Melirik KPK ‘kw’ Ala Anies
berita
Politika

Sumber Foto: liputan6.news

07 January 2018 18:00
Kini KPK bukan hanya ada di Kuningan, tetapi juga ada Merdeka Selatan. Niat bersih-bersih balai kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk KPK ‘kw’. Komite Pencegahan Korupsi (KPK versi Anies) adalah salah satu dari lima bidang Tim Percepatan Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Anies-Sandi. Menurut Anies tim ini dibentuk untuk mewujudkan good governance.

Lima tokoh senior ditunjuk Anies mengawangi KPK ‘kw’ itu. Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) ditunjuk sebagai ketua tim. Eks Wakapolri Ogroseno, aktivis HAM Nursyahbani Katjasungkana, eks Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya M. Yusuf, serta Peneliti Ahli Pemerintahan Tatak Ujiyati menjadi anggota tim. Komite ini telah mulai bekerja sejak 2 Januari 2018.

Masa kerja tim ini adalah lima tahun. Tim KPK ‘kw’ bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan Wakilnya. BW menegaskan tugas komite akan berbeda dengan KPK. Namun sejumlah pihak menilai, dari uraian tugas yang dijabarkan tim tugas dan fungsinya tidak jauh berbeda. Apakah KPK ‘kw’ ini benar-benar dibentuk untuk mewujudkan good governance atau hanya sekadar bagi-bagi kue kekuasaan usai bersama merebut kursi DKI-1?

Badan pengawas di tingkatan daerah sudah ada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dan Inspektorat Pengawas Daerah. Keduanya telah sejak lama dibentuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Apakah dibentuknya KPK 'kw' ini tidak akan tumpang tindih dengan kedua badan pengawas tersebut?

Gaji yang diberikan kepada ketua komite adalah Rp. 51,5 juta, selisihnya lebih dari sejuta dengan empat ketua tim THUPP bidang lain. Alasan klasik diutarakan seperti tugas berat sang ketua dan kesejahteraan diberikan agar tergoda dalam bekerja. Tugas tim komite ini memang cukup berat. Namun apakah besaran gaji akan berbanding lurus dengan kinerja?

Komite bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Guna mencegah terjadinya tindak korupsi. Setidaknya ada dua tugas berat menanti komite, antara lain; dugaan korupsi di Teluk Jakarta yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya dan pembenahan sektor pajak (khususnya gedung megah bertingkat). Pada era Gubernur Jokowi, Pemprov DKI Jakarta berhasil melakukan embargo kepada sejumlah perusahan pengemplang pajak. Termasuk usaha Bakrie Land milik Aburizal Bakrie.

Sejumlah pengamat menilai dengan dibentuknya KPK ala Anies, pemprov harus lebih baik dalam pemberantasan korupsi dibanding pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Apakah komite ini akan memiliki keberanian dalam mengungkap dugaan kasus korupsi di Teluk Jakarta dan menertibkan pajak gedung mewah di Jakarta? Atau seperti yang sudah-sudah, tindakan tegas terhadap para perampok uang rakyat hanya sebatas wacana? Tidak terealisasi karena menyeret nama sejumlah kolega mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Apa pendapat anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sebenarnya Anies ingin meniru pola yang dilakukan Gubernur terdahulu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pola yang dibangun adalah dengan basis ketidak-percayaan pada pejabat-pejabat korup di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja Ahok bermain sebagai single fighter, dengan cara memecat dan melakukan pergantian jabatan.

Dengan dasar pemikiran atau anggapan yang sama Anies melakukan apa yang telah dilakukan Ahok melalui sistem. Anies membentuk tim yang bertugas memata-matai pejabat korup, termasuk pejabat Badan Bawasda dan Irwasda.

Jadi apa yang dilakukan Anies itu meniru Ahok, hanya saja caranya berbeda. Satu digantungkan kepada orang atau pejabat gubernurnya, sedangkan yang satunya lagi digantungkan kepada sistem. Namun tujuan dari keduanya adalah mencegah korupsi.

Tugas Komite Pencegahan Korupsi (KPK ala Anies) berbeda fungsinya dengan Bawasda dan Irwasda, jadi tidak akan tumpang tindih. Bawas dan Irwas itu melakukan kerja pengawasan rutin. Sedangkan KPK ala Anies melakukan pencegahan korupsi, akan mengawasi pelaksanaan program melalui proyek-proyek.

Kalau dikatakan komite ini dibentuk untuk membagi-bagi kekuasaan ala Anies setelah menjabat Gubernur Jakarta, itu bisa saja. Pembagian kue kekuasaan itu menjadi hal yang dianggap wajar dalam dunia politik. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Gema Hanura DKI Jakarta, Aktivis Rumah Gerakan 98

Kalau dilihat KPK ‘kw’ versi Gubernur DKI Jakarta ini tumpang tindih dengan KPK. Dibentuknya KPK ‘kw’ ini seolah memperlihatkan ketidak-percayaan Gubernur DKI Jakarta kepada pemerintah pusat. Anies mencoba membuat miniatur baru bangsa ini.

Namun harus dicermati juga landasan hukum atau perundang-undangan pembentukan KPK ‘kw’ ini, karena notabene tim tersebut berbentuk badan dan menginduk kepada pemprov. Kalau dibentuk tim secara independen, harusnya ada persetujuan dari legislatif dan disetujui oleh kementerian terkait.

Tim yang sudah terbentuk ini juga seharusnya dirancang sesuai dengan aturan atau pergub. Orang yang ditunjuk dengan menggunakan sk juga harus jelas, jangan hanya sembarang main tunjuk saja. Anggaran yang dikeluarkan untuk KPK ‘kw’ ini juga harus dicermati betul, karena menggunakan APBD yang notabenenya adalah uang rakyat selama lima tahun ke depan. Kalau tidak mengikuti mekanisme yang baik, komite ini bisa menjadi bumerang buat Anies.

Pada dasarnya tujuan dari pembentukan KPK ‘kw’ ini bagus, tetapi kalau mengambil keputusan sendiri Anies akan dinilai tidak menghargai pemerintah pusat dan KPK yang sudah ada. Ini bisa menjadi preseden buruk buat Anies, karena bias dan tidak mengikuti program atau kerja pemerintahan saat ini. Tindakan Anies yang beberapa kali overlapping dari komando pemerintah pusat, mungkin saja akan diikuti oleh pemporv-pemprov lainnya. Ini akan membuat tidak ada kerjasama yang baik antara pusat dan daerah, dan ini perlu dikaji ulang. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengamat Kepolisian

Komite Pencegahan Korupsi bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tidak lebih dari sekadar bagi-bagi kue kekuasaan. Ini dikarenakan sudah ada dua lembaga yang menangani Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Kalau Anies kemudian membentuk Komite Pencegahan Korupsi, dikuatirkan terjadi tumpang tindih dengan lembaga yang menangani Tipikor. Perlu ditegaskan kembali bahwa kalau dalam satu kasus tipikor sudah ada yang menangani, maka komite tersebut tidak bisa masuk. Di KPK itu dikenal dengan istilah supervisi.

Kita tidak ingin ada istilah ‘rebutan’ kasus, jangan sampai ada lagi kasus cicak vs buaya berjilid-jilid. Kesan bahwa komite ini dibentuk untuk bagi-bagi kekuasaan tidak dapat dipungkiri. Namun harus ditegaskan adalah komite tersebut harus berani membongkar kasus sampai tuntas, sampai ke pengadilan. Sehingga anggapan masyarakat bahwa lembaga ini hanya sekadar bagi-bagi kue kekuasaan menjadi terbantahkan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF