Kritik JK, 'Api dalam Sekam'...?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 January 2019 14:00
Watyutink.com - Kali ketiga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik proyek infrastruktur kebanggaan pemerintah. Diketahui, JK beberapa kali sempat menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).

JK menyinggung kondisi LRT Palembang menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian.

JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut. Tak hanya soal LRT di Palembang, JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.

Bertolak dari realitas tersebut yang menjadi tanya kini, apakah JK telah berseberangan dengan Jokowi? Dan juga, bukannya setiap kebijakan pemerintah JK juga terlibat di dalamnya?   

Analis politik sekaligus Direktur Riset Populi Centre, Usep S. Ahyar, memandang kritik itu sebagai indikator kerenggangan hubungan JK dan Jokowi. Usep berpendapat demikian karena kabar ketidakharmonisan ini memang sudah lama muncul. Ketidakharmonisan ini pun dipicu banyak alasan seperti reshuffle kabinet dan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Karena itu, menurutnya kritik yang dilontarkan orang nomor dua di Indonesia itu tidak bisa dianggap sepele. Lalu, apakah proyek infrastruktur tersebut perlu dikaji ulang? 

Di satu sisi, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengatakan saat ini pihaknya tengah menghimpun berbagai masukan dari para ahli untuk menghadapi debat capres putaran kedua yang akan digelar 17 Februari mendatang. 

Dia pun mengakui, ada sejumlah isu yang akan disorot Prabowo dalam debat capres itu. Di antaranya terkait efisiensi dan dampak proyek infrastruktur era Jokowi terhadap kesejahteraan rakyat. Apalagi kata dia, saat ini JK pun berkali-kali mengeluarkan pernyataan soal proyek infrastruktur yang berpotensi adanya kebocoran dan ketidaklaikan pembangunan, baik dari segi pendanaan maupun pembangunannya. 

Pada titik ini pertanyaan kritisnya, apakah kritik JK akan memberikan keadaan negatif di akhir pemerintahan Jokowi? Pasalnya sejumlah pihak menilai kritik JK, seolah-olah "memberikan informasi kepada publik mengenai lemahnya pemerintahan Jokowi". Apa iya? 

Terlebih dalam debat perdana sebelumnya, Prabowo membeberkan beda pandangan antara dua pimpinan di instansi pemerintahan Jokowi. Lantas, mungkinkah ada makna Politik di balik kritik JK itu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atas pembangunan infrastuktur yang viral di media sosial menimbulkan beragam pertanyaan. Ada yang mempersoalkan, mengapa JK baru sekarang melontarkan kritik; mengapa tidak dari saat perencanaan pembangunan itu dibuat. Mengapa JK mengkritik pemerintahannya sendiri? Bukankah dia menjadi bagian dari pengambil keputusan pemerintah, termasuk keputusan mengenai pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang dan Jakarta? Bukankah dia juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan mengenai pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi yang menghubungkan Makassar dengan Manado? Atau mengkinkah Jokowi tidak mengajak JK dalam perencanaan dan keputusan pembangunan infrastruktur ini, atau semua ini adalah gejala keretakan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden?

Wajar jika pertanyaan-pertanyaan itu kemudian viral di media massa maupun media sosial, karena kasus ini mencuat di tengah massa kampanye pilpres.

 

Tetapi sebelum mencermati lebih jauh masalah itu, ada baiknya kita mencermati lebih dulu, apa sesungguhnya inti kritik JK terhadap program pembangunan infrstruktur transportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi?

Jika kita menyimak apa yang disampaikan oleh JK, sebenarnya itu komentar biasa saja. Komentarnya menyangkut masalah teknis yang sifatnya mengingatkan. Intinya JK ingin mengingatkan agar jangan  sampai pembangunan RLT Palembang, Jakarta dan KA Makassar-Manado menjadi terlalu mahal, karena jumlah biaya yang dikeluarkan dengan kemanfaatannya bagi masyarakat tidak seimbang. Sudah  terlanjur dibangun tetapi yang memanfaatkannya hanya sedikit, atau malah tidak ada yang menggunakannya. Kalau hal itu terjadi tentu pembangunan infrastruktur yang begitu mahal menjadi mubazir. Begitulah kira-kira kekhawatiran Jusuf Kalla.

Jika kritik ini hanya bersifat teknis dan obyektif, mengapa harus diributkan, bukankah ini sudah ketiga kalinya JK melontarkan kritik itu? Di sinilah soalnya. Kritik, atau saya lebih suka melihatnya sebagai komentar JK, menjadi amunisi bagi percakapan publik karena ia disampaikan tidak di dalam sidang kabinet. Kedua komentar itu disampaikan di tengah situasi tegang menjelang Pilpres. Kita tahu, di masa kampanye ini tingkat ketegangan kedua kubu pasangan calon sedang memuncak. Adrenalin  politik sedang naik. Situasi ini juga menyebar ke segenap lapisan masyarakat yang mulai terbelah ke dalam kubu pendukung Jokowi dan Prabowo.

Komentar atau kritik JK dianggap tidak bijaksana dan tidak sepatutnya dilontarkan terutama karena kritik itu bisa menyulut ketegangan yang sudah terlanjur meluas di kedua kubu para kontestan pilres maupun di masyarakat. Pertanyaan yang seharusnya dilontarkan mestinya bukan apakah ini pertanda ada keretakan hubungan Jokowi-JK saja, tetapi harus dipertanyakan juga, dengan pengalaman politik yang panjang, mungkinkah JK melontarkan kritik atau komentar itu hanya sekadar menyangkut  urusan teknis infrastruktur? Atau JK secara sengaja melempar “mesiu” yang bisa dipakai senjata oleh kubu Prabowo untuk menyerang Jokowi pada debat capres tahap berikutnya? Jika kesengajaan ini yang dilakukan, barang tentu kita patut mengecam tindakan JK.

Jika memang demikian maksud politik di balik kritik itu, kita patut mempersoalkannya, karena betapa pun JK tidak diajak berkomunikasi dalam merancang pembangunan LRT dan Jalur KA, tetapi sebagai bagian integral dari pemerintahan Jokowi saat ini, kritik itu sebaiknya tidak disampaikan secara vulgar, di depan publik, karena hal itu jadi seperti “memercik muka sendiri.” Bukankkah sebagai seorang Wapres ia memiliki jalur komunikasi khusus dengan Presiden? Atau, bukankah ada forum rapat kabinet di mana JK bisa secara terbuka menyampaikan keberatannya itu? Mengapa jalur-jalur ini tidak dipakai? Wajar jika kemudian berkembang spekulasi publik bahwa JK telah berlaku tidak etis karena melontarkan kritiknya itu di depan umum, sementara dia tahu bahwa ada jalur resmi yang sepatutnya dilalui, atau dia tahu bahwa itu bisa menjadi umpan bagi kubu oposisi untuk menyerang presiden, yang sampai saat sekarang ini masih menjadi atasannya. Jika demikian, tindakannya itu bisa diimajinasikan sebagai tindakan seorang wakil yang sedang menusuk sang pemimpin dari belakang. 

Tetapi betapa pun komentar atau kritik dilakukan di waktu dan tempat yang tidak tepat, kita harus menimbang aspek positif darinya: jangan sampai pembangunan infrastruktur transportasi itu tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat, padahal sudah banyak uang dibelanjakan untuk membangunnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Secara normatif konstitusi negara ini memberikan batasan yang jelas terhadap peran seorang wakil presiden. Sebagai gambaran terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.” Jadi peranan seorang wakil presiden sebatas membantu presiden. Dalam hal apa saja presiden merasa perlu dibantu oleh wakil presiden untuk menjalankan tugas-tugasnya, berpulang kepada diri presiden tersebut. Lain soal jika ada “deal” politik sebelum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengikuti kontestasi pilpres. Sekalipun ada deal politik, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditentukan oleh konstitusi.    

Konstitusi juga masih memberikan batasan peran dan fungsi seorang wakil presiden sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) yang menyebutkan “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.” Terhadap pasal ini seringkali wakil presiden, ibarat mobil disebut sebagai “ban serep”.

Jika akhir-akhir ini Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah barang tentu membuat publik menjadi bertanya-tanya. Bukankah dalam rapat kabinet Wapres JK selalu ikut serta? Atau dalam kurun waktu belakangan ini tidak turut serta? Barangkali ada ketidaksepahaman dalam rapat-rapat kabinet terkait pembangunan infrastruktur? Publik tidak mengetahui dinamika yang terjadi dalam rapat kabinet. Publik hanya dapat mengetahui substansi rapat kabinet jika ada arahan eksekutif dari Presiden, kemudian ada anggota kabinet yang memberikan keterangan kepada media massa.

Secara ideal memang tidak elok jika dalam sebuah kabinet presidensil terlihat kurang kompak antara presiden dan wakil presiden. Namun jika memang terdapat indikasi ketidakwajaran ataupun mark up dalam proyek infrastruktur seperti LRT yang sedang dibangun di depan mata kepala masyarakat Jakarta, tentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor negara tidak akan berpangku tangan. Begitupun dengan KPK yang akan mengambil tindakan jika terdapat penyelewengan keuangan negara.  

Apabila Wapres JK merasa peranannya, tugas dan fungsinya sebagai Wakil Presiden Joko Widodo tidak lagi merasa cocok, kiranya bisa meneladani langkah Bung Hatta pada tahun 1956 yang mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, tidak lagi mendampingi Bung Karno. Namun demikian tidak menjadikannya sebagai persoalan pribadi. Oleh karena keduanya masih tetap bersahabat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Jusuf Kala termasuk politikus yang kontroversial selain Amien Rais. Hanya saja, nasibnya lebih mujur ketimbang Amien Rais. Dengan terpilihnya beberapa kali menjadi wakil presiden menunjukan bahwa JK mempunyai kekuatan yang bisa diperhitung, selain karena latarbelakang dari partai Golkar, juga latarbelakang pengusaha yang dianggap mampu memahami persoalan ekonomi lebih baik.

Jika merujuk kepada sejarah, JK berpasangan dengan SBY hanya satu kali. Demikian juga dengan Jokowi. Hanya saja kemungkinan tidak berpasangan lagi dengan Jokowi karena persoalan regulasi yang tidak memperbolehkan untuk menjadi cawapres lagi. Hanya saja, saya menilai bahwa tabiat JK memang kadang berseberangan dengan kebijakan pemerintah sejak zaman SBY.  Insting politik lebih dominan. Ia berbeda dengan Budiono yang siap menjadi tumbal kebijakan saat menjadi Cawapres SBY.  Saya kira sikap Budiono yang demikian berangkat dari latarbelakang akademisi yang dianggap keputusan yang dibuat tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan prosedur. Seperti kasus Century.

Lalu, bagaimana dengan pemerintahan Jokowi, apakah kebiasaan JK kambuh lagi? Bisa saja terjadi. Ini sangat merugikan bagi JK yang dianggap oportunis. Seolah-olah hanya membela saat menguntungkan, dan mengkritik jika tidak menguntungkan. Hal ini bisa dilihat statemen yang sering kontroversial yang pernah dilakukan. Termasuk tentang Jokowi.

Memang jika benar, ini menjadi santapan empuk bagi oposisi untuk menyerang petahana. Ada ruang bagi oposisi bahwa ritme kinerja tidak harmonis dan ada yang ditutupi diantara mereka. Opini ini menjadi gorengan untuk membenturkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Benar atau tidak masih ada waktu untuk menilai manuver JK pada beberapa bulan kedepan. Namun belum tentu apa yang dikatakan oleh JK menjadi sikap protes. Bisa jadi ingin mengatakan bahwa ada keberhasilan dalam berbagai bidang, namun ada hal hal tertentu yang perlu dikatakan kepada publik masih ada yang perlu diperbaikinya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tak ada yang baru dalam kritik Wapres Jusuf Kalla terhadap pembangunan infrastruktur. Sudah banyak pihak yang mempertanyakannya karena mengandung berbagai keanehan. Aneh karena biayanya terlalu mahal, dilaksanakan tanpa tender dan kontrak, tak ada dalam rencana induk, dan didominasi oleh BUMN.

Salah satu yang paling mengundang kritik adalah pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, yang ketika diputuskan sampai ditunjuknya BUMN China sebagai pelaksana pembangunannya, tak ada dalam Rencana Induk Perkeretapian Nasional (Ripnas). Guru besar ekonomi Universitas  Gajah Mada (Alm)  A. Tony Prasentiantono pernah menyebut bahwa jarak Jakarta-Bandung (142 Kilometer) terlalu pendek untuk sebuah kereta cepat. Di negara lain, menurut Tony, jarak terpendek adalah 400 kilometer.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono melihat biaya pembangunan kereta Cina tersebut juga terlalu mahal. Alasannya,  biayanya mencapai 5,5 miliar dolar AS atau 33,3 juta dolar AS per km.  Dia mengacu pada China Railway Group, yang membangun jalur kereta cepat Haikou-Sanya di China sepanjang 308 km dengan biaya 10 juta dolar AS per km; dan jalur Iran-Ishafan sepanjang 400 km yang hanya menelan 2,73 miliar dolar AS.

Ada juga keanehan terkait jalur LRT Jabodetabek, yang dibangun melalui sistem tunjuk langsung dan tanpa kontrak. Akibatnya, ketika biaya pembangunannya menggelembung dan melenceng dari jadwal, bukannya menjatuhkan sanksi kepada pelaksana, pemerintah malah menyuntikkan dana segar. Contohnya ketika pelaksana proyek, PT (persero) Adhi Karya, mengajukan biaya tambahan sebesar Rp5 trilun lantaran ada penambahan jumlah stasiun dan perubahan sistem sinyal. Anehnya, perubahan ini terjadi ketika pembangunan telah berjalan sekitar setahun.

Keanehan jalan tol lain lagi. Kini  BUMN pembuat jalan tol sibuk mencari investor. Alasannya presiden telah memerintahkan agar jalan tol yang sudah rampung dijual, lalu hasil penjualannya dipakai untuk membangun jalan tol yang lain. PT Waskita Karya (Persero) Tbk misalnya, telah memutuskan untuk menjual 18 ruas tol miliknya.

Peminatnya tentu saja sesama BUMN atau anak dan cucunya. Investor sungguhan tentu harus berpikir berkali-kali karena tak jelas berapa nilai riil jalan tol yang dibangun berdasarkan sistem tunjuk langsung.

Sementara itu Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) sakit kepala karena adalam beberapa tahun terakhir ribuan kontraktor gulung tikar.  Ini karena pembangunan infrastruktur didominasi oleh BUMN, dan perusahaan China berkat derasnya kucuran kredit kepada pemerintah RI.

Masih banyak cerita menyebalkan tentang pembangunan infrastruktur, termasuk perannya dalam membengkakkan defisit neraca perdagangan. Maka, apa yang dikatakan oleh Kalla patut disimak dengan serius oleh pemerhati dan pelaksana pembangunan, plus aparat penegak hukum khususnya KPK.

Jangan biarkan pembangunan infrastruktur menjadi sarang penyamun! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Pemerintahan Jokowi-Kalla sudah lebih empat tahun berkuasa dan akan berakhir pada bulan Oktober 2019. Banyak prestasi dan capaian yang dilakukan oleh duet Jokowi-Kalla. Banyak pihak mengapresiasi kinerja duet tokoh tersebut khususnya di bidang infrastruktur, pariwisata dan ekonomi kreatif. Pihak Kadin pun sebagai pelaku ekonomi cukup puas atas penanganan infrastruktur, perpajakan, tenaga kerja, dan investasi pemerintah Jokowi-JK yang selama ini tidak tertangani secara baik oleh pemerintah sebelumnya yang mengakibatkan Indonesia tertinggal dengan Vietnam dan Malaysia (Tribun, 23-9-2018).

Bidang infrastruktur menurut Kadin merupakan pembangunan yang paling menonjol perkembangannya dan ini sesuai  dengan harapan Kadin karena infrastruktur  mampu mendorong penyebaran sentra ekonomi secara lebih baik. Duet Jokowi-JK juga kelihatan kompak dan harmonis dan tidak ada tanda-tanda pecah kongsi. Peran dan wewenang JK sebagai Wapres ditingkatkan dan tidak menampakan sebagai ban serep. Hal ini terlihat ketika Presiden Jokowi mengutuskan JK dalam berbagai acara seperti mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional, pengarah Asean Games, Ketua penanganan bencana dan sebagainya.Oleh sebab itu jika dalam tahun politik ini JK menyampaikan beberapa kali kritik terhadap proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun sekarang ini adalah sebagai salah satu bentuk manuver politik. 

Mana mungkin seorang JK yang memiliki jam terbang politik tiba-tiba mengkritik kebijakan Jokowi yang nota bane adalah kebijakan JK juga. Proyek Infrastruktur yang dicanangkan pemerintah Jokowi-JK bukan keputusan yang tiba-tiba. Pasti melalui pembahasan dan perdebatan atau Power Inter Play antar aktor politik, termasuk partai politik dan kelompok yang berkepentingan. Oleh sebab itu desicion process dan desicion making pasti terjadi bergumulan politik yang panjang sebelum sampai kepada hal-hal yang teknis seperti kajian, evaluasi dan serta regulasi terhadap berbagai kebijakan termasuk keputusan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang dalam hal ini keputusan mengenai proyek infrastruktur di beberapa daerah.

Jadi indikasi terhadap renggangnya hubungan JK dan Jokowi tidak cukup beralasan apalagi dalam struktur TPN pasangan Jokowi-Ma'ruf posisi JK duduk sebagai Dewan Pengarah. Oleh sebab itu kritik JK terhadap pembangunan LRT Palembang, kereta api Trans Sulawesi dari Makasar ke Manado dan LRT Jabodetabek adalah untuk merespon sikap kubu pasangan 02 Prabowo-Sandi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan kubu 01 Pasangan Jokowi-Ma'ruf. Gayung ini bersambut ketika Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres nomor urut 02 menyatakan bahwa dalam menghadapi debat capres putaran kedua yg akan digelar 17 Februari 2019 akan mengangkat isu yg terkait efisiensi dan dampak proyek infrastruktur era Jokowi terhadap kesejahteraan rakyat. Kubu Jokowi-Ma'ruf bisa dipastikan sudah menyiapkan strategi jawaban yang tepat untuk mengatasi pertanyaan tersebut.

Kalau pihak 02 hanya menyampai isu berdasarkan opini dan berdasarkan data yang kurang tepat, termasuk data tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur maka ini bisa menjadi perangkap atau jebakan dari pihak 01. Mudah-mudahan debat calon presiden putaran kedua bisa berjalan lancar dan aman. Sehingga kita menghasilkan pemimpin yang kredibel, amanah dan berintegritas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Kritik terbuka Jusuf Kalla, panggilan akrab JK, tentang kebijakan pembangunan infra struktur, telah membuka mata publik. Betapa semerawutnya pengelolaan republik dan negeri ini. Yang membuat kita terperangah, tak tanggung tanggung, kritik ini muncul justru dari wakil presiden, orang nomer dua pemerintahan Jokowi. Sehingga pro-kontra terhadap kritik JK tak terhindarkan menghiasi wacana publik. Lalu apa maknanya ?

Jika kita tengok ke belakang, maka akan terlihat dan patut dikritisi, bahwa mega proyek masa pemerintah Jokowi menuai masalah. Mulai dari pembangunan reklamasi teluk Jakarta, Meikarta, LRT dan jalan tol. Opini publik yang cukup hangat, misalnya pembangunan tol diduga terjadi penggelembungan biaya. Sehingga terkesan pembangun tol tersebut termahal di dunia.

Pembangunan proyek infrastruktur meskipun diklaim pemerintahan Jokowi sebagai kebijakan stratagis, namun jika dilihat dari aspek kebijakan ada sisi kelemahannya, serta menimbulkan implikasikasi serius. Karena dalam implementasi, antara nilai strategis yang ingin dicapai sangat tidak sebanding. Ujung-ujungnya, rakyatlah yang akan memikul segala cost ditimbulkan. Tidak bisa dipungkiri, sebagaimana yang dikemukan Kwik Kian Gie pembangunan tol dilakukan secara serampangan. Tidak bisa dipungkiri, pembangunan tol besar besaran itu, yang sangat diuntungkan negara China dan pemilik modal domestik.

Selain itu, kritik JK terhadap kebijakan pemerintah Jokowi-JK juga menunjukkan tentang pola relasi kekuasaan pada lingkaran elite. Sejak awal, setelah memenangkan pilpres, formasi pemerintahan dibangun atas kepentingan ekonomi politik. Tidak bisa dipungkiri, koloborasi dalam pembentukan pemerintahan syarat kepentingan para pemilik modal. Jual beli kewenangan, transaksi ekonomi politik, sebuah realitas tak terhindarkan. Penghentian mega proyek reklamasi teluk Jakarta, Meikarta, telah membuka tabir, sangat telanjang, bagaimana kongkalikong pejabat dengan penguasa.

Fenomena tersebut tidak mengherankan. Sebab, model relasi kekuasaan elite politik perburuan rente, sangat marak pada era reformasi. Jadi bukanlah suatu gejala baru. Model perburuan rente, sudah berlangsung sejak Orde Baru. Kita tentu sangat miris, tidak ada tanda-tanda perubahan, sebaliknya justru semakin menggila. Dan celakanya, model relasi kekuasaan perburan rente tersebut terjadi dan berkembang biak di tengah tatanan demokrasi.

Tak mengherankan, proses-proses mewujudkan pemerintahan clean government dan good govarnance menemui rintangan. Karena perpolitikan telah berubah menjadi arena transaksional, uang adalah kekuasaan, kekuasaan adalah uang. Sudah menjadi rahasia umum, budaya kekuasaan semacam ini merambah kesemua lini pemerintahan maupun nonpemerintahan.

Realitas politik yang sangat antagonis itu mengisyarakat reformasi telah gagal membendung model relasi kekuasaan perburuan rente. Karenanya, keretakan antara Presiden Jokowi dan JK sebagai wakil presiden sebuah konsekuensi logis saja. Selain memang ada kelemahan dalam pembentukan kebijakan pemerintah itu sendiri. Juga mengisyaratkan adanya konflik kepentingan dalam memperebutkan kue pembangunan, pada mega proyek triliunan. Jadi tidak ada yang ganjil, soal kritikan yang dilempar oleh JK. Karena relasi kekuasaan yang dibangun atas dasar nilai pragmatis, transaksional ekonomi politik, bukan ideologis.

Yang menarik di balik kritikan JK, secara politis bukan sekedar mengritik, ataupun kritikan biasa. Tapi syarat politis, diibaratkan, kritikan JK adalah tembakan jitu, langsung mengarah kejantung kekuasaan Jokowi dan kroninya. Tembakan gawang JK ini, apakah sebuah isyarat, Jokowi sedang mengalami kemerosotan trust politik dan delegitimasi politik yang sangat serius? Bukan hanya disebabkan oleh blunder kebijakan yang dibuatnya dan berefek pada ketidak puasan publik. Tapi juga, sebuah realitas baru, di mana kelompok strategis yang penopang kekuasaannya sedang mengalami keretakan dan konflik kepentingan secara terbuka. Dalam waktu yang sama, bisa juga dibaca sebagai manuver politik bagi kelompok kepentingan, untuk memperkuat bargaining position pasca pilpres???

Terlepas apapun motif di balik kritikan JK, yang jelas, fungsi dan mekanisme check and balances menunjukkan semakin lemah dalam penyelenggaraan pemerintah. Praktik pemerintahan dan relasi kekuasaan kong kalikong, yang sangat kental kepentingan ekonomi politik. Fenomena ini sangat telanjang dalam pusaran elite politik hingga kelapisan elite bawah. Akibatnya, Kita tidak hanya merusak nilai demokrasi, tapi juga menghancurkan masa depan bangsa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Bukan kali ini saja Jk ketidakharmonisan hubungan dengan Jokowi, tetapi sejak Pilkada DKI dengan memasukan Sandiaga Uno menjadi pasangan Anies Bawesdan untuk mengalahkan Ahok. Dilihat dari sikap politik JK terhadap Jokowi terindikasi bersebarangan sejak dulu.

Jika dilihat dari latar belakang JK dan Jokowi sama sama pengusaha, JK adalah pengusaha besar jaman Orba dan dekat dengan Bapak Soeharto, kemudian JK terjun dalam politik sebagai fungsionaris Golkar, kedekatan dengan Prabowo sangat baik apalagi menjadi menantu Bapak Soeharto jelas jasa Bapak menjadi pengusaha besar dan politikus nyaris tanpa rintangan.

Kritik JK terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi, pandangan masyarakat jadi aneh bagaimana suatu kebijakan bisa terjadi tanpa melibatkan wakil presiden sangatlah aneh. Saya pernah membaca TS Bapak JK terhadap Jokowi baik baik saja, sampai JK memberikan apresiasi positif dan membanggakan kepada Jokowi dalam pembangunan infrastruktur super cepat mengalahkan reputasi kepeminpinan presiden presiden sebelumnya. 

Kitrik JK saat ini sungguh kontroversial karena dalam pemilu pilpres dalam hitungan bulan. Apakah ini manuver politik? Manuver politik untuk kepentingan siapa?

JK adalah politisi Golkar dan mendukung kubu Jokowi, etika politik mestinya tidak demikian.
Dengan kritik panas JK terhadap Jokowi bisa saja sikap menggembosi dukungan Jokowi meskipun tidak significant.

Dalam paket pasangan pilpres dan cawapres sekarang  Jokowi dengan Maruf Amin dan tidak meminang JK lagi biasa saja. Dikeluarkannya JK dari peluang cawapres baru tidak heboh, jadi analisis pilpres lalu tanpa JK, pun pilpres dimenangkan Jokowi karena derasnya dukungan rakyat bukan semata mata kekuatan parpol. Kekecewaan JK menjadi dis harmonisasi hubungan JK dengan Jokowi, dan lebih nyata ketika kritik terhadap Jokowi berlangsung vulgar dimata publik. Jokowi adalah sosok peminpin yang muncul dari dominasi pengaruh politik semata, tetapi rakyat yang biasa yang dipinang partai politik untuk dijagokan.

Kritik JK terhadap kinerja Jokowi memang memiliki tedensi soalan membocorkah kelemahan selaku Presiden atau koleganya. Viral komentar JK ini bisa mengalihkan pandangan para pemilih yang abu abu ke pasangan Prabowo- Sandi meskipun tidak significant.

Dalam dunia politik kawan jadi lawan, lawan jadi kawan hal yang biasa. Namun bagi publik tentu akan menjadi catatan tokoh tokoh yang begini apa catatan positif atau negatif. Dan sekarang banyak tokoh tokoh politik yang awalnya menjadi kebanggaan setelah berjalan kemudian masuk dalam tokoh list negatif.

Yang menjadi bias kritik JK adalah pembangunan LRT Jabodetabek Rp500 millar per kilometer. Orang akan mempertanyakan apa iya? Memang ini perlu klarifikasi agar dapat penjelasan proyek LRT itu. Keterlambatan JK mengkritik justu menjadi bumerang kenapa baru sekarang muncul koreksi? Kenapa tidak pada saat JK menjabat itu kan bagian kinerja mereka juga. Hal ini nitizen memahami kemanah arah dukungan JK sekarang? Karena masalah ini akan menjadi bahan utama debat dari kubu Prabowo Sandi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Ketua Badan Bantuan Hukum PA GMNI

Sebagaimana diketahui kebijakan pembangunan pada pemerintahan jokwi memang menitikberatkan kepada pembangunan  infrastruktur. Sebagai sebuah pilihan kebijakan pemerintah tentu hal ini tidak salah.

Kebijakan infrastruktur  mulai menimbulkan kritik ketika segala sumber dana diprioritaskan penggunaanya utk mendukung kebijakan ini, mulai dari besarnya alokasi APBN, besarnya penambahan hutang luar negari bahkan penggunaan dana-dana pihak ketiga pun bila perlu digali untuk mendukung pembiayaan kebijakan ini

Hujan kritik pun muncul terhadap kebijakan ini, mulai dari soal efektivitas atau manfaat  infrastruktur yang akan dibangun, efek defisit APBN, risiko beban hutang, dan lain-lain yang dinilai kurang tepat dilakukan secara jor-joran ditengah kondisi ekonomi yang kurang baik. 

Sebagai sebuah kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah niscaya tidak bebas kritik, apalagi kesohihan sebuah kebijakan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Oleh karenanya apapun analisa dan kritik terhadap kebijakan pemerintah haruslah dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan berbangsa.

Berkenaan kritik pak JK terhadap besaran biaya pembangunan LRT yang terlalu tinggi dan pembangunan KA Trans Sulawesi yang dinilai tidak efisien, meskipun materi kritik sudah masuk soal tehnis proyek tentu dipertanyakan, apakah Pak JK mengetahui keputusan soal biaya LRT dan KA Trans Sulawesi baru saat ini?

Sebagai sebuah kritik, apapun itu patut diapresiasi namun ketika dilontarkan Pak JK disaat mendekati pilpres  memang terasa lebih bermuatan dan berimplikasi politis ketimbang substantifnya, apalagi Pak JK masih berstatus wapres pemerintahan sekarang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020