MK Abaikan Uji Materi Presidential Threshold?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 August 2018 15:00
Penulis
Nasib uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) masih terkatung-katung. Meski uji materi syarat capres-cawapres itu sudah dilayangkan sejak Juni 2018, hingga sekarang belum ada kejalasan kapan perkara tersebut akan diputus Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal batas akhir pendaftaran capres-cawapres kurang dari seminggu, yakni 10 Agustus 2018 mendatang. Menurut analasis Anda, mengapa MK terkesan lamban menangani perkara uji materi presidential threshold?

Sebagian kalangan menilai bahwa uji materi terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu mempengaruhi konstelasi politik dalam menghadapi Pilpres 2019. Terutama soal belum jelasnya peta koalisi. Ada yang menduga sejumlah parpol masih menanti sembari berharap MK menghapus presidential threshold 20 persen atau 25 persen suara sah nasional. Karenanya, sampai sekarang publik belum mendapat kepastian satu pasangan capres-cawapres pun yang bakal maju pada Pilpres 2019, meski pendaftaran capres-cawapres sudah dua hari dibuka.

Selain karena perkara presidential threshold, uji materi terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait masa jabatan wapres juga dinilai menjadi penyebab belum jelasnya cawapres Jokowi. Namun banyak kalangan menilai perkara presidential threshold lebih penting untuk didahulukan ketimbang tafsir masa jabatan wapres. Sebab, Pasal 168 huruf n menyangkut kepentingan orang per orang, khususnya Jusuf Kalla yang sudah dua periode menjabat sebagai Wapres. Sementara ambang batas pencalonan presiden dinilai menyangkut masa depan demokrasi.

Pertanyaannya, mengapa MK belum memutus perkara presidential threshold? Betul, saat ini MK masih disibukkan menangani puluhan puluhan sengketa Pilkada Serentak 2018 lalu. Apalagi batas waktu penyelesaiannya hanya selama 45 hari kerja sejak perkara teregistrasi. Sementara putusan uji materi presidential threshold tiada batasan waktu. Terlebih, Pasal 58 UU MK menyatakan, pada intinya, aturan presidential threshold tetap berlaku sepanjang belum ada putusan MK yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Meski begitu, sebetulnya UU MK pun memungkinkan lembaga penjaga konstitusi itu memutus uji materi dengan cepat bila perkara tersebut sangat urgen untuk segera diputuskan. Lantas, apakah belum adanya putusan karena hakim MK menilai uji materi aturan presidential threshold tidak urgen?

Kalau benar demikian, rasanya penilaian tersebut sulit diterima nalar publik. Sebab uji materi presidential threshold dilandasi keinginan untuk menciptakan Pilpres 2019 yang lebih demokratis, yang memungkinkan rakyat lebih berdaulat dalam menentukan Presiden Periode 2019-2024.

Jika MK memutus perkara presidential threshold setelah berakhir batas waktu pendaftaran capres-cawapres, bisa jadi tudingan MK telah berkonspirasi semakin menguat. Jangan sampai lembaga penjaga konstitusi itu justru dianggap membiarkan aturan yang diduga membegal konstitusi!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Mengenai belum diputusnya uji materi presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tentu saja ada mekanisme MK-nya. Kita harus tahu itu. Sehingga para pemohon juga tidak melakukan uji materi jelang tahapan pilpres dilaksanakan. Baru sebulan lagi pendaftaran dilaksanakan uji materi baru dibuat, tapi langsung harus diputuskan buru-buru, kan itu juga gak sehat. Semestinya hal itu harus kita lihat secara telaten. Katakanlah, kalau uji materinya diserahkan ke MK dengan tenggat waktu yang ideal, maka MK pun dapat memutuskan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres.

Memang uji materi di MK tidak ada ukuran waktu yang ideal, cuma kan tergantung perkara yang sedang ditangani MK. Sekarang MK masih menyelesaikan perkara sengketa pilkada. Saya tidak mengatakan bahwa publik harus memaklumi kalau MK sedang menangani perkara sengketa pilkada. Tapi memang waktu harus kita hitung. Apakah pengajuan itu dengan beban kerja di MK pas atau tidak. Jangan sampai kemudian kita merasa harus didahulukan, lha pilkada juga harus didahulukan karena punya batas waktu (45 hari kerja). Kalau sengketa pilkada diabaikan dan hakim MK tidak menyelesaikan dengan tepat waktu, ya mereka bisa dibawa ke Majelis Kehormatan MK karena dianggap melalaikan tugas.

Sementara uji materi presidential threshold diputus pasca pilpres pun tetap bisa berlaku, karena masih ada pilpres selanjutnya.  Sekali lagi karena pada saat bersamaan MK sedeang menanganni sengketa pilkada. Namun seandainya MK justru malah memutuskan uji materi masa jabatan wapres ketimbang uji materi presidential threshold, tentu kita layak bertanya-tanya: kok yang ini bisa cepat, tapi yang itu gak cepat? Padahal permohonan uji materi presidential threshold dilakukan lebih awal daripada masa jabatan wapres. Tapi kalau ternyata dua-duanya telat dari tahap pendaftaran calon, ya tentu kita harus mengatakan bahwa ada hal yang lebih utama yang dikerjakan MK sekarang. Hal itu harus dijadikan perbandingan penilaian terhadap MK.  (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Konstutusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif

Secara substansi, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebenarnya sudah pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi memang MK menganggap ini sebagai kebijakan terbuka pembuat undang-undang. Sedangkan, untuk masa jabatan presiden dan wakil presiden, konstitusi sudah jelas mengaturnya, lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode. Jika membaca risalah pembahasan UUD 1945, sudah jelas di sana mau berturut-turut maupun tidak, jabatan itu hanya lima tahun dan diperpanjang satu kali (dua kali masa jabatan).

Terkait waktu pembahasan, di MK itu rata-rata pembahasan uji materi memakan waktu sampai lima bulan dari pengajuan sampai keluarnya putusan, bahkan bisa lebih. Sementara proses uji materi presidential threshold belum genap tiga bulan sejak permohonan tersebut diregistrasi. Namun, kami berharap MK bisa segera memutus dan memberikan kepastian hukum saja. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF