Ketika Parpol Pengusung Berebut Kursi Cawapres
berita
Politika
Sumber Foto: kompasiana.com (gie/watyutink.com) 19 April 2018 10:00
PKS siap berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan syarat kursi cawapres menjadi hak mereka. Setidaknya ada sembilan nama kader PKS yang dianggap cocok mendampingi Prabowo dalam pertarungan Pilpres 2019 mendatang. Kubu parpol pengusung Jokowi juga memperebutkan kursi calon RI-2 pendamping sang petahana. Mulai dari Cak Imin (PKB) sampai Airlangga Hartarto (Golkar) memiliki hasrat mendampingi Jokowi.

Posisi Jokowi untuk kembali maju merebut kursi RI-1 untuk periode kedua terbilang cukup aman. Namun koalisi ‘gemuk’ parpol pengusung Jokowi jadi sorotan. Kekuatiran muncul di sebagian kalangan, Jokowi akan kembali melakukan politik 'transaksional' dengan para parpol pengusungnya. Lantas bagaimana Jokowi mengakomodir permintaan posisi cawapres dari tiap parpol pengusung?

Sebelum Pilpres 2014 digelar, Jokowi berjanji membangun kabinet kerja, bukan kabinet bagi-bagi kursi. Jokowi yang kala itu masih berstatus bakal capres dari PDI-P juga menyatakan enggan terjebak dalam politik transaksional dan bagi-bagi kursi untuk parpol pengusung di kabinetnya. Pada 2014 Jokowi dilantik menjadi Presiden RI ke-7, tercatat 16 menteri Kabinet Kerja Jokowi berasal dari parpol pengusung. Meski begitu tim transisi Jokowi-JK mengatakan akan tetap mengutamakan profesionalitas.

Jelang akhir masa pemerintahannya pada periode pertama, kabinet kerja mengalami banyak perubahan. Bahkan ada menteri yang diangkat menjadi ketua umum parpol pengusung, tapi tetap menjadi menteri di kabinet. Padahal dulu Jokowi berujar tak boleh ada menteri rangkap jabatan menjadi ketum parpol. Apakah itu merupakan strategi Jokowi untuk mengalang kekuatan jelang Pilpres 2019?

Kubu pengusung Prabowo lebih vulgar lagi. PKS bukan hanya menyiapkan nama cawapres, tapi sekalian dengan jajaran menteri yang nantinya akan membantu Prabowo jika berhasil merebut kursi RI-1. Sementara PAN yang punya cerita mesra bersama Gerindra, memilih mengusung Zulkifli Hasan sebagai capres. Apakah mungkin PAN mengusung capres sendiri atau jangan-jangan koalisi Gerindra-PAN-PKS kembali mengulang pola koalisi Pilpres 2014. Tapi kalau PKS tak diberi kursi cawapres dan bakal calon kabinet usulannya ditolak Gerindra, apakah mungkin PKS dan PAN berkoalisi mendukung Ketum PAN Zulkifli Hasan?

Kalau tak ada perubahan, peta koalisi Pilpres 2019 tak akan jauh berbeda dengan peta Pilpres 2014 lalu. Namun kalau PKS nantinya meninggalkan Prabowo dan Gerindra, apakah ada partai lain yang bersedia mengusung Prabowo sebagai Capres 2019? Sebab kalau tidak partai lain yang mengusung, hasrat terakhir Prabowo untuk merebut kursi RI-1 pupus sudah.

Sementara dari kubu Jokowi, apakah pemilihan cawapres didasari pada transaksi politik dengan parpol atau dengan rakyat? Kalau dengan rakyat, siapa yang bisa dikatakan sebagai representasi dari rakyat Indonesia?

Tapi dengan kondisi politik saat ini, sulit melihat Jokowi tidak 'tersandera' parpol pengusung. Dan jika parpol pengusung kian mendominasi, hampir pasti rakyat hanya sebagai penonton.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi/ Dosen FIKOM Universitas Prof.DR.Moestopo (Beragama)

Dalam  komunikasi politik ada teori yang bernama teori empati dan teori homofili. Teori itu menyatakan bahwa komunikasi yang berempati serta dibangun atas 'kesamaan' (homofili) akan jauh lebih berpengaruh dan efektif. 

Proses 'empati' dilakukan pembicara dengan cara menyelami jalan pikiran target penerima informasi yang disampaikannya. Sedangkan homofili dilakukan dengan melakukan pemberian informasi kepada massa yang memiliki kesamaan, kesamaan usia, ras, ideologi, pandangan politik, dan sebagainya.

Berdasar pada teori ini, maka untuk mempertarungkan kekuatan di 2019 rasanya akan mengulang kekuatan yang sama dan saya pikir kubu capres Prabowo akan berhitung kembali. Tidak mungkin orang terjerumus ke jurang yang sama, artinya peta kekuatan disebutkan tadi belum final, sehingga untuk melawan incumbent yaitu Jokowi jadi lebih prima.

Begitu pula dengan kubu Jokowi, jika merujuk kepada teori itu maka harus mampu menyamakan kekuatan yang diharapkan oleh Jokowi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Begitulah dinamika politik, kompromi-kompromi akan selalu terjadi. Politik itu intinya kekuasaan dan jabatan publik. Jadi apa yang disampaikan teman saya Mardani Ali Sera soal posisi cawapres dan jajaran kabinet, saya pikir sangat wajar. Karena partai politik itu bukan lembaga sosial, tapi lembaga politik. Politik itu adalah kekuasaan. Nah, apa yang dinamakan konsep ‘tidak ada makan siang gratis’, adalah konsep yang tak terbantahkan di dalam berpolitik. Termasuk di dalamnya dalam hal dukung mendukung.

Jadi mendukung tanpa syarat, saya pikir patut dipertanyakan dalam konteks politik. Karena itu apa yang dinyatakan oleh Mardani adalah sesuatu yang wajar, memang itulah realitas politik. Politik itu memang berbagi kekuasan. Kalau memang mendukung atau mengusung, pasti ada sesuatu yang mereka inginkan. Dalam politik itu juga tidak ada teman atau lawan sejati, yang ada kepentingan abadi.

Nah berangkat dari tidak ada teman atau lawan sejati inilah saya bisa mengatakan belum tentu PKS mendukung Prabowo. PKS tentu akan melakukan kalkulasi-kalkulasi politik. Misalnya, kursi dukungan untuk Prabowo yang real hanya datang dari Gerindra. Kalau PKS menarik diri, otomatis Prabowo tidak bisa maju sebagai Capres 2019.

Jadi peluang Prabowo untuk menjadi calon presiden menjadi terganggu. Oleh karena itulah dukungan dari PKS menjadi kunci jadi atau tidaknya Prabowo mencalonkan diri jadi presiden. Karena PKS sadar betul bahwa dukungan mereka adalah sangat diperlukan dalam pencalonan Prabowo, sehingga mereka melakukan kalkulasi politik. Jadi, Kalau kami mendukung, kami dapat apa. Politik itu kamu dapat apa saya dapat apa.

Jadi apa yang dikatakan oleh Mardani itu adalah realistis. Mardani memang mengaplikasikan teori politik yang tak terbantahkan itu.

Sementara alternatif lain bisa saja PKS merapat ke Zulkifli Hasan. Politik di Indonesia itu sangat dinamis pragmatis, last a minutes pengambilan keputusannya. Karena itu saya sering mengatakan bahwa pilkada atau pemilu masih berorientasi pada pragmatis, koalisi jangka pendek. Dan jika kita bicara teori koalisi, koalisi itu dibangun atas dasar ideology dan kesamaan platform politik.

Sementara itu dukungan kepada Jokowi tetap ada kalkulasi dan kompromi politik. Kalkulasi menghitung keunggulan dan kelemahan lawan dan diri sendiri. Dalam posisi ini saya kira Jokowi memiliki nilai tawar yang lebih bagus. Karena pada realitasnya partai-partai pengusunglah yang mendekat ke Jokowi.

Partai pengusung mendekat ke Jokowi karena bargaining position sangat kuat saat ini. Bisa saja kompromi politik tetap ada, tapi tetap Jokowi yang menentukan. Katakanlah ada kompromi jabatan politik, tetapi semua keputusan tetap ada di tangan Jokowi. Ini karena mereka yang mendekati Jokowi.

Logikanya sederhana, Jokowi ibarat perempuan cantik yang didekati banyak pria. Karena banyak pria yang mendekati maka bargaining position-nya akan lebih kuat si perempuan ini jadi leluasa menentukan pria mana yang hendak dinikahinya. Jadi sampai sekarang menurut saya posisi tawar Jokowi masih lebih kuat.

Maka konsep saya yang tadi bahas terkait Prabowo, PKS dan Gerindra agak berbeda dengan posisi Jokowi, karena bargaining position. Terus terang setiap relasi antar manusia, antar kelompok atau antar individu selalu melihat kekuatan dan kelemahan dirinya dan kekuatan serta kelemahan lawannya atau kawan atau orang lain. Nah karena itulah terjadi kompromi-kompromi, posisi tawar siapa yang lebih kuat.

Menurut pengamatan saya sampai saat ini posisi tawar Jokowi lebih kuat. Karena partai yang mendekatkan diri, malah ada ketua umum suatu partai sudah berencana membangun posko. Nah itu salah satu cara mendekat atau “melamar”. Bahkan ada yang membawa isu bahwa wakill presiden yang akan datang adalah santri, moderat dan lain-lain. Karena memang mereka mempunyai kader dari kalangan itu.

Nah itu sama saja dengan mengatakan:" kami dong yang kau ajak', atau artinya mereka menawarkan diri. Bukan berarti di kubu Jokowi tidak ada kompromi politik, itu sangat mungkin ada. Namun bargaining position Jokowi saat ini sangat kuat karena dia ada di pusat kekuasaan , penyelenggara pemerintah, dan dia didukung oleh berbagai partai. Kalau pun ada satu dua partai yang keluar, Jokowi masih kuat.

Terajdi simbiosis mutualisme antar Jokowi dan partai pengusung. Tujuan mereka mendukung Jokowi dengan tujuan meningkatkan elektabilitas. Magnet Jokowi msaih sangat kuat, dan bisa dimanfaatkan partai pengusung untuk mendongkrak suara di parlemen. Jadi tidak heran, kalau partai-partai baru merapat ke Jokowi. Itu salah satu strategi yang bagus oleh partai yang baru , sehingga bisa mendongkrak calon legislatif. Penting bagi partai baru untuk mendapatkan kursi di parlemen. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen FISIP Univ.Diponegoro. Analis Kebijakan Publik.Analis Politik dan Ketua APSIPI. Direktur LPPD Jawa Tengah

Jadi, risiko dari pemilihan presiden secara langsung adalah capres harus diusung partai politik. Maka tidak ada pilihan lain, seorang kandidat atau pasangan calon itu pasti harus memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan partai politik. Nah, saya kira kesepakatan-kesepakatan antara pasangan calon dengan partai politik itu bisa dimaknai dengan dua istilah. Istilah pertama itu adalah kesepahaman visi misi dan gagasan, sehingga orang diterima oleh partai politik. Sehingga mereka setuju menjadi partai pengusung. Artinya ada komitmen-komitmen tertentu.

Dan yang kedua dalam prespektif yang negatif, bisa saja itu disebut sebagai sesuatu sanderaan. Ini karena kemudian si pasangan calon tidak leluasa menentukan apa pilihannya, bahkan menentukan kabinet nantinya. Tetapi kita harus ingat, ini risiko dari bercampurnya sistem kepartaian yang kuat dengan sistem kemandirian presiden. Jadi sebetulnya sistemnya itu tidak betul betul presidensil. Itu karena tidak bisa menghindari realitas politik bahwa seseorang menjadi presiden itu karena faktor partai politik. Artinya ada komitmen-komitmen yang harus dipenuhi oleh partai politik itu.

Terkait dengan rakyat berdaulat atau di mana sebetulnya pemimpin mandiri di dalam sistem pilpres seperti ini, sebetulnya ini ada dua sistem yang berlangsung. Karena di dalam pilpres tidak memungkinkan independen, kandidat independen melakukan apa rencana terhadap maju dalam pilpres. Jadi karena calon independen itu tidak bisa otomatis maju di dalam sistem pemilu presiden kita, maka pertanyaan tentang di mana kedaulatan rakyat itu sebetulnya tergantung bagaimana mekanisme relasi antara kandidat, partai politik dan pemilih. Artinya hubungan antara pemilih dan kandidat presiden itu di situ masih ada penghubung yaitu partai politik.

Dengan sistem seperti itu, dengan UU yang dibuat seperti itu, maka pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut mekanisme keterwakilan rakyat itu dipahami dalam arti diwakili oleh partai politik. Karena partai politik adalah pihak yang memiliki kewenangan di dalam mengusung kandidat. Yang kemudian yang harus didengarkan itu adalah bagaimana seharusnya partai politik itu mendengar keinginan rakyat. Termasuk juga, saya kira, memang di mana-mana tidak bisa leluasa seorang presiden memilih wapresnya, dia harus berkomunikasi dengan partai pengusung. Karena yang tanda tangan yang mengusung ketua umum dan sekjen parpol saat mendaftar ke KPU. 

Jadi sebetulnya ini hal-hal biasa di dalam politik, hanya yang jadi masalah adalah bagaimana proses-proses ini bisa dilakukan secara demokratis. Artinya ada faktor-faktor rasionalitas, bukan hanya faktor-faktor sekadar kepentingan politik. Misalnya mengangkat menteri. Saya kira sah-sah saja menteri diangkat dari partai politik, tetapi tentu harus mempertimbangkan kompetensi, kemampuan, pengalaman, karena partai politik juga banyak orang-orangnya yang memiliki pengalaman di dalam mengelola urusan publik. Walaupun tetap saja saya kira presiden dan wakil presiden juga harus mempertimbangkan menteri-menteri yang profesional, menteri yang berasal dari kalangan-kalangan memang ahli di bidangnya.

Saya kira menteri-menteri tertentu, seperti menteri keuangan, menteri perencanaan, itu memang harus diambil dari profesional. Karena kalau diserahkan ke partai politik, mereka tidak punya pengalaman, kompetensi, sehingga bisa berdampak pada kerja kabinet ke depan. Saya kira itu intinya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Dalam percaturan politik tentu ada taktik dan strategi. Dalam kontestasi politik niscaya ada tarik menarik kepentingan, bahkan saling serang dan saling mengunci lawan politik. Antar kekuatan politik kadang terlihat saling berhadapan secara diametral. Namun di tengah  ketegagan politik tersebut ada bargaining position, siapa dapat apa. Di tengah pertarungan politik yang terlihat antagonis dan sarkastis masih ada celah untuk melakukan kompromi politik. Hal itu wajar.dan lumrah ketika politik dimaknai sebatas kekuasaan. Begitulah praktik politik kekinian yang kita saksikan.

Begitu pun dalam konfigurasi menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019, tak lepas dari percaturan, adu strategi untuk saling mengunci dengan tujuan mematikan langkah lawan. Tarik menarik antar pihak dalam kompetisi penentuan pasangan capres - cawapres saat ini sangat dinamis, penuh trik dan intrik -yang tak jarang menggunkan segala cara, termasuk menggunakan instrumen hukum guna menjegal kompetitor. 

Percaruran capres cawapres yang paling seru justru posisi ada di posisi cawapres karena pertarungan untuk posisi capres 2019 seolah-olah sudah final, yaitu Jokowi dan Prabowo, meskipun ada sejumlah nama yang disebut-sebut mau maju sebagai capres, tetapi pamornya masih jauh di bawah Jokowi dan Prabowo.

Namun kedua figur ini (Jokowi dan Prabowo) sama-sama tersandera oleh hasrat kekuasaan yang timbul dari internal partai yang akan mendukungnya. Pasalnya, ada kecenderungan semua partai  memiliki "libido" untuk mengajukan nama cawapres sebagai pendamping Prabowo dan Jokowi.  Soal siapa yang menjadi cawapres. Misalnya, PKS telah mengajukan sejumlah kadernya untuk disandingkan dengan Prabowo. Di kubu Jokowi ada PKB yang mengusung Cak Imin secara terang-terangan mematok posisi cawapres. Nama Romahurmuzy (Rommi) Ketua Umum PPP juga pernah disebut-sebut sebagai cawapres dari PPP meskipun hanya terdengar sayup-sayup. Pun demikian Airlangga Hartarto dan JK dari Golkar juga didorong-dorong sebagai cawapres mendampingi Jokowi. PDIP juga dikabarkan mengajukan sejumlah nama seperti Puan Maharani dan nama lain untuk mendampingi Jokowi. Jadi, ada kemungkinan semua partai sama-sama melakukan bargaining position dengan Jokowi dan Prabowo sebagai bakal calon presiden terkuat pada Pilpres 2019. 

Sistem dan realitas politik saat ini memaksa partai harus berkoalisi dalam mengusung capres. Karena tidak ada single majority party yang dapat mengusung sendiri pasangan capres. Tidak ada satupun partai yang memenuhi kuota 20 persen Presidential Threshold  Ini menyebabkab bakal capres tersandera oleh kepentingan partai koalisi. Tapi sebaliknya, jika partai terlalu memaksakan hasratnya dan kurang jeli dalam menghitung peta keuatan serta tidak cerdik memainkan irama politik maka bisa tersandra oleh kompetitornya atau tersandra oleh permainannya sendiri. Bisa jadi, partai tersebut hanya sekadar "penggembira" tidak memiliki posisi politik yang kuat.

Realitas politik seperti ini akhirnya melahirkan perilaku politik transaksional yang berujung pada kompromi politik. Jika tidak ada kompromi maka tidak mudah untuk menentukan pasangan kandidat presiden-wakil presiden karena masing-masing partai memiliki agenda sendiri-sendiri dalam mengajukan capres-cawapres. 

Di kubu Prabowo, Gerindra memang sudah memberikan mandat kepada ketua umum mereka untuk maju pada capres 2019. Namun kursi Gerindra tidak cukup untuk memenuhi persyaratan presiden threshold, karena tidak mencapai 20 persen maka Gerindra harus berkoalisi. Dalam wacana publik, Gerindra disebut akan berkoalisi dengan PKS, tapi PKS memiliki agenda sendiri. PKS mengajukan 9 nama sebagai bakal capres/ cawapres. Syangnya, di internal PKS juga terjadi silang pendapat yang mencerminkan adanya konflik di tubuh partai tersebut. Masalah ini jelas menambah keruwetan tersendiri dalam konfigurasi menentukan capres cawapres. Kerumitan itu bisa dilihat sampai saat ini belum ada kepastian pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang mengerucut ke suatu nama. Yang sudah mengerucut baru posisi bakal calon presiden yakni Jokowi dan Prabowo. Namun nasib Prabowo sendiri masih diujung tanduk, belum pasti bisa maju pada Pilpres 2019 atau tidak jika dilihat dari peta kekuatan partai koalisi, kecuali terjadi deal politik antara Prabowo dengan PKS atau dengan partai lain yang apabila digabung cukup memenuhi kuota 20 persen.

Nah di sisi lain masih ada 3 partai yang hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi calon presiden yang hendak diusung pada pilpres 2019 yaitu PKB, PAN dan Demokrat. Dari ketiga partai ini terlihat memiliki hasrat untuk memasang cawapres. Untuk PAN masih terjadi tarik menarik di internal partai, ada kecenderungan Zulkifli Hasan merapat ke Jokowi. Namun kubu Amien Rais nampak berseberangan dengan usulan itu, dan lebih cenderung untuk berkoalisi dengan Gerindra dan PKS. Hal ini yang membuat posisi pencalonan cawapres ini masih alot.

Nah yang menarik adalah, jika hasrat partai politik pendukung tidak terakomodir, maka bisa berpotensi merubah konstelasi peta dukungan capres-cawapres. Misalnya dari PKB, Demokrat dan PAN tidak mencapai kesepakatan dengan poros Jokowi, maka Ini bisa berpotensi memunculkan poros ketiga, di luar poros Gerindra dan PKS jika kedua partai tersebut sudah ada deal dan memastikan Prabowo sebagai capres dan cawapresnya dari PKS.

Kecenderungan terbentuknya poros ketiga ini bisa membuat dinamika pilpres berlangsung seru dan panas. Jka PKB-Demokrat-PAN akhirnya mencapai kesepakatan, maka tidak menutup kemungkinan bisa melahirkan poros ketiga. Apabila ada tiga poros yang bertarung maka bisa berpotensi menggerus dukungan Jokowi dan Prabowo. Jika demikian, pilpres 2019 bisa berpotensi dua putaran.

Jika ada tiga poros,  maka kecenderungan pendukung Jokowi sebagai kandidat terkuat bisa tergerus. Pasalnya, peta dukungan pemilih akan tersebar ke tiga pasangan.  Sementara berdasarkan simulasi hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Jokowi masih berada dalam kisaran 30an sampai 50an persen. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi masih berada dalam kisaran 60 hingga 70 persen. Posisi seperti ini bagi incumbent masuk dalam kategori belum aman. Karena untuk memenangkan pilpres harus memperoleh 50 persen lebih. Posisi elektabilitas Jokow berbeda dengan era SBY ketika maju dalam periode keduanya sebagai calon presiden (2009-2014), elektabilitas SBY sebagai incumbent sudah mencapai 70 persen lebih. Tingkat kepuasannya berkisar 70 sampai 80 persen berdasarkan data sejumlah lembaga survei. Maka saat itu ada anekdot, SBY berpasangan dengan sandal jepitpun jadi.

Menurut saya, posisi elektabilitas Jokowi yang berada dalam kisaran 30an hingga 50an persen masih belum cukup untuk memastikan menang 1 putarran. Pasalnya, katakanlah elektabilitas Jokowi 50 persen, tapi dari angka 50 persen tentu masih ada pemilih Jokowi yang masih mungkin berubah (swing voters). Sehingga pemilih militan atau pemilih  Jokowi yang tidak akan berubah (strong voters) tidak sampai 50 persen. Padahal untuk menang satu putaran harus mendapat suara 50 persen lebih. 

Sementara pemilih PKS dan pendukung Prabowo dikenal cukup loyal dan militan meskipun elektabilitasnya masih cukup jauh di bawah Jokowi. Tapi tentu saja ada juga sebagian pemilih Prabowo yang masih bisa berubah.

Tapi, jika realitas politik nanti Demokrat dan PKB bergabung dengan Jokowi, baik dengan atau tanpa PAN maka akan sangat menguntungkan Jokowi. Meskipun seandainya Gerindra, PKS dan PAN bergabung sebagai kompetitornya. Kondisi ini masih lebih menguntungkan Jokowi dibanding jika ada poros ketiga. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF