Membaca Anies Melalui Penutupan Alexis
berita
Politika

Ilustrasi Foto: Muid/ Watyutink.com

03 November 2017 16:00
Anies tepati satu dari sekian janji manis kampanye. Alexis ditutup  dengan cara tidak memperpanjang izin usaha yang habis per 31 Oktober 2017. Sejumlah pihak memuji cara Anies menutup tempat hiburan malam di kawasan Ancol tersebut. Tidak sedikit yang membandingkannya dengan cara Ahok menutup Kalijodo, walaupun dianggap tidak apple to apple.

Penutupan Alexis adalah bentuk psywar Anies dalam memberantas prostitusi dan narkoba. Pantauan yang dilakukan tim Anies menemukan terjadi praktik prostitusi di Alexis. Namun pihak Alexis menjelaskan sejauh ini belum pernah ditemukan pelanggaran terkait penggunaan narkoba ataupun tindakan asusila yang terjadi di Hotel Alexis. Apakah Anies memiliki cukup bukti untuk tidak melanjutkan izin operasi Hotel Alexis atau sekadar memenuhi janji kampanye?

Usaha Anies menciptakan DKI Jakarta yang bebas dari prostitusi dan narkoba patut diapresiasi dan harus diawasi. Konon katanya sejumlah tempat di Jakarta juga menyajikan hiburan serupa dengan yang ada di Alexis. Sejumlah tempat namanya cukup beken di kalangan para pencari surga dunia. Apakah perang Anies melawan prostitusi dan narkoba hanya berhenti sampai di Alexis atau akan menyasar ke tempat hiburan lain serupa Alexis?

Alexis sendiri mengklaim membayar pajak Rp30 miliar per tahun kepada Pemda DKI Jakarta. Di Jakarta ada sekitar 1.700an tempat hiburan malam. Pemasukan daerah dari tempat hiburan malam dan penyerapan tenaga kerjanya memang tidak sedikit. Namun Anies menegaskan DKI Jakarta hanya mau menerima uang “halal”. Berdampak pada menurunnya pemasukan Pemprov DKI itu sudah pasti. Ekses lain adalah meningkatnya angka penangguran jika semua tempat hiburan malam "nakal" ditutup, karena hampir semua tempat hiburan malam bisa jadi menyimpang dari izin awalnya.

Di era Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta, prostitusi dan perjudian dimanfaatkan untuk membangun kota Jakarta. Kramat Tunggak didirikan untuk melokalisasi para pelacur yang sebelumnya beroperasi secara liar di kawasan Senen, Ancol, Kramat, Pejompongan, dan sejumlah kawasan lain. Langkah Ali ini sempat mendapat tentangan dari sejumlah kelompok Islam. Namun Ali berargumen lokalisasi justru melindungi umat Islam dari perbuatan maksiat. Uang hasil dari bisnis prostitusi dan judi digunakan Ali untuk membangun sejumlah infrastruktur penting di DKI Jakarta.

Sejumlah pihak menilai bisnis hiburan malam jangan hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, namun harus melihat dengan banyak sisi. Terutama jangan meninggalkan asas manfaat. Kalau keberadaan sejumlah tempat hiburan malam membuka lapangan pekerjaan serta signifikan menambah pemasukan daerah, pilihannya ditutup atau dilokalisir dan dibikin mahal?

Ada yang beranggapan sikap Pemda DKI terhadap Alexis adalah cara gampang menindak tempat hiburan malam yang bandel. Tetapi sebagian lagi menilai langkah Anies ini adalah untuk memperkuat posisinya mendulang dukungan umat sekaligus menjadikan Jakarta berdasarkan Syariat Islam sebagaimana dihembuskan partai pendukungnya di masa kampanye. Nah, apa bisa mengubah Jakarta dari plural jadi sektarian?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 (ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) 

Mengatasi prostitusi di DKI Jakarta sangatlah dilematis. Seperti mengatasi sakit gatal di tubuh, digaruk lengan pindah ke punggung. Karena itu harus menggunakan cara yang bijaksana.

Mereka yang bekerja di prostitusi itu karena keterpaksaan untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena itu mereka perlu diberi keterampilan lain dan pekerjaan lain kalau mau melarang mereka kerja di prostitusi.

Memberikan pelatihan keterampilan itu yang saya lakukan di Kramat Tunggak. Saat itu saya membutuhkan waktu setahun untuk menyiapkan mereka secara mental dan fisik.

Pada saat saya menutup Kramat Tunggak (luas lokasi 11 hektare dan terbesar di Asia Tenggara), tidak ada unsur TNI dan Polri yang saya libatkan. Tidak ada orang yang menangis histeris.

Gubernur itu harus konsisten dan adil. Di tempat lain juga harus ditertibkan, tetapi jangan gegabah karena bisa menimbulkan gejolak sosial.

Anies-Sandi berniat untuk membasmi kemaksiatan, saya kira tidak sampai ke arah memberlakukan Syariat Islam di Jakarta. Anies-Sandi adalah figur yang mempunyai wawasan nasional/internasional. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Terorisme

Anies-Sandi adalah gubernur yang naik menggunakan isu agama (Al Maidah 51). Ini adalah power of electoral preference. Karena itu Anies-Sandi akan tetap mempertahankan pendukungnya dari garis konstituensi agama.

Anies-Sandi tentunya tidak mau kehilangan konstituennya. Mereka tetap menggunakan sentimen ini untuk mempertahankan popularitasnya. Salah satu caranya dengan menutup aktivitas bisnis prostitusi Alexis.

Nama Alexis ini salah secara etimologis. Seharusnya Alexia, bentuk plural dari Alexis. Kalau sudah salah secara etimologis, berarti salah juga dalam deep structure bisnis ini. Nama alexis ini salah secara etimologis.

Seharusnya Alexis mengubah haluannya yang lebih bermakna syariah, untuk mengakomodir spirit seksual yang menggelegak dari turis Timur Tengah yang lebih royal dalam mengamburkan uang untuk kegiata sexual pilgrimage-nya di Indonesia.

Anies memamg berani, tetapi itu baru sebatas pencitraan. Baru Alexis saja yang ditutup, banyak nama lain yang belum ditutup. Publik Islam di Indonesia sudah puas dengan penutupan ini. Namun tidak tahu ada "Alexia" lainnya yang masih beroperasi dan tetap ramai dikunjungi para pria hidung belang dalam memenuhi kedahagaan seksualnya.

Anies memiliki power yang luar biasa. Dia adalah gubernur pribumi yang tidak mau tunduk pada neoliberalisme asing. Anies-Sandi adalah pemuda muslim berpendidikan barat, smart, santun, namun agak sedikit lamban dan kurang tegas, tidak seberani Gubernur Jenderal pada masa kolonial Belanda dulu.

Publik Jakarta mulai rindu dengan Ahok yang berani membereskan Kalijodo, Tanah Abang, dan lain-lainnya. Namun ada juga hal yang belum bisa dikerjakan Ahok, antara lain meminggirkan, mendisplinkan pedagang dan angkot yang mengokupasi jalan hingga macet pada pagi hari di Lenteng Agung, Pasar Minggu, dan sejumlah daerah lain. Jalanan masih dikuasai para dedengkot preman pasar dan pengkolan.

Anies sesungguhnya adalah elite politik nonpartisan, tidak punya cantolan partai politik. Berada di tengah-tengah situasi Indonesia yang gemah ripah (dibajak) demokrasi partisan. Anies dituntut menyelesaikan masalah banjir, kemacetan, keamanan, dan lain-lain di Jakarta. Anies-Sandi perlu mengumpulkan ide untuk menyelesaikan masalah ini.

Jika masalah prostitusi sudah bisa selesai, masalah lainnya cukup berat untuk bisa diselesaikan menunggu keduanya. Salah satunya narkoba yang juga seperti momok besar yang tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh Jakarta.

Pada masa depan, bisa jadi yang akan dipilih sebagai gubernur DKI Jakarta adalah bandar narkoba karena jaringan sosial pemasarannya yang sangat luas dan sistematis. Aparat pun ikut terlibat dalam jaringan ini.

Alexis adalah simbol liberalisme Jakarta. Jika ini ditutup, maka Jakarta akan menjadi kota moderat walaupun belum bisa dikatakan sebagai kota Islami. Jika Alexis tetap buka, maka konstituen muslim Anies-Sandi akan merasakan suasana moral torment yang parah. Penutupan Alexis ini berfungsi menjaga purity masyarakat pemilih Anies-Sandi di Jakarta.

Polusi moral yang dialami warga Jakarta di bawah Ahok dan Jokowi kini telah dibersihkan. Masyarakat Jakarta mulai bisa menghirup udara yang menyerupai dupa syariah. Dulu dupa sinkretik Ahok dan Jokowi terasa begitu pengap dan menimbulkan konflik dimana-mana.

Jakarta adalah Jayakarta yang dibebaskan oleh Fatahillah dari Samudera Pasai dan kini sedang membebaskan dirinya dari cengkraman kolonialisme modern asing yang penuh dengan suasana hiruk pikuk sekulerisme dan demokrasi, terorisme, dan ancaman neoliberalisme China yang semakin menggurita. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Tata Kota

Sejarah penutupan tempat prostitusi bukan hanya pada Alexis saja. Semenjak zaman Bang Yos, penutupan tempat prostitusi sudah dilakukan dengan menutup Kramat Tunggak. Kemudian Ahok menutup Stadium dan Kalijodo.

Ini menunjukkan bahwa bisnis layanan jasa yang mengarah ke prostitusi adalah ladang bisnis yang menggiurkan. Dari sisi ekonomi ini sangat fantastis, antara pajak dan duit lainnya. Hal yang tidak tercatat sungguh tinggi kontribusinya bagi Pemprov DKI Jakarta. Namun kita bukan hanya bicara masalah uang, tetapi juga berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya.

Ada perdagangan manusia dalam arti nilai jasa yang dikonversi dengan bayaran. Ada masalah moral agama dan sosial. Jadi dalam kehidupan masyarakat ada tiga unsur yang berpengaruh, yaitu struktur, kultur, dan proses sosial.

Dalam kondisi ini secara struktur atau aturan sudah ada rambu-rambu yang mengatur bisnis pariwisata. Misalnya Pasal 42 Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban, sudah ada rambunya setiap orang dilarang antara lain memfasilitasi atau membujuk atau menyuruh orang melakukan perbuatan prostitusi.

Sementara secara kultur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pariwisata, sudah diatur bagaimana pariwisata yang harus mengedepankan sisi norma budaya. Jadi rambu-rambu ini sangat mengekang dunia pariwisata yang punya dua wajah, sisi gelap dan terang.

Nah sekarang atas dasar aturan itu Anies bertindak, hal yang sama juga dilakukan oleh Risma terhadap Dolly di surabaya dan Ahok terhadap Kalijodo. Jadi tindakan ini sudah lazim dilakukan di kota-kota lain, tetapi saat ini potensi ekonominya yang lebih kita sorot dibandingkan aspek sosial budaya. Setiap gubernur punya pilihan kebijakan, kita tunggu tindak lanjutnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wartawan Senior

Yang disebut perbuatan 'maksiat' itu adalah wilayah pribadi-pribadi. Yang menjadi urusan negara adalah jika melibatkan kejahatan seperti perdagangan manusia dan eksploitasi. Dan ini tidak hanya ada di Alexis. Ia ada di kapal-kapal penangkap ikan, hingga pabrik-pabrik. Maka jika Gubernur Anies tak memperpanjang izin Alexis karena alasan moral, sama absurd-nya dengan alasan Gubernur Ahok menggusur Kalijodo dengan dalih prostitusi.

Alexis yang ditutup duluan karena sudah kadung jadi komoditas politik, dipicu debat antara Anies dan Ahok, saat Anies mengritik Ahok hanya berani menutup prostitusi kelas proletar seperti Kalijodo, dan tidak berani dengan kelas borjuis seperi Alexis. Lalu Ahok menantang balik, dan Anies 'terjebak' membuktikannya. Sesimpel itu. Tak ada yang substansial. Apalagi soal moral.

Kalau melihat latarbelakangnya, alasan moral saja tidak. Apalagi soal agama dan multikulturalisme. Dan media sebaiknya tidak terjebak menjadikan isu Alexis sebagai urusan-urusan yang kita sama-sama tahu tidak dimulai dari situ. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sama dengan tindakan Ahok membubarkan Kalijodo, omong kosong kalau pembubaran Alexis adalah tindakan moral. Kalau memang mau menyapu bersih pelacuran di Jakarta, jelas harus berdasarkan sebuah konsep dan program yang bersifat menyeluruh.

Terlalu sulit dipercaya bahwa pembubaran Alexis tak berhubungan dengan tekanan sosio-politik terus menerus yang sengaja diluncurkan oleh mereka yang bekepentingan. Salah satunya tentu saja pihak yang ingin membenturkan Anies dengan orang kuat di belakang Alexis, yaitu Tomy Winata. Dengan harapan, Anies tak akan punya nyali untuk membubarkan tempat pelacuran yang sangat terkenal itu. Ketidakberanian berkonfrontasi melawan Tomy adalah peluang bagi lawan politiknya untuk membangun opini bahwa Anies ibarat ‘tong kosong nyaring bunyinya’. Mulutnya penuh dengan janji palsu, dan chicken-hearted.

Namun tak mustahil bila Anies punya agenda sendiri. Dia sengaja menutup Alexis untuk memperoleh dukungan lebih besar dari kubu Islamis dan kaum moralis. Harapannya, akan terbangun opini bahwa Anies adalah politisi moralis, dan bisa diandalkan untuk membangun Jakarta menjadi kota yang beradab.

Bagi saya, menutup seluruh tempat pelacuran di Jakarta adalah omong kosong. Di dunia ini tak ada kota yang bebas dari pelacuran. Apalagi pelacuran sudah lama merebak di Jakarta dan puluhan ribu mungkin bahkan ratusan ribu orang, yang secara langsung atau tidak menggantungkan hidup pada pelacuran.

Tentu masih segar di otak kita pembubaran salah satu pusat pelacuran terbesar di Asia tenggara bernama Dolly di Surabaya. Hasilnya, pelacuran di Surabaya terpencar di berbagai pelosok kota, dan sulit dideteksi karena sering berpindah tempat.  Penyuluhan-penyuluhan kepada para pelacur tentang kesehatan, kebersihan, sebagainya yang dulu kerap dilakukan  oleh Pemda kini terpaksa berhenti.

Maka tak aneh bila penyebaran penyakit kelamin di Surabaya makin sulit dikontrol. Para pelacur pun makin tak paham dan cuek pada penyakit yang mengancam dirinya dan masyarakat.

Tapi mungkin saja Anies meniru Ahok, yang diam-diam bekerja sama dengan sebuah konglomerat raksasa. Ahok, yang mengerahkan ratusan ratusan prajurit TNI untuk membubarkan Kalijodo, ternyata menjalin kerjasa dengan Sinarmas Group. Kini Kalijodo telah menjadi taman sekaligus etalase permanen untuk pencitraan Sinarmas sebagai korporasi berjiwa sosial.

Setelah membubarkan Kalijodo, Ahok tak lagi mengusik pusat pusat pelacuran. Alexis dan sekelasnya tak disentuh sama sekali oleh Ahok. Apakah Anies akan seperti Ahok?

Yang pasti, dukungan dari konglomerat sangat penting bagi poitisi. Maklum saja, biaya politik di Indonesia sangat mahal. (ast)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?