Melihat Arab Saudi Melibas Korupsi
berita
Politika
06 November 2017 16:37
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salmen mulai beraksi. Meski baru berstatus putra mahkota, Pangeran Salmen secara de facto telah memegang kendali atas pemerintahan kerajaan.

Sejumlah kebijakan penting kerajaan berada di bawah kendali sang putra mahkota. Pemikirannya tentang Arab Saudi moderen juga dimasukan ke dalam visi kerajaan 2030, seperti kebijakan mengizinkan wanita membawa kendaraan bermotor sampai membangun kota baru sebagai tempat hiburan juga telah dirancang.

Pangeran Mohammed berencana membangun kota NEOM sebagai pusat bisnis dan hiburan. Di kota ini nantinya semua hal yang selama ini dilarang di Arab Saudi akan diizinkan. Seperti menggunakan bikini bagi kaum hawa. Tadinya Salmen juga membolehkan peredaran alkohol di NEOM, namun dibatalkan setelah diprotes para ulama. Visi Arab Saudi Moderen 2030 berada di bawah kendali putera mahkota yang dikabarkan akan naik tahta pada akhir tahun ini.

Di bidang agama dan hukum, Pangeran Mohammed telah memecat sejumlah ulama yang dianggap menyebarkan paham radikal. Ini sesuai visinya menjadikan Islam moderatdi Saudi.

Sabtu (4/11/2017) kemarin, Komite Anti-Korupsi Kerajaan dibentuk dengan Salmen sebagai ketuanya. Beberapa jam kemudian, lembaga itu langsung menahan 11 pangeran, empat menteri aktif dan sejumlah mantan menteri karena dugaan korupsi. Termasuk di dalamnya  Pangeran Alwaleed bin Talal, salah satu pangeran yang termasuk orang terkaya di dunia.

Penangkapan Alwaleed diperkirakan akan mengejutkan bagi pihak Kerajaan maupun keuangan utama dunia. Ia mengendalikan perusahaan investasi Kingdom Holding. Shamnya terbesar di News Corps, Time Warner, Citigroup, Twitter, Apple, Motorola, dan banyak perusahan kelas dunia lainnya. Selain itu ia juga mengendalikan seluruh jaringan televise satelit yang ditonton di seluruh Arab.

Di sisi hukum, penangkapan para tokoh yang diduga korupsi dianggap menjawab apa yang dibutuhkan warganya. Namun pertanyaannya, apa benar penangkapan itu murni atas nama penegakan hukum? Sebab bisa saja itu dibaca sebagai langkah "membersihkan" para penentang dan menguatkan posisi Salmen sebelum definitif sebagai penguasa baru Arab Saudi.

Terlepas dari kemungkinan unsur politis dalam penangkapan, Arab Saudi yang notabene negara kerajaan monarki absolut berani menangkap pelaku korupsi sekalipun keluarga kerajaan dan pejabat negara. Apa kabar bagaimana dengan Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan menjadikan hukum sebagai panglima?

KPK sebagai lembaga super body tidak tuntas mengusut kasus Century dan Hambalang kendati eks Bendahara Partai Demokrat Nazarudin menyebut nama-nama yang dianggap terlibat. Kasus KPT-el yang menjerat Ketua DPR-RI Setya Novanto ternyata lemah, sehingga bisa lolos dari status tersangka. KPK mengaku punya cukup alat bukti untuk kembali menjerat lagi Novanto. Namun hingga sebulan lebih, sprindik baru untuk Novanto tak kunjung terbit. Polisi juga ngotot mau bikin Densus Tipikor. Peristiwa di Arab Saudi menunjukkan bahwa bukan banyaknya lembaga yang menurunkan angka korupsi, tapi itikad dari pucuk pimpinan dalam memberantas korupsi!

Apa pendapat Anda? Watyutink? (ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Saya kira situasi di Arab Saudi cukup mengejutkan publik dunia dan bahkan sampai menjadi trending topic.  Ini adalah langkah maju dari Arab Saudi dalam melakukan pemberantasan korupsi. Namun secara politik tindakan ini bisa menjadi multi tafsir, ada pihak yang menilai ini hanya untuk pencitraan politik putra mahkota saja dan yang lainnya menilai ini sebuah terobosan monumental dalam aspek pemberantasan korupsi. Multitafsir ini tentunya sah-sah saja, sepanjang Komite Anti-Korupsi bentukan putra mahkota bisa mempertanggungjawabkan secara hukum tindakan mereka.

Terlepas dari tafsiran-tafsiran itu kita perlu memberikan apresiasi. Kita berharap kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia, hukum harus menyentuh lingkaran istana. Namun yang kita lihat selama ini justru tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Itu artinya ada kekuatan politik yang membuat hukum kita di Indonesia berada di bawah pengaruh politik.

Persoalan utama yang terjadi di Indonesia adalah kedaulatan politik melumpuhkan hukum, akibatnya kasus-kasus berskala besar sulit untuk ditelusuri. Ini dikarenakan adanya kekuatan politik yang mampu melemahkan aparat hukum kita. Harusnya penegak hukum seperti KPK tidak perlu takut dengan kekuatan politik, apalagi undang-undang telah menguatkan sistem kerja mereka.

Langkah  yang diambil putra mahkota itu akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lingkaran kekuasaan atau setidaknya lingkaran pemimpin di Arab. Langkah ini juga membawa harapan baru bagi rakyat Arab ke depannya terutama soal komitmen dan ketegasan pemimpin mereka. Hal berbeda justru terjadi di Indonesia.

Saya melihat hal yang terjadi di Arab Saudi, tidak akan terjadi di Indonesia. Lagi-lagi ini soal politik. Lingkaran politik jauh lebih kuat dari penegak hukum. Saya kira kasus-kasus besar di Indonesia ada banyak, tetapi justru tidak tersentuh karena kuatnya tekanan politik. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dinasti Saud ini sudah berkuasa sejak 1932 (85 tahun) di tangan satu keluarga, yaitu pendiri Raja Abdulaziz dilanjutkan oleh enam putra dari beberapa istri/selir/gundik. Jadi semuanya bernama Raja Saud bin Abdul Azis, Raja Faisal bin Abdul Aziz, Khalid, Fahd, Abdulah, Salman, dan seterusnya. Jadi sekarang ini sudah raja ketujuh tetapi masih dari turunan generasi pertama, anak Abdul Azis (1932-1953). 

Pada era Raja Salman terobosan baru terjadi. Dia langsung mengangkat anaknya (generasi cucu Mohamad bin Salman alias MBS) umur 32 tahun (lahir 1985). Alwaleed itu adalah generasi paman MBS. Riwayat suksesi sejak Abdulazis juga penuh intrik.

Raja kedua Ibn Saud (1953-1964) dimakzulkan 1964 dan mencari suaka di Mesir sampai wafat di Yunani 1969. Raja Faisal dibunuh 25 Maret 1975 diganti Raja Khalid (1975-1982), Raja kelima Fahd naik tahta 1982 dan stroke pada 1995 tapi tidak dimakzulkan, dan Abdullah menjadi raja de fakto sampai Fahd wafat 1 Agustus 2005. Jadi orang stroke tetap jadi raja 10 tahun, tapi yang berkuasa Abdullah. Raja keenam ini terus berkuasa sampai 2015 dan diganti Salman sebagai raja ketujuh. Umurnya sudah 80 tahun (lahir Desember 1935). Jadi sekarang ini memang revolusi dari keluarga generasi pertama pendiri Arab Saudi, langsung ke cucu MBS.

MBS ini modern sekuler dan muak dengan 85 tahun suksesi dan kepemimpinan Wahabi yang sangat konservatif dan menghambat kemajuan Saudi maka dia membuat visi 2030, sekularisasi, modernisasi meritokrasi. Tentu saja ia harus menguasai politik lebih dulu dan memang jelas bahwa dalam sistem politik feodal kleptokrat ia menggebrak dengan model kudeta dan memakai senjata paling populer anti korupsi melalui Nasaha (SoperKPKnya Saudi Arabia).

Apakah MBS akan berhasil melembagakan institusi modern dari generasi milenial Arab Saudi mentas dari kungkungan 85 tahun feodalisme Wahabi? Tapi dia melakukan terobosan mengubah kalender Hijrah ikut kalender Gregorian pada tahun 2016. Suatu terobosan luar biasa dari kiblat syariah fundamental. Membebaskan wanita dari kungkungan larangan menyetir mobil dan bepergian seorang diri, ini suatu trobosan melawan hukum syariah yang luarbiasa. Setara dengan Martin Luther memprotes Geraja Roma Katolik 500 tahun lalu.

MBS sudah punya visi Master Plan Saudi Arabia 2030 yang tinggal dilaksanakan secara realitsit dengan lembaga negara  modern. Bisa saja terjadi klik pembisik dan pengikutnya memanfaatkan kekuasaan luarbiasa MBS dan bisa menggerogoti negara dengan KKN seperti praktik masa lalu. Tapi dengan transparansi medsos yang luarbiasa dan tantangan bagi negara-negara Arab Timur Tengah untuk mawas diri dan melepaskan diri dari era Jahiliyah abad XXI yang bertumpu pada primordialisme abad ketujuh. Maka MBS ini merupakan salah satu tokoh penting yang akan menentukan apakah Islam dan Arab Saudi akan berperan di abad XXI dengan modernisasi dan meritokrasi, atau akan tetap terpuruk bagaikan Baduy yang menurut pidato Lahirnya Pancasila memberi makan rumput pada mobil Ford karena dianggap onta yang perlu ransum supaya kuat berjalan. 

Revolusi MBS ini pasti akan berdampak luas bukan hanya bagi Arab Saudi tapi juga bagi percaturan geopolitik abad XXI. Ironis jika Arab Saudi di bawah MBS menuju modernisasi sekularisasi dan meritokrasi sedang kita malah diganggu oknum prokalifah abad ketujuh yang primitif, feodal dan gagal mendeliver kemajuan kesejahteraan rakyat Timur Tengah. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

KPK Arab Saudi itu baru dibentuk. Tampaknya ada tiga kepentingan yang dituju. Pertama kepentingan ekonomi, dimana harga minyak terus merosot dan disinyalir ada banyak pihak di lingkaran istana yang menikmati uang negara melalui kedudukannya untuk kebutuhan recovery ekonomi.

Aset-aset dikuasai secara ilegal. Bersamaan dengan itu, sangat mungkin tagihan piutang Arab Saudi di Amerika Serikat (AS) mensyaratkan ekonomi biaya tinggi. Akibatnya komisi-komisi bisnis yang dinikmati para pejabat lingkaran istana yang kemudian ditangkap.

Kedua, kepentingan politik dalam negeri Arab Saudi dimana Ketua "KPK" Arab saudi Muhamad bin Salman adalah calon pengganti Raja Salman yang berkepentingan untuk menyingkirkan saingannya dari klan yang lain. Sebagai generasi Y, Muhamad punya tanggung jawab selain recovery ekonomi juga menata Arab Saudi yang baru dengan tata pemerintah yang baik.

Ketiga, kepentingan penegakan hukum bagi Arab Saudi baru. Muhammad bin Salmen sebagai calon raja sekaligus kepala pemerintahan punya kewajiban untuk mereformasi hukum yang pada akhirnya juga akan terjadi pada reformasi politik. Dimana keterbukaan serta akses masyarakat pada pengelolaan institusi negara melalui reformasi hukum akan melahirkan Arab Saudi baru yang monarki kobstitusional.

Tidak apple to apple dibandingkan dengan KPK. KPK Indonesia adalah lembaga independen, sedangkan KPK Arab Saudi degan kewenangan yang besar langsung berada di tangan raja. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli Hukum Pidana dan Kriminolog Universitas Indonesia

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan serius. Disebut serius karena pembuktiannya tidaklah mudah. Makin tinggi level status sosial seseorang, biasanya makin sulit pula penyidik mendapatkan bukti karena umumnya mereka adalah intelectual dader (aktor intelektual) atau aktor-aktor di belakang layar.

Bahwa menyatakan KPK tebang pilih rasanya masih sulit juga untuk dibuktikan. Meskipun dalam beberapa kasus kerap kali mereka menyatakam sudah memegang alat bukti namun kasus tersebut tidak juga bisa diproses.

Dalam kasus Arab Saudi tidak dapat disamakan, karena secara politis posisi raja dan putra mahkota memiliki kuasa memaksa yang sangat absolut. Barangkali ini yang memudahkan mereka mengungkap kasus-kasus korupsi bila dibandingkan dengan konteks pemberantasan korupsi versi Indonesia.

Kita tidak punya tokoh yang ketokohannya dominan dan jadi rujukan. Political will pemerintah dipandang agak disangsikan karena partai politik (parpol) baik yang menjadi bagian dari kabinet atau yang ada di wilayah legislatif tidak lagi memiliki kepercayaan di mata masyarakat. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk