Ketika Parpol Berebut Kursi Ketua MPR
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 July 2019 14:30
Penulis
Watyutink.com - Nyaris semua partai politik berebut kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024. Masing-masing parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo Sandi di Pilpres 2019 dikabarkan telah menyiapkan kader-kader terbaiknya. Mereka siap “saling sikut” demi mengamankan jabatan Ketua MPR, atau setidak-tidak mengamankan satu dari empat kursi pimpinan lainnya.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com, beberapa partai pendukung petahana seperti PDIP, Golkar, bahkan PKB sama-sama merasa kadernya yang paling berhak menduduki Ketua MPR. PAN yang selama ini berada di barisan Prabowo-Sandi juga kabarnya tidak ingin bila kursi itu lepas dari tangannya, setelah berhasil menggolkan Zulkifli Hasan menjadi Ketua MPR periode 2014-2019.

Begitupun dengan Partai Gerindra. Rekonsiliasi pilpres dikabarkan tengah dijadikan alasan pembenar bahwa partai besutan Prabowo ini layak mendapat restu partai lain untuk mendapat jatah Ketua MPR. Partai Demokrat tidak mau ketinggalan. Mereka tengah berupaya “meluluhkan” PDIP--yang notabene punya kader terbanyak di MPR--dengan mengungkit jasa Susilo Bambang Yudhoyono yang rela menyerahkan Ketua MPR kepada alm. Taufik Kiemas pada periode 2009-2014. Menurut Anda, partai mana yang punya kans besar menyabet kursi Ketua MPR?

Perebutan itu dinilai wajar adanya. Meski aturan umum pengisian pimpinan MPR sudah tertuang dalam UU MD3, penentuan Ketua MPR dinilai masih bisa dipengaruhi faktor politis. Tergantung siapa berhasil melakukan kompromi politik dengan parpol lain. Sementara jabatan Ketua DPR memang secara jelas dikhususkan untuk pemenang pemilu, meski pada periode 2014-2019 sempat mengalami anomali.

Selain itu, MPR dinilai cukup strategis pula untuk diperebutkan meski kewenangannya tidak se-superpower era Orde Baru. Kewenangan MPR memberhentikan dan mengangkat presiden dan/atau wakil presiden bila terjadi kekosongan dinilai bukan tidak mungkin menjadi alasan mengapa parpol berebut kursi Ketua MPR. Jika benar demikian, apa itu artinya persaingan antar parpol ini semata-mata agar parpol punya bargaining position yang kuat di hadapan presiden?

Lalu, sejauh mana perebutan Ketua MPR ini akan berujung saling gontok-gontokan antar parpol? Kiranya pertanyaan ini tidak berlebihan. Pada 2014 lalu, perebutan pimpinan di parlemen sempat menimbulkan polemik tak berkesudahan. Saat itu, PDIP yang notabene pemenang Pemilu  2014 merasa dicurangi partai koalisi Merah Putih yang memborong kursi pimpinan DPR.

Terlebih, proses musyawarah mufakat terkait pengisian pimpinan MPR dinilai musykil dilakukan. Jika menukil pendapat Hendrawan Supratikno, saat ini tidak ada figur yang bisa menjadi jembatan kebangsaan antarfraksi dan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Padahal, menurut politisi PDIP ini, memuluskan sistem aklamasi dibutuhkan figur semacam itu.

Yang tidak kalah penting dari sekadar perebutan Ketua MPR, adalah bagaimana peran MPR ke depan. Sebagian kalangan menilai, saat ini Indonesia tengah mengalami problem ketatanegaraan yang cukup serius. Salah satunya, banyak pasal dalam konstitusi hasil amandemen bercita rasa liberal yang justru kontradiktif dengan nilai-nilai Pancasila. Kehidupan berbangsa dan bernegara pun dinilai tidak lagi mencirikan identitas Indonesia. Lantas, sejauh mana parpol yang berebut Ketua MPR punya komitmen untuk membereskan persoalan kebangsaan dan kenegeraan tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Idealnya format komposisi pimpinan di lembaga parlemen, seperti DPR dan MPR mengikuti mekanisme penentuan berdasarkan proporsionalitas kursi ataupun suara. Mekanisme ini dianggap sebagai apresiasi untuk partai/fraksi yang sukses meraih kursi ataupun suara dalam pemilu. Sayangnya UU MD3 membuat formulasi yang berbeda antara sistem pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Di DPR mekanismenya sudah tepat memakai sistem proporsionalitas perolehan kursi, sementara MPR masih mempertahankan sistem pemilihan berdasarkan paket.

Dengan menggunakan sistem paket, perebutan kursi pimpinan akan penuh dengan dinamika. Apalagi ada sejumlah partai yang merasa layak menduduki kursi tersebut.

Jika format koalisi parlemen (DPR) tetap dipertahankan di MPR, maka ada kemungkinan koalisi pendukung pemerintah yang akan meraih kursi pimpinan. Apalagi jika mereka didukung oleh figur dari DPD yang mendapatkan dukungan mayoritas.

Maka kemungkinan yang akan masuk dalam paket pimpinan MPR adalah PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan utusan DPD. Siapa dari mereka yang akan menduduki kursi Ketua akan sangat tergantung pada kompromi di antara fraksi dan kelompok pendukung. Oleh karena itu, perlu kesepakatan di antar parpol koalisi untuk menentukan siapa yang akan didapuk menjadi ketua dan wakil.

Meski begitu, peluang Gerindra menduduki Ketua MPR juga terbuka. Model pemilihan pimpinan MPR berdasarkan paket memungkinkan Gerindra atau kader partai manapun untuk menjadi Ketua MPR. Tentu saja peluang itu baru nampak signifikan jika di dalam paket yang diusung nanti, Gerindra sudah selesai urusannya dengan fraksi anggota pengusung paket dan disitu kader Gerindra didapuk pengusung paket sebagai Ketua MPR.

Persoalannya, Gerindra sudah tak punya ikatan koalisi dengan fraksi lain terutama yang selama Pilpres 2019 berada pada kubu yang sama. Koalisi mereka sudah resmi bubar sehingga kekuatan riil yang dimiliki Gerindra saat ingin mengincar kursi Ketua MPR hanya dari partainya sendiri dan mungkin kelompok anggota dari DPD.

Di situlah peluang Gerindra menjadi agak sulit. Kesulitan ini bukan tak mungkin diterobos. Dalam politik segala sesuatu selalu mungkin terjadi termasuk jika Gerindra yang selama pemilu paling getol mengkritik Jokowi tiba-tiba bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi di parlemen nanti.

Peluang Gerindra setidaknya terbuka jika kursi Ketua DPR menjadi jembatan transaksional yang disepakati antara Jokowi dan Prabowo beserta parpol-parpol koalisi pendukung Jokowi.

Nampaknya dalam proses penentuan tersebut pertimbangan proporsionalitas kursi di antara fraksi koalisi tetap menjadi ukuran dengan mempertimbangkan aspek keadilan di antara fraksi. Maka jika PDIP sudah otomatis mendapatkan kursi Ketua DPR, maka kemungkinan parpol dengan perolehan kursi kedua di parlemen yang akan dipercayakan sebagai Ketua MPR. Dan ini Golkar yang nampaknya akan berkesempatan menduduki kursi tersebut. Utak-atik ini tentu saja mengandaikan kompromi di parpol koalisi berjalan mulus.

Sesungguhnya persaingan parpol-parpol merebut kursi Pimpinan MPR tak punya signifikansi luar biasa. Secara kelembagaan, MPR ini punya kewenangan dan fungsi yang sangat terbatas. Karena itu nafsu merebut jabatan di MPR sesungguhnya demi memuaskan nafsu saja. Demi harga diri partai saja. Dan tentu saja demi bisa menikmati dukungan fasilitas mewah ala pejabat tinggi bagi mereka yang mendudukinya. Soal faedah bagi rakyat, saya kira minim sekali karena memang fungsi MPR yang amat sangat terbatas.

Empat pilar yang menjadi program formalitas MPR cenderung hanya untuk gagah-gagahan dan menghabiskan anggaran saja. Tak jelas apa yang dilakukan dan bagaimana hasilnya. Yang jelas, masalah kebangsaan kini tengah terjadi dan itu artinya nol besar kerja sosialisasi 4 pilar yang dibangga-banggakan MPR. Ini cenderung jadi lahan proyek anggota MPR saja.

Idealnya pimpinan MPR ini adalah tokoh bangsa, negarawan, yang dari mereka teladan hidup kebangsaan berdasarkan 4 pilar itu bisa diikuti. Sayangnya itu tak muncul dari MPR, karena pimpinan lebih menikmati jabatan itu sebagai jabatan politis untuk gagah-gagahan tadi.

Mestinya ke depan perlu dibicarakan lagi peran dan fungsi MPR beserta tugasnya. Jangan sampai lembaga ini menyedot anggaran hanya untuk jadi alat pajangan demokrasi semata. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) awalnya punya peran besar yakni mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden.Tapi sayangny,a sejak amandemen UUD 1945 maka gaung MPR mulai redup. Mereka tak punya power lagi. Atau dengan kata lain peran MPR semakin kecil.

Kendati demikian, tak serta merta perebutan kursi tak panas. Ambisi partai raksasa pun untuk duduk di posisi ini sangat besar.

Saya lihat PKB ngotot menduduki posisi ini. Partai lain juga punya ambisi. Flowing (mengalir) saja. Saya yakin koalisi Jokowi pasti akan mendukung tapi jangan terlihat ojo kesusu. Kalau terlalu berambisi maka bisa saja lepas target yang akan di rebut. Memang faktor X dan Y kan ada sehingga PKB begitu getol dengan posisi ini. Perlu ada kesepakatan bersama agar koalisi pemerintahan bisa langgeng. PKB masuk dalam gerbong ini. Jadi, perlunya ada pengendalian diri sedikit. Waktu akan menjawab semua itu.

Semua kan ada mekanisme dengan partai koalisi Jokowi-Ma’ruf. Ketenangan sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Apalagi mau memimpin MPR. Kuncinya be patience (bersabar). Hal ini dilakukan, agar tidak terjadi mismatch and misperception.

Bukan hanya PKB yang ngotot partai lain punya punya ambisi sama seperti PKB. Saya yakin partai lain punya juga kandidat. Semua harus bersaing secara sehat. Tapi silahkan punya ambisi tapi jangan sampai kebablasan. Usul saya, untuk ketua MPR sebaiknya jangan monoton satu partai harus bergilir biar tidak ada kesenjangan.

Selain PKB, Golkar juga berpeluang selain Gerindra asalkan PDIP Ketua DPR. Tapi persoalanya beda dengan pimpinan DPR di mana pemenang Pileg yang duduk yakni 5 partai penguasa parlemen. Kalau MPR seyogyanya ada kesepakatan bersama dari partai koalisi Jokowi-Ma'ruf. Tapi dengan hadirnya Gerindra dan PAN ditambah dengan Demokrat maka akan lebih rumit. Gerindra juga punya target meraih posisi ketua MPR apalagi Golkar.

Bagi saya harus nasionalis sejati yang akan duduk sudah pasti partai nasionalis. Dan juga mampu membangkitkan dan mendorong upaya publik menjalakan 4 Pilar yang ada.

Perebutan kursi Ketua MPR pasti sikut-menyikut, korban perasaan dan unsur kekecewaan pasti ada. Tapi itulah realita. Bisa saja soliditas partai koalisi Jokowi bisa renggang. Semua yang memisahkan hanyalah posisi atau kekuasaan. Itu faktor utama yang membuat langgeng.

Namun ada yang janggal di mana peran DPD dilupakan. Belum pernah terdengar pimpinan atau anggota DPD duduk sebagai Ketua MPR maupun wakil. Sudah sepantasnya mereka juga diberikan posisi di MPR jangan hanya parpol melulu. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR). (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu sangat penting posisinya. Terutama kewenangannya yang sangat mempengaruhi keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan. Tidak saja berwenang mengubah dan mengesahkan UUD 1945, MPR juga berwenang memberhentikan dan memilih presiden dan/atau wakil presiden jika berhalangan tetap. Itu sebabnya, pimpinan MPR sebagaimana DPR harus diisi oleh partai koalisi pemerintah untuk memastikan masa jabatan tetap (fixed term in office).

Secara teori memang harusnya pimpinan MPR tidak perlu diperebutkan oleh partai koalisi atau oposisi, karena secara teori memang harus partai yang mempunyai kursi paling dominan di MPR yang menjadi ketua, diikuti berturut-turut oleh partai yang mempunyai suara terbanyak berikutnya untuk mengisi empat kursi pimpinan lainnya.

Ada teori penting agar pemerintahan efektif, yaitu pemerintahan tidak boleh menjadi semacam bebek kaki pincang (lame duck government) di mana partai pemerintah tidak menguasai parlemen sehingga kebijakan pemerintah akan selalu dikritik. Makanya, untuk menghindari itu kursi pimpinan MPR sebagaimana DPR, harus diserahkan kepada pemenang pemilu legislatif. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Posisi pimpinan di lembaga apapun tetaplah strategis karena ada kewenangan dan anggaran yang mengikutinya. Demikian halnya dengan MPR RI. Memperoleh jabatan sebagai pimpinan MPR RI, baik ketua ataupun wakil ketua tetaplah menjadi target dari partai politik.

Di samping soal kewenangan dan anggaran, apakah ada agenda politik lain yang akan dilaksanakan melalui MPR RI oleh sejumlah partai politik ataupun DPD?

Menilik sejumlah isu-isu yang hanya bisa dicapai melalui perubahan konstitusi, seperti penguatan DPD dan perubahan masa jabatan presiden, sangat mungkin itu menjadi motivasi bagi partai-partai untuk memperebutkan pimpinan MPR RI.

Tapi, jika kita melihat kiprah MPR RI pasca pelaksanaan amandemen ke-4 dan impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid, belum ada kegiatan MPR RI yang bersifat strategis. Hanya menyelenggarakan sidang tahunan, kajian-kajian dan sosialisai 4 pilar. Artinya, dengan kiprah tersebut, partai-partai akan memposisikan kadernya di  MPR RI sebagai penjaga gawang. Kalau-kalau dibutuhkan perubahan konstitusi atau tindaklanjut terhadap hak menyatakan pendapat DPR, baik oleh partai oposisi maupun pemerintah.

Kalau lihat dari peta partai oposisi dan partai pemerintah, dan tradisi win-win solution dalam politik kita kemungkinan besar posisi ketua MPR adalah dari Partai Gerindra atau partai koalisi pemerintah yang belum memperoleh kursi di pimpinan DPR RI. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

The People’s Summit

25 September 2021

Prihatin di Hari Maritim

24 September 2021

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF