau menggantinya di tengah jalan, ya boleh juga. Itu yang dikatakan dengan pemakzulan kalau didapatkan alasan bahwa presiden betul-betul melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Namun di luar mekanisme tersebut tidak boleh, itu makar namanya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir