MD3 Revisi Kedua; Mengakomodir Kepentingan Siapa?
berita
Politika

Sumber Foto: Kompasiana.com  (gie/Watyutink.com)

28 March 2018 16:00
Kinerja DPR-RI dianggap fatamorgana. Mereka sering dibicarakan, namun rakyat menganggap tak ada dampaknya secara langsung. DPR punya fungsi legislasi. Sebagai wakil rakyat sudah seharusnya penghuni Senayan mengutamakan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan rakyat, bukan justru kepentingan mereka. Pada 2018 ini bahkan DPR memaksakan untuk mengundangkan Revisi UU MD3 tanpa tanda tangan presiden.

Konstitusi meyatakan tanpa ditandatangani presiden, dalam waktu 30 hari UU tetap sah. Jokowi dan beberapa tokoh bahkan mempersilakan seluruh pihak mengajukan judicial review ke MK. Sejauh ini tercatat pasal-pasal yang telah terdaftar untuk di-judicial review, antara lain Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1). Ada yang bilang penolakan Jokowi menandatangani UU MD3 bermuatan politis. Apakah itu karena Jokowi enggan mengkhianati rakyat atau jangan-jangan ada kepentingan Jokowi yang tak terakomodir?

Herannya, perubahan kedua UU MD3 justru menguntungkan PDIP. Kursi Banteng di pimpinan DPR serta MPR setidaknya bertambah empat kursi lagi. DPR berdalih penambahan kursi pimpinan sesuai amanat UU MD3 yang baru bertujuan untuk meningkatkan kinerja dewan. Satu hal pasti dari penambahan kursi adalah bertambahnya beban anggaran negara yang dialokasi untuk Senayan. Sementara di lain sisi, tak ada yang bisa menjamin kinerja penghuni Senayan akan meningkat.

Penambahan kursi pimpinan dewan justru dibaca sejumlah pihak sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan di parlemen. Masa kerja DPR kurang dari satu setengah tahun lagi. Ditambah mayoritas pemilik kursi di senayan adalah pengurus parpol, pada tahun politik 2018 dan 2019, so pasti mereka sibuk mengurusi persiapan jelang pilkada dan pemilu. Apakah revisi UU MD3 yang kemudian mengamatkan penambahan kursi pimpinan dewan merupakan salah satu langkah konsolidasi politik jelang 2019?

Di awal-awal pemerintahan Jokowi, ‘oposisi’ di bawah komando Gerindra begitu vokal mengenai pembagian kursi pimpinan dewan. Kursi pimpinan DPR dan MPR dikuasai koalisi oposisi. Seiring berjalannya waktu, Golkar dan PAN keluar dari koalisi. Oposisi pun melunak, meski masih terdengar vokal. PAN jadi partai yang abu-abu, berada dalam koalisi pemerintah tapi bersikap bertentangan dengan pemerintah. Kini semuanya begitu cair pasca UU MD3 perubahan kedua disahkan.

Kalau demikian, apakah parlemen masih efektif untuk melakukan kritik terhadap lembaga-lembaga eksekutif? Namun kalau presiden enggan menandatangani UU perubahan tersebut, apakah justru para penghuni Senayan bersepakat untuk ‘menyerang’ habis-habisan sang presiden? Apakah UU MD3 ini nantinya hanya bersifat sementara karena dasarnya adalah melayani kepentingan politik sesaat atau bisa terus diberlakukan selamanya?

Anggota dewan yang terhormat seharusnya malu pada rakyat. Mereka memposisikan diri sebagai wakil rakyat, tapi mereka bekerja hanya untuk mewakili kepentingan pribadi dan kelompok. Jika seperti ini terus, siapa yang bekerja untuk kepentingan rakyat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Manusia mencoba berdemokrasi sejak zaman Athena Yunani melalui oligarki elite, dan kemudian mencapai equilibrium melalui tribalisme (kembali ke Barrington Moorte: The Social Origins of Dictatorship and Democracy). Seluruh dunia kemudian memakai monarki absolut, yang kemudian melahirkan pelbagai kudeta dan suksesi. Sampai akhirnya Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika memperkenalkan sistem demokrasi perwakilan incumbent dan oposisi, sehingga tidak ada winner takes all yang absolut memusatkan kekuasaan di satu tangan. Namun, memang harus ada penguasa incumbent yang jelas dan menang untuk satu periode pemilu, dan kemudian bisa dipilih lagi untuk periode berikutnya. Lalu, dibatasi masa jabatan dan seterusnya. Just as simple as that.

Banyak orang mempunyai selera melampaui batasan termin apakah 1, 2 atau lebih dari satu bahkan seumur hidup, melalui mekanisme yang aneh-aneh. Bung Karno misalnya, langsung diangkat jadi presiden seumur hidup. Lalu Soeharto kelihatannya seolah-olah dia naik dan mundur 5 tahun sekali, tapi dipilih terus menerus (bolak-balik sampai 7 kali). Terakhir hanya usia 2 bulan langsung lengser. Sedangkan Putin terlihat gonta-ganti konstitusi, dari presiden jadi PM  lalu jadi presiden lagi.

Kita dulu juga pernah punya sistem presidensial pertama, Kabinet Bung Karno 1, yang kemudian digulingkan (hanya berumur 87 hari), lalu diganti kabinet parlementer PM Syahrir. Kemudian ganti kabinet sampai ada 19 Perdana Menteri baru, dan kembali ke sistem presidensial 1959.  Bung Karno jadi one man show sejak 1960 ketika DPR hasil pemilu dibubarkan dan membubarkan Trias Politika, menjadi nyaris monarki absolut lagi (meski namanya Demokrasi Terpimpin).

Setelah itu Soeharto menjadi penguasa tunggal, dimana semua legislatif dan judikatif juga di bawah pengaruh Soeharto. Semuanya jadi monopoli-arki, poliarki dan cuma namanya saja ada trias politika, tapi praktiknya semua takut dan di bawah pengaruh Soeharto. Karena praktis sejak 1960 memang yang berlaku adalah monopoli kekuasaan. Maka meskipun terjadi reformasi setelah 1998,  sistem politik kita cenderung pro oligarki. Saling kompromi berbagi rezeki, tidak ada oposisi riil. Semua kebagian rezeki seperti yang dibongkar oleh Setnov, bahwa oposisi juga kebagian program pemerintah.

Jadi sebetulnya kita ini bisa saja ganti rezim, ganti presiden, ganti DPR, ganti istilah dan partai. Pakai resep atau istilah muluk-muluk MD3 atau apa lagi, tapi semuanya adalah konspirasi atau koalisi oligarki yang doyan memonopoli kekuasaan, meskipun kurang becus menyelenggarakan pemerintahan.  
Ini yang harus diatasi oleh presiden "rakyat". Bukan oligarki partai, dan harus bermanuver di tengah poliarki terselubung rezim kepartaian, yang ujungnya oligarki elitis. Segala macam manuver akhirnya memang harus menjurus pada survival of the fittest.

Semoga presiden bisa menularkan semangat delivery demokrasi yang konkret dan tidak tersandera oleh oligarki yang tidak delivery, hanya status quo monopoli-arki saja. Kita harus mengembalikan pada poliarki, tidak boleh ada monarki ataupun monopoli-arki. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Saya melihat Presiden Jokowi enggan menandatangani perubahan kedua UU MD3 bukan karena ada kepentingan beliau yang tak terakomodir, namun karena adanya respons publik yang sangat kuat dan respons itu negatif. Kemudian presiden berpikir lagi untuk menandatangani undang-undang tersebut, tapi akhirnya memutuskan untuk tidak menandatanganinya. Hal ini karena erat kaitannya dengan Pilpres 2019 mendatang.

Menurut saya, kalkulasi politik dan elektabilitas itu menjadi faktor pertimbangan Jokowi, di samping penolakan-penolakan yang rasional, objektif. Itu yang saya lihat.

UU MD3 adalah undang-undang kompromi, jadi setiap partai punya kepentingan sendiri-sendiri di dalam undang-undang tersebut. Sebagai contoh kepentingan dari PDIP adalah kursinya di pimpinan DPR bertambah, partai lain juga mungkin menginginkan hal yang lain. Karena tiap partai mempunyai kepentingan masing-masing, undang-undang ini seperti tanpa desain. Desainnya ya kepentingan dari partai-partai politik itu. Kalau kita lihat di dalam undang-undang tersebut tidak tercantum pasal-pasal yang menunjang peningkatan kinerja, yang ada justru membuat mereka kebal terhadap proses hukum dan lebih kebal terhadap gugatan-gugatan yang diajukan publik.

Bukan melihat wajah legilatif yang betul-betul menunjukkan wajah ke-Indonesiaan dan mampu beradaptasi dengan segala persoalan yang dihadapi, tapi revisi itu lebih bertujuan untuk mengakomodir berbagai kepentingan di tubuh partai-partai politik. Akibatnya UU seperti yang sekarang ini tak mengakomodir apa yang diperlukan legislatif untuk melayani rakyat, justru mengakomodir kepentingan parpol.

Saya kira undang-undang ini juga bukan didesain untuk konsolidasi jelang Pemilu 2019, karena dari pihak oposisi pun mengambil keuntungan dari undang-undang tersebut. Faktanya segala undang-undang yang tak mengakomodir kepentingan mereka, ditolak di parlemen. Sementara UU MD3 diterima karena mengakomodir kepentingan oposisi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

UU MD3 sangat kontroversi. Kalau kita letakan pada pembangunan demokrasi, itu sangat kontraproduktif. Jadi membatasi ruang kebebasan yang seharusnya justru dikembangkan, seiring dengan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita terutama dalam relasi antara parlemen dengan pemerintah serta parlemen dengan masyarakat.

Kalau dikatakan ada ruang kompromi di UU MD3 ini, menurut saya itu sah-sah saja. Itu suatu mekanisme konsensus di dalam sebuah demokrasi. Namun kompromi-kompromi yang dilakukan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dalam menjaga fungsi parlemen itu sebagaimana diharapkan, yaitu menjadi fungsi kontrol sosial. Selanjutnya, kesepakatan-kesepakatan itu tidak boleh membawa implikasi kepada penambahan anggaran, yang kemudian menambah keruwetan mekanisme di dalam parlemen.

Apapun kesepakatannya, yang terpenting jangan sampai kontraproduktif. Kesepakatan yang tidak membawa implikasi serius, saya pikir tidak masalah. Namun jika sebaliknya kalau sampai kontra produktif, tentunya akan bertentangan dengan berbagai upaya kita untuk meningkatkan demokrasi kita dari waktu ke waktu untuk semakin berkualitas.

Fungsi kontrol yang selama ini ada, bisa saja hilang. Maka dari itu, kompromi-kompromi yang dibangun seharusnya untuk meningkatkan fungsi kontrol dari legislatif. Harus jelas juga apakah kompromi-kompromi yang dilakukan itu merupakan peningkatan dari kualitas demokrasi atau pembajakan terhadap kewenangan-kewenangan legislatif (terutama fungsi kontrol) untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu seperti partai-partai atau fraksi-fraksi di DPR saja. Kalau hal itu yang terjadi, saya kira ini sebuah kecelakaan demokrasi kita.

Kalau sampai kompromi yang dilakukan hanya menguntungkan fraksi-fraksi di DPR, ini adalah sebuah langkah mundur. Jadi riuhnya dinamika di DPR tidak memberikan dampak apa-apa pada masyarakat. Ini hanya dijadikan sebuah metoda untuk mencapai kepentingan fraksi atau partai semata. Kepentingan kekuasaan semata, atau kepentingan dalam konteks kekuatan-kekuatan yang ada di parlemen atau eksekutif. Kalau demikian, saya kira itu sangat buruk. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik