Menagih Janji Anies Setahun Pimpin Jakarta
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 October 2018 12:30
16 Oktober 2018 genap setahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Biasanya Program kerja 365 hari dalam menjabat sebagai ukuran untuk dijadikan penilaian atas kinerja sang Gubernur. Banyak janji disampaikan Anies semasa kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Seperti penertiban tempat hiburan malam yang menjalankan bisnis prostitusi, penghentian proyek pulau buatan atau reklamasi di pesisir uatar Jakarta, hunian DP 0 Rupiah, dan masih banyak lagi.

Terkait janji tersebut, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta Nirwono Joga menyarankan Anies untuk mengevaluasi kembali kinerja program-program unggulannya. Hal ini disebabkan program-program unggulan Anies yang ditawarkan sejak kampanye Pilkada DKI 2017 tidak jelas dan tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akibatnya, banyak di antaranya tidak terealisasi. Nah loh, apa iya?

Menariknya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui  cuit akun Twitter @DKIJakarta, pada Selasa (16/10) mengklaim 31 hasil kerja dalam setahun masa kepemimpinan Anies di antaranya termasuk janji kampanye pada Pilkada DKI 2017. Dari sejumlah janji kampanye tersebut, sebagian besar sudah direalisasikan Anies. Seperti menutup tempat hiburan malam Alexis, menghentikan proyek reklamasi yang belum mengantongi izin, membuat program KJP plus, hingga memulai pembangunan hunian DP 0 Rupiah.

Hal yang sama juga disampaikan Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut lebih dari 60 persen janji kampanye dirinya dan Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 sudah terlaksana dalam kurun waktu satu tahun. Salah satunya program rumah dengan uang muka (down payment/DP) no rupiah, yang sudah diluncurkan dengan merek Samawa atau Solusi Rumah Warga.

Yang menjadi tanya kini, kapan kira-kira DP Rp 0 bisa dipesan? Lalu, bagaimana dengan Program Oke Oce, KJP, OK Otrip yang diganti nama menjadi Jak Lingko? Selain itu, bagaimana dengan Kali Item sepertinya masih berwarna hitam dan menimbulkan bau? Satu lagi, bagaimana dengan Pulau Reklamasi yang sudah terlanjur dibangun mau dialih fungsikan menjadi apa?

Di satu sisi, beberapa kebijakan Anies menuai kontroversi salah satunya menutup Jl Jatibaru Tanah Abang. Alih - alih agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) tak luber kejalan sepanjang Tanah Abang, maka disediakan tenda-tenda untuk menjajakan dagangan. Sontak saja kebijakan ini memunculkan kontroversi, pasalnya penutupan jalan jati baru banyak dikeluhkan pedagang di Block G tanah Abang yang bersuara atas sepinya pengunjung. Bukan hanya para pedagang blok G, Kepolisian ikut menyoroti kebijakan tersebut yang justru menimbulkan kemacetan parah. Bahkan kepolisian meminta kebijakan tersebut dikaji ulang. Namun jalan itu kini sudah dibuka kembali dengan dibangunnya skybridge yang menghubungkan Stasiun Tanah Abang dan kompleks Pasar Tanah Abang.

Tak hanya itu, Anies tiba-tiba membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang anggarannya mencapai 28 milyar untuk gaji pegawai. kebijakan ini kemudian menuai polemik dengan Kemendagri. Hal ini disebabkan ketika Kemendagri menyisir anggaran DKI Jakarta 2018 menyoroti sejumlah pos anggaran mengalami peningkatan jumlah, seperti dana hibah dan anggaran TGUPP.

Pada titik ini muncul pertanyaan menggelitik, apakah setahun Anies memimpin Jakarta dengan beberapa pencapaian dan kontroversi, sebuah prestasi dari janji-janji kampanye? Atau jangan-jangan malah sebaliknya? Wajar kalau pertanyaan ini muncul karena sebagian kebijakan yang telah dieksekusi merupakan realisasi dan janji yang disampaikan ketika kampanye bersama Sandiaga Uno.

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua DPR RI

Ada adagium yang harusnya dipedomani yaitu memberantas korupsi harus dengan aturan bukan melanggar aturan yang juga diindikasi melahirkan korupsi baru. Ahok memberantas korupsi, dengan melanggar banyak aturan, sehingga terkesan abuse of power yang juga menghadirkan korupsi lain yang nilainya tidak bisa dinilai kecil. Namanya birokrasi, semua cara kerja harus tetap melibatkan tata kelola birokrasi yang berlaku. Kalau mau melakukan terobosan, maka aturan birokrasi itu yang disempurnakan dengan tetap tidak mengabaikan sistem pengendalian internal yang baku.

Apa yang dilakukan Anies, sebagai Gubernur DKI Jakarta menata birokrasi dengan cara yang benar, bukan dengan abuse of power yang menghadirkan korupsi baru. Semua keputusan harus diambil secara sistem dan transparan, sehingga tidak dipersepsikan one man show. Contoh pembatalan izin reklamasi dengan membentuk Badan Kajian, walaupun terkesan lambat, tapi keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.

Termasuk janji-janji kampanye lainnya, harus tetap berdasarkan aturan yang berlaku. andaikata aturan itu dianggap koruptif, maka sebaiknya aturan itu yang disempurnakan dulu. Tentunya dalam melaksanakan agenda ke depan, tidak bisa seorang Anies menentukan semuanya secara individu, harus tetap sinergi dengan perencanaan pembangunan yang sudah disusun oleh Pemerintah pusat dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik yang dipimpinnya.

Tidak ada lagi seorang pemimpin berlaku semaunya, tanpa ada aturan dan tanpa ada kendali sama sekali. Saya yakin Anies mampu memimpin DKI Jakarta dengan slogan Maju Kotanya Bahagia rakyatnya, mengimbangi kemajuan kota-kota di dunia, sebagai Ibu kota negara RI. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam setahun dengan Wagub yang melejit jadi cawapres jelas tidak akan memenuhi selera dan ekspektasi masyarakat, ya itu sudah resiko anda salah pilih. Tapi politik seluruh dunia adalah pilihan yang sadar dan bertanggung jawab dari voters dengan resiko bahwa kalau salah pilih akan menyesal hanya tergiur dengan slogan, janji dan pidato muluk. Padahal yang dicari tentu kinerja dan dampak kebijakan bagi masyarakat secara konkret.

Dalam ini ini politik DKI Jakarta sangat terkait dengan politik nasional dan pilpres, sehingga menjadi sesuatu yang peka. Gubernur seolah bersaing dengan presiden, pemprov merasa punya kompetensi otonom yang tidak bisa diintervensi pusat, bahkan selalu ingin membanggakan bahwa sebagai pemprov berani menganulir kebijakan pusat seperti soal reklamasi misalnya.

Kalau konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini berkepanjangan tentu tidak bagus dan tidak efektif buat pembangunan nasional. Apa boleh buat kita sudah telanjjur meniru bahwa konsekuensi dari otonomi adalah gubernur negara bagian, beda partai dengan presiden di pusat pemerintahan. Kita harus belajar demokrasi yang sehat dan akhirnya harus menghargai meritokrasi, balapan kompetisi kinerja dan performances.

Jadi meritokrasi harus jadi ukuran dan bukan masalah SARA, partai, suku, agama, ras, etnis, golongan, kelas. Maka kita harus kembali pada basic menghargai menghormati meritokrasi dan stop politik kebencian, SARA, cemburu, dengki iri benci karena kalah barsaing atau kalah dalam balapan prestasi dengan pesaing. Ini yang harus dicamakann dalam kontestasi politik modern, dari bullet ke ballot. Jadi kalau ada orang kembali kepeluru dengan maih tembak gedung DPR menandakan masih primitif dan primordial, pra beradab. Semoga elite kita tidak bermutasi jadi primata yang turun kelas dari Homo Sapiens malah turun ke nenek moyang Neandertal. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Jakarta merupakan Ibu Kota dan pusat pemerintahan Indonesia dan menjadi barometer perkembangan politik, ekonomi dan sosial budaya nasional. Oleh sebab itu penanganan masalah Jakarta harus dilakukan secara profesional, terpadu, terukur dan berkelanjutan. Sehari yang lalu, tepatnya tanggal 16 Oktober 2018 genap setahun Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dalam setahun ini belum ada program bombastis yang membuat warga Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya yang bisa memberikan harapan Jakarta bisa menjadi kota yang maju dan modern seperti halnya kota Tokyo, Seoul dan Bangkok.

Terkesan setahun pemerintahan Anies, proses kebijakan lebih cenderung bersifat populis yang menekankan pada masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya. Kebijakan ini membuat Jakarta dalam masa kepemimpinan Anies lebih adem dan jarang terjadi gejolak seperti masa pemerintahan Ahok. Ademnya suasana Jakarta ini membuat Jakarta tidak mengalami perubahan progresif yang membuat Jakarta bisa berkembang dan maju. Perubahan progresif ini diperlukan kerena Jakarta sebagai kota besar dan pusat perekonomian telah menjadi tempat tujuan bagi banyak orang dari seluruh daerah untuk berjuang mencari nafkah.

Faktor inilah yang menyebabkan Jakarta menjadi padat dan memunculkan berbagai masalah seperti kemacetan, banjir, sampah dan berbagai masalah sosial lainnya. Banyaknya permasalahan ini Jakarta memerlukan figur pemimpin yang tegas dan kuat seperti Ali Sadikin. Banyak janji yang disampaikan Anies semasa kampanye Pilgub DKI 2017 sudah direalisasikan seperti penertiban tempat hiburan malam Alexis, hunian DP O Rupiah dan program KJP plus. Namun program unggulan yang membuat Jakarta menjadi kota maju, berkembang dan modern belum terlihat progresnya karena berbenturan dengan aturan yang ada.

Seperti yang disampaikan oleh Nirwono Yoga, pengamat tata kota yang menyarankan agar Anies mengevaluasi program unggulan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyebabkan tidak terealisasi.

Oleh sebab itu dalam empat tahun ke depan Anies harus mengambil kebijakan yang progresif dan bersikap tegas dan konsisten menjalan aturan yang sudah ditetapkan. Kumpulan masalah di atas kalau tidak cepat diatasi akan menimbulkan berbagai bencana, mulai dari banjir yang sebentar lagi diramalkan akan datang pada bulan november ini, macet, polusi udara dan rumah kumuh. Diperlukan tindakan Anies yang luar biasa untuk keluar dari problem itu. Mudah-mudaan Anies bisa membawa Jakarta menjadi kota yang bersih, manusia dan berwibawa (BMW) sebagaimana yang sering dislogankan dan menjadi tempat yang menyenangkan dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi turis mancanegara. Semuanya tergantung komitmen dan konsistensi pemimpin dan warganya untuk menjadikan Jakarta sejajar dengan kota lainnya di dunia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Saya melihat dari sisi pembangunan manusia yang menjadi ikon kampanyenya, sudah sejauh mana? Benarkah sudah ada kemajuan dalam hal itu? Justru disini kegagalan besarnya. Ia selalu menyerang Ahok yang cenderung mengutamakan pembangunan fisik dan kurang memperhatikan manusia sebagai subjek pembangunan.

Nyatanya keterbelahan masyarakat pasca Pilkada DKI Jakarta masih terus berlangsung. Sinyalemen ini menunjukkan bahwa ia dan administrasinya belum dapat me-manage konflik menjadi konsensus (Maurice Duverger, 1980). Bukankah politik itu mengubah konflik menjadi kesepakatan sosial? Anies kan jagonya disitu, terlebih dari dulu ia selalu teriak people centered dêvelopment (David Korten 1976 dan Amartya Se 2000).

 Namun, fakta yang tak terbantahkan misalnya ia belum mengikutkan masyarakat menentukan pembangunan seperti apa sesungguhnya yang diinginkan akar rumput. Begitu pula dalam menentukan APBD. Bagi saya kedua hal itu mutlak jika mengikutkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kelihatannya ia lebih tepat jadi intelektual daripada praktisi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Kita tentu masih ingat  Pidato pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah pelantikannya, memicu percakapan di media sosial terkait keputusannya untuk menggunakan kata 'pribumi'. Sebagian pengguna media sosial merasa tidak terkejut ketika kata tersebut muncul, setelah rangkaian kampanye Pilkada DKI Jakarta yang penuh dengan politik identitas.

Di Spredfast, penggunaan kata 'pribumi' tercatat mulai muncul pada Senin 16 Oktober sekitar pukul 18.00 WIB, menjelang berlangsungnya acara pesta rakyat setelah pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, di Istana Negara.

Istilah 'pribumi' membuat suasana menjadi tidak lagi harmoni, karena menimbulkan ketegangan baru dan trauma sejarah. Teringat kembali sejarah kekerasan, yang sejak reformasi telah di kubur dalam benak nurani kita. Seorang pemimpin memiliki jiwa kerahiman agar bertindak welas asih, serta berkata dengan bijak dan menjaga roh kesatuan bangsa.

Tantangan ke depan pemimpin haruslah memiliki jiwa pelayan, mengacu pada nilai Jakarta yang membutuhkan pemimpin berjiwa kerahiman, berjiwa terbuka, dan pemimpin yang mau belajar dan selalu rendah hati. Yang terpenting juga adalah dia yang mau merangkul lawan politiknya dan membangun kebersamaan.

Kerahiman itu pula yang menuntun jiwa seorang yang kredibel dalam kasih, dan yang bisa menunjukkan kasihnya kepada mereka yang miskin, tersisih, dan lemah. Orientasi pemimpin berjiwa kerahiman meskipun tidak sempurna atau mendekati sempurna, yang terutama pemimpin yang dekat dengan rakyatnya dan memiliki belas kasih.

Apakah Pancasila menjadi rohnya saat mengambil sebuah kebijakan, atau Pancasila sekadar hiasan belaka? Kalau pemimpin memiliki roh Pancasila, dia akan mencintai rakyat dan memperhatikan kebijakan-kebijakan untuk rakyatnya.

Pancasila harus dijadikan aplikasi kebajikan. Kita ingat salah satu pidato Bung Karno, "Apakah kita mau Indonesia merdeka dengan kaum kapital yang merajalela, atau yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang dan pangan?"

Ungkapan di atas masih menjadi pilihan sampai hari ini. Saat kaum kapitalis lebih berkuasa dari pemimpin dan rakyat. Saat kepentingan kapitalis lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat. Saat jurang kesenjangan semakin lebar. Beragam kasus terus muncul di depan mata, dan kita semakin merasakan relevansi ungkapan Bung Karno itu saat ini, apalagi ketika kedaulatan negeri terus tergerus.

Tanpa perubahan, kita akan kehilangan kedaulatan, dan masa depan semakin suram. Inilah momentum yang tepat untuk melakukan perubahan.

Pemimpin yang mampu menciptakan perubahan mendasar itu, memutuskan ketergantungan para mafia dan cukong ekonomi. Untuk itu, semuanya bisa dimulai dari mental. Dengan meyakinkan diri bahwa kita memiliki kemampuan mengolah sumber daya dan mengoptimalkannya demi kesejahteraan rakyat.

Mentalitas elite yang korup harus dibabat habis. Kebijakan yang cenderung hanya menguntungkan mereka dan kaum kaya (karena kepentingan politik dinasti), harus dienyahkan jauh-jauh. Itu semua hanya akan membuat mereka tidak mampu menjadi pelayan terbaik buat rakyat.Inilah saatnya rakyat memilih pemimpin dengan visi yang jelas dan terukur. Bukan pemimpin yang asal berjanji. Kecerdasan rakyat sangat menentukan nasib masa depan negeri ini.

Perubahan Indonesia masa depan akan ditentukan oleh pemimpin yang bisa memadukan keberanian, kebajikan, dan kemampuan dalam tata kelola pemerintahan untuk melayani rakyat dengan sikap jujur dan tulus. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Setahun setelah menjadi Pilgub DKI, suhu politik tetap panas. Berbagai upaya untuk melengserkan, setidaknya mempermalukan Anies Baswedan berlanjut. Ada juga yang berprinsip, jangan biarkan Anies menang lagi.

Tapi itulah hakekat demokrasi. Siapapun yang berkuasa harus menghadapi tekanan poloitik  terus menerus dari oposisi.  Tekanan ini adalah cambuk bagi yang berkuasa agar bekerja sebaik dan sejujur mungkin.

Sejauh tak melibatkan SARA dan aparat keamanan, soal tekan-menekan adalah hal yang wajar dalam politik. Fitnah dan kabar bohong tentu saja harus dibasmi tanpa pandang bulu. Bukan hanya kubu tertentu saja yang ditindak dan dimasukkan ke penjara.

Anies dalam hal ini tentu juga harus paham bahwa tak sedikit pendukung yang membawanya dirinya menuju Jakarta-1 adalah swing voter. Mereka tak berpartai dan berpegang pada kepentingan pribadi ketika menjatuhkan pilihan politik.

Anies juga memperhitungkan bahwa 16 persen suara pemilih adalah milik AHY.  Dalam Pilgub mendatang, mereka bisa saja berseberangan dengan Anies bila AHY atau tokoh lain yang didukung putra mantan presiden ini maju.

Bila pada Pilgub DKI lalu mereka menjatuhkan pilihan kepada Anies, itu karena serangan-serangan yang dilakukan para pendukung Ahok dianggap sudah keterlaluan. Mereka tak hanya menyerang dengan berbagai fitnah dan hinaan kepada AHY tapi juga seluruh keluarganya.

Maka, selain membuktikan diri sebagai politisi jujur yang memgang teguh setiap janjinya, Anies juga harus piawai menjaga persekutuan dengan semua kubu yang mendukungnya dalam Pilgub lalu. Anies juga harus sanggup membaca dinamika dalam peta politik yang terus berubah,  terutama bila Ahok absen dan digantikan oleh new Ahok atau orang lain.

Sementara ini, tantangan terbesar Anies adalah pembangunan opini bahwa apapun yang dia lakukan pasti salah dan merugikan rakyat. Selain itu adalah penggambaran Anies sebagai representasi Islam politik garis keras.

Dilihat dari keterlibatan raja-raja media, Anies juga tak punya dukungan kuat. Surya Paloh (Media Group), Erick Tohir (Republika), Hari Tanoesudibjo (MNC group) telah menyatakan bergabung dengan kubu Jokowi.  Selain pernah memecat Anies sebagai menteri,  Jokowi adalah sekutu politik Ahok.

Dengan demikian, Anies harus bekerja lebih keras dan kreatif dalam berkomunikasi dengan rakyat Jakarta. Kegagalannya dalam berkomunikasi bisa memuat apapun yang dia capai menjadi sampah politik.

Anies juga perlu menyadari bahwa cyber army kini juga berperan penting dalam komunikasi massa. Mereka bergerak dengan cepat di dunia maya. Kini mereka bahkan kerap dijadikan acuan oleh media-media resmi. Di jaman now bahkan boleh dikatakan bahwa kegagalan atau keberhasilan seorang politisi, termasuk Anies, di dunia maya ikut menentukan nasibnya di dunia nyata.

Maka yang perlu dilakukan Anies adalah perhatian lebih besar kepada perkembangan teknologi informasi yang makin berpengaruh di dunia nyata. Berkat teknologi ini, apa yang terjadi saat ini diberitakan saat ini juga. Maka dia harus bergerak serba cepat, dan tangkas dalam menangkis sekaligus melakukan serangan balik. Ingat,  oposisi sudah menjalan perannya dengan serius dan cepat! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Kebijakan Anies Bawesdan cermin dari perpanjangan tangan Prabowo Subianto. Jika sukses, maka bisa membantu elektabilitas Prabowo di Pillpres 2019. Begitu juga sebaliknya. Karena DKI Jakarta menjadi miniatur Indonesia. Baik dan buruknya Anies sangat berpengaruh pada Pilpres 2019.

Memang berbagai kebijakan Anies akan berhadapan dengan persoalan realita di masyarakat. Penilaian plus minus masyarakat akan terus terjadi. Apalagi berbagai kebijakan Gubernur sebelumnya (Ahok) cukup mendapat apresiasi cukup baik dari masyarakat. Jika, penilaian dari masyarakat Jakarta berada di bawah Ahok, maka Anies harus mengevaluasi dan memperbaiki ritme kerjanya.

Walaupun dalam berbagai kesempatan, Anies memberi keterangan keberhasilannya dalam satu tahun ini, termasuk menghentikan reklamasi. Begitu juga tim dan pendukungnya pun telah membantu melalui medsos akan kehebatan kepemimpinan Anies. Tapi ini tidak cukup efektif menundukan psikologi warga Jakarta mengakui keberhasilanya.

Maka, langkah progres Anies dalam beberapa bulan ke depan harus terlihat bisa merubah presepsi positif warga jakarta. Jika ini tidak cepat dilakukan, tentu akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Anies secara khusus, dan kepada suara Prabowo di Pilpres 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter