Ketika Izin Tinggal WNA Bermasalah ‘Yang Penting Bayar’
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 May 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Operasi senyap KPK kembali menemui sasarannya. KPK menggelar operasi tangkap tangan di Nusa Tenggara Barat sejak Senin (27/5/2019). Keesokan harinya, lembaga anti rasuah berhasil membongkar kasus suap pengurusan izin tinggal turis yang yang melibatkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Setidaknya KPK mengamankan tujuh orang. Mereka diantaranya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Yusriansyah Fazrin, Direktur PT Wisata Bahagia Liliana Hidayat. Kini, ketiga orang tersebut sudah berstatus tersangka dan ditahan di tiga rutan yang berbeda. Mengapa hal ini terjadi?

Berdasarkan penuturan KPK, kasus suap pengurusan izin tinggal bermula ketika penyidik PNS mengamankan BGW dan MK. Dua WNA tersebut diduga menyalahgunakan izin tinggal. Keduanya datang ke Indonesia menggunakan visa turis biasa, tapi bekerja di Wyndham Sundancer Lombok.

Liliana pun mencari akal untuk melakukan ‘negosiasi’ agar kasus penyalahgunaan izin tinggal dihentikan. Tapi pada 22 Mei 2019, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk BGW dan MK.

Kemudian, Yusriansyah menghubungi Liliana untuk mengambil SPDP. Rupanya, permintaan pengambilan SPDP itu disinyalir merupakan kode menaikkan harga penghentian kasus tersebut.

Singat cerita, pemberi dan penerima suap bersepakat bahwa jumlah uang yang harus disediakan sebesar Rp1,2 miliar agar penyalahgunaan izin tinggal BGW dan MK dihentikan. Apakah kasus ini bukti praktik suap marak terjadi guna mengakali izin tinggal yang sesuai prosedur?

Lalu, apa iya keimigrasian belum jua berbenah secara serius? Selama ini, keimigrasian dinilai lahan basah. Oknum pejabat imigrasi sangat rentan menyalagunakan wewenang. Kasus suap yang menimpa petugas keimigrasian cukup sering terjadi. Dari membantu tersangka korupsi buron, pemalsuan dokumen dokumen lalu lintas orang, hingga izin tinggal WNA.

Meski begitu, Direktorat Jenderal Imigrasi mengaku berkomitmen mewujudkan good governance dan clean government. Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan awal April 2019, mereka sudah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tak tanggung-tanggung, mereka menetapkan zona integritas layanan keimigrasian, salah satunya terkait pelayanan izin tinggal WNA. Dengan adanya kasus suap yang melibatkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, upaya ini boleh jadi tak lebih sekadar impian. Lalu, apa yang menyebabkan Ditjen Imigrasi belum berhasil mewujudkan good governance dan clean government?

Yang dikhawatirkan sebenarnya, perilaku culas oknum pejabat imigrasi bisa membuat orang asing dengan mudah hilir mudik ke Indonesia, tanpa mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kita tidak bisa mengontrol apa tujuan sesungguhnya asing datang ke Indonesia. Visa turis, nyatanya berbisnis. Visa liburan, nyatanya penelitian. Lantaran izin tinggal dimanipulasi, akibatnya mereka bisa mengeruk keuntungan secara komersial tanpa kita mendulang untung sesenpun. Jika petugas imigrasi masih mau berkompromi dengan praktik suap, tidakkah tindakan ini berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Kalau izin tinggal turis lalu malah bekerja, rentan juga sebenarnya. Jika BGW dan MK pakai visa bekerja, justru dia bisa lebih leluasa dalam melakukan tindakan di Indonesia. Ada beberapa pekerja asing di Indonesia sampai punya KTP, meski KTP itu tidak bisa untuk memilih.

Sebenarnya, konsep WNA untuk menetap di Indonesia itu sudah ada. Kalau kasus suap pengurusan izin tinggal ini mau dilihat secara luas, mungkin petugas Imigrasi Klas I Mataram telah mencari celah-celah itu untuk dimanfaatkan. Belum lagi nilai suap sebesar Rp1,2 miliar hanya soal pengurusan izin tinggal WNA, itu berarti bisnisnya bukan main-main.

Jangka waktu izin tinggal itu bermacam-macam. Tapi yang jelas, kalau dia wisatawan pasti keluar lagi. Tergantung visa apa yang digunakan. Artinya, kalau izin tinggal tidak sesuai prosedur, biasanya langsung dideportasi. Tapi lain halnya dengan kasus pengalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh dua WNA itu.

Keimigrasian itu yang notabene berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM harusnya sudah bisa menjadi contoh. Keimigrasian ini ujung tombak. Mereka ada di bandara, di setiap pelabuhan, dan di tempat-tempat perbatasan. Artinya, imigrasi menjadi wajahnya Indonesia di mata orang asing.

Mestinya, imigrasi itu bebas dari praktik suap-menyuap. Karena tindakan ini akan mencoreng Indonesia di mata orang asing.

Karena ini berhubungan langsung dengan negara lain, skema izin tinggal itu harusnya dilakukan secara ketat. Tidak boleh ada ruang kompromi. Bukan berarti orang luar tidak boleh tinggal di Indonesia, tapi izin itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setiap orang asing yang datang ke Indonesia, sudah pasti dia bertransaksi. Income juga sebenarnya untuk negara. Semakin banyak orang asing datang ke Indonesia, semakin meningkat devisa kita.

Kalau bicara moralitas agar keimigrasian terutama mengenai izin tinggal WNA terhindar dari praktik suap, susah berdebatnya. Yang jelas, untuk meminimalisir itu semua harus ada peraturan yang baku yang benar-benar dijalankan dengan benar. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar