Kikis Korupsi Lewat Pembuktian Terbalik, Mungkinkah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 November 2018 17:00
Penulis
Pembalikan beban pembuktian atau biasa dikenal pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi sepertinya perlu disuarakan. Alih-alih terkikis, banyak pihak meyakini perbuatan korupsi semakin subur, baik di legislatif maupun eksekutif. Bahkan, kabarnya tindak pidana yang dianggap sebagai musuh negara itu pun masih menjadi praktik lumrah di lingkaran yudikatif, yang semestinya taat hukum menjadi pijakan utama para penegak hukum.

Sekalipun KPK sudah banyak menangkap koruptor, banyak kalangan menanggap lembaga antirasuah belum berhasil menciduk koruptor kelas kakap. Contohnya, skandal BLBI dan Bank Century yang tak kunjung usai. Upaya penuntasannya pun dinilai belum menyentuh aktor utama yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu.

KPK kerap menyatakan belum mendapati bukti permulaan yang cukup untuk membereskan dua skandal itu. Betul, bukan soal mudah mengumpulkan bukti. Apalagi, kejahatan tersebut dilakukan oleh kelas kakap dan dirancang secara sistematis agar tidak bisa di seret ke meja hijau. Jika melihat realitas betapa susahnya KPK mencari bukti, perlukah bangsa Indonesia menerapkan pembuktian terbalik?

Dalam sistem hukum pidana kita, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal itu tercantum dalam Pasal 66 KUHAP. Artinya, upaya pembuktian perihal ada atau tidaknya suatu tindak pidana merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum.

Terkait tindak pidana korupsi, Indonesia memang sudah menerapkan sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor. Pasal itu menyatakan, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Tetapi para pakar hukum menilai pembuktian terbalik yang diatur dalam UU Tipikor tersebut bersifat terbatas atau berimbang. Biasanya upaya terdakwa tersebut dilakukan sebagai upaya “pembelaan” atas “tudingan” Jaksa Penuntut Umum. Pendeknya, UU Tipikor masih menempatkan JPU untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Bukankah sudah saatnya kita menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan korupsi? Dengan adanya UU Pembuktian Terbalik,  maka orang-orang yang berada di lingkaran kebijakan BLBI dan bail out Bank Century, misalnya, yang harus berjibaku membuktikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi. Bila demikian, bukankah pemberantasan korupsi akan semakin efektif?

Sayangnya, upaya menghadirkan UU Pembuktian Terbalik tampaknya bukan perkara mudah. Apalagi, saat ini DPR sudah menetapkan Program Legislasi Nasional Tahun 2019, di mana legislatif belum mewacanakan pembahasan RUU Pembuktian Terbalik.

Selain itu, sebagian kalangan masih menyangsikan wakil rakyat mau membuat aturan yang berpotensi menjerat diri mereka sendiri. Terlebih lagi, sebagian pihak meyakini masih ada anggota DPR yang melakukan korupsi, tapi belum berhasil digelandang KPK. Artinya, mereka adalah koruptor yang belum disebut koruptor. Realitas ini yang membuat UU Pembuktian Terbalik dinilai sulit diwujudkan. Lantas, bagaimana caranya agar legislator mau menempatkan kepentingan bangsa dan negara, dalam hal ini mewujudkan UU  Pembuktian Terbalik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Idealnya, kejahatan luar biasa harus ditangani dengan cara-cara yang luar biasa pula. Termasuk penerapan sistem pembuktian terbalik. Tetapi, penguatan kerangka hukum untuk pembuktian terbalik itu butuh proses legislasi yang tidak mudah. Apalagi, ini menyangkut tindak pidana korupsi di mana lembaga legislatif dan para politisinya menjadi bagian dari persoalan korupsi di Indonesia.

Saya menyarankan agar KPK terus menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di samping Selain menggunakan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penggunaan UU TPPU ini akan lebih memudahkan KPK untuk membuktikan kejahatan para koruptor.

Penerapan sistem pembuktian terbalik tentu pemberantasan korupsi semakin efektif. Untuk itu, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan agar legislatif mau menghadirkan UU Pembuktian Terbalik. Pertama, mengingat kita hendak melaksanakan Pemilu 2019, maka rakyat harus memilih caleg yang mendukung penguatan pemberantasan korupsi. Kedua, para ahli hukum dan aktivis dari perguruan tinggi perlu bekerja sama dengan tim perumus RUU dari pemerintah untuk segera merumuskan Rancangan UU Pembuktian Terbalik dan mengkampanyekannya ke publik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Pembuktian itu sangat penting, terlepas pembuktiannya benar atau bohong. Dalam konteks hukum acara, pembuktian itu sangat berpengaruh. Jika penegak hukum menuduhkan seseorang tetah melakukan tindak pidana, maka seseorang juga harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau sanggahan dalam persidangan. Tetapi tetap saja harus dilihat pembuktian itu relevan tidak dengan kasusnya. Banyak bukti sekalipun, kalau tidak ada kaitannya dengan proses yang terjadi, maka sia-sia juga.

Jika melihat tantangan KPK hari ini, sebenarnya sistem pembuktian terbalik ideal untuk diterapkan. Tentu sistem itu harus dimaknai sebagai upaya melakukan proses hukum, tanpa melanggar hukum dan etika. Sistem pembuktian terbalik ini bisa menjadi solusi atas tantangan KPK hari ini, namun belum disetujui atau bahkan belum diwacanakan oleh DPR.

Kalau sistem pembuktian terbalik serius ingin diterapkan, tentu sangat kita dukung. Ini sekaligus untuk menjaga kredibilitas KPK itu sendiri. Artinya, ketika KPK menuduh, si tersangka atau terdakwa bisa membuktikan kalau dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Meski begitu, sistem pembuktian terbalik juga tergantung kepada proses hukum. Karena sebenarnya, hukum pembuktian itu merupakan tekhnik meyakinkan hakim. Kalau terdakwa lihai memberikan bukti dan mampu meyakinkan hakim, maka terbebaslah dia sekalipun faktanya dia melakukan korupsi.

Atas dasar itu, sistem pembuktian terbalik belum tentu efektif dalam memberantas korupsi. Pada dasarnya KPK tidak bisa berjalan sendiri. Ketika banyak oknum-oknum yang melemahkan KPK, pada saat itu pula pemberantasan korupsi tidak bisa maksimal. Apalagi, pelemahan itu sudah beberapa kali dialami KPK, misalnya, dengan cara penyidiknya “dihabisin” (kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan).

Pemerintah dan DPR harus punya sikap yang jelas dalam pemberantasan korupsi, sehingga KPK tidak ragu-ragu dalam bekerja. Upaya pembarantasan korupsi saat ini sering terjadi tarik menarik dengan kepentingan politik.

Kita harus berlajar kepada Hong Kong. Independent Commission Against Corruption (ICAC) atau KPK Hong Kong itu didukung oleh pemerintah, bahkan Presiden Hong Kong. Sampai-sampai KPK Hong Kong menangkap seluruh polisi Hong Kong yang diduga melakukan korupsi pada 1980-an. Tindakan itu dilakukan karena mendapat dukungan pemerintah. Setelah itu, perilaku polisi Hong Kong menjadi lebih baik.

Kalau di Indonesia, sedikit saja KPK menyentuh kekuasaan, maka KPK akan menjadi terombang-ambing. Karena pasti dikaitkan dengan kekuasaan atau politik, sehingga tidak ada kepastian hukum. Ini menandakan masih ada politik intrik yang tidak mendukung KPK secara penuh. Sehingga yang terjadi, terkadang KPK terlihat seperti sedang tertidur. Pendeknya, semua lini menghantam KPK.

Jika sistem pembuktian terbalik diterapkan tapi pemerintah tidak mendukung, ya pemberantasan korupsi akhirnya tidak maksimal juga. Apalagi, kalau ada intervensi politik. Sekali lagi, mengikis korupsi butuh dukungan semua pihak terutama pemerintah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Dekan UP45 Yogyakarta, Dosen FH Universitas Ahmad Dahlan

Adanya pembuktian terbalik tidak lain karena pendekatan represif dalam tindak pidana korupsi mengalami kesulitan pembuktiannya di pengadilan.

Hukum pembuktian konvensional dalam KUHAP yang berlandaskan pada asas persumption of innocence (praduga tak bersalah) sudah makin sulit membuktikannya di pengadilan. Oleh karena itu, perlu terobosan hukum di luar cara yang selama ini dipraktikkan.

Diantara terobosan itu dengan sistem pembuktian terbalik (reversal burden of proof) yang bertitik tolak pada asumsi bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dianggap bersalah melakukan tindak korupsi (persumption of guilt).

Dengan demikian, dalam proses sidang pengadilan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, seperti pada pembuktian biasa menjadi tidak berlaku sekaligus terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwa jaksa.

Pada dasarnya beban pembuktian tidak lagi pada jaksa penuntut umum, tetapi pada terdakwa. Di Indonesia masalah ini sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 37 ayat (1) menyatakan, "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi."

Jadi, seharusnya Pengadilan Tipikor jangan ragu menerapkan model pembuktian terbalik ini demi keadilan dan kepastian hukum. Yang lebih penting proses peradilannya diharapkan dapat lebih cepat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF