Ketika Ahok Enggan Ajukan Pembebasan Bersyarat
berita
Politika
Sumber Foto : kaskus.co.id (gie/watyutink.com) 12 July 2018 19:00
Penolakan hak untuk mengajukan permohonan bebas bersyarat dan lebih memilih menunggu waktu pembebasan murni yang dilakukan Basuki T Purnama alias Ahok jadi perbincangan di media sosial. Berita penolakan itu disampaikan pengacara Ahok Fifi Lety Tjahaja Purnama. Fifi menjelaskan alasan pihaknya tidak mengajukan pembebasan bersyarat mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena permintaan Ahok sendiri. 

Rencananya Ahok dijadwalkan bisa mendapat pembebasan bersyarat pada bulan Agustus mendatang, sebagaimana dinyatakan oleh Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami. Namun, Ahok menolak bebas bersyarat dan lebih menginginkan bebas murni, berarti Ahok harus menempuh waktu lebih lama untuk keluar dari bui.

Menariknya keputusan Ahok ini berbeda dengan kebanyakan narapidana pada umumnya yang  selalu ingin keluar cepat dan ingin merasakan bebas bersyarat karena merasa tidak nyaman di lapas. Yang menjadi tanya, apakah karena Ahok tidak ditahan dalam Lembaga Permasyarakat (LP) seperti narapidana lain? Lalu, apa bedanya bebas bersyarat dengan bebas murni, sehingga Ahok lebih memilih berlama-lama menjalani hukuman? Apa iya ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Ahok cepat-cepat menghirup udara bebas?

Tak sedikit orang yang keheranan mendengar kabar itu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dikenal sering berseberangan dengan Ahok menyambut baik keputusan yang dilakukan Ahok. Kendati begitu, Fahri menyoroti tidak ditahanya Ahok dalam LP seperti narapidana lain menjadi catatan tersendiri. Apresiasi juga datang dari Partai Golkar melalui Wasekjen Golkar M Sarmuji. Ia menilai sikap Ahok dengan menukar kebebasan dengan hukuman patut menjadi pelajaran bagi semua orang. 

Pada titik ini muncul pertanyaan yang menarik, apakah sikap Ahok dapat menjadi contoh yang baik bagi narapidana agar ikhlas menjalani hukuman sebagaimana putusan hakim? Atau jangan-jangan penolakan Ahok terhadap hak mengajukan pembebasan bersyaratnya salah satu  upaya untuk menghindari polemik dan kegaduhan? 

Pasalnya, beberapa waktu lalu Ahok sempat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas vonis perkaranya ke Mahkamah Agung (MA) pada 2 Februari 2018 sempat menjadi kontroversi.Dalam memori PK yang diajukan, Ahok membandingkan putusan hakim terhadap Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, dengan putusan hakim terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung menilai Buni Yani secara sah dan terbukti melakukan pemotongan video Ahok di Kepulauan Seribu.

Namun, majelis hakim menolaknya dengan alasan tidak ada bukti baru yang meyakinkan bahwa Ahok tidak melakukan penodaan agama.Pertanyaanya, apakah penolakan itu yang membuat Ahok enggan mengajukan hak bebas bersyarat? Sebab, pengajuan PK sendiri menjadi bukti jika Ahok bersikeras memandang ada kesalahan pada vonis hakim.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Kontroversi pembebasan bersyarat atau bebas murni untuk Ahok mencuat bersamaan dengan dialog Tommy Soeharto dengan Najwa Shihab Rabu, 11 Juli 2018, ketika Najwa mencecar Tommy sebagai mantan narapidana kasus pembunuhan Hakim Kartasasmita.

Indonesia akan menjadi sorotan apakah akan tetap menjadi negara berkembang dunia ketiga yang primitif primordial karena membuktikan masih kentalnya aroma "machstaat" diatas "rechstaat".  Bahwa penguasa "opini publik" dan "kartel oligarki penguasaha" tetap menjadi elemen dominan meskipun secara prosedural Indonesia diakui sebagai penganut demokrasi ke-3 terbesar didunia.

Seorang Ahok dengan status double minoritas harus sangat berhati-hati melangkah karena "opini publik mayoritas" bisa menjadi bulldozer mematikan politik dan jalur civics-nya. Sebaliknya Tommy Soeharto dengan sangat pede, mendebat Najwa Shihab bahwa segala kasus hukumnya sudah selesai baik yang menyangkut pembunuhan hakim maupun kasus korupsi dimana aset yayasan terkait keluarga Cendana disita oleh negara, tapi tidak pernah di eksekusi. Dengan sangat pede, putra mahkota Cendana itu menyatakan bahwa secara hukum dia sudah clear tidak ada "dosa" atau hukuman apapun yang harus dihadapi, karena sudah dijalani dengan remisi yang luar biasa. 

Masyarakat internasional akan memberikan penilaian sendiri apakah praktik hukum yang dihadapi Ahok dan Tommy Soeharto ini akan menjadi jurisprudensi internasional bahkan global universal. Artinya memang terdapat "dikotomi" atau differensiasi dan diskriminasi dalam perlakuan terhadap "seorang warga negara" tergantung dari etnis latarbelakang agama dan kriteria sara lainnya. 

Mahkamah Internasional di The Hague mungkin sudah malah mengejar pelanggaran HAM terhadap Ahok dan pelanggaran HAM Tommy Soeharto . Di satu pihak Ahok sangat prudent, hati-hati, was-was cemas dan tidak berani melangkah karena kasus 'peka’nya. Dilain pihak seorang HMS dengan pede menantang bahwa presiden setelah Soeharto tidak pernah mengambil langkah hukum terhadap kebijakan politik ayahnya bila dinilai melanggar HAM.Dan sekarang sudah kedaluwarsa. Ada semacam aroma"mahcstaat" dimana negara dan judikatif sudah tersandera olah "machstaat"yang bukan berasal dari "negara" tapi dari dimensi "teokrasi dan etnosentrisme".

 Indonesia barangkali sedang menuju pada negara dengan demokrasi il-liberal yang disandera oleh "konservatisme teokratis mayoritas. Masalah yang dihadapi sangat mendasar dan kasus A Hok dan Tommy yang diperdebatkan oleh Najwa Shihab hanya contoh soal dari  masalah besar nation state Indonesia, apakah kita akan mampu naik kelas menjadi demokrasi yang mapan, mantap dewasa atau akan terjerembab pada neokalifa ala Erdogan. Apakah Indonesia akan maju jadi negara demokrasi dewasa atau akan kembali ke pola Orde Lama, Orde Baru dimana staat mengalahkan segala galanya tapi state itu sendiri sudah terbajak oleh bukan kekuatan demokrasi sejati tapi oleh oligarki berbendera teokratis, primordial. 

A Hok harus sabar menunggu bebas murni sampai 23 April 2019, sedang Tommy Soeharto melaju ke DPR dengan semangat the Cendana Empire strikes back.  Kontras menjadi sangat defensif dalam Mata Najwa meski berusaha ofensif. Tapi karena memang status demokrasi illiberal dewasa ini masih tersandra primordialisme kartel machstaat "sara" maka kita harus menyikapi dua kasus ini dengan pasrahkepada takdir, predestinasi dan Joyoboyo. Percaya bahwa yang eling lan waspada yang akan menang dalam jangka panjang, walaupun dalam jangka menengah ini harus frustrasi seperti para korban pelanggaran HAM masa Orba .

 Apa boleh buat kadang kadang misteri memang tidak terpecahkan seperti komplotan pembunuh Presiden Kennedy hingga detik ini tidak pernah tertuntaskan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Berita Basuki Cahaya Purnama alias Ahok memang masih menjadi daya tarik untuk bahan diskusi. Salah satunya yaitu sikap penolakan bebas bersyarat,dan memilih bebas murni.

Berkaitan dengan sikap Ahok terhadap kepatuhan hukum memang bisa dilihat dari rentetan peristiwa yang mengantarkan dirinya divonis penjara atas kasus penistaan agama. Terlepas dari penilaian hakim atas vonis tersebut, saya melihat sikap Ahok pantas diapresiasi sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap penegak hukum. Pertama, sikap koperatif dalam proses persidangan dengan selalu hadir dalam persidangan. Kedua, sikap hormat atas keputusan hakim yang mem-vonis dirinya di ruang persidangan.

Pada tiga fakta tersebut, saya menilai Ahok telah memberi suatu pembelajaran kepatuhan terhadap hukum. Walaupun dianggap sebagai penista agama, namun etika harus tetap dijunjung tinggi di negara yang berdasarkan hukum
Ini tentu sangat kontras dengan sikap Buni Yani dan Jonru dalam menerima vonis hakim. Mereka berdua meneriakan takbir dengan tidak menerima vonis yang dijatuhkan kepada mereka.

Jika dilihat dari kacamata politik, Ahok adalah seorang politikus bagi kelompok minoritas. Di sisi lain, Ahok terlepas dari sikap yang kaku dan kasar dalam berbicara, namun dalam pemerintahan  saat di DKI telah meletakan pola pemerintahan yang terbuka transparan dan siap menerima kritik dari siapapun termasuk media massa. Jika dalam pilgub yang lalu, tidak ada kasus penistaan agama, Ahok berpeluang sangat besar memenangkan Pilgub di DKI.

Jadi, sikap Ahok,jika dilihat dari kacamata politik sedang membangun opini publik bahwa hukum harus ditegakkan, bukan untuk dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu yang saat ini sedang sibuk mengkritik penegakan hukum. Karena jika dirunut ke belakang, bukankah kasus Ahok, karena gerakan yang dimotori oleh Habib Rizieq? Dan publik tentu ingat ucapan Habib Rizieq yang selalu bilang: "hukum harus ditegakkan,tidak boleh pandang bulu."

Jadi ini adalah sindiran buat Habib Rizieq atas sikap yang dianggap tidak patuh terhadap hukum. Jika demikian, buat apa bicara negara, jika hukum saja tidak dipatuhi? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pembebasan bersyarat itu hak, sebagamana halnya hak maka konsekuensinya bisa digunakan bisa juga tidak.

Jika Pak Ahok tidak mau menggunakan itu sepenuhnya hak dan pilihannya Pak Ahok, tetapi yang harus diwaspadai adalah apakah pelaksanaan hak itu membutuhkan "pembayaran uang pelicin" atau bagaimana. Karena seperti menjadi rahasia umum berurusan dengan kelembagaan penegakan hukum termasuk Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan dana-dana pelicin yang sesungguhnya juga merupakan korupsi.

Jika itu yang terjadi dan dialami Pak Ahok saya kira harus menjadi perhatian Menkum HAM menertibkan aparatnya di pemasyarakatan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Sikap pak Ahok yang memilih bebas murni dan tidak memanfaatkan haknya untuk "bebas bersyarat" adalah pilihan sikap yang bermakna besar. Sikap ini menjadi spirit baru untuk mengembalikan trust masyarakat kepada lembaga peradilan yang akhir-akhir ini runtuh untuk bersinar kembali.

Ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan selama ini lebih disebabkan adanya dugaan praktek-praktek kotor dalam proses peradilan, tak terkecuali dalam soal permainan "bebas bersyarat". Kecenderungan seorang terpidana untuk keluar tahanan lebih cepat sebelum saatnya adalah manusiawi, disisi lain bagi seorang oknum aparat, kondisi ini dianggap peluang yang bisa dikompromikan untuk mendapatkan uang. Memilukan sekali melihat fakta praktik-praktik yang tidak seharusnya tidak lazim.

Keputusan pak Ahok untuk memilih bebas murni sangat berdampak positif dalam dua hal, Pertama  bisa menjadi virus positip bagi terpidana-terpidana lain untuk mengikuti jejaknya Kedua, bisa menutup "harapan" para oknum yang selama ini menganggap praktik ini sebagai  peluang. 

Rasanya tidak berlebihan jika banyak pihak yang mengapresiasi sikap pak Ahox secara positip dan angin segar dalam dunia hukum ke depan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak (untuk anak/berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun; tidak disebut dengan narapidana) ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pembebasan Bersyarat harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta Keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam kasus Ahok menjadi hak yang bersangkutan untuk mengajukan pembebasan bersyarat atau tidak jika telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut. Atau ada pertimbangan lain karena pada tanggal 4 sampai 10 Agustus 2018 adalah masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, karena ada kekhawatiran isu penistaan agama akan muncul kembali dalam memori massa rakyat. Tentu Ahok dan penasehat hukumnya yang paling mengetahui tentang diajukan atau tidaknya pembebasan bersyarat. Toh, juga tidak harus serta merta tepat di masa dua pertiga setelah menjalani hukuman. Boleh jadi akan diajukan oleh Ahok bersamaan dengan mendapat remisi 17 Agustus atau di waktu Natal karena mendapat remisi hari keagamaan atau pada waktu-waktu yang dianggap tepat oleh yang bersangkutan. Bisa juga memang akan menunggu habisnya masa tahanan pada Mei 2019 yang kebetulan telah berakhirnya pemungutan suara pilpres pada bulan April 2019 (jika tidak ada perubahan jadwal).

Permasalahan yang serius dalam pelaksanaan pidana kasus Ahok adalah ditempatkannya yang bersangkutan di dalam rumah tahanan, padahal telah diputus oleh pengadilan dengan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya yang bersangkutan di tempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Jika karena alasan keamanan seharusnya Ahok di tempatkan di lembaga pemasyarakatan yang berkeamanan tinggi (maximum security). Atau untuk kebaikan yang bersangkutan dan keluarganya dapat di tempatkan di lembaga pemasyarakatan di Bangka Belitung. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Ketua Badan Bantuan Hukum PA GMNI

Di media sedang ramai dibicarakan mengenai keputusan ahok menolak bebas bersyarat yang diberikan oleh Dirjen Lapas, isu ini menjadi ramai karena diasumsikan tidak ada narapidana yang betah berlama-lama di tahanan sehingga  hak yang diberikan undang-undang untuk mengurangi masa hukuman misalnya remisi, asimilasi, bebas bersyarat dll pasti akan diupayakan utk diperoleh narapidana.

Ketentuan bebas bersyarat diatur dalam  Permenkumham No. 3 Tahun 2018  dimana narapidana berhak mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa pidananya.

Pembebasan bersyarat merupakan program yang bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah narapidana memenuhi syarat yang ditentukan. 

Bagi yang akan mengajukan bebas bersyarat, disamping telah menjalani 2/3 masa hukuman, seorang narapidana harus telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dengan dibuktikan laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kalapas atas rekomendasri dari tim pengamat pemasyarakatan, Kalapas akan mengusulkan ke Dirjen Pemasyarakatan untuk diverifikasi dan disetujui.

Oleh karenanya wacana yang mengatakan ahok menolak pemberian bebas bersyarat itu tidak sepenuhnya benar, untuk mendapat bebas bersyarat  harus melalui prosedur permohonan yang nantinya akan pertimbangkan disetujui atau tidak oleh Dirjen Pemasyarakatan atas nama menkumham, artinya tidak otomatis diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukuman.  

Yang menjadi pertanyaan publik adalah kenapa Ahok tidak berkeinginan  mengajukan bebas bersyarat  dan bersedia menjalani masa hukuman sesuai vonis hakim?  Banyak yang menilai sikap Ahok bentuk kepatuhannya terhadap hukum bahkan ada yang mengangap saat ini Ahok merasa lebih nyaman berada di Mako Brimob dibanding diluar yang sedang riuh urusan capres-capresan, entahlah.

Perlu dicermati juga selama ini banyak pihak yang mempersoalkan tempat ahok menjalani hukuman di rutan Mako Brimob kenapa belum juga dieksekusi dipindahkan ke lapas cipinang agar beliau bisa menjalani program pemasyarakatannya dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapat hak bebas bersyarat.

Mungkin potensi terjadinya polemik ini yang dihindari Ahok jika saja pengajuan bebas bersyaratnya disetujui oleh Dirjen Pemasyarakatan.

Mengenai penggunaan istilah bebas murni terkait keinginan Ahok menjalani masa hukuman sesuai vonis hakim mungkin perlu diluruskan karena Istilah bebas murni pada dasarnya adalah putusan (vonis) hakim yang menyatakan terdakwa tidak bersalah atas  tindak pidana yang didakwakan, sedangkan  Ahok sudah divonis bersalah dan dihukum  2 tahun sehingga tidak pas istilah itu dipakai sebagai alasan untuk menjalani masa hukuman sesuai vonis hakim. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk