Membaca Polri Melalui Densus Antikorupsi
berita
Politika

Ilustrasi: Muid/Watyutink.com

Sumber Foto: Aktual.com, Jawa Pos

12 October 2017 11:00
Wacana pembentukan Densus Antikorupsi oleh Polri kembali memicu kontroversi. Dalam pertemuan tertutup Pansus Angket KPK dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Ruang Kerja Kapolri, 4 Oktober lalu, para politisi DPR itu menyetujui anggaran operasional tambahan Rp975 miliar bagi Densus Antikorupsi dalam bujet Polri 2018, Sebaliknya, Pansus mengancam akan membekukan anggaran KPK 2018. Bisakah rencana munculnya Densus Antikorupsi disebut sebagai ‘peluru’ baru bagi DPR untuk menyudutkan KPK?

Ide pembentukan Densus Anti Korupsi sebenarnya wacana usang. Ide ini muncul saat uji kelayakan dan kepatutan Sutarman, calon Kapolri  pengganti Jenderal Timur Pradopo. Namun setelah dilantik, Sutarman tidak mewujudkan ide itu. Badrodin Haiti, saat uji calon Kapolri dengan Komisi III DPR malah tak pernah menyinggung ide Densus Anti Korupsi. Begitu pula Tito Karnavian yang berjanji bakal membenahi pelayanan Polri dengan mendukung kebijakan pembentukan pengawasan independen guna mencegah meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di institusi kepolisian.

Kini, Tito justru mengusulkan pembentukan Densus Anti Korupsi. Terlepas pemberantasan tipikor memang salah satu tugas Polri, pembentukan Densus Tipikor niscaya memicu benturan kewenangan antarinstitusi penegak hukum. Siapa yang paling dirugikan dengan pembentukan sublembaga baru ini? KPK atau Kejaksaan? Lebih dalam lagi, apa nilai tambah dari Densus Antikorupsi dibanding lembaga yang sudah ada? Seberapa teruji ‘ketajaman’ 500 personel lembaga baru ini dalam memberantas korupsi?

Sejumlah pegiat anti korupsi mewanti-wanti langkah Polri itu bisa memicu konflik kepentingan yang tumpang-tindih dengan kewenangan KPK. Tanpa ada pembagian tugas yang tegas, niscaya bakal terjadi benturan penindakan. Apa iya ini juga modus terbaru pengebirian tupoksi KPK, superbody yang diharapkan mampu bekerja khusus memberantas korupsi? Tapi KPK malah menyambut baik pembentukan Densus Antikorupsi dan menyatakan siap bersinergi.

Densus Antikorupsi ternyata juga direncanakan tidak hanya diisi oleh personel Polri, tapi juga akan diperkuat personel Kejaksaan. Mereka akan berkolaborasi sehingga berkas dari penyidik dapat segera diteliti oleh jaksa sebelum diajukan ke pengadilan.

Bisik-bisik menyebutkan, pembentukan Densus Antikorupsi ini menafikan peran bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan yang tugas utamanya memberantas korupsi. Ada yang membaca ini sebagai skenario ‘meminggirkan’ peran Kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi dan dikanalkan pada fungsi penuntutan saja. Apa iya? Apa sebabnya? Kinerja Kejaksaan dalam dinilai melempem kah? Sebab dari segi angka, pengembalian negara uang hasil kejahatan korupsi yang dihasilkan Kejaksaan selalu lebih tinggi dibanding dua institusi lainnya. Apakah ini penyebab Jaksa Agung HM Prasetyo sejak awal menolak Kejaksaan bergabung dalam Densus Antikorupsi?

Memberantas korupsi memang sangat penting, tapi memunculkan banyak lembaga dengan tupoksi yang sama malah berpotensi rebutan penanganan perkara yang hanya akan menguntungkan pelaku korupsi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengamat Kepolisian

Kalau kita menilik kembali lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal tersebut merupakan tamparan keras untuk institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Ini karena pada waktu itu Polri dan Kejaksaan mandul dalam penanganan kasus korupsi. Lalu melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahirlah lembaga super body yang bernama KPK.

Lahirnya lembaga anti rasuah ini juga merupakan amanat dari Reformasi 1998. Polri dianggap kurang sanggup dalam menangani masalah korupsi, oleh sebab itu lembaga adhoc KPK dibentuk untuk menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Setelah KPK bekerja lebih dari satu dekade, kini Polri memiliki wacana untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antikorupsi. Saya berpandangan jika nanti satgas tersebut terbentuk sudah pasti akan overlap. Banyak tugas yang nantinya akan tumpang tindih antara KPK dan Polri.

KPK memiliki porsi sendiri dalam menangani kasus korupsi, yakni kasus yang berkaitan dengan penyelengara negara dengan jumlah nominal uang yang dikorupsi di atas Rp1 miliar. Mungkin overlap tersebut bisa dihindari dengan pembagian tugas antar kedua instansi. Namun ada faktor lain yang juga harus mendapat perhatian terkait pembentukan satgas ini.

Faktor itu adalah jangan sampai nantinya satgas antikorupsi ini justru digunakan sebagai alat politik. Posisi KPK adalah sebagai lembaga yang independen/adhoc, sedangkan Polri sebaliknya. Dibentuknya Satgas Antikorupsi membuka peluang bagi politisasi penindakan kasus korupsi nantinya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sejarah pemberantasan korupsi bukan cuma terjadi di era reformasi, namun sudah berlangsung sejak zaman demokrasi liberal. Mantan menteri, bahkan menteri, yang masih aktif nyaris ditahan. Dalam setiap era konflik terjadi antara paham rechstaat (negara berdasarkan hukum, tanpa pandang bulu) dengan machstaat yang terbentur kekuasaan politik.

Konflik antarelite juga telah terjadi dari masa ke masa. Antara lain konflik Kejaksaan Agung vs militer, terjadi ketika Jaksa Agung Gatot Tarunamiharja berani menginvestigasi barter Priok yang melibatkan Ibnu Sutowo. Setelah itu Gatot ditabrak mobil misterius yang menyebabkan dirinya tersingkir dari kursi Jaksa Agung.

Konflik lain adalah antara Pangdam Siliwangi Kolonel AE Kawilarang pada 13 Agustus 1956. Kawilarang berani mencekal Menlu Roeslan Abdulgani di Bandara Kemayoran, saat Menlu hendak berangkat ke Konfrensi PBB tentang Terusan Suez. Ini lantaran Roeslan menerima uang saku sebesar 10 ribu dolar AS dari Presiden PNRI Lie Hok Thay. Setelah PM Ali Sastroamidjojo menelepon KSAD Mayjen AH Nasution, barulah Kawilarang melepaskan Menlu. Beberapa menteri dan mantan menteri juga beberapa kali dikenakan aksi antikorupsi. Polanya jika PNI yang berkuasa, eks menteri Masyumi yang dikenakan aksi antikorupsi. Demikian juga sebaliknya.

Secara internal pun konflik yang terkait dengan pemberantasan korupsi pernah terjadi. KSAD Mayjen AH Nasution mencopot Pangdam Diponegoro Kolonel Soeharto diganti dengan Letkol Pranoto, karena kasus barter seperti Ibnu Sutowo. Namun Soeharto selamat, setelah Wakasad Gatot Soebroto mengirimnya ke Seskoad. Nasution sendiri kebablasan membuat Operasi Budi untuk mengebrak tindakan korupsi. Operasi ini juga menjaring Dubes RI untuk Jepang Harsono Reksoatmojo. Lalu Presiden Soekarno membubarkan operasi ini dan diganti dengan KOTRAR yang juga melempem sampai Orba bangkit mengganti Orla.

Saat Orba naik, Gubernur Bank Sentral Jusuf Muda Dalam dan tiga kroni pengusaha istana (Aslam, Markam, dan Bram Tambunan) diadili dan hartanya kemudian disita serta dijadikan PT Berdikari. Kemudian secara diam-diam disulam menjadi milik Yayasan Soeharto.

Maju ke 2017, Polri berencana membentuk densus serupa KPK. KPK sendiri baiknya mawas diri. Ketika saya disuruh melamar ke KPK (2007) oleh Kang Sobary dan Kang Teten, saya bilang bahwa tugas KPK itu mengeliminasi diri sendiri. Cukup lima tahun KPK bekerja, selanjutnya tugas pemberantasan korupsi dikembalikan lagi ke Polisi dan Kejaksaan Agung. Sebagai Ketua KPK saya tidak akan menangkap orang, melainkan hanya menelepon Kapolri dan Jaksa Agung, meminta si anu untuk ditangkap dan diadili.

Setelah melakukan terobosan Undang-Undang (UU) Amnesti Harta Pejabat dan UU Pembuktian terbalik, KPK mengeliminasi diri. KPK melaksanakan investigasi terhadap dua UU tersebut. Semua penyelengara negara, terutama yang merangkap sebagai pengusaha, harus memutihkan hartanya secara transparan dalam waktu setahun. Pada tahun kedua, mereka yang tidak ikut dalam pemutihan akan dikenakan UU Pembuktian Terbalik dan hartanya disita. Semua itu dilakukan dalam kurun waktu lima tahun.

Setelah itu kita tidak perlu lagi ada KPK, karena semua tugas dan fungsi KPK akan dikembalikan kepada Polisi dan Kejaksaan serta dilaksanakan tanpa pandang bulu (rechstaat). Jangan sampai sejarah di atas terulang kembali di Indonesia. Karena ide gila ini, saya hanya dibiarkan sampai 22 besar seleksi calon pimpinan KPK yang kemudian diduduki oleh Antasari Azhar.

Jadi komentar saya, selama filosofi machstaat masih menjadi "zeitgeist", ya akan terus kucing kucingan seperti sekarang ini apapun namanya Densus atau KPK dan sejarahnya akan sama dengan era liberal sampai era neolib kasus e-KTP.

Kapolri dan Jaksa Agung sudah 23 kali berganti dan KPK sudah 14 tahun berdiri, namun kenapa korupsi masih jalan terus? Apa yang menjadi ide saya tadi adalah resep einmalig. Machstaat yang selama ini menghambat kerja KPK dalam memberantas korupsi. Namun tetap saja KPK harus berhasil menegakkan rechstaat dan mengeliminir diri sendiri dalam kurun waktu lima tahun. Setelah itu barulah kita bisa melanjutkan ke tugas nasional menuju Indonesia nomor empat dunia dalam kualitas pada 2045, Indonesia yang bebas KKN. (ast)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Persoalan korupsi di negeri ini terus tumbuh dan berkembang. Meski KPK sudah melakukan penangkapan dan makin agresif melakukan OTT. Korupsi bukannya habis, tetapi malah makin marak. Para penyelenggara negara dan para pengusaha yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan seakan tidak peduli dan tidak takut degan KPK. Kalau pun ada yg tertangkap, mereka menilai yang bersangkutan sedang apes.

Mereka yang tertangkap nekat pasang badan, lagipula uang hasil korupsi sebelum tertangkap sudah mereka kumpulkan sedemikian rupa dan begitu bebas. Di penjara mereka malah makin kaya raya. Fakta-fakta inilah yang membuat korupsi makin tumbuh subur di negeri ini walau ada KPK. Artinya keberadaan KPK dianggap enteng oleh para pejabat koruptor maupun pengusaha penyuap.

Mereka tidak takut pada KPK, aparat penegak hukum dan pemerintah tidak berhasil membuat efek jera. Bahkan KPK malah sering dituding tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi. Luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jumlah institusi serta banyaknya jumlah pejabat penyelenggara negara tentu membuat KPK tidak berdaya dan tidak mampu mengamankan negeri ini dari pejabat korup. Apalagi berbagai inspektorat yang ada di setiap institusi tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya korupsi, sehingga keberadaan KPK dalam pemberantasan korupsi seakan tidak membuahkan hasil.

Melihat makin maraknya korupsi dan makin tak berdayanya KPK, usulan Densus Tipikor menjadi sesuatu yang menarik. Apalagi usulan itu datang dari Polri. Pertanyaannya kemudian selama ini Polri "kemana saja". Bukankah di Polri ada Dirtipikor. Lalu seperti apa peran dan gebrakannya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini? Memang keberadaan Dirtipikor Polri dilumuri keterbatasan, mulai dari anggaran operasional, peralatan kerja, hingga wewenang. Inilah yang membuat tipikor di Polri sering tidak berdaya menghadapi para koruptor. Sehingga usulan dibentuknya Densus Tipikor bisa dianggap sebagai sebuah terobosan untuk mengkonsolidasikan kekuatan aparatur penegak hukum, dalam memerangi korupsi di negeri ini.

Tentunya untuk mewujudkan terobosan ini tidak mudah. Tantangan terbesar adalah tidak munculnya kepercayaan publik, mengingat citra Polri begitu buruk di masyarakat. Persoalan ini yang perlu menjadi prioritas utama bagi Densus Tipikor untuk dibenahi dengan kerja nyata. Persoalan lainnya agar kepercayaan publik muncul, Densus Tipikor harus segera membersihkan lingkungan kepolisian dari dugaan korupsi, suap, dan pungli. Sehingga kesan sapu kotor untuk membersihkan rumah yang kotor tidak berkembang.

Persoalan yang tidak kalah penting, Densus Korupsi harus membuat terobosan agar ada efek jera yg membuat orang takut korupsi. Yakni, harus berani mengenakan pasal hukuman mati untuk koruptor. Kemudian menerapkan pasal pemiskinan untuk keluarga koruptor. Jika terobosan-terobosan ini bisa dilakukan Densus Tipikor, publik pasti akan mendukung dan keberadaannya akan disambut luas oleh masyarakat. Jika tidak, nasib densus tipikor tidak akan jauh berbeda dgn lembaga-lembaga pemberantasan korupsi yang pernah ada.

Sedangkan pemenuhan fasilitas kerja dan peningkatan biaya operasional hanya merupakan hal normatif. Tapi yang lebih penting adalah membangun roh dan jiwa Densus Tipikor dengan sikap tegas dan konsisten yang bisa membuat para penyelenggara negara di negeri ini jera melakukan aksi korupsi. Ini karena akan membuat dirinya dihukum mati dan keluarganya dimiskinkan. Tidak seperti sekarang para koruptor jadi selebritis dan selesai menjalani hukuman diri dan keluarganya menjadi kaya raya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Reformasi birokrasi saat ini mendorong  perampingan dan mencegah terjadinya fragmentasi antar lembaga. Polri sedang melakukan pembenahan di internalnya untuk lebih meningkatkan efektifitas. Janganlah menarik Polri ke arah politik. Kalau ini dibiarkan negara ini bisa mengalami kemunduran dalam penegakan hukum.

Konteks penegakan hukum harus membangun kualitas hukum itu sendiri melalui pendekatan rasa keadilan. Ini menjadi program yang didengungkan Jokowi melalui Nawacita, salah satunya penegakan hukum dan membangun demokrasi. Membangun hukum seperti itu diharapkan institusi penegak hukum harus betul-betul memberikan citra rasa keadilan, “jangan sampai tumpul ke atas dan runcing ke bawah” ini menjadi taruhan dari pemerintahan Jokowi.

Momok dan ancaman luar biasa tersebut adalah kesenjangan sosial ekonomi. Nah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan atau memberikan solusi terhadap masalah itu melalui pendekatan secara hukum. Jadi tidak mungkin kita berdemokrasi tanpa ada kepastian hukum.

Apakah densus-densus yang bla..bla… tadi itu diperlukan lagi? Kita tidak ingin membangun sesuatu yang sumbu pendek. Apa manfaatnya? Setiap arahan-arahan dari DPR perlu ada naskah akademiknya. Untuk membangun itu, tidak perlu langsung di adopsi begitu saja, perlu pendalaman dan pengkajian! Karena lembaga itu tidak gratis, pasti ada dana-dana yang menyertainya.

Kondisi ekonomi yang masih belum stabil, ditambahkan lagi kepastian hukum yang belum terbangun serta regulasi yang sering menghambat membuat investasi tidak masuk. Padahal Jokowi luar biasa melakukan marketing untuk menarik investor dengan berbagai programnya.

Jadi baik daerah maupun nasional menunjukkan bahwa regulasi kita menjadi hindering, Bahkan menjadi opsikal. Mengapa opsikal itu muncul? Ya itu tadi kepastian hukum dan regulasi  yang masih menjadi penghambat. Seharusnya pemerintah menggelar karpet dulu, baru setelah mantap, ditanya mana iuaran kalian untuk daerah dan negara. Itu dilakukan oleh China saat ini.

Ini tidak, baru mau menclok sudah kayak nyamuk hinggap atau semut untuk gula. Hal-hal seperti ini harus perlu diperbaiki terlebih dahulu. Jadi menurut saya, pemerintahan jokowi tidak perlu diwarnai oleh kepentingan fragmentasi birokrasi yang dampaknya tidak positif terhadap efisiensi dan efektivitas birokrasi dan regulasi yang produktif atau istilahnya bussiness friendly. Regulasi itukan dihasilkan dari suatu pemerintahan. Nah kalau regulasinya tidak bussiness friendly, ya... terbang investor.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila

Upaya memberantas korupsi perlu diawali dengan perubahan cara pandang tentang dimensi kemanusiaan dan peradaban serta komitmennya terhadap ideologi Pancasila.  Hampir setiap peradaban bahkan suatu negara akan mengalami kegagalan mengembangkan potensinya secara maksimal saat dirundung korupsi para pejabatnya. Korupsi telah merampas hak negara dan rakyat buat kepentingan pribadi dan atau kelompoknya.

Untuk itulah korupsi menjadi salah satu musuh utama nilai-nilai Pancasila. Koruptor jelas sosok pribadi yang tidak layak disebut Pancasilais. Untuk itulah pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila salah satunya bertujuan membangun karakter pribadi yang bertanggung jawab serta tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karakter manusia yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi moralitas bangsa. 

Pada saat diri kita beranggapan bahwa manusia itu adalah ciptaanNya maka kita berasumsi bahwa semua makhluk memiliki hak yang sama untuk hidup dan menghidupi kehidupan. Dalam semua ajaran spiritual hingga agama, korupsi dianggap bukan tindakan yang mulia. Korupsi bertentangan dengan sila pertama.

Mahkluk apa saja tidak boleh diistimewakan sehingga mengganggap makhluk lain, termasuk sesama manusia itu perlu mengabdi dan atau dapat dieksploitasi. Orang yang korupsi jelas tidak memperlakukan orang lain secara adil dan beradab. Korupsi  menistakan sila kedua. 

Konsekuensi dari perilaku koruptif pembangunan sulit terlaksana secara adil dan merata. Pengambilan dana pembangunan ikut menciptakan kerentanan persatuan nasional. Rakyat tidak puas dan wibawa negara runtuh.

Dan sudah barang tentu korupsi bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat harus dilayani bukan para pejabatnya yang minta dilayani. Mereka yang mengambil hak rakyat mengingkari sila keempat. Akumulasi dari pengaruh korupsi menyebabkan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan. 

Peradaban bangsa Indonesia dapat tumbuh kembang dengan baik tatkala perilaku koruptif telah menjadi musuh riil semua elemen bangsa. Presiden, pejabat politik di eksekutif, legislatif, hingga yudikatif memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memberantas korupsi. 

Siapapun yang masih permisif terhadap tindakan koruptif pantas diragukan komitmen ideologinya. Dus, mereka yang bermental koruptor tidak layak menduduki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sudah waktunya kita sampaikan bahwa korupsi adalah kejahatan yang merongrong peradaban dan kemanusiaan. Dan mungkin juga sudah waktunya kita nyatakan korupsi sebagai kejahatan ideologi. 
Salam Pancasila. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Dalam sejarahnya, institusi antikorupsi tidak bertahan lama di negeri ini. Dari era Bung Karno hingga Soeharto selalu kandas sebelum tugasnya selesai. Terutama saat institusi tersebut mulai menyinggung orang-orang kuat yang berada di lingkaran kekuasaan. Dengan kata lain penindakan korupsi di Indonesia masih memandang bulu.

Di sisi lain, tradisi korupsi cenderung mengakar di masyarakat. Mungkin hal ini yang membuat Mohammad Hatta mengatakan bahwa korupsi di Indonesia itu adalah budaya. Dari pendapat ini pula Mochtar Lubis menyatakan bahwa korupsi itu sudah sistemik.

Dari penelusuran sejarah pun, para pakar telah banyak menulis masalah korupsi di Indonesia. Raffles dalam bukunya History of Java menulis bahwa pencuri ini sudah berakar di masyarakat. Oleh karena itu hanya revolusilah yang dapat menyelesaikan persoalan korupsi ini.

Jika kita melihat kepada pemerintahan Jokowi, yang mencanangkan revolusi mental, sejauh ini masih sulit untuk menyatakan berhasil atau tidaknya revolusi mental yang digaungkan oleh Jokowi, terutama dalam hal membasmi birokrasi yang korup. Namun yang pasti, hingga kini Jokowi masih terus konsisten untuk melakukan revolusi mental.

Akan tetapi dalam pembersihan oknum yang korup, masih ada pikir-pikir dalam menindak. Apabila menyinggung orang-orang yang mendukungnya naik menjadi presiden, masih ada kalkulasi politik yang dilakukan. Jika ia merasa kuat, kasus itu akan diteruskan. Namun bisa sebaliknya, sulit untuk diteruskan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penasehat Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi

Bayangan hitam yang terus menghantui Indonesia sulit sekali untuk diberantas dalam kurun waktu dekat. Hasil dari tindak pidana korupsi bukanlah berpengaruh pada satu atau dua penduduk Indonesia, tetapi berdampak buruk bagi sekitar 245 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada negara ini. Segala sektor, yang memiliki potensi menghasilkan jutaan dolar Amerika Serikat dan proyek-proyek yang pada umumnya dibangun untuk kesejahteraan rakyat, menjadi objek para koruptor.

Saat ini anggaran Polri mencapai 60 Triliun, kalau wacana pembentukan densus anti korupsi hanya untuk menambah anggaran sangat tak elok. Seharusnya dengan anggaran sebesar itu Polri dengan kemampuannya yang dimiliki harus dapat bersinergi dengan KPK untuk memberantas korupsi. Kalau ini berjalan Polri dengan sendirinya menarik kepercayaan masyarakat kembali. Bila kepolisian dan kejaksaan mampu memberantas korupsi kan ngak perlu ada KPK. Ia lahir karena kepolisian dan kejaksaan dianggap kurang mampu menangani korupsi !!

Tragisnya belakangan ini diantara mereka sering terjadi benturan peran dalam hal penegakan hukum. Benturan ini terjadi dikarenakan, adanya fungsi dari KPK yang dianggap melebihi kewenangannya, dan pada sisi lain Polri dianggap tidak mampu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan didalam institusinya sarat kepentingan yang berbenturan.

Keberadaan KPK yang diharapkan konstribusinya dalam membantu institusi polri dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi telah jauh melangkah meninggalkan Polri dan Kejaksaan dalam hal koordinasi dan pemberian supervisi. Hal inilah yang mendorong terjadinya miss komunikasi antara ketiga lembaga yakni KPK-Polri dan Kejaksaan, dan justru mendorong potensi benturan antara ketiga lembaga tersebut.

Sebuah catatan dan pekerjaan rumah yang terpenting bagi pemerintahan saat ini adalah bagaimana membangun sebuah institusi hukum berjalan efektif tanpa tendensi sebagai alat penguasa maupun kepentingan politik tertentu, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat. Institusi seperti Polri, KPK, Kejaksaan harus tetap mengedepankan asas keadilan yang sama dimata hukum, tidak boleh ada upaya tebang pilih dalam menyelesaikan persoalan hukum. 

Tidak adanya efek jera dalam diri koruptor disebabkan karena hukuman yang dikenakan kepada mereka masih terbilang amat sangat ringan, malah menyenangkan. Selama ini kita sering saksikan bahwa para pelaku korupsi mendapat hukuman yang ringan. Selain hukumannya yang ringan, mereka juga mendapat perlakuan-perlakuan khusus selama di penjara (misalnya kasus Artalyta Suryani) serta hak istimewa seperti remisi  atau keluar dari tahanan tanpa pengawalan.

Karena itu, untuk menimbulkan efek jera, para pelaku harus diberi sanksi sangat berat. Beratnya hukuman itu bukan hanya dilihat dari lamanya waktu atau masa tahanan. Hukuman yang berat itu bukan cuma menyentuh fisiknya melainkan juga psikis, karena efek jera itu berkaitan dengan masalah psikologi.

Rendahnya putusan hakim terhadap terdakwa perkara korupsi menunjukkan kesadaran hakim, bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat menghancurkan kehidupan berbangsa, masih rendah pula. Hal itu dapat terjadi karena para hakim juga ”dibesarkan” atau ”dibentuk” di lingkungan peradilan yang banyak terjadi praktik korupsi sehingga cenderung permisif terhadap praktik korupsi.

Belum lagi, bila mengetahui bagaimana mewahnya “penjara” yang dihuni oleh Artalyta Suryani alias Ayin di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta.  Bahkan Beberapa narapidana di LP Sukamiskin juga diduga memiliki saung-saung tempat menerima keluarga narapidana yang berkunjung atau mengadakan kegiatan. Saung tersebut dilengkapi sejumlah fasilitas yang terbilang mewah untuk lembaga pemasyarakatan, antara lain sofa empuk, kulkas, pemanas air minum, dan sound system.

Nah, penyakit yang kronis ini hanya dapat diobati dengan memberikan efek jera, mulai dari tuntutan, vonis, dan fasilitas yang didapat disaat menjalani hukuman. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kepolisian, Guru Besar Sosiologi Hukum FISIP UI

Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan). Bukan berdiri sendiri seperti sekarang. Ini dikarenakan pada dasarnya sistem peradilan kita masih menganut sistem civil law (Eropa kontinental).

Jika Polri berniat mengembangkan Dentasmen Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), perlu diingat hal tersebut tidak sama dengan ketika Polri membentuk Densus 88 anti teror. Densus 88 tidak murni menghadapi tindak pidana teror yang sudah diatur dalam KUHP. Tetapi juga menangani kejahatan terorisme yang memiliki kandungan politisnya sebagai isme (paham) ingin mendirikan negara Islam. Sedangkan korupsi merupakan kriminal murni, yang di Indonesia kejahatan ini telah sangat meluas dan akut.

Karena itu menurut saya alternatif yang bisa diambil, antara lain; antara Polri, Jaksa, dan KPK bisa dirangkai dalam satu sistem penegakan hukum (saling terkait) untuk memberantas korupsi; atau, wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya ada pada KPK. Dengan catatan sarana dan prasarana KPK diperkuat. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Pemikiran saya sederhana saja, yaitu mengikuti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai Lex Specialis. Kinerja KPK sejauh ini cukup baik walau masih ada kekurangan dan ada serangan eksternal sebagai reaksi pihak yang dirugikan oleh kegiatan KPK. Semcam offensive dari para koruptor yang fighting back. Tidak apa-apa namanya koruptor yang tentu membela diri dan spesies mereka.

Sebagai pembelaan bagi KPK rakyat banyak mesti selalu tampil ke depan jika spesies kleptokrat ini menyerang dan melemahkan KPK. Misalnya seperti yang dilakukan lewat panitia khsusus (pansus) ini dan itu.

Tentang usaha Polri membentuk Detasemen Antikorupsi tentu sah-sah saja, namun seyogyanya berada di bawah koordinasi KPK saja karena sekarang ini tipping point kegiatan memberantas korupsi adalah di tangan KPK sebagai akibat kurang berperannya aparat negara sebelum dibentuk KPK sebagai badan khusus pemberantas korupsi di Indonesia.
Polri, misalnya, bisa memanfaatkan lembaga Irwasum Polri. There is always a place under the sun buat masing-masing lembaga untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Rasanya persoalan korupsi tiada selesai tuntas seumur hidup kita. Dari tahun ke tahun berkembang terus modus dan metode penanganannya, dari yang sederhana hingga kompleks. Dari soal korupsi uang sampai ke korupsi waktu dan komersialisasi jabatan. Begitu juga dari keilmuan dan teori-teori tentang korupsi politik hingga ekonomi. Hingga ada sebagian kalangan menyatakan justru dengan adanya korupsi akan terjadi pertumbuhan laju ekonomi.

Sekarang kalau kita bicara metode membasmi korupsi, dapat dilihat dari perjalanan waktu semenjak kita merdeka yang oleh Bung Hatta tidak kurang diingatkan bahwa kita terancam bahaya korupsi. Begitu juga tokoh-tokoh kita lainnya seperti Adam Malik, Mochtar Lubis, yang memulai gerakan antikorupsi di masa Orde Baru. Tokoh-tokoh ini gerakannya masih bersifat gerakan moral dengan metode lebih pada penyadaran dan imbauan kepada masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan waktu, ekonomi kita yang ingar-bingar serta lebih menekankan pada hedonistik membuat para pemegang kebijakan maupun kekuasaan secara mental dan ideologi tidak siap menjadi filter atas kesadaran antikorupsi tersebut. Metode Gerakan Nasional Revolusi Mental yang diharapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi akan mengulangi hal yang sama kalau sampai pada sebatas himbauan dan penyadaran. Memang betul Presiden tidak bisa bergerak sendiri, karena situasi sekarang amatlah pelik dan rumit, sehingga dapat dikatakan korupsiku adalah korupsimu.

Sikap mental koruptif dari mulai atas sampai bawah sudah hampir merata dan menyebabkan adanya kesenjangan sosial. Dengan demikian pembangunan pun akan mengalami ketimpangan. Segala kebijakan akan berpihak kepada yang memegang kekuasaan formal maupun tidak formal, termasuk kekuasaan para legislator yang sangat kuat ingin mencampuri KPK, sehingga berakibat terhadap independensi KPK. Mengingat akan hal ini, bisa dimaklumi dan dimengerti bahwa Kapolri berinisiatif untuk membentuk Densus Antikorupsi (Tipikor) yang dianggap akan lebih cepat dan efektif membasmi korupsi, yang tentunya didukung oleh para legislatif dan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait.

Nah inilah yang kelihatannya efektif tapi sebenarnya akan menambah rumitnya cara kerja pemberantasan korupsi, sebab sistem birokrasi yang berlapis-lapis antarinstansi walaupun terlihat koordinatif. Sisi lain pendekatan melalui penyadaran yang berarti diharapkan adanya partisipatif masyarakat, justru nantinya masyarakat hanya akan menjadi penonton bagi para densus yang bergerak terhadap para koruptor yang sulit tersentuh (untouchables)

Kita teringat film detektif tahun 1950an dengan menceritakan tokoh legendaris Eliot Ness, detective private investigator dalam film The Untouchables yang mengisahkan betapa sulitnya menyentuh  mafia kakap Al Capone sehingga harus mengerahkan segenap kemampuannya hingga mampu menangkap si bos mafia. Diharapkan Densus Antikorupsi bisa meniru "sang detektif" dengan keterbukaan dan transparansi yang menjadi syarat data yang valid sehingga korupsi informasi sebagai penghambat kinerja mampu disingkirkan.

Sebetulnya tujuan akhir dari dibentuknya lembaga-lembaga antikorupsi letaknya di pandangan atau verifikasi masyarakat atas para koruptor itu sendiri. Sudah kita katakan di atas, korupsi sudah menjangkit dari atas sampai ke bawah sehingga sudah menjadi yang disebut Bung Hatta sudah membudaya. Oleh karena itu masyarakat harus diikutsertakan untuk memverifikasi hal tersebut agar terjadi sebuah gerakan masif melalui relawan antikorupsi atau milisia antikorupsi yang mampu memverifikasi data valid dari para koruptor. Sampai sejauh mana keterbukaan densus mau bekerjasama dengan masyarakat dan bukan hanya dengan instansi terkait saja sehingga lebih kelihatan menjadi gerakan budaya antikorupsi. Yang dikhawatirkan adalah jika hanya densus antikorupsi saja tanpa pelibatan masyarakat, yang terjadi bukan Eliot Ness yang berhasil menangkap Al Capone, tetapi lebih mirip film kartun Tom & Jerry kejar-mengejar tiada akhir.

Oleh karena itu gerakan budaya antikoruptor jangan berubah menjadi sekadar gerakan politisasi antikoruptor yang dapat mengakibatkan nantinya "korupsiku menjadi korupsimu". (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Salah satu tuntutan gerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kemudian MPR merespons dengan membuat TAP Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Selanjutnya DPR bersama pemerintah menyusun dan menyepakati lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 undang-undang tersebut mengatur tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Keberadaan KPK, oleh pembentuk undang-undang, disadari karena 
lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien (terlihat jelas dalam konsiderasi menimbang butir b UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Jadi jelas KPK lahir sebagai amanat reformasi.

Adapun yang menjadi tugas utama KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan pihak menjadi sasaran utama pemberantasan korupsi berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau  menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Rencana pihak Polri membentuk Densus Tipikor seharusnya tidak mereduksi kewenangan KPK. Oleh karena jika Densus Tipikor Polri jadi dibentuk sudah barang tentu terikat kepada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam UU itu Polri berada di bawah Presiden. Jadi perbedaan Polri sangat jelas dengan KPK sebagai lembaga negara bantu (auxiliary state organ) yang bersifat independen.

Besar harapan rakyat menunggu sinergisitas pemberantasan korupsi dilakukan oleh seluruh lembaga penegak hukum. Dan para penegak hukum tersebut menyadari bahwa untuk pemberantasan tipikor, KPK adalah leading sector. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM