Lagi-lagi, Kasus Penodaan Agama
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 04 July 2019 16:00
Penulis
Watyutink.com - Pasal penodaan agama kembali menjerat warga negara. Tepatnya seorang perempuan berinisial SM. Ia ditetapkan sebagai tersangka, Senin (1/7/2019). Gara-garanya, membawa seekor anjing dan tanpa melepas alas kaki saat memasuki masjid di kawasan Bogor.

Tindakan SM itu terjadi pada Minggu (30/6/2019) siang. Begitu petugas masjid melihat ulahnya, mereka menegur dan meminta SM keluar masjid. Tapi perempuan berusia 52 tahun itu tak menggubrisnya. Ia beralasan tengah mencari sang suami, yang menurutnya, hendak menikah di masjid tersebut. Petugas masjid masih berusaha menghadang SM. Namun ia melawan, bahkan mencoba memukul salah seorang petugas masjid.

Usai mendapat laporan warga mengenai peristiwa yang diabadikan dalam video berdurasi sekitar satu menit ini, polisi langsung mendatangi TKP, lalu mengamankan SM.  Setelah melakukan proses pemeriksaan, polisi menjerat SM dengan Pasal 156a tentang Penodaan Agama.

Beleid tersebut bisa diterapkan kepada siapa saja dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama yang dianut di Indonesia. Dari segi perbuatan, apakah tindakan SM dapat dikategorikan penodaan agama, atau setidaknya merupakan perbuatan pidana?

Boleh saja publik menilai tindakan membawa anjing ke dalam masjid merupakan penodaan agama. Tapi yang jadi masalah adalah, SM diketahui mengalami gangguan jiwa. Ia mengidap penyakit skizofrenia.

Dalam konsep hukum pidana Indonesia, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meski tindakanya merupakan perbuatan pidana. Ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Kini pertanyaannya, kenapa polisi malah menetapkan tersangka? Terlebih, Kapolres Bogor AKBP AM Dicky sempat mengatakan emosi SM cenderung labil saat menjalani pemeriksaan. Bahkan, keterangan SM tidak konsisten saat menjawab pertanyaan penyidik.

Lantaran terbukti mengidap penyakit skizofrenia, sejumlah pakar hukum menilai SM tidak seharusnya dikenai pasal pidana. Tapi nasi sudah jadi bubur, SM kadung menyandang status tersangka.

Bahkan polisi mengaku tetap akan menahan SM, meski sudah tahu tersangka sedang menderita gangguan jiwa. Namun sebagian kalangan mendesak kepolisian untuk menghentikan proses hukum terhadap SM. Masalahnya, bisakah kasus ini dihentikan sebelum naik ke persidangan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kepolisian sudah menetapkan SM, perempuan yang membawa anjing saat memasuki masjid, sebagai tersangka sebelum ada medical record bahwa si Ibu itu sakit jiwa, sehingga  polisi sebagai penyidik tidak bisa menghentikan penyidikannya tanpa suatu proses hukum juga.

Karena SM sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka harus dihentikan penyidikannya dengan prosedur SP3. Sedangkan hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menghentikan penyidikan adalah kurangnya alat bukti dan tindakannya bukan peristiwa pidana melainkan perdata.

Demikian juga alasan hukum lain SP3 adalah tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), tindak pidananya daluarsa (Pasal 78 KUHP), dan nebis in idem atau perkaranya sudah pernah diputus (Pasal 76 KUHP).

Jika kepolisian ingin menghentikan penyidikannya, secara hukum tidak ada dasar dan alasan SP3-nya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kecuali belum ditetapkan tersangka, polisi bisa menghentikan penyelidikan atas dasar pelaku tidak bisa dipertanggungjawabkan jiwanya.

Lantaran sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka pengadilanlah yang punya kewenangan untuk menguji apakah perbuatan tersangka bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.

Sebagai catatan, untuk dapat dikenakan hukuman pidana, seseorang harus memenuhi empat unsur. Pertama,  telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman (actus reus). Kedua, ada kesalahannya (mens rea)dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Ketiga, dapat dipertanggungjawabkan jiwanya (bukan anak anak dan tidak sakit jiwa). Keempat, tidak alasan ada alasan pemaaf antara lain: jiwanya cacat atau sakit jiwa (Pasal 44d KUHP), anak-anak di bawah 12 tahun (Pasal 45 KUHP), membela diri (Pasal 49 KUHP), dipaksa melakukan tindak pidana (Pasal 48 KUHP), melaksanakan Undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset Setara Institute

Hukum penodaan agama (blasphemy law) menumbalkan korban baru. Seorang perempuan berinisial SM ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama atau secara populer dibahasakan sebagai penistaan karena membawa anjing dan menggunakan alas kaki ke dalam sebuah masjid di Kabupaten Bogor. SM yang diakui oleh pihak kepolisian mengalami gangguan kejiwaan, baik dari rekam jejak medis atau fakta aktual sepanjang proses penyidikan, dijerat dengan Pasal 156a KUHP.

Penerapan pasal tersebut, terutama dalam konteks kasus di atas, bermasalah. Pertama, penerapan pasal tersebut dalam kasus SM sekedar instrumen favoritisme untuk menunjukkan keberpihakan dan menyenangkan kelompok warga mayoritas. Pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Bogor, sebenarnya sudah mengakui bahwa SM mengidap gangguan kejiwaan, artinya secara hukum lemah sekali dugaan adanya niat jahat (mens rea) yang secara normatif mestinya menjadi salah satu dasar utama dalam pemidanaan seseorang.

Terlihat sekali, bahwa kepolisian lebih dipengaruhi oleh tekanan psikologi mayoritas, dibandingkan penegakan keadilan secara objektif dalam due process of law. Hal itu terkonfirmasi dalam konferensi pers Polres Bogor tentang penetapan tersangka SM dengan pasal penodaan agama yang juga dihadiri oleh MUI Kabupaten Bogor.

Kedua, substansi pasal penodaan agama tidak menjamin kepastian hukum (lex certa), maka penerapannya dalam penetapan tersangka SM sulit untuk mewujudkan keadilan bagi SM dan masyarakat pada umumnya. Melihat konteks penerapan pasal penodaan agama selama ini sangat beragam, dari persoalan politik, ekonomi, konflik internal keluarga, hingga persoalan putus cinta, tampak bahwa pasal ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan sehingga sepatutnya menjadi objek reformasi hukum yang diprioritaskan. SETARA Institute sejak beberapa tahun terakhir merekomendasikan agar kepolisian melakukan moratorium penerapan pasal ini.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut SETARA Institute menghimbau agar pihak kepolisian, terutama Kepala Polri, untuk meninjau ulang penetapan status hukum SM dalam kasus dimaksud. Kepolisian harus menjadi penegak hukum yang adil dan profesional dengan menghindari penggunaan hukum untuk alasan non hukum dan tidak tunduk pada tekanan non hukum dalam penanganan kasus hukum terutama penodaan agama.

Di atas semua itu, SETARA Institute mendesak kepolisian untuk tidak lagi menggunakan pasal penodaan agama, sebab konstruksi pasal tersebut secara aktual dan potensial melahirkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok rentan dan minoritas keagamaan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)

Harusnya polisi melakukan assesment dulu kondisi kejiwaan SM--perempuan yang membawa anjing saat masuk masjid, sebelum menetapkan tersangka apalagi juga sekarang ditahan. Kalau gangguan jiwa apalagi levelnya sudah skizo tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Terkait dengan penerapan pasal penistaan agama kepada SM, lagi-lagi saya harus ingatkan, bahwa konteks penistaan agama harus dengan pembuktian unsur yang ketat, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk bilang seseorang diduga melakukan menistaan agama.

Dalam Pasal 156a KUHP ada batasan wajib, dia harus ada perbuatan: dimuka umum dan ditujukan untuk umum, lalu harus ditujukan untuk menimbulkan permusuhan. Dalam konteks ini, harus mampu dijelaskan polisi di mana letak syarat tersebut terpenuhi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua