Kontestasi Politik Mencari Pembenaran: PSI Versus Partai Berkarya
berita
Politika
Sumber Foto : Montage/Muid (gie/watyutink.com) 07 June 2018 15:00
Video yang diunggah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 9 Mei 2018 saat peringatan 20 tahun reformasi membuat sebagian kalangan meradang. Pasalnya video yang diunggah dengan menyertakan tagar #Mei98JanganLagi ini menceritakan kekejaman Presiden ke-2 Soeharto. Dalam video yang kurang lebih 43 detik itu, terungkap sejumlah cuplikan berisi berbagai aksi kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pembungkaman pers dan kebebasan berpikir  yang oleh PSI disebut-sebut menjadi tanggung jawab Soeharto dan Orde Baru.

Maka, tidak heran jika reaksi cukup keras datang dari Partai Berkarya yang dipimpin Tommy Soeharto melalui onderbouw  Gerakan Muda Berkarya (GMB). Melalui, Ketua Umum GMB, Raden Andreas Nandhiwardana menuntut PSI meminta maaf atas pencemaran nama baik Presiden RI-2 Soeharto dalam video yang diunggahnya di media sosial beberapa waktu lalu. Ia juga menegaskan jika sampai waktunya mereka belum meminta maaf, kami akan melakukan langkah-langkah yang tepat guna meluruskan opini yang berkembang di tengah masyarakat.

Yang menjadi tanya, jika fakta-fakta kekerasan dan segala politik kotor yang terjadi di era Soeharto dianggap sebagai “fitnah” oleh para pendukungnya, maka buku sejarah mana lagi yang harus dipercayai oleh masyarakat? Lalu, mengapa GMB tidak melakukan sanggahan dengan membuat video juga?

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PSI Grace Natalie bergeming dengan segala kecaman dan ancaman yang disampaikan GMB itu. Grace menegaskan video yang mereka unggah bagian dari komitmen PSI memberikan edukasi politik kepada publik agar tidak lagi terjerembab ke masa seperti Orde Baru. Grace juga mengakui video yang diunggah PSI sebagai kampanye negatif. Namun ia menolak bahwa video tentang Soeharto dan Orde Baru disamakan dengan kampanye hitam. Sebab menurutnya, konten dalam video merupakan fakta sejarah yang sudah diketahui publik, bukan fitnah atau karangan. Ia pun mengklaim video dibuat berdasarkan riset dan kajian.

Pada titik ini muncul pertanyaan menggelitik, apa iya Video ini murni untuk meluruskan fakta sejarah, atau hanya sekedar mencari sensasi agar nama partai tersebut bisa terangkat ke permukaan menjelang pemilu? Jangan-jangan ini merupakan salah satu “upaya” mendiskreditan Partai Berkarya yang diharapkan dapat menurunkan nilai elektoral Partai Berkarya dalam Pemilu 2019 nanti?

Pengamat politik Indo Barometer M.Qodari, memandang wajar sikap defensif Partai Berkarya atas video yang diunggah PSI. Pasalnya Partai Berkarya menggunakan sosok Soeharto dan Orde Baru sebagai "barang dagangan" mereka di Pemilu 2019 nanti. Begitu juga Upaya PSI mengunggah video soal dugaan pelanggaran HAM dan KKN di masa Orde Baru merupakan bagian dari jualan politik. Bedanya, jualan PSI untuk menegaskan sikap anti terhadap praktik-praktik Orde Baru. PSI juga hendak membangun diferensiasi dengan partai politik lainnya.

Meski begitu, apakah model kontestasi politik seperti ini dapat menyakinkan publik? 

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen STAIN Bengkalis

Persaingan merebut simpati masyarakat pemilih merupakan suatu keharusan. Apalagi partai politik sebagai pendatang baru. Ibarat sedang berjualan brand dengan segala cara menjadi konsekuensi logis dan harus dilakukannya.

Tentu persoalannya adalah apakah barang ditawarkan suatu yang menggigit, sehingga masyarakat harus antri menjadi bagian dari penggemar brand tersebut?

Partai berkarya mencoba menawarkan menu lama dengan kemasan yang masih klasik. Kalimat: "enak jaman ku toh",merepresentasikan sebagai penyambung lidah Soeharto. Alasannya tentu mengacu pada keberhasilan Soeharto dalam berbagai bidang. Target politiknya tentu pada masyarakat yang mengakui keberhasilan Orde Baru. Tapi sayangnya, misi partai ini sudah tertutup oleh saudara tuanya, Partai Gerindra.

Artinya partai besutan Prabowo ini sudah memposisikan diri sebagai pewaris ideologi Soeharto yang sah, dan sudah cukup mengakar di tengah masyarakat. Maka berbicara Soeharto saat ini sedang berbicara Prabowo dalam politik kekinian. Jadi kemasan politik Prabowo telah menutup pecahan partai Orde Baru yang mengklaim sebagai keluaga mahkota Soeharto. Dan figur Prabowo telah memperkuat opini publik sebagai pejuang Orde Baru.

PSI pun demikian. Partai yang diisi anak-anak muda ini ingin tampil progresif dan memberi jawaban yang solutif. Sayangnya, para petinggi partai tidak mengemas program yang lebih menggigit di masyarakat. Idealisme yang dibangun justru dihancurkan oleh mereka dengan cepat mendukung program pemerintah.

Di sini ada kehilangan figur, lalu mendekati Jokowi dengan harapan menghasilkan efek positif bagi partai tersebut. Tentu misi PSI sebagai pembela Soekarno tertutup oleh kepentingan Partai PDIP yang sejak dulu sebagai tameng Jokowi.

Paparan di atas merupakan berita yang kurang menyenangkan bagi partai pendatang baru. Efek dengan jualan isu tidak efektif mengangkat rating partai tersebut menjadi lebih baik. Apalagi ditambah dua parpol tadi tidak ada tokoh sentral yang menjadi figur kebanggaan mereka. Sehingga sangat sulit untuk jualan isu klasik sebagai parpol yang bersih, rapi dan peduli terhadap rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdiri pada 7 Oktober 2016 dan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan lolos mengikuti Pemilu 2019. Partai baru ini mengklaim sebagai partai yang membawa platform tentang solidaritas, pluralitas beragama, suku, dan bangsa.

Terkait adanya video PSI yang menuai kritik dari Partai Berkarya, saya melihat ini merupakan bentuk propaganda PSI dan upayanya untuk mendiskreditan Partai Berkarya yang diharapkan dapat menurunkan nilai elektoral Partai Berkarya dalam Pemilu 2019 nanti.

Apa yang dilakukan PSI ini, menurut saya tidak akan bisa meyakinkan publik dengan beberapa alasan berikut. Pertama,  video tersebut tidak mengindahkan etika politik, solidaritas dan pluralitas sebagaimana asas yang diklaim olehnya. PSI yang tidak pernah merasakan situasi sosial politik era Orde Baru akan dicurigai oleh publik menggunakan isu ini sebagai 'dagangan politik' semata dan terkesan 'pahlawan kesiangan'.

Alasan kedua, unggahan dalam video tersebut tidak menghadirkan dasar argumen dan fakta hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada satupun pengadilan yang pernah digelar atas berbagai kasus pelanggaran yang diunggah itu hingga saat ini. Jikalau PSI ingin mengingatkan publik terhadap peristiwa-peristiwa politik yang kelam di masa lalu, kenapa tidak ditujukan kepada Presiden Jokowi yang pada kampanyenya berjanji akan menuntaskan seluruh pelanggaran HAM dan KKN di masa lalu? Dan kenapa PSI tidak menyinggung beberapa Jenderal seperti Sutiyoso dan AM Hendropriyono yang diduga terlibat dalam peristiwa kerusuhan 27 Juli dan Talang Sari di Lampung?

Seharusnya PSI sebagai partai baru fokus pada konsolidasi, kaderisasi, sosialisasi dan melakukan kerja-kerja konkrit di masyarakat misalnya pendampingan masyarakat desa, pendampingan masyarakat yang tergusur, pendampingan buruh yang mengalami perlakuan diskriminatif, dan lain lain yang justru akan sangat bermanfaat pada nilai elektoral partai mereka nanti di Pemilu 2019.

Kontestasi antar partai politik dalam era demokrasi dan di tahun politik adalah sebuah kewajaran. Hanya saja kontestasi tanpa pertarungan ide dan gagasan hanyalah menuai kegaduhan tanpa makna dan jauh dari tujuan pendidikan politik kepada publik. "Kontestasi bukanlah pertarungan untuk meniadakan perbedaan." (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Sudut pandang politik dalam banyak hal tidak sama dengan sudut pandang hukum. Hukum selalu mendasarkan pada fakta, sedangkan politik lebih sering mendasarkan pada asumsi. Sekalipun berdasarkan asumsi, tetap saja dalam politik tidak dibenarkan menebar fitnah.

Apa yang dilakukan PSI bisa jadi terinspirasi Partai Golkar, dimana Golkar yang suaranya tergerus pada pemilu 1999, bisa dengan cepat melakukan konsolidasi pemulihan partai. Salah satu cara yang dilakukan Golkar adalah menghapus warna pak Harto dalam partai, dan fakta sosialnya nyaris hari ini tidak terdengar lagi perbincangan orang tentang "relasi Golkar dengan Pak Harto".

Rivalitas antara PSI dengan Partai Berkarya (GMB) akan menarik bila sanggahan GMB atas video yang dibikin PSI disajikan melalui vidoo juga sebagai penyeimbang. Dengan demikian masyarakat (khususnya generasi milineal) dapat menarik kesimpulan sendiri dari dua tontonan yang berbeda sudut pandang.

Ke depan, model branding partai yang dilakukan PSI dengan menyajikan fakta negatif masa lalu dan menawarkan solusinya, masih menjadi pola kampanye yang menarik bagi partai. Namun semua itu tak akan berarti apa-apa manakala partai tidak memiliki idiologi dan basis kultural yang kuat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Majelis Tinggi Partai Demokrat

Sebagai partai politik baru sudah layaknya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berusaha mati-matian untuk bisa mendulang suara di Pemilu 2019 nanti. Hal ini dikarenakan PSI sebagai partai baru tidak memiliki maskot atau tokoh yang bisa diandalkan untuk mendulang suara atau melancarkan operasional PSI di masyarakat.

Sangat disayangkan bahwa sebagai partai anak muda PSI tidak bisa menampilkan diri sebagai sebuah kekuatan milenial, malah masuk ke dalam kancah pertarungan dengan isu usang yang bagi saya sama sekali tidak menarik. 

Akibatnya, partai anak muda tersebut berseteru dengan para pendukung dan pengidola Soeharto. Video yang dibuat PSI dianggap menghina Presiden ke-2 RI tersebut. Bahkan video PSI menjadi polemik karena saat ini para pendukung Soeharto masih sangat banyak. Anak-anak Soeharto, mulai dari Titiek, Tommy hingga Tutut juga mulai kembali muncul ke panggung politik. Bagi para pendukung keluarga Cendana, video PSI adalah bentuk “pelecehan” bagi Soeharto. Bagi mereka, video PSI kontraproduktif dengan kampanye mengembalikan kekuasaan trah Soeharto ke panggung politik nasional.

Selain itu, PSI juga berusaha menarik perhatian sebagai partai yang memperjuangkan hak asasi manusia. Pertanyaanya, apakah cara yang ditempuh oleh PSI ini tepat? Atau ingin menjadi partai pejuang HAM.

Saya kira bagus-bagus saja sebagai partai anak muda. Tapi sayang PSI salah memilih, karena dagangannya melahirkan konflik. Bisa jadi, manuver seperti ini menjadi bumerang layaknya seorang berdagang, adakalanya harus menderita kerugian karena salah strategi dalam menerapkan apa yang diinginkan konsumen.

Sebenarnya banyak persoalan yang dihadapi masyarakat sekarang ini seperti, tentang harga yang meningkat ataupun masalah-masalah yang menyangkut tenaga kerja. Saya kira itu lebih relevan dan  akan mendapat perhatian dan disukai oleh masyarakat. Namun, perkiraan saya hal itu tidak akan mereka lakukan karena sejak awal mereka sudah menetapkan arah kiblat partainya.

Di sisi lain PSI sangat terpengaruh dengan posisinya yang oleh beberapa survei belum beranjak dari posisi terakhir atau nol koma. Tapi PSI tidak perlu berkecil hati, sebagai partai anak muda, mewakili kelompok millenial bisa diraih sebagai modal menuju pemilu, dengan catatan PSI harus mampu memunculkan masalah-masalah masa kini bukan yang sudah usang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Tidak mudah untuk mendapatkan dukungan suara bagi partai baru, dengan sistem pilleg dan pilpres dijadikan satu. Partai yang baru lahir harus mampu melahirkan differensiasi atas produk yang ditawarkan ke publik. Pemilu 2019, partai yang memiliki calon presiden lebih mudah dikenal dan cenderung akan dipilih oleh calon pemilih. Sedikit sekali masyarakat yang memilih capres dari Partai A, untuk nemilih Partai B, mereka dipastikan akan memilih Partai A.

Apa yang dilakukan oleh PSI, yang saya lihat sangat kreatif walaupun belum tentu produktif. Contoh membuat usulan susunan Kabinet 2019-2024, jelas ini tidak lazim karena kabinet adalah hak prerogatif presiden. Intinya untuk mendapatkan dukungan dari konstituen calon-calon menteri yang disebut dalam rencana susunan kabinet tersebut, termasuk membuat panggung untuk bisa selalu tampil di publik, menjadi isu publik sehingga dapat membangun image calon pemilih terhadap PSI. Ini bisa produktif dan bisa juga tidak produktif.

Demikian juga dengan mem-publish kekurangan Orba. PSI ingin mengambil ceruk pasar dari mereka yang mengalami kejahatan Orba, namun PSI lupa ceruk itu sangat sempit karena sekarang ini calon pemilih mereka yang anti Pak Harto sudah punya tempat semua, khususnya di partai-partai nasionalis. Yang ada justru eforia masyarakat yang ingin membangun citra bahwa era Pak Harto kehidupan dirasakan lebih baik dari sekarang. Tentu ini akan kontra produktif.

Apa yang dilakukan PSI, menunjukkan PSI tidak punya isu lain, merupakan janji kampanye yang bisa memberi solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa saat ini.

Satu hal yang dicari oleh PSI adalah panggung, sehingga PSI selalu menjadi pembicaraan publik, tentu bisa mengingatkan masyarakat pemilih terhadap PSI. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Kami tidak akan menarik video tersebut, karena isinya merupakan fakta sejarah. Kami mengapresiasi Pak Harto sebagai mantan Presiden RI. Ada kontribusi yang dia berikan selama memimpin. Namun kita harus mengakui pula kegagalan beliau. Temuan Transparency International tahun 2004 yang dirilis dalam Global Transparancy Report menobatkan pak Harto sebagai pemimpin terkorup dalam 20 tahun terakhir.  

Pak Harto menjadi juara di kelas pemimpin terkorup dunia, melebihi Ferdinand Marcos dari Filipina dan Mobutu Sese Seko dari Zaire. Selama 31 tahun memerintah, Soeharto mengambil antara 15 hingga 35 miliar dolar AS dari rakyat Indonesia. Angka ini melebihi Ferdinand Marcos yang diperkirakan mencuri 5 hingga 10 miliar dolar AS, dan Mobutu Sese Seko yang mencuri 2 hingga 5 miliar dolar AS. 

Semua ini adalah fakta sejarah yang turut membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Dari sejarah kita belajar agar tidak kembali mengulangi kesalahan di masa lalu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Reformasi sudah berjalan 20 tahun lamanya dengan berbagai dinamika politik yang terjadi di negeri ini terutama menjelang Pilpres 2019. Parpol-parpol yang sudah mengantongi tiket untuk bertarung di 2019 sudah mulai pasang strategi guna menaikan elektibilitas papolnya masing-masing agar mampu bersasing meraih parlementry treshold, sehingga terjadinya saling serang, saling fitnah, saling kritik sudah lumrah terjadi.

Seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi karena rakyat-rakyat sudah semakin cerdas untuk dapat menilai mana parpol yang hanya hanya mencari popularitas lewat pencitraan dengan money politik, dan mana parpol yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.

Video yang diunggah oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  yang berisikan kejadian pada rezim Orba,  dimana terjadi pelanggaran HAM, KKN, pembungkaman pers DAN kebebasan berfikir, adalah sejarah masa lalu yang cukup menyakitkan. Namun apa boleh dikata sejarah itu sudah berlalu dan tetap menjadi PR bangsa ini agar tidak terulang lagi. Mari buka lembaran baru untuk kita sajikan kepada anak cucu kita kelak agar tidak menjadi bayang-bayang masa Orba.

Tetapi kesalahan-kesalahan masa lalu tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja, tetap harus diproses secara hukum bagi yang memang benar melakukan kesalahan. Stigma politik pada masa Orba jangan juga dijadikan ajang untuk bersaing di dalam menaikan popularitas dan elektabilitas parpol, karena tidak akan berpengaruh signifikan terhadap rakyat. Saat ini rakyat sudah paham tentang hal itu melalui pengalaman secara langsung maupun melalui berbagai literasi yang membahasnya.  

Saat ini rakyat hanya membutuhkan kesungguhan dari pada elite-elite politik untuk mengelola negara ini dengan benar dan mampu menciptakan situasi yang kondusif, agar Pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman dan damai.

Pihak-pihak yang bersengketa baik dari Partai Berkarya maupun PSI  hendaknya saling menahan diri, agar tidak terjadi benturan sesama partai baru  yang sangat membutuhkan energi dan kesungguhan untuk mengelola partainya masing-masing sehingga mampu bersaing di 2019. Dan jangan sampai asik berseteru, akhirnya tertinggal dari partai-partai yang sudah sattle.

Sebaiknya kedua belah pihak melakukan rekonsiliasi untuk mencari jalan damai, agar kedua belah pihak bisa konsen mengelola partainya masing-masing. Intinya saling serang dalam berpolitik tidak akan memberikan edukasi kepada masyarakat yang sudah semakin cerdas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pada hari Minggu 18 Februari 2018, kedua orang tersebut (Grace Natalie dan Tommy Soeharto) mengambil nomor urut yang tersisa 2 buah. Tommy memperoleh nomor 7 untuk Partai Berkarya, sedangkan Graca Natalie memperoleh nomor 11 untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Tommy Soeharto lahir 15 Juli 1962, ketika ayahandanya bertugas sebagai Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat di Makassar. Ayahnya tidak berada di rumah ketika terjadi penculikan para Jenderal oleh Gerakan 30 September 1965, yang dipimpin Letkol Untung, karena Soeharto sedang membesuk Tommy yang cedera kena tumpahan sup panas.

Episode keberadaan Soeharto di RSPAD ketika Kolonel Latief, melapor penculikan Jenderal Achmad Yani cs, merupakan bagian dari misteri kudeta G30S dan kontra kudera 1 Oktober oleh Jenderal Soeharto. Yang menumpas habis G30S yang dibebankan sepenuhnya kepada PKI, dengan peran misterius triple agent Syam Kamaruzzaman. Tokoh Biro Khusus PKI ini dianggap merupakan double agent Soeharto (TNI), Aidit (PKI) dan agen KGB Uni Soviet, CIA (USA) maupun Chinese (China) Intelligence Agency.

Soeharto tidak jadi sasaran Syam (otak G30S), yang kemudian naik pada16 Oktober 1965 menjadi Panglima Angkatan Darat, setelah Bung Karno menahan 2 minggu sejak mengambil alih pimpinan Angkatan Darat setelah wafatnya Yani dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Sebetulnya wangsit “kepresidenan” sudah beralih ke Soeharto yang berani menolak perintah untuk menghadap  Presiden/ Panglima Tertinggi Sukarno ke Halim 1 Oktober 1965, dan malah akan menyerbu Halim dari tangan AURI. The rest is history.

Setelah berkuasa 32 tahun sejak menerima Supersemar 11 Maret 1966, maka Soeharto lengser pada 21 Mei 1998 mengulangi kegagalan rezim etatisme kiri Sukarnois. Inefisiensi dan rente KKN yang dibebankan oleh rezim kanan junta militer Soehartois Repressive Developmentalist Regime (RDR), telah membuat ekonomi terpuruk. Persis mengulangi siklus krisis ekonomi 1966 ketika Bung Karno melakukan sanering ke-3 dalam sejarah 20 tahun Kepresidenan Sukarno.

Soeharto jatuh karena nilai rupiah terpuruk melampaui Rp17.000 per 1 per dolar AS, dan melakukan 5 kali devaluasi 1970, 1971, 1978, 1983 dan 1986. Nilai Rupiah yang pada 1950 setara 1 dolar Malaya sekarang memerlukan Rp10.000 untuk membeli 1 dolar Singapura dan Rp3.500 untuk 1 Ringgit Malaysia. 

Sekarang dalam Pemilu 2019, partai yang dipimpin  putra mahkota Cendana bersaing dengan Partai Solidaritias Indonesia pimpinan Grace Natalie, lahir 4 Juli 1982, dan segera terlibat dalam polemik tentang kerusuhan dan tragedi Mei 1998 yang merupakan pelanggaran HAM berat, yang tidak pernah dituntaskan meskipun sudah 20 tahun lewat. PSI menayangkan video mengecam tragedi Mei 1998 yang segera direspon oleh Generasi Muda Berkarya dengan gertak sambel: elo jual gue beli

Watyutink mempertanyakan arah dan dampak polemik PSI vs Berkarya yang menurut saya tidak lepas dari Vox Populi Vox Dei. Jer Basuki Mawa Bea dan Karma Politik Joyoboyo bahwa pada akhirnya yang menang adalah yang eling dan waspada. Dunia sedang menghadapi konflik 3 peradaban: Barat, Confucius dan Kalifah. Kebetulan 12 Juni 2018 Barat-Confucius mengadakan KTT Trump-Kim Jong Un, yang diharapkan mengakhiri konflik dua peradaban yang berperang sejak 25 Juni 1950–27 Juli 1953 atau 3 generasi.

Di bulan Lahirnya Pancasila dan ambisi utopia Pancasila sebagai norma luhur yang justru sulit dipraktikkan di Indonesia, tapi menurut Kwik Kian Gie pada acara ILC, Selasa 5 Juni, malah terasa menjadi way of life orang Eropa. Maka kita harus  bersiap mengalami kekecewaan bila ternyata kemunafikan masih menjadi panglima dalam politik negeri ini.

Grace Natalie adalah generasi milenial mewakili harapan masa depan Indonesia, sedang Tommy Soeharto mewakili generasi anak cucu elite diktatur yang selama tigaperempat abad menikmati kekuasaan berbasis feodalisme otoriterisme.

2 partai ini PSI dan Berkarya adalah pendatang baru. Yang satu mewakili reinkarnasi Presiden ke-2 dan watak otoriterian elitis. Sedangkan yang kedua mewakili generasi milenial berasal dari masyarakat awam, model pengusaha meubel Jokowi, yang di luar pakem menerobos ke puncak Kepresidenan RI  dimana mayoritas masih dikuasai dinasti elitis konservatif ritualis agamis, militeris, penguasaha (penguasa merangkap pengusaha). (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Meyakinkan itu artinya membuat orang percaya. Upaya meyakinkan berkaitan dengan upaya menjelaskan secara logis yang disertai contoh atau data atau fakta. Kemenangan dalam perdebatan berkaitan dengan upaya menang secara logis dengan segala contoh, data, dan fakta. Bisa dikatakan ini adalah upaya menuju kemenangan argumentatif yang akan berdampak bukan sekedar popularitas semata dalam kancah politik, melainkan lebih dari itu dalam pencapaian tujuan politik. Dan itulah yang sedang diyakinkan Partai Berkarya kepada masyarakat. 

Di sinilah teruji bangunan dinamika dan dialektika yang baik dalam pendidikan politik masyarakat, karena sesungguhnya masyarakat harus sering-sering diingatkan arti pentingnya politik dalam kehidupan agar kelayakan hidup masyarakat tidaklah bisa di manipulasi secara politik. Hal tersebut, PSI mungkin mencoba dalam ruang politik yang berbeda dengan tidak menggunakan "menyakinkan", tetapi lebih mengingatkan secara logis yang di sertai contoh atau data atau fakta atau mungkin bahkan pengalaman,  mengingat ruang politik saat ini sangatlah pragmatis dan dogmatis bahkan romantisme politik, hal tersebut terlihat dari perdebatan-perdebatannya sangatlah tidak mendidik masyarakat akan kesadaran politik yang cerdas dan berani di era keterbukaan dan demokrasi.

Dari segi pengalaman maupun jam terbang PSI partai baru yang baru ikut peserta pemilu yang akan datang. Berbeda dengan Partai Berkarya sama-sama partai baru tetapi pengalaman maupun jam terbang politik sudah tidak di ragukan lagi. Tetapi sungguhlah sayang pengalaman dan jam terbang tidak menjamin kedewasaan dan kematangan politik terhadap tawaran gagasan maupun menyikapi kritik dari suatu ide maupun gagasan.

Sebagaimana upaya memenangkan perdebatan bukan lagi upaya memenangkan pikiran lawan bicara (winning the mind) melainkan sudah menjadi perang terhadap lawan (war against the enemy). Lawan bicara yang seharusnya menjadi mitra menuju pertumbuhan jiwa dan pikiran dalam sebuah perdebatan, sudah menjadi lawan dalam arti sesungguhnya. Di sinilah uji materi dari kemampuan dan kematangan berpolitik dalam ruang politik di era terbuka dan demokrasi.

Pada dasarnya sikap defensifnya Partai Berkarya sesungguhnya tidaklah salah. Hanya saja, tidaklah muncul menggunakan sikap dan respon seorang politikus yang mampu  menggambarkan pendidikan politik masyarakat, yang sebagaimana sosok Soeharto, sebagai slogan Partai Berkarya. Kegagalan respon perdebatan Partai Berkarya merupakan kegagalan Soeharto sebagai slogan Partai Berkaya, sekaligus menunjukkan watak sesungguhnya suatu partai tersebut. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Sebagai sebuah parpol baru dan menjadi "a new kid on the block", PSI tentunya memerlukan platform perjuangan yang cocok dengan strategi political marketing-nya. PSI dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah menentukan pilihannya berupa  membongkar apa yang mereka sebutkan sebagai pelanggaran serta kejahatan semasa berlangsungnya pemerintahan Orde Baru. Ini diviralkan oleh PSI secara cukup deras baru-baru ini

Sebagaimana biasanya, ada aksi muncul pula reaksi. Karena yang dijadikan obyek serangan terkait dengan rezim Orba, tentu saja kelompok barisan pendukung politik Orba, utamanya jajaran Pimpinan Partai Berkarya sebagai partai politik yang merupakan penyinta atau simpatisan Orba lalu langsung bereaksi dengan sangat keras.

Bagi sebagian rakyat Indonesia rentang waktu 20 bukanlah waktu yang sudah lama berselang, sehingga bisa menyebabkan timbulnya amnesia politik mengapa 20 tahun yang lalu pemuda, mahasiswa bersama rakyat berjuang untuk menumbangkan rezim Orba.

Muncul pula aneka macam TAP MPR yang intinya melarang praktek-praktek KKN, serta peraturan perundangan tentang pelanggaran HAM berat masa lalu. Dari segi ini rasanya PSI dapat menggali pembenarannya.

Namun, mengingat bahwa medan perjuangan yang dihadapi oleh baik PSI maupun "lawan"nya Partai  Berkarya bersifat politik dan bukan hukum semata, tentu saja kebenaran politik tidak mudah untuk ditegakkan. Bahkan bisa saja menjadi liar kemana-mana termasuk juga bersatunya PSI dengan Partai Berkarya pada suatu saat. Apa sih yang tidak mungkin dalam perpolitikan di Indonesia? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Bagi sebagian warga, berpolitik itu seperti mengisap narkoba. Enak dan sedap. Perkara setelahnya tubuh hancur itu persoalan lain. Dan sebagian warga yang lain adalah matematika.

Partai politik berjuang sangat keras untuk mendulang suara. Perebutan kursi parlemen merupakan puncak urusan. Masa kini sukar untuk merebut suara sampai 20 persen yang menjadi syarat utama untuk mengajukan calon presiden tanpa koalisi. Dan pada sisi lain, untuk lolos berkompetisi pemilu, syarat kuota minimal bagi setiap partai adalah mampu mendulang suara minimal 4 persen. 

Dan inilah tricki-nya. Partai konstestan diperbanyak untuk memecah suara supaya tak ada partai yang mampu menguasai secara tunggal konstelasi presiden. Ini adalah kebiri politik. Dan sampai kapanpun, selama Partai dipermudah dan Presiden dipersulit, tak ada kekuasaan dominan di negeri ini.

Demokrasi dimaknai secara harfiah dan itu berarti: telur satu dibagi rata, mulai dari bentuk dan ukuran. Tak ada keadilan, bahwa ada seorang anak rajin dan anak pemalas. Pokoknya bagi rata.

Itulah potret Partai PSI. Berdiri untuk memecah suara. Seseorang merencanakan dengan baik. Dan bisa jadi, si perencana juga tak sadar, ia bagian dari settingan yang lain lagi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Partai Solidaritas Indonesia  berdiri tahun 2014, dengan  platform tentang  solidaritas, pluralitas beragama suku bangsa. Kalangan pengurus berumur 45 tahun dan sepertinya tertutup, serta  mantan politisi partai lain.

Dengan gencarnya sosialisasi PSI yang cukup menyerap aspirasi kalangan muda. Namun pihak generasi tua masih melihat arah PSI kemana? Walaupun PSI ini memiliki platform berbeda dengan PSI  sultan Syarir. Meskipun negeri ini sudah ada HAM, tidak menjadi obat bagi para tetua untuk turut agresif masuk, diakibatkan PSI masa lalunya punya riwayat  kelam, karena ada indikasi pro komunis.

Partai Sosialis Indonesia (PSI ), didirikan Sultan Syarir pada 13 Februari 1948. Berhaluan kiri menganut idiologi sosialisme, merupakan fusi Partai Sosialis Indonesia ( PARSI ) Amir Syarifuddin 1945 dan Partai Rakyat Sosialisme (PARAS). Bergabung berdasarkan front rakyat anti kapitalisme dan imperaliame, pro komunisme.

Saya memandang PSI baru kurang cermat, ketika peristiwa masa lalu pelanggaran HAM Soeharto diungkapkan, seperti  membuka kembali  dendam masa lalu. Karena tokoh Soeharto pernah meluluh lantakkan komunisme dari Indonesia. Jika kita menilai keburukan orang tua tanpa menimbang sisi baiknya juga, kita dipandang durharka (orang Bali menyebut alpaka guru), dan ini tidak diinginkan.

Jika PSI berkeinginan menjadi partai modern, dan menyatakan beda platform dengan PSI masa lalu, kenapa tidak mengangkat isu menyimak masa kini dan kedepan. Katakan seperti  Gerakan terorisme yang mengancam pluralisme dan ketenangan masyarakat .

Ketika PSI ini mengangkat peristiwa masa lalu, orang akan bertanya-tanya.. “ ini partai jelmaan atau apa?” Padahal Partai Solidaritas Indonesia masih dalam koridor penilaian rakyat, yang baru akan ikut Pemilu 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Ketua Badan Bantuan Hukum PA GMNI

Orde Baru merupakan istilah yang dipakai Soeharto untuk membedakan pemerintahannya dengan  pemerintah sebelumnya atau Orde Lama.

Orde Lama dinilai terlalu memberi ruang kepada hiruk pikuk politik sehingga pemerintahan menjadi tidak stabil dan pembangunan tidak berjalan secara efektif, sehingga ketika berkuasa Soeharto melakukan penyederhanaan partai serta floating mass agar kehidupan politik menjadi lebih tenang. Saat berkuasa hampir semua istrumen politik dalam kontrolnya.

Dengan Golkar sebagai legitimasi politik serta di-backup oleh militer yang solid, kekuasaan Soeharto berjalan begitu efektif dan ditakuti.  Sàat itu pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan relatif baik, rata-rata 7,7 persen dengan tingkat inflasi di bawah 2 digit.

Saat Soeharto berkuasa hampir semua istrumen politik dalam kontrolnya. Negara demokrasi tetapi  tidak demokratis, kebebasan berpendapat dibatasi, kritik terhadap  pemerintah dianggap anti pembangunan, anti pancasila bahkan kritik keras bisa dituduh merongrong kewibawaan negara atau subversib. 

Perilaku politik ordebaru yang tidak demokratis itulah yang menjadi cikal bakal terjadinya abuse of power, seperti pelanggaran HAM, korupsi, kolusi dan nepotisme dan sebagainya. 

Dengan tumbangnya Soeharto Mei 1998, maka sejak itulah Orde Baru dianggap berakhir, digantikan dengan Orde Reformasi dimana hal yang berbau Orde Baru disingkirkan.  Kritik terhadap Orde Baru diakomodir dalam amandemen UUD45 dan UU yang bercitarasa reformasi. Seperti pembatasan masa presiden, otonomi daerah, TNI back to basic, kebebasan pers, perlindungan HAM dan lain lain. Yang intinya negara harus menjamin hak-hak politik rakyat melakukan  kontrol terhadap pemerintah, sehingga perilaku Orde Baru tidak lagu terulang.

Terkait dengan PSI yang mengangkat kembali isu tentang bahayanya Orde Baru dalam kontek sejarah tentu boleh boleh saja. Sama dengan sejarah penjajahan, karena kita sudah merdeka tentu nilai-nilai kemerdekaan dan  kepahlawan para  pejuang yang lebih ditonjolkan ketimbang membangun kebencian kepada Belanda dan Jepang. 

Dalam kontek kekinian sentimen anti orde baru  yang diusung PSI  secara politik sudah tidak update, Orde Baru sudah tumbang 20 tahun lalu. Momentum itu sudah diklaim milik Angkatan 98. Orde Baru sebagai sebuah sistem sudah dikoreksi dengan Amandemen UUD45. Oleh karena itu partai manapun wajib mengingatkan pemerintahan saat ini untuk tetap menjalankan amanat reformasi secara benar, dan khususnya tidak meniru perilaku otoriter Orde Baru.

Jika yang disasar oleh PSI adalah para mantan pendukung (kroni-kroni) rezim Orde Baru agar tidak mendapat tempat dalam penyelengaràn negara, maka ada kesulitan kita dalam menarik garis demarkasinya. Bisa dikatakan hampir sebagian besar  tokoh-tokoh politik yang berkibar saat ini baik di pemeritahan, maupun oposisi mempunyai sejarah manis dengan Orde Baru. Terutama militer dan PNS yang saat itu menganut asas monoloyalitas terhadap pemerintah.

Keberatan Partai Berkarya terhadap PSI secara emosional tentu beralasan, karena Ketumnya merupakan anak dari penguasa Orde Baru. Dan apa yang dilakukan PSI yang notabene "anak kemaren sore" dianggap sekedar mencari panggung politik dengan mengorek-ngorek luka lama yang  sudah mulai mengering. Selama 20 tahun keluarga Cendana menerima cacian, hujatan atas dosa politik ordebaru. Kni nampaknya mereka mulai berani menampilkan diri di pentas politik.  Mau tak mau dosa politik Orde Baru adalah warisan yang harus mereka pikul.  Mampukah mereka mengikuti langkah Megawati anak sukarno? Wallahualam. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998