Kerja Setengah Hati Mesin Partai Koalisi
berita
Politika
Sumber Foto : detiknews.com (gie/watyutink.com) 27 August 2018 17:00
Kurang dari sebulan, masa kampanye Pilpres 2019 akan digelar. Dibutuhkan kerjasama dari semua elemen pengusung, terutama mesin partai untuk menaikkan elektabilitas masing-masing pasangan calon (paslon) presiden- wakil presiden. Sehingga pada saat Pilpres 2019 digelar, peluang untuk meraih kursi RI-1 dan 2 terbuka bagi paslon yang diusung. Apakah mesin partai dari kedua kubu (Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi) akan solid bekerja untuk memenangkan paslon masing-masing?

Sehari jelang penutupan pendaftaran Capres-Cawapres 2019 di KPU, publik dikagetkan dengan cuitan di akun twitter Wasekjen Parta Demokrat (PD) Andi Arief soal Jenderal Kardus dan mahar Rp500 miliar dari Sandiaga Uno untuk PKS dan PAN. Ada yang menilai cuitan itu merupakan bentuk kekesalan Andi karena Koalisi Partai Pengusung Prabowo lebih memilih Sandi sebagai cawapres ketimbang Putera Mahkota PD, AHY.

Kejadian ini lantas menimbulkan polemik. Juga melahirkan anggapan PD yang sebelumnya melalui Ketua Umum SBY telah menyatakan mendukung Prabowo sebagai capres, tak akan all out dalam memenangkan Prabowo-Sandi. Walau pun anggapan itu ditepis sejumlah elite PD, hasil Rapat Majelis Tinggi PD pada 10 Agustus 2018 menunjukkan dukungan partai tak bulat ke Prabowo. Ditambah lagi isu yang beredar menyatakan sejumlah elite PD di daerah merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Bahkan sejumlah pendiri PD seperti Anwar Fuadi merapat ke relawan pemenangan Jokowi 2019.

Ancaman tak solidnya koalisi partai pengusung bukan hanya di kubu Prabowo-Sandi. Koalisi Partai Pengusung Jokowi-Ma’ruf pun tak sesolid anggapan sejumlah kalangan. Beberapa hari belakangan salah satu Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Fadel Muhammad mengungkapkan rasa kecewanya di hadapan media. Kekecewaan itu dikarenakan tidak terpilihnya Ketua Umum Golkar sebagai cawapres Jokowi. Padahal selama ini Golkar telah begitu gencar mensosialisasikan Jokowi kepada publik. Kekecewaan Fadel ini dianggap sejumlah pihak bisa berujung pada perpecahan dukungan Golkar kepada Jokowi-Ma’ruf.

Golkar, PD dan sejumlah partai lain di masing-masing koalisi pengusung Capres-cawapres 2019 pernah punya sejarah ditinggalkan kadernya karena berbeda dukungan. Kader loyalis PD dan SBY Ruhut Sitompul meninggalkan partainya yang bersifat netral pada 2014 untuk mendukung Jokowi maju sebagai capres. Hal yang sama juga dilakukan beberapa kader Gerindra di tingkat pengurus pusat dan akar rumput pada 2014 lalu. Di kubu Golkar bahkan ada kader yang dipecat pada 2014 karena tidak mengikuti kebijakan partai yang mengusung Prabowo kala itu.

Lain kader, lain lagi mereka yang diusung sebagai kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018. Pada Pilkada Serentak 2018, sebaran partai pengusung calon kepala daerah tidak sejalan dengan koalisi di tingkat pusat. Ada koalisi pengusung kepala daerah yang menjadi musuh bebuyutan, tapi begitu harmonis dalam satu koalisi di tingkat daerah. Sementara itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa kepala daerah biasa dijadikan mesin kampanye paslon capres-cawapres di daerah yang dipimpinnya. Lantas, bagaimana arah dukungan dari kepala daerah yang diusung oleh partai dengan koalisi berbeda dalam Pilpres 2019?

Jika ada partai koalisi yang tak solid mendukung paslon presiden-wakil presiden, apakah ada dampaknya terhadap menang atau kalah paslon tersebut? Jika mesin-mesin partai di tataran akar rumput tidak solid untuk mengusung paslonnya, siapa yang akan bekerja untuk memenangkan paslon presiden-wakil presiden? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Jika koalisi tak solid, bisa saja koalisi partai pengusung dari salah satu kubu mengalami kekalahan. Kalau dalam dunia marketing juga ada MLM (mulut ke mulut), word of mouth. Adu kuatan partai pendukung menjadi barometer bagaimana market share dan market brand-nya dan brand image seperti apa. Ada politik: programming, product, price, planning. Political Marketing adalah salah satu political war atau (perang politik). Money, machine, man, method, material-nya perlu diperhatikan jika ingin menang dalam perang pilpres. Political issues (isu politik) sampai management team perlu kuat.

Tapi dengan pemilihan Ma'ruf di tubuh Golkar bisa terjadi chaos, pasalnya ada sejumlah senior yang menginginkan Airlangga Hartarto menjadi pasangan Jokowi. Lantaran mereka berpendapat jumlah suara Golkar ada 16,62 persen (91 kursi) atau nomor dua di bawah PDI-P 109 kursi di parlemen atau (18,95 persen). Bisa saja internal Golkar goyah, dan bisa berpengaruh pada kerja mesin partai. Jika tidak kompak dan solid bisa berujung kekalahan.

Di Golkar ada 4 kekuatan Jusuf Kalla, Agung Laksono, Akbar Tanjung dan Aburizal Bakrie. Jadi kalau tidak kompak maka mesin partainya tak akan berjalan optimal. Suara Golkar kenjadi kartu AS kemenangan koalisi Jokowi-Ma'ruf yang terdiri dari PDI-P, PG, PKB, PPP, Hanura dan Nasdem serta 3 partai baru ; PSI, Perindo dan PKPI.

Selain Banten, Golkar cukup dominan di pulau Sulawesi dan Sumatera serta di Maluku. Daerah atau basis kuning yellow province yakni traditional voters atau (pemilih tradisional) dan swing voters (pemilih mengambang) berada di luar pulau Jawa. Jadi dari 196,5 juta jumlah pemilih barangkali jumlah mereka cukup signifikan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Program SMRC

Pertama, perlu didudukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan sepenting itu, seperti pilihan calon wapres (cawapres) itu ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan itu. Sehingga menurut saya kalaupun ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan itu sejauh ini itu adalah wajar, dan selalu terjadi dalam setiap penentuan dukungan. Hal itu juga terjadi di tingkat pilkada kabupaten-kota, provinsi, misalnya calon gubernur dan wakil gubernur.

Apa lagi ini presiden, yang tingkat kepentingannya jauh lebih besar. Jadi berharap semua orang setuju, semua orang puas, semua orang happy dengan keputusan itu, hampir tidak mungkin. Jadi wajar saja kalau ada disending opinion di antara elite-elite partai terhadap keputusan yang dibuat baik yang di koalisi Jokowi maupun Prabowo. Itu bukan sesuatu yang luar biasa.

Jikalau kita lihat dari aktor-aktor utama yang secara terbuka menyuarakan ketidak puasan itu. Itu bukan aktor-aktor utama di masing-masing partai. Kecuali kalau yang mengatakan itu Pak SBY misalnya atau dari Pak Airlangga sendiri. Pak Fadel dan Andi Arief itu bukan aktor utama di masing-masing partainya.

Sementara itu, dalam konteks pilpres dan pileg yang serentak seperti sekarang ini, tenaga partai itu terpecah. Partai akan lebih banyak memusatkan perhatian ke pada upaya meraih dukungan di legislatif secara besar-besaran. Bukan hanya menyelamatkan diri dari Treshold yang 4 persen itu. Tapi saya kira mereka ingin memastikan punya investasi di 2024 dalam jumlah tim di parlemen atau jumlah suara diparlemen cukup signifikan.

Jadi partai akan lebih memusatkan pada usah penguatan dirinya sendiri. Ketimbang upaya memenangkan calon presiden atau calon wakil presiden yang diusungnya. Meskipun itu dapat dilakukan secara paralel. Tapi dari urutan kepentingannya, kepentingan partai lebih kuat ketimbang kepentingan presiden dan wakil presiden. Nah, oleh karena itu capres atau cawapres tidak boleh terlalu mengandalkan mesin politik partai-partai anggota koalisi.

Calon presiden dan wakil presiden sebaiknya punya mesin politik sendiri yang bisa dimobilisasi, bisa digerakkan dan juga bisa diberikan tugas-tugas yang spesifik terkait pemenagan, termasuk juga tim relawan. Jadi baik Prabowo-Sandi atau Jokowi-Ma’ruf sebaiknya mereka punya tim pemenangan sendiri. Tidak terlalu tergantung pada partai-partai politik pendukungnya. Karena pasti semua partai pendukung itu akan sibuk mengurusi dirinya sendiri. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar