'Kemesraan' Jokowi-JK
berita
Politika

Sumber Foto: nasional.tempo.co

09 February 2018 10:00
Jokowi-JK pamer kemesraan dalam santap siang di kantor Wapres. Padahal belakangan berhembus kabar hubungan keduanya sempat merengang. Sikap JK saat menghadiri HUT Megawati Januari lalu memperkuat dugaan kurang mesranya RI-1 dan RI-2. Lakon berjudul ‘Satyam Eva Jayate’ yang artinya ‘Kebenaran Pasti Menang’ belum usai dimainkan. Namun sang wapres dua kali itu undur diri dari acara karena banyak penilaian bahwa lakon yang dimainkan menyindir JK.

Roda pemerintahan seolah dijalankan dua atau mungkin tiga kepala. Jokowi, JK, mungkin juga mba Mega. Pilkada DKI Jakarta putaran kedua lalu membentuk dua kubu. Jokowi memberikan dukungan kepada rekan sekerjanya kala menjabat DKI-1 (Ahok), yang juga didukung Teuku Umar. Sedangkan JK mendukung anies, yuniornya di HMI. Suhu politik dalam perebutan DKI 1 memanas ketika beredar kabar istana dan kantor wapres ikut ‘bermain’.

Spekulasi renggangnya hubungan Jokowi-JK patah pasca pilkada usai. Kedekatan dan kehangatan ditunjukan keduanya dalam beberapa kesempatan. JK turut mengantar Jokowi ketika hendak bertolak ke Arab Saudi. Keduanya berbincang hangat di ruang VVIP Lanud Halim PK sembari melangkah menuju pesawat kepresidenan. Gestur keduanya mungkin hangat dan mesra, namun isi hati manusia siapa yang tahu.

Kabar burung yang beredar, usaha JK di wilayah Indonesia bagian Timur sedikit terganggu karena sejumlah kebijakan Jokowi. Keduanya juga sering berseberangan dalam mengeluarkan statemen. Rencana Polri membentuk Densus Tipikor tahun lalu tidak dipermasalahkan oleh istana. Namun JK justru memberikan komentar yang bertolak belakang. Wapres menganggap tidak perlu lagi membentuk Densus Tipikor.

JK mendukung instruksi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (LBP) kepada Susi Pujiastuti soal penenggelaman kapal. Menanggapi hal ini, Jokowi lebih memilih berkomentar diplomatis. Menyarankan kepada Susi untuk meningkatkan ekspor sumber daya laut. Statemen Jokowi tak mendukung atau kontra JK dan LBP. Apakah Jokowi menghindar dari konflik dan berusaha menghilangkan kesan hubungannya dengan JK renggang?

Di periode pertama pemerintahan SBY, JK menjabat wapres. Kabar kerenggangan SBY-JK juga mencuat kala itu. Dan spekulasi ini seolah mendapat legitimasi ketika mencalonkan diri untuk kali kedua, SBY tak menggandeng JK, melainkan memilih Boediono. JK sendiri ikut berkompetisi berpasangan dengan Wiranto.

Pertanyaan yang pasti muncul di benak publik adalah, JK selalu terkesan tidak cocok dengan nakhodanya. Apakah memang JK tipikal pucuk pimpinan? Kalau begitu, kenapa bersedia menjadi wapres? Atau, JK tipikal khas Indonesia Timur yang kerja cepat dan berinisiatif tinggi sehingga bagi sebagian orang terkesan kerap 'menyalip' pimpinannya yang notabene orang Jawa. 

Dalam satu kapal hanya ada satu nakhoda. Rumit membayangkan dua nakhoda di kapal yang sama. Sebab yang terjadi adalah kapal tidak bergerak.

Pertanyaan selanjutnya, jika JK atau Jokowi memang betul-betul mesra, apakah Jokowi akan kembali menggandeng JK di periode kedua? Ini masuk akal sebab Golkar, partai yang pernah dipimpin JK, meyakinkan mereka 100 persen mendukung Jokowi sementara PDIP sebagai pengusung utama Jokowi tak juga memberi kepastian dukungan. Satu lagi, posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar didapat berkat sokongan JK.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi/ Dosen FIKOM Universitas Prof.DR.Moestopo (Beragama)

Kalau saya melihat secara umum tidak ada masalah yang signifikan. Karena hubungan RI-1 dan RI-2 saling melengkapi, serta punya fungsi kerja masing-masing. Namun kalau dilihat dari kacamata komunikasi politik, makna dari politik adalah bagaimana 'menguasai'. Maka perebutan pengaruh sering terjadi dalam aktivitas pemerintah. 

Perebutan pengaruh dalam aktivitas pemerintah sering diartikan sebagai sebuah dominasi. Akhirnya banyak simbol-simbol yang muncul, dan dimaknai oleh masyarakat sebagai sebuah kekuatan baru dalam pemerintahan itu sendiri. Akibatnya, 'idiom' ada dua presiden muncul. 

Kalau kita merujuk pada makna hyper realitas Umberto Eco, dia mengatakan bahwa 'simbol itu tidak bisa bermakna tunggal, melainkan memiliki makna ganda'. Artinya bahwa simbol-simbol yang dikeluarkan Jokowi atau JK bisa dimaknai ganda. Contohnya ketika jamuan makan siang, simbol tersebut dimaknai sebagai suatu perilaku rekonsiliasi, walau yang terjadi sebenarnya adalah aktivitas makan siang itu merupakan sebuah aktivitas koordinatif antara presiden dan wakilnya, di luar koordinasi resmi. Karena memang ada hal-hal yang bisa dibicarakan secara resmi, ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan dalam forum resmi. Kesempatan makan siang itulah pembicaraan-pembicaraan yang tidak resmi dibicarakan. 

Karena kalau kita kembali lagi kepada pemikiran Umberto Eco, simbol memiliki makna pengenalan. Simbol ada makna pengenalan; penampilan; dan memiliki makna replika. Artinya setiap orang bisa mengenali, menampilkan, dan mereplikasi kejadian yang ada sebagai sebuah interpretasi yang harusnya menjadi sorotan dan pertanyaan, apa isi pembicaraan pada saat jamuan makan siang tersebut. Kalau pembicaraan itu sifatnya informal dan mungkin membicarakan segala macam hal, bisa jadi pembicaran suksesi 2019 akan terjadi di meja makan tersebut. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Jokowi tak ada pilihan selain mendekati JK yang makin kuat di Golkar sejak tumbangnya Setya Novanto. JK menjadi makin berpengaruh di pusat dan Indonesia timur. Apalagi JK punya kedekatan pribadi dengan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto.

Bagaimanapun juga sikap JK sangat dipengaruhi oleh Jokowi dan oleh menteri super Luhut Panjaitan, serta oleh yang mendominasi kebijakan ekonomi pemerintah, Rini Soemarno, di bidang BUMN. Ketika masih menjadi wapres di zaman SBY, peran kedua menteri super tersebut berada di tangan JK.

Tentu berat bagi Jokowi untuk mereduksi peran dua menteri kesayangannya tersebut, yang telah membuktikan kesetiannya dan kemampuannya memuaskan hati presiden. Namun Jokowi tentu sadar bahwa kedua menteri tersebut tidak memiliki akar politik yang mumpuni.

Khusus untuk Luhut, Jokowi tampaknya punya perhatian khusus. Luhut, selain dirinya sendiri konglomerat industri perkebunan dan pertambangan, akrab dengan para konglomerat besar pada umumnya, sehingga bisa dijadikan jaminan bahwa pemerintah tak akan mengganggu kepentingan mereka.

Dengan demikian upaya pendekatan kepada JK masih memerlukan langkah lanjutan. Hal ini tentu terkait dengan dikotomi konglomerat pribumi dan non pribumi yang diwakili oleh JK. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dekan FISIP Universitas Bung Karno

Kepemimpinan politik intinya me-manage power, dia menyeimbangkan kekuasaan yang isinya konflik dan konsensus. Hubungan Jokowi dan JK merepresentasikan hal tersebut, akar kompetisi dan konflik kekuasaan adalah kepentingan.

Kepentingan bukan suatu yang haram dalam politik, asal kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Perbedaan politik seputar lingkaran kekuasaan dalam hal kebijakan-kebijakan yang diambil adalah suatu hal yang biasa.

Adanya perbedaan, perdebatan, dan kompetisi elite dalam hal memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa ini, kenapa tidak? Artinya tidak boleh ada kebijakan yang lahir begitu saja tanpa perdebatan politik dan perdebatan moral. Namun mereka sebagai pemimpin politik harus tahu kapan saatnya harus berhenti berdebat, ketika keutuhan bangsa sudah terancam.

Sikap Jokowi dan JK harus dilihat kacamata yang positif. Jika hubungan mereka diwarnai kompetisi politik, semoga mereka berkompetisi untuk memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Hubungan yang nampak mesra di depan media harusnya mendidik bangsa ini bahwa lawan politik itu bukan musuh. Di mana kebencian didistribusikan sampai ke bawah, cukup konflik dan kompetisi sampai di lingkaran elite. Ini akan menyejukkan masyarakat.

Dalam hal kaitan dengan politik. Politik bukan kepada kebenaran semata, tetapi juga kebaikan. Sehingga seorang seperti Jokowi harus mempertanyakan dirinya sendiri apakah komitmen politik terhadap kelompok politik atau partai politik lebih tinggi nilainya, dibanding nilai moral dan komitmen pada rakyat dan bangsanya.

Etika politik ini tidak akan membiarkan seorang pemimpin nyaman begitu saja menganut keyakinan bahwa komitmenya benar. Karena politik tidak cukup hanya baik, benar, tetapi juga bijaksana. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Cara dan gaya komunikasi Jokowi dalam mengelola pemerintahan memiliki karakter yang khas. Dia menjebol kekakuan istana. Jokowi bisa dengan mudah bertemu dengan berbagai kalangan. Pembawaannya pun rileks. Kekakuan protokoler bisa dia buat menjadi lentur. Salah satu sikap egaliternya ditunjukkan dengan mendatangi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di istana wapres yang membahas tugas-tugas pemerintahan yang dikemas dengan makan siang.

Apa yang dilakukan presiden Jokowi patut menjadi contoh para kepala daerah dan presiden dan wakil presiden ke depan. Presiden dan kepala daerah harus bisa berbagi tugas dengan wakilnya untuk bersama-sama membangun daerah. Tradisi selama ini yang menempatkan wakil hanya sekadar "ban serep" harus segera ditinggalkan. Pasalnya, sejak menjadi pasangan calon, hubungan mereka sudah menjadi satu paket. Sehingga pengertiannya satu paket adalah harus ada kesanggupan untuk bekerjasama dalam mengelola pemerintahan selama lima tahun.

Sikap Presiden Jokowi yang mendatangi Wakil Presiden JK untuk membahas tugas-tugas pemerintahan merupakan tradisi baru dalam membangun budaya pemerintahan (goverment culture) di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan model kepemimpinan di nusantara ini, yaitu model kepemimpinan yang egalitarian. Model kepemimpinan Jokowi ada kemiripan dengan Abdurahman Wahid dan Bung Karno yang memiliki karakteristik kepemimpinan yang menjebol kultur feodalisme dan mempraktikkan karakter kepemimpinan yang egaliter.

Namun demikian, sulit dipungkiri adanya kesan kerenggangan antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK. Pasalnya, dalam beberapa pernyataan Wakil Presiden JK dianggap berseberangan dengan presiden. Dalam pilgub DKI Jakarta sikap JK berhadapan dengan Jokowi yang dinilai cenderung mendukung koleganya saat menjabat menjadi gubernur DKI, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sikap JK sejalan dengan Luhut Binsar Panjaitan terkait kebijakan penenggelaman kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Selain itu, pernyataan JK terkait soal usulan Polri membentuk Densus Tipikor juga dinilai berseberangan. Pihak istana presiden menganggap tidak ada masalah, sementara JK cenderung tidak setuju dengan usulan tersebut. Selain itu, soal reshuffle kabinet terkesan posisi JK kerap berbeda pandangan dengan pihak istana presiden.

Sikap berseberangan yang ditunjukkan JK bukan kali ini saja. Di era pemerintahan SBY, sikap JK juga kerap dianggap berseberangan dengan SBY. Terkait sikap JK yang dianggap kerap berseberangan dengan orang nomor satu yang menjadi koleganya ini memunculkan sejumlah pendapat spekulasi. Ada yang menilai karena memang sudah menjadi karakter JK yang selalu ingin gerak cepat.

Pendapat lain menilai JK memang memiliki kepentingan yang berbeda. Saya lebih cenderung setuju pendapat yang kedua. Menurut saya, perbedaan pendapat oleh JK bukan sekadar perbedaan pendapat tanpa agenda. Mengingat sosok JK adalah politisi dan sekaligus pengusaha, maka sangat dimungkinkan perbedaan pendapat tersebut didasari oleh kepentingan politik kekuasaan dan bisnis. Sosok JK menurut saya adalah politisi yang sangat cerdik dalam memainkan peran.

Untuk mengenali sikap JK, mari kita lihat dan mengamati sejumlah manuver yang akan dilakukan JK di tahun politik ini. Menurut saya, JK sudah memiliki kalkulasi dan target politik dalam menghadapi pemilu 2019. Bukan mustahil JK memiliki agenda yang berseberangan dengan Jokowi. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, JK bisa juga kompromi dengan Jokowi. Intinya adalah JK adalah sosok yang pandai hitung-menghitung. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Masalah makan bersama dgn kawan sekerja apalagi wakil, dengan tetangga dekat ataupun karib di kalangan masyarakat Jawa itu suatu hal yang lumrah. Kecuali kalo sering bisa dikatain “nonggo” dan bisa jadi omongan orang krn terkesan ia tdk kopen atau isterinya kurang perhatian di rumah.

Makan bersama dengan rekan kerja di warung atau restoran juga menunjukkan keakraban dan dapat digunakan uuntk membicarakan hal serius secara kekeluargaan ataupun untuk tunjukan equality sesama kawan dgn menghindarkan kesan kesenjangan.

Dikalangan orang Jawa senioritas usia, hubungan kerabat dan pangkat serta jabatan itu sangat besar pengaruhnya dalam menentukan unggah ungguh. Jakowi secara usia lebih junior dari pada JK, sebaliknya dalam jabatan atau kepangkatan Jokowi lebih senior. Secara kedudukan sebagai presiden Jokowi berhak undang JK setiap waktu ke tempat kerja atau kemana saja dia berada. Sebaliknya Jokowi tidak sepatutnya undang JK mengingat usianya yang senior.

Dalam bahasa Jawa Jokowi nylondohi atau ngalah datangi tempat JK ketika ia memerlukan bicara secara langsung di luar arena resmi official.  Kalau social distance terlalu jauh, seperti mendiang pak Harto dgn wakilnya Tri sutrisno dulu juga terjadi pola hubungan yang kurang sreg. Pak Harto merasa terhina ketika DPR menyodorkan mantan ajudan menjadi wakil. Bisa terasa sebagai penghinaan bagi pak Harto. Sebaliknya bagi pak Tri juga terasa berat  ditunjuk sbg wakil seniornya karena social distance yang lebar.

Orang awam seringkali tdk memperhatikan social distant dalam analisa. Demikian juga generasi muda dewasa ini tidak memperhatikan sampai disitu. Dalam official relation and communication karena demokrasi kebablasan. Hujat menghujat secara terbuka antar person antar pejabat dan sementara ulama tanpa memperhatikan status and role masing-masing

Ada juga,akhir akhir ini, Kelompok yang coba coba sandingkan Jendral GN dengan AHY sebagai pasangan RI-1 dan RI-2 nanti 2019, ini bisa membuat sulit bersikap kedua belah pihak mengingat dua duanya mantan militer yang sangat memperhatikan hierarchy dalam interaksi sosial maupun official. Belum lagi keduanya mantan militer sehingga menyisuhkan calon dan wakil sipil. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF