Ketika Wakil Rakyat Korupsi demi Money Politic
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 March 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Lagi, wakil rakyat tersandung kasus korupsi. Kali ini menimpa Bowo Sidik Pangarso, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar. Caleg di Dapil Jawa Tengah II itu diduga menerima suap terkait kerja sama penyewaan kapal pengangutan pupuk antara PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia.

Sejak Kamis (28/3/2019), Bowo telah menyandang status tersangka. Ia adalah satu dari delapan orang yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) sehari sebelumnya. Operasi senyap itu dilakukan lantaran Manajer Marketing PT HTK diduga akan menyerahkan uang senilai Rp89 juta kepada Indung, orang dekat Bowo, di Gedung Granadi, Jakarta.

Rupanya, transaksi suap itu bukan yang pertama kali. Sebelumnya, Bowo diduga sudah enam kali menerima duit dari PT HTK. Totalnya mencapai Rp1,5 miliar. Sebegitu mustahilkah mewujudkan lembaga legislatif  yang bersih dari korupsi?

Menurut penuturan KPK, asal muasal suap tersebut ketika PT Pupuk Indonesia Logistik menghentikan kerja sama penyewaan kapal dengan PT HKI. Lalu, PT HKI minta bantuan Bowo. Gayung bersambut, Bowo pun turun tangan, hingga akhirnya HKI kembali dipercaya untuk mendistribusikan pupuk milik PT Pupuk Indonesia pada Februari 2019 lalu.

Bowo  diduga meminta fee kepada HKI sebesar 2 dolar Amerika per metrik ton kepada Bowo. Jika tidak berhasil diungkap KPK, boleh jadi jatah tersebut akan terus mengalir ke kantong Bowo secara rutin di kemudian hari. Apa iya kewenangan anggota DPR begitu mudah diselewengkan?

Mirisnya, duit itu rupanya diduga akan digunakan Bowo untuk ‘serangan fajar’ jelang hari pemungutan suara pada Pemilu 2019 terkait pencalonannya sebagai calon anggota legislatif. Dugaan tersebut muncul setelah KPK mengamankan uang Rp8 miliar, yang kesemuanya disinyalir dari hasil praktik kotor di mana salah satunya berasal dari HKI.

Yang semakin menguatkan, duit miliaran itu berupa pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang telah dimasukkan ke dalam sekitar 400 ribu amplop putih. Kemudian, ribuan amplop itu dikemas ke dalam 84 kardus besar.

Lantas, apakah itu bukti bahwa money politic dari hasil korupsi marak di Pemilu 2019? Jika money politic benar-benar menjamur di lapangan, pemilu yang berintegritas tak lebih sekadar harapan.

Terlepas dari persoalan integritas, kasus yang menyeret Bowo ini boleh jadi semakin meyakinkan publik bahwa korupsi erat kaitannya dengan politik berbiaya mahal. Dengan kata lain, biaya politik yang mahal hanya melahirkan korupsi. Dengan sistem pemilu yang kita usung saat ini, mungkinkah kita berhasil memerangi korupsi?

Atau, jangan-jangan kita perlu merombak total sistem pemilu kita pasca 17 April 2019 nanti? Jangankan orang yang punya tabiat korupsi, sebagian kalangan meyakini sistem pemilu berbiaya mahal ini bisa membuat orang baik menjadi koruptor.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Menyusul tertangkapnya Romahurmuziy selaku anggota DPR yang juga Ketua PPP, operasi tangkap tangan (OTT) KPK berhasil lagi mengamankan seorang anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Ia anggota Komisi VI DPR yang yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standardisasi Nasional.

Yang menarik terungkap secara terang-benderang, uang suap yang diterima Bowo dalam OTT itu awalnya mengamankan senilai Rp89,4 juta. KPK  terus menelusuri  melakukan penggeledahan di sebuah lokasi di Jakarta. Dari lokasi tersebut, KPK mengamankan uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop dalam 84 kardus. Kardus itu berisi 400 ribu amplop uang yang diduga dipersiapkan oleh Bowo untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019,  terkait pencalonan Bowo sebagai calon anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.

Secara terbuka nampak korelasi antara korupsi dan politik berbiaya tinggi, meskipun dalam kasus Romy mengelak. Yang pasti dari rentetan OTT, korupsi yang berkelindan dengan politik dan kekuasaan dapat dilihat dalam beberapa modus, di antaranya:

Pertama, moda tumpangan. Korupsi yang terjadi dengan cara kampanye atau membina komunikasi dengan konstituen melalui program-program sosialisasi, bimtek atau pelatihan pelatihan dari sebuah kementerian, sehingga pengeluaran biaya sepenuhnya dibungkus oleh biaya kementrian termasuk uang saku akomodasi dan transportasi sang politisi.

Modus tersebut bisa terjadi pada kementerian/lembaga yang dipimpin orang partai atau jenis-jenis kegiatan yang berkaitan dengan komisi-nya di DPR. Modus ini tidak pernah dan tidak mungkin terlacak oleh penegak hukum, karena ada uang yang berpindah secara fisik dalam jumlah besar.

Kedua, moda pemungutan rente atau persentase nilai proyek, atau "upah pungut" pelolosan proyek-proyek kementrian, pemda atau lembaga lainnya. Contoh modus ini seperti kasus korupsi yang dilakukan Eny Saragih dan Idrus Marham, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN, dan banyak lagi kasus sebelumnya baik kepala daerah atau lembaga lembaga di pusat termasuk korupsi proyek al Quran dan lain-lain. Ini bisa terjadi di semua kementerian/lembaga atau pemda tanpa berkaitan dengan partai sang politisi, ini murni abuse a power (penyalahgunaan kekuasaan).

Ketiga, modus jual beli jabatan dan KKN. Modus ini yang  paling sederhana karena tanpa harus mengambil uang negara langsung (uang negara hasil korupsi telah dikorupsi oleh pejabat negara yang membeli jabatan). Contoh muthahir adalah kasus Ketum PPP Romy, atau kasus Presiden PKS Lufti Hasan Ishak beberapa tahun lalu, biasanya para politisi jenis ini beroperasi di kementerian yang dipimpin oleh orang partainya. Bentuk modus ini yang berkaitan dengan KKN, misalnya, mengangkat anak ponakan dan kerabat pada jabatan-jabatan strategis di pusat atau di kota-kota besar lainnya.

Begitulah pola relasi antara korupsi dan politik biaya tinggi yang lahir pada awalnya karena kebutuhan (needs), yang akhirnya menjadi sistemik dan korupsi terus terjadi tanpa sence of deternt, korupsi tanpa rasa jera berulang karena keserakahan (greedy). (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Sulit mewujudkan perlemen yang bebas dari korupsi. Namun jika hanya untuk meminamilisir korupsi, bisa. Kasus suap yang dilakukan Bowo Sidik Pangarso bisa saja merupakan kasus seperti gunung es. Mungkin saja lebih banyak lagi kasus-kasus yang sama tapi tidak terungkap. Coba jika diusut semua akan terlihat banyak lagi yang terkena OTT.

Salah satu episentrum korupsi ada di legislatif. Itu tidak bisa dibantah. Karena DPR banyak memiliki kewenangan. Dan kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan korupsi. Karena kewenangan yang besar itulah mereka menyalahgunakan. Kewenangan seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan kerap dijadikan oleh anggota DPR untuk mencari pundi-pundi finansial.

Terkait Rp8 miliar yang disita KPK diduga akan digunakan Bowo untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019, saya sudah pernah jelaskan di watyutink.com, bahwa money politic akan semakin marak menjelang Pemilu 2019. Uang hasil korupsi bisa digunakan untuk macam-macam, salah satunya bisa digunakan untuk melakukan money politic.

Pola yang dilakukan Bowo itu kan pola umum. Bukan rahasia lagi. Kemungkinan juga banyak anggota DPR yang lain melakukan pola yang sama. Saat ini masih sulit menjadikan Pemilu 2019 tanpa money politic. Tapi kedepan mudah-mudahan money politic bisa diberantas.

Biaya politik yang mahal dengan pemilu seperti dua sisi mata uang. Akan saling membutuhkan. Berhasil atau tidak kita dalam memerangi korupsi bergantung pada kesungguhan kita semua, khususnya para elite politik untuk tidak melakukan korupsi. Korupsi kan sebabnya bukan hanya karena biaya politik mahal. Tapi bisa juga karana mental elite yang rusak. Sehingga tega menggasak uang rakyat.

Bukan sistem pemilu-nya yang disalahkan. Boleh saja sistem diubah. Namun jika orang-orangnya atau pelaku politiknya bermental korup. Ya korupsi akan tetap merajarela. Korupsi banyak itu juga karena hukum kepada koruptor masih ringan. Hukum seberat-beratnya. Hukuman seumur hidup. Atau bila perlu hukuman mati dilaksanakan. Agar ada efek jera. Cina saja bisa menghukum mati para koruptor. Mengapa kita tidak bisa. Apa yang salah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Lembaga legislatif yang bersih dari korupsi sulit diwujudkan selama sistemnya masih sama. Mudah korupsi karena sistem pengawasan terhadap para anggota DPR masih lemah padahal risiko korupsinya tinggi.

Mengenai uang senilai Rp8 miliar yang diduga uang suap tentu harus dibuktikan di pengadilan. Terkait peruntukannya yang diduga akan digunakan untuk “serangan fajar” oleh Bowo Sidik Pangarso,  itu juga masih harus dibuktikan juga secara hukum.

Namun partai politik Indonesia, menurut saya, masih mengabaikan tingginya risiko politik dari sistem pemilu yang sangat mahal. Jadi, mereka juga belum melengkapi dirinya dengan sistem pencegahan korupsi. Bahkan mereka masih juga mengusulkan mantan napi koruptor sebagai caleg.

Ke depan harus ada agenda pembenahan sistem kepemiluan, DPR/DPD/MPR, dan kepartaian. Pembenahan tersebut seiring dengan pembenahan di sektor publik lain, seperti pengadaan,  perdagangan, tata kelola BUMN, dan dunia usaha. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF