Kematian Joe Marliem, Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi
berita
Politika

Sumber Foto: blokberita.com

15 August 2017 00:00
Kematian misterius Johanes Sumarlin (Joe) dikhawatirkan bisa menjadi preseden buruk upaya pemberantasan korupsi. Kematian Joe telah memicu kontroversi terkait posisi konon sebagai “saksi kunci” skandal korupsi E-KTP Rp2,3triliun. Apalagi istilah “saksi kunci” juga masih jadi perdebatan, ditambah viral kontroversial kicauan Marzuki Alie, mantan Ketua DPR RI.

Diawali dari kicauan Muhammad Said Didu, mantan Staf Khusus Menteri ESDM, 11 Agustus lewat akun twitternya Marzuki berkomentar: “Makanya jangan jadi saksi kunci, lebih baik jadi saksi nikah sajalah,bisa mencuri doa,”  

Kicauan ini bikin geram banyak netizen yang menggugat; apa ya  maksud Marzuki Alie tentang “saksi kunci” itu?

Jawabannya lebih miris: “Saksi kunci itu artinya ada indikasi ikut main, atau minimal tau tapi membiarkan krn kita ada manfaat. Mk lbh baik ditolak.”                                                                                                         

Ternyata “saksi kunci” yang dimaksud politisi Partai Demokrat ini, ada kemungkinan terindikasi ikut main dalam kasus korupsi padahal dia (saksi) sebetulnya bisa menolak. Hmmmm...

Kontroversi “jangan jadi saksi kunci” pasti akan dikaitkan publik dengan kematian misterius Joe. Hal yang juga bisa menebar ketakutan dan menggentarkan siapapun yang semula ingin  memberi keterangan/bukti penting. Mereka bisa enggan bersaksi.

Apalagi publik juga dibayangi peristiwa “bunuh diri” misterius Manimaren Sinivasan, petinggi Golkar yang disebut-sebut pers terkait kasus Bank Bali. Belum lagi kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan. Semua itu seakan mengancam; siapapun yang berani membongkar kasus mega korupsi, pasti celaka!

Yang tak kalah penting, ketidakjelasan status Safe House sebagai rumah aman bagi saksi, yang menurut undang-undang berada di bawah ranah Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK). Namun belakangan ini malah mau dikelola sendiri oleh KPK.

Lantas lembaga hukum mana yang wajib melindungi saksi dari berbagai pola ancaman untuk membungkamnya? KPK atau LPSK?

Ditambah lagi pemberitaan gegabah pers yang melanggar kode etik jurnalistik, sehingga berdampak mengeruhkan kasus. Bahkan juga mengancam keselamatan jiwa saksi.

Lalu,siapakah penjamin keselamatan saksi? Watyutink? (dpy)

Photo credit: Shutterstock

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Dewan Pers, Mantan Ketua Umum AJI, Jurnalis 

Sinyalemen ada banyak pemberitaan gegabah pers yang melanggar kode etik jurnalistik dan mengancam keselamatan saksi itu perlu diteliti lebih lanjut dahulu. Sebab dalam kenyataan justru pers berperan cukup besar dalam isu pemberantasan korupsi. Terutama sejak reformasi 1998. Pers banyak menyingkap pelbagai kasus korupsi. 

Peran pers yang proaktif berinisiatif memberitakan kasus korupsi dan berupaya menyingkapnya seharusnya didukung penuh. Mungkin yang layak dipersoalkan adalah ada saja kalangan pers yang kurang menguasai  kode etik maupun teknik jurnalisme investigative, sehingga pemberitaan seputar isu korupsi kurang komprehensif.  Di sisi ini memang perlu pelatihan mendalam lagi bagai para awak media. Sehingga para jurnalis kita bisa menghasilkan peliputan dan pemberitaan tentang pemberantasan korupsi secara lebih berkualitas. Tak semua media menganut badnews is goodnews.

Bahwa ada pemberitaan media yang menggunakan istilah ‘saksi kunci’ itu juga tidak salah. Meski KUHAP tidak mengenal  istilah ‘saksi kunci’, bukan berarti pers tak boleh memakai  istilah itu. Sepanjang  jurnalis yang bersangkutan mampu menjelaskan tentang apa yang dia maksudkan sebagai ‘saksi kunci’ kepada khalayak pembacanya sesuai kontek proses hukum yang diberitakan.

Mengenai apa benar ‘kematian misterius” mengancam para saksi kasus korupsi, sehingga jadi momok pemberantasan korupsi, pers wajib berhati-hati pula. Pers  jangan terjebak pemberitaan yang konspiratif .  Jangan juga menjadi  trial by the press.

Contoh, soal kematian Joe Marliem, pers jangan serta merta curiga itu bukan ‘bunuh diri’. Adakah media yang melakukan liputan on the spot? Adakah media yang melakukan investigasi atas fakta mengapa Joe menyandera anak istrinya sebelum dia bunuh diri? Seberat apa stres yang menimpa Joe, terutama saat dia dikepung SWAT setelah kalap, sehingga dia terdorong menyandera anak istri dan lalu menembak diri sendiri?  Perjelas dulu status kematian Joe. Pers jangan terjebak.

Begitu pula soal keluhan Joe terhadap pemberitaan di satu media yang mewawancarainya, perlu cek ricek dulu.  Apa benar itu kesalahan dari media yang bersangkutan karena melanggar prinsip anonimitas dari narasumber, atau melanggar ketentuan off the record saat mewawancarai Joe?

Pendek kata, jangan sampai apabila ada kendala upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dan aparat hukum lain, malah pers yang disalahkan. Pers jangan terjebak pemberitaan spekulatif konspiratif, tapi jangan pula menyajikan pemberitaan trial by the press. Bahwa masih ada kekurangan di kalangan jurnalis awak media maupun media pers sendiri, itu tugas kita bersama untuk berbenah diri. (dpy)      

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Asumsi “kematian misterius” para saksi sebagai momok atau fakta yang bisa menghalangi pemberantasan korupsi, menurut saya, tak sepenuhnya tepat. Belum bisa dipastikan kematian Joe itu terkait dengan keterangannya sebagai saksi perkara E KTP. Tak pernah pula ada penjelasan penting yang bisa mengakibatkan orang lain akan terancam oleh keterangan Joe, sebagaimana isi  pemberitaan pers. Saya tegaskan belum ada kepastian “kematian misterius” sebagai ancaman bagi saksi perkara korupsi.

Saya tak melihat keselamatan saksi perkara korupsi terancam. Sebaliknya, perlindungan terhadap saksi malah sangat berlebihan. Ada keistimewaan tertentu yang dinikmati saksi perkara korupsi. Termasuk diperiksa di kantor saksi, sebagai pelapor. Bahkan, kalau ada ancaman terhadap saksi, persidangan pun dapat dipindahkan demi melindungi saksi.

Dari pengalaman saya di persidangan, saksi yang “mendapat perhatian khusus” KPK mengaku pernah diperiksa di kantor saksi pelapor. Yang pasti, ketika terdakwa dihukum tak sesuai tuntutan Penuntut Umum, KPK melakukan banding dan di pengadilan banding terdakwa dihukum sesuai tuntutan Jaksa KPK.

Saya kira, pemberitaan perkara korupsi bukan hanya melanggar kode etik jurnalistik, bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan umumnya hanya bersumber dari penyidik, kemudian ditimpali analisa ala kadarnya tanpa membaca berkas. Nyaris tak ada konfirmasi kepada tersangka atau yang mewakili. Jika ada konfirmasi, isi berita juga tak pernah berimbang. Seolah kebenaran hanya milik penyidik atau komentator. Ini yang saya katakan sebagai pelanggaran HAM.

Pemberitaan korupsi dilakukan dengan pendekatan criminal control, bahwa tersangka itu orang bersalah yang harus dihukum berat. Proses pidana seolah untuk membuktikan tersangka “pasti” bersalah. Pola baku pemberitaannya, tersangka selalu diancam pasal dengan sanksi berat, tanpa memberi ruang yang cukup bagi keterangan versi tersangka.

Oleh sebab itu, terjadinya rebutan pengelolaan safe house sebagai rumah aman bagi saksi, hemat saya, karena penyidik KPK menganggap LPSK tak mampu menjaga keamanan saksi, tak bisa melindungi saksi penting mereka. Padahal UU LPSK No 31/2014 Pasal 5, menyebut hanya LPSK yang secara khusus mendapat wewenang memberikan perlindungan terhadap saksi. Baik itu keamanan pribadi, keluarga, maupun harta. Bahkan saksi juga ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan. Kewenangan LPSK dalam perlindungan saksi sebagaimana dijamin undang-undang, menurut saya, lebih dari cukup. Pasal 12 A UU LPSK, memberi LPSK kewenangan mengubah identitas orang, merelokasi terlindung, melakukan pengawalan. Lembaga lain harus mematuhi wewenang LPSK. Yang mengabaikan wewenang LPSK dapat dikenai sanksi pidana.

Memang ada Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK Tahun 2011. Bagaimana praktiknya? Saya tak tahu. Antara KPK dan LPSK juga ada Juknis Pelaksanaan Perlindungan Saksi atau Pelapor Tahun 2013. Tapi saya pun tak tahu praktik juknis ini. Peraturan Bersama dan juknis perlindungan saksi dan korban, menurut saya, itu bentuk ketidakpercayaan penegak hukum lain kepada LPSK.

Perebutan otoritas pengelolaan safe house, menurut saya, tak akan terjadi jika penyidik dan lembaga penegak hukum lain mempercayakan penuh perlindungan saksi dan korban kepadaLPSK. Mari kita tegakkan dan hormati undang-undang itu. (dpy)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik