Ma’ruf Amin Enggan Mundur, MUI Jadi Alat Politik?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 September 2018 14:30
Penulis
Posisi KH Ma’ruf Amin di Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih menjadi kontroversi. Sebagian pihak mendesak Ma’ruf segera mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI lantaran menjadi kontestan pada Pilpres 2019. Namun Kiai lulusan Pesantren Tebu Ireng, Jombang, ini enggan menanggalkan jabatannya. Bahkan ia mengaku, hingga kini dirinya belum non-aktif dari Ketum MUI. Padahal akhir Agustus 2018 lalu, sejumlah pejabat MUI mengkonfirmasi bahwa Ma’ruf Amin akan nonaktif, setelah mendengar keterangan lisan dari Ma’ruf dalam rapat pleno Dewan Kehormatan MUI.

Mengapa Ma’ruf Amin tidak melepaskan jabatannya di MUI sekalipun non-aktif? Padahal ia akan mengundurkan diri dari Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyusul dirinya secara resmi ditetapkan sebagai cawapres oleh KPU pada Kamis (20/9/2019). Tetapi di MUI, Ma’ruf menegaskan baru lengser diri begitu dilantik (jika terpilih) sebagai Wakil Presiden 2019-2024. 

Memang ada perbedaan aturan internal (AD/ART) antara PBNU dan MUI. Oraganinasi kaum nahdliyin itu mewajibkan Ma’ruf Amin undur diri karena sudah terlibat dalam politik praktis (cawapres). Sementara di MUI, kewajiban mengundurkan diri baru berlaku ketika Ketum dan Sekjen MUI memegang jabatan sebagai pejabat di eksekutif, legislatif, maupun pengurus harian partai politik.

Tetapi, etiskah Ma’ruf Amin enggan menanggalkan jabatannya di MUI? Meski secara aturan ia sah tidak mundur, namun di dalam pedoman organisasinya menegaskan bahwa MUI bersifat independen. Hal ini yang membuat sejumlah pihak beranggapan bahwa pencawapresan Ma’ruf Amin dikhawatirkan akan menggiring posisi MUI secara kelembagaan terlibat dalam politik praktis.

Meski begitu, beberapa pejabat MUI meyakinkan bahwa lembaganya akan tetap independen saat kontestasi Pilpres 2019 berlangsung. Mereka menilai bahwa Ma'ruf tidak akan menggunakan institusi MUI ketika melakukan kampanye. Bahkan Ma’ruf Amin sendiri mengklaim dirinya tak mungkin menyalahgunakan jabatannya di MUI untuk kepentingan Pilpres 2019. Pertanyaannya, tidakkah posisi Ma’ruf Amin sebagai cawapres dan Ketum MUI akan menimbulkan bias kepentingan?

Lantas, benarkah Ma’ruf Amin tidak undur diri dari Ketum MUI semata-mata karena tidak ada aturan yang mengharuskannya mundur? Atau, ia bermaksud memanfaatkan jabatannya untuk mengimbangi dukungan ulama (Ijtima Ulama II) di barisan Prabowo-Sandi? Jika demikian, boleh jadi segregasi politik antar ulama pada Pilpres 2019 kian meruncing. Tetapi publik tentu berharap itu tak terjadi!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mundur atau tidaknya Ma'ruf Amin dari Ketua MUI itu hak dia. Yang pasti dan yang jelas, MUI sebagai institusi tidak boleh ditarik dan dibawa-bawa ke politik praktis, sekalipun secara individu banyak pengurusnya yang berpolitik. MUI jangan dijadikan alat politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di internal MUI.

MUI secara struktural tersebar dan berada sampai daerah-daerah di seluruh Indonesia. Jika ini digerakkan, tentu memudahkan untuk melakukan konsolidasi politik, dan lain-lain. Tidak nonaktif atau tidak mundurnya Ma'ruf Amin, selain karena tidak ada aturan dalam AD/ART untuk non-aktif atau mundur kecuali sudah terpilih dan menjabat di eksekutif, legislatif, atau menjadi pengurus harian partai politik. Tidak mundurnya dia juga bisa karena jika nonaktif atau mundur, dia tidak akan bisa mempengaruhi kebijakan dan tidak bisa mengatur lagi urusan di MUI. Dan itu akan kehilangan power di internal MUI. Karena bisa saja penggantinya tidak loyal dan tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh KH Ma'ruf Amin.

Soal etis atau tidak etis itu kembali ke yang bersangkutan dan tergantung penilaian masyarakat. Ukurannya aturan organisasi MUI saja. Jika tidak diatur untuk mundur padahal sudah menjadi cawapresnya Jokowi, ya itu hak yang bersangkutan. Namun jangan sampai MUI digunakan untuk kepentingan pragmatis sesaat. Jika digunakan untuk kepentingan politik, maka rakyat tidak akan percaya lagi pada MUI. Dan sulit untuk memulihkannya kembali.

Sebenarnya situasi Ma’ruf Amin ini merupakan posisi yang sulit baginya. Namun juga menguntungkan dia. Karena selain menjadi cawapres, dia juga menjabat Ketua MUI. Di sinilah diuji kebijaksanaan dan kenegarawanan seseorang. Mampukan Ma'ruf Amin berbuat adil dan menempatkan MUI dalam kedudukannya yang mulia di masyarakat. Tidak dibawa-bawa ke politik praktis, walaupun dia menjadi cawapres. Hanya waktu yang akan bisa menjawab. Dan hanya rakyat yang bisa menilai.

Alasan utama tidak nonaktif atau tidak mundur bisa karena memang tidak diatur di aturan intrrnal MUI. Namun di sisi lain juga jabatan Ketua MUI penting bagi Ma'ruf Amin karena dengan jabatan tersebut paling tidak perintahnya masih bisa diikuti dan dituruti oleh ulama-ulama yang tergabung di MUI, baik di pusat maupun di daerah. Dan itu untuk mengimbangi kekuatan ulama yang tergabung dalam kubu Prabowo-Sandi. Perbedaan pilihan para ulama adalah hal biasa. Hal itu menjadi rahmat. Jangan sampai menjadi kiamat. Dukung mendukung yang dilakukan ulama adalah wajar. Dan itu harus dihargai. Yang terpenting adalah saling menjaga silaturahim, persatuan, dan kesatuan bangsa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Organisasi yang baik adalah organisasi yang pimpinan organisasinya taat asas dan taat aturan, karena aturan dalam organisasi menjadi "undang-undang" bagi organisasi tersebut. Aturan organisasi seperti Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) biasanya diputus dalam forum permusyawaratan tertinggi, tentu sudah dengan berbagai pertimbangan, baik aspek filosofis, alasan sosiologis, alasan politik dan pertimbangan-pertimbangan lainnya secara komprehensif yang disepakati bersama. Karenanya taat AD/ART  ibaratnya seperti  menjalankan undang-undang, dan sikap sebaliknya adalah pelanggaran terhadap undang-undang.

Dalam AD dan ART Nahdlatul Ulama mewajibkan mandatori organisasi mundur dari jabatannya apabila yang bersangkutan dicalonkan/mencalonkan diri dalam jabatan politik. Ketentuan mundur berlaku efektif setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon secara resmi oleh lembaga berwenang. Sebelum Muktamar NU ke-32, AD/ART NU tidak mengharuskan seorang mandatori mundur dari jabatannya, ketentuan yang ada saat itu hanya mengharuskan non-aktif untuk sementara.

Keputusan Kiai Ma'ruf Amin yang akan mengundurkan diri dari posisi Rais Aam NU per 22 September 2018 adalah wujud ketaatan beliau terhadap "undang-undang" organisasi. Dan jika Kiai Ma'ruf Amin berkenan, aturan organisasi pun  masih membolehkan beliau tetap dalam kepengurusan PBNU pada posisi yang lain (non mandatori).

Bagaimana dengan ketentuan di MUI, setahu saya peraturan MUI tidak mewajibkan pimpinannya  untuk mundur, ketentuan MUI hanya mengharuskan untuk nonaktif sementara. Saya percaya dalam konteks MUI, Kiai Ma'ruf Amin juga akan taat asas dan taat aturan. Tidak mundurnya beliau dari Ketua Umum MUI sebagai bentuk penghormatan kepada musyawarah tertinggi MUI yang telah memutuskan ketentuan tersebut, dan itu bukti komitmen beliau sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi aturan organisasi.

Sekali lagi menjaga komitmen organisasi dalam menegakkan aturan itu penting dan harus, karenanya mundur/nonaktifnya Kiai Ma'ruf Amin dari Ketua Umum MUI harus disandarkan pada ketentuan yang berlaku. Mendorong Kiai Ma'ruf Amin mundur dari Ketua Umum MUI sama dengan menjerumuskan beliau untuk keluar dari rel ketentuan yang ada. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar