Layanan Publik Pengadilan Jadi Ladang Pungli (?)
berita
Politika
Sumber Foto : youtube.com (gie/watyutink.com) 12 July 2018 16:30
Penulis
Lembaga peradilan diduga melakukan pungutan liar (pungli) soal pembuatan surat keterangan para calon anggota legislatif (caleg). Kamis (12/7/2018), Komisi Yudisial (KY) mengaku telah mendapatkan informasi yang cukup signifikan perihal pelayanan publik tersebut. Tindakan kotor itu berkenaan dengan syarat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum bahwa caleg bukan terpidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih yang dibuktikan melalui surat keterangan dari pengadilan. Bahkan, pungli juga dilakukan terkait surat keterangan yang diberikan kepada calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018 lalu.

Pertanyaannya, mengapa oknum di lingkup melakukan praktik kotor tersebut? Padahal Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2018 menegaskan, pemberian surat keterangan tidak dipungut biaya. Sejatinya, salah satu alasan terbit SEMA ini guna menghindari pungli, mengingat banyaknya permohonan pembuatan surat keterangan dari para calon kepala daerah dan para caleg ke pengadilan.

Bagi KY, pungli bukan soal besaran nilai pungli yang diminta, tetapi substansi perbuatannya murni melanggar sebuah norma. Tindakan tersebut mempunyai nilai dugaan sebagai pelanggaran etika. Lalu, benarkah pungli hanya soal etika bukan moral? Memang, bisa jadi pungli tersebut tanpa mereka minta, tapi diberikan oleh bacaleg sebagai ucapan terimakasih. Tetapi, bukankah sebenarnya oknum pengadilan bisa menolaknya?

Banyak pihak yang meyakini praktik pungli masih kerap terjadi di lembaga peradilan, meski MA sudah berupaya untuk memberantas korupsi kecil-kecilan ini dengan ragam peraturan. Misalnya, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 46 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik di Pengadilan. peraturan ini sebetulnya upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lembaga peradilan mendapat kepercayaan masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah MA kesulitan memberantas pungli di lingkungan peradilan?

Pada Desember 2017 lalu, riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH di Banten, Bandung, Yogyakarta, dan Medan menemukan bahwa praktik pungli masih terjadi dalam layanan publik pengadilan. Layanan publik yang paling rawan mengenai pendaftaran surat kuasa dan perolehan salinan putusan dengan mudus yang beragam, dari mulai tidak menyediakan uang kembalian, menetapkan biaya diluar ketentuan, bahkan memperlama layanan jika tidak disertai “uang terimakasih”.

Lantas, apakah uang pungli tersebut masuk ke kantong pribadi penerima atau justru untuk untuk mempertebal dompet atasan? Jika praktik ini masih dianggap lumrah oleh oknum pegawai di lembaga peradilan, bisa jadi upaya reformasi di tubuh pengadilan hanya sekadar pengharapan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Secara umum, praktik pungutan liar (pungli) memang sulit diberantas jika pendekatannya memberantas. Tapi kalau pendekatannya adalah perbaikan sistem dengan konsepsi pencegahan, maka Mahkamah Agung bisa melakukannya dengan membenahi orang-orang pengadilan. Administratur pengadilan sebenarnya bukan aparatur pengadilan. Mereka adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)-- gak terlatih sebagai aparat hukum--yang ditugaskan di pengadilan melalui prosedur sistem birokrasi Orde Baru yang korup. Memang desain birokrasi kita adalah desain birokrasi korup. Cirinya, rumit, berjenjang, dan semacamnya.

Manusia mekanisme administrasi di pengadilan sudah lama menjadi kubangan masalah tersendiri di lembaga pengadilan, yang nyaris tidak tersentuh perbaikan. Praktik suap atau pemerasan dengan menggunakan otoritas administratif yang mereka punya. Itu yang menyebabkan pengadilan ini menjadi tempat basah untuk melakukan praktik culas semacam pungli. Misalnya, anda datang ke pengadilan meminta salinan putusan dalam rangka kepentingan penelitian. You harus Bayar. Kalau gak mau bayar, mereka bilang, cari sendiri saja lah. Mau kita nyari dokumen bergudang-bergudang yang panjangnya lima-enam meter? Kan gak masuk akal. Padahal mereka digaji untuk melayani kepentingan publik. Tapi ketika kita datang untuk keperluan tertentu, kita justru disuruh bayar. Kalau gak mau, ya tidak digubris.

Saya sering sampaikan kepada Mahkamah Agung (MA), kalau administrator tidak dibenahi maka salah satu elemen koruptif (tempat masuk suap, dan lain-lain) itu akan terus bertahan. Sehingga harus dibenahi, sumber daya manusianya khusus, birokrasi peradilannya dibenerin. Bukan seperti yang sekarang.

Harus ada sistem birokrasi peradilan tersendiri. Kalau tidak, mereka memainkan perkara. Kapan perkara relaas panggilan disampaikan dipermainkan, pemberian salinan putusan kepada para pihak juga dimainkan (biasanya yang menang ditelepon, yang kalah juga ditelepon. Bagi yang kalah mungkin salinan putusan itu untuk keperluan upaya hukum, yang menang mungkin butuh segera dapat putusan. Dua-duanya mereka mintai duit).

Kalau persoalan semacam itu tidak segera dibereskan, ini akan begitu terus. Jadi, saya konsen betul bahwa MA melihat masalah ini sebagai salah satu masalah besar di pengadilan. Bukan hanya sekadar membenahi hakim. Sebab, perilaku hakim itu sebenarnya hanya 30 persen dari persoalan yang selama ini terjadi di lembaga peradilan. Yang menentukan siapa hakim, siapa panitera, di mana tempat sidang, dan lain-lain itu kan administrator. Hakim itu kan permainannya di wilayah pertimbangan hukum dan permainan putusan. Pasca Putusan, hakim sudah tidak memiliki urusan lagi karena sudah menjadi urusan administrator lagi. Jadi, dari hulu ke hilir administrator pengadilan itu bermain.

Oleh karena itu, problem administrator harus dibenahi secara mendasar oleh Mahkamah Agung jika membangun peradaban pengadilan mau sungguh-sungguh dibuat. Kalau tidak, tentu akan selalu menjadi benalu yang merusak citra pengadilan, sehingga upaya keras Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial membereskan pengadilan menjadi tidak berarti. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Aturan baru terutama yang berisi kewajiban maupun larangan yang pernyataannya harus melalui surat keterangan sebuah instansi pemerintahan, selalu melahirkan kesempatan terjadinya transaksi baik yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa dipungli.

Sehingga, harus ada sistem pelayanan yang ketat yang dapat menjamin tidak dimanfaatkannya peluang ini, misalnya dengan menentukan persyaratan yang rigid dan batas waktu penyelesaian yang pasti. Artinya pemohon bisa melakukan komplain jika persyaratanya sudah lengkap tapi sampai batas waktunya belum dikeluarakan.

Meski demikian, sepanjang sistem dikendalikan oleh manusia, maka seketat dan serigid apapun sistem tetap saja masih bisa dipermaikan. Oleh karena itu, yang penting adalah komitmen manusia-manusianya disektor pelayanan apapun bahwa bekerja sebagai kewajiban kepada masyarakat yang telah menggajinya melalui pembayaran pajak. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Menurut KBBI pungutan liar (pungli/memungli) artinya meminta sesuatu bisa berupa uang atau bentuk lain kepada seseorang/lembaga/ perusahaan, dan sebagainya tanpa dilandasi peraturan yang lazim. Membaca definisi tersebut, terjadinya pungli lebih dikarenakan inisiatif dari pihak yang punya kewenangan melayani, bukan inisiatif pihak yang membutuhkan pelayanan. Sebaliknya, bila inisiatif datang dari pihak yang membutuhkan pelayanan, ini masuk katagori penyuapan.

Selama dalam ranah pelayanan masih ada praktek pungli, dapat dipastikan tidak akan ada pelayanan yang profesional dan memungkinkan adanya keterangan yang tidak benar. Tak terkecuali dalam soal "Pelayanan lembaga peradilan". Bagaimana mungkin Pengadilan akan menggunakan kewenangan secara benar dan sungguh-sungguh, jika praktek pungli masih juga terjadi. Padahal surat keterangan pengadilan seyogyanya dikeluarkan setelah benar-benar dilakukan screening atas diri pemohon dan dinyatakan clear.

Idealnya, permohonan  surat keterangan dinyatakan clear dari kasus-kasus pidana dan kasus lain, langsung dimintakan oleh institusi yang membutuhkan keterangan dalam hal ini KPU, dan jawaban berupa surat kererangan pengadilan langsung diberikan kepada KPU, bukan kepada orang yang berkepentingan.  

Tentu modus lain akan muncul, tetapi setidaknya dapat mengurangi praktek pungli. Jadi pungli itu "virus ganas" yang mengancam pelayanan publik yang ramah dan profesional. Jika ingin melihat pelayanan yang baik, pungli harus dimatikan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Indonesia Corruption Watch

Akar persoalan pungli di tiap sektor bisa jadi beragam. Mungkin ada yang dominan faktor ekonomi atau habit buruk pelaku, kurangnya internalisasi atau kesadaran menghadirkan pelayanan publik yang baik, pengawasan yang lemah, peluang dalam sistem, atau soal sanksi bagi pelakunya.

Karena MA sudah ada SEMA yang menyebut pengurusan surat keterangan tidak ada biaya, harus dikomunikasikan dengan baik ke publik, dalam kasus ini caleg. Kalau masih ada pemungutan biaya, jelas itu pungli dan harus ditelusuri  kenapa pungli masih ada. Apakah karena kurangnya pengawasan MA, efek jera sanksi pelaku pungli, atau sistemnya yang masih rentan pungli.

Selain soal pungli pembuatan surat keterangan bukan terpidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, soal pemberian surat keterangan kepada caleg dari pengadilan juga penting disorot karena berdampak ke pemenuhan syarat caleg.

Jangan sampai caleg dirugikan dengan membayar apa yang seharusnya bebas biaya. Semangat surat keterangan untuk caleg itu untuk menjaga integritas dan kualitas caleg. Jangan sampai cara memperolehnya tidak berintegritas karena ada pungli. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Praktik pungutan liar (pungli) di pengadilan harus disikat dan dihabisi. Tidak ada yang sulit dalam memberantas pungli, apalagi sekarang ada cyber pungli. Pertanyaannya, mau atau tidak memberantasnya?

Besar atau kecil nominal uang pungutan tetap saja kejahatan pidana. Bahkan kalau Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara menerima uang gratifikasi lebih dari 500 ribu harus lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dikembalikan.

Kalau pelayanan publik ada berbayar harus menggunakan kuitansi sebagai pemasukan negara bukan pajak. Jangan sampai pengadilan sebagai tempat pencari keadilan menjadi tempat perdagangan keadilan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF