Kepala Daerah Banyak Korupsi, Kemana Inspektorat Daerah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 04 May 2019 16:30
Penulis
Watyutink.com - Kasus suap menyuap dan korupsi di daerah masih marak. Badan pengawas/inspektorat daerah tumpul dalam melakukan pengawasan terhadap atasan sendiri. Lembaga berada di bawah kepala daerah tetapi mengawasi atasan.

Jaring KPK kembali menangkap sasarannya. Kali ini Sri Wahyumi Maria Manalip, Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ia kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas suap proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo.

Adalah Bernard Hanafi Kalalo, pengusaha yang ingin mendapatkan proyek tersebut. Melalui Benhur Lalenoh yang merupakan timses Sri untuk mencari para kontraktor, suap rencananya akan diberikan saat Sri ulang tahun yang ke 42 tanggal 8 Mei ini. Suap tersebut berupa tas mewah, jam tangan, perhiasan dan uang tunai.

Makin hari makin banyak kepala daerah yang terjerat kasus suap menyuap proyek. Kepala daerah yang terpaksa berurusan dengan KPK pun tidak pandang jenis kelamin. Selain kepala daerahnya yang harus berurusan dengan KPK, banyak juga pengusaha yang akhirnya juga terjerat kasus suap menyuap.

Salah satu penyebab banyak kepala daerah dengan mudah melakukan praktek suap menyuap diungkap oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Menurutnya, maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah karena pengawasan di tingkat daerah yang tidak efektif. Pengawasan di daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten dilakukan oleh inspektorat. Kok bisa?

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kota pasal 3 disebutkan Inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi. Sedangkan Inspektorat kabupten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Namun dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 masih dalam Permen yang sama, disebutkan Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur. Demikian pula Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota.

Inspektorat provinsi harus melakukan pengawasan di daerah provinsi namun bertanggung jawab pada Gubernur yang notabene atasan mereka. Begitupula yang terjadi di daerah kabupaten. Inspektorat kabupaten harus melakukan pengawasan kepada Bupati yang notabene adalah atasan mereka. Seberapa kuat lembaga ini dalam mengawasi pimpinan sendiri? Bukankah ini seperti menantang atasan?

Pemerintah pun mengambil langkah dengan merevisi Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Isi dari draft ini membahas independensi, pengangkatan, pemberhentian, pelaporan, pertanggungjawaban, termasuk eselonisasi. Draft revisipun sudah sampai di tangan Presiden Jokowi pada akhir tahun 2018 dan menunggu tanda tangan. Namun hingga kini revisi PP tersebut belum juga terbit.

Lantas sampai kapan para pemerintah daerah dibiarkan memiliki kesempatan melakukan tidakan suap dan korupsi tanpa pengawas yang mumpuni dan independen? Sampai kapan pengawas kepala daerah ini dibiarkan hidup tanpa taring?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group

Inspekorat di daerah diangkat oleh Kepala Daerah. Personel atau pejabat yang diangkat menjadi Kepala Inspektorat biasanya adalah mantan tim sukses atau membantu saat kampanye. Sehingga ia dijanjikan akan menjadi pejabat bila kepala daerah ini terpilih. Salah satu jabatan yang sering digunakan adalah inspektorat tersebut. 

Jika sudah demikian, bagaiamana mengawasinya? Kan ga bisa. Ketika orang tersebut menjabat, tidak akan obyektif.

Inspektorat bahkan ikut mencarikan pembenaran-pembenaran atau justifikasi supaya ulah si bos terlindungi. Sampai kapanpun model seperti ini sulit diberantas di daerah. 

Begitu pula tim auditor pemerintah yang patut diduga juga membantu aparat di daerah untuk korupsi. Hal ini karena mereka mendapat jatah yang diberikan kala musim audit tiba. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana membuat justifikasi pembelanjaan anggaran supaya dapat dilaporkan dengan mengunakan  kaidah yang selama ini digunakan.

Saya setuju untuk dilakukan reformasi inspektorat. Sapu harus bersih kalau untuk menyapu yang kotor.  

Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 yang direvisi dan sekarang sudah di tangan Presiden bisa saja efektif.  Namun ada syaratnya. Personel inspektorat yang dipilih harus berasal dari luar daerah tersebut. Misal inspektorat di Papua, namun pejabatnya berasal dari Lampung. 

Jika masih orang daerah, percuma. Karena 99 persen pejabat inspektorat daerah itu mantan timses kepala daerahnya. Jadi pemilihannya tidak berdasarkan kompetensi tapi kedekatan dengan kepala daerahnya sebagai balas budi. 

Pejabat inspektorat yang dipilih ini nanti statusnya ASN eselon I dan II. Jadi penempatannya tidak sembarangan melainkan dengan fit and proper test

Saat ini revisi PP ini saat ini masih di tangan presiden sejak akhir tahun lalu dan itu termasuk baru. Memang butuh waktu yang lama sebelum ditandatangani oleh presiden. Hal ini memang dikarenakan harus disepakati  oleh semua kementerian dan sektor terkait. 

Sampai kapan bisa ditanda tangani, hanya Tuhan yang tahu. Lebih baik lagi jika masyarakat ikut mendorong agar revisi PP ini segera ditanda tangani. Jika ada dorongan, bisa saja satu bulan selesai. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu