Menakar Peluang Anak Mantan Presiden dalam Kontestasi Pileg 2019
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 26 September 2018 14:30
Keikutsertaan beberapa anak mantan presiden dalam Pemilu 2019 menambah ketat kontestasi pesta demokrasi lima tahun itu. Sebut saja nama-nama seperti, Edhie Baskoro Yudhoyono, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Guruh Soekarno Putra, Puan Maharani dan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Dari nama-nama tersebut, sejumlah pengamat politik menilai selain untuk mendulang suara bagi partainya, kehadiran para anak presiden ini “ditengarai” juga jadi bagian dari upaya menjaga ikatan keluarga besar mereka dengan pusaran kekuasaan politik. Apa iya?

Tak berlebihan bila rumor yang berkembang dengan bermodalkan pamor orang tuanya, mereka percaya dapat meraih suara di dapil yang dianggap sebagai basis suara partainya atau daerah yang memiliki akar historis dengan keluargannya. Ditambah lagi, para anak  mantan presiden ini adalah kader terdidik serta punya sumber daya yang besar secara ekonomi dan politik yang memang memungkinkan mereka memiliki kans besar untuk terpilih menduduki kekuasaan legislatif.

Pertanyaannya, apakah dengan keunggulan itu, bisa menjamin mereka akan terpilih nantinya? Bagaimana dengan isu politik dinasti bila nanti dimunculkan oleh para kompetitornya? Siapkan? Pasalnya, persaingan di Pemilu 2019 diprediksi akan semakin ketat dibandingkan pemilu sebelumnya. Ditambah lagi dapil para anak mantan presiden ada nama-nama kuat dan juga sejumlah pesohor, mantan menteri yang juga siap jadi pengumpul suara di dapilnya.

Lantas, sejauhmana tren anak mantan presiden nyaleg  dalam kacamata politik Indonesia yang memiliki trauma masa lalu jika menyoal politik dinasti? Bagaimana tanggapan generasi muda soal politik dinasti? Mengingat pemilu kali ini kaum milenial terdaftar sebagai pemilih terbanyak.

Menaggapi hal ini, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadani, menilai bakal caleg dari dinasti politik tertentu masih banyak digunakan parpol di pemilu 2019 karena kegagalan kaderisasi dan rekrutmen parpol. Menurutnya, parpol yang gagal menjalankan sistem kaderisasi dan rekrutmen yang baik akhirnya mencalonkan orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan elitenya untuk menjadi bakal caleg. Ia juga menegaskan pihak yang paling dirugikan dari dinasti politik adalah masyarakat.

Bila mengacu pada konstetasi politik dibeberapa belahan dunia, politik dinasti biasa terjadi, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat (AS) pun, ada sosok Hillary Clinton yang tak lain adalah istri dari mantan Presiden AS KE-98, Bill Clinton. Fenomena yang sama juga terjadi di Inggris, dimana Ed Miliband dan David Milliband yang menjadi anggota partai buruh dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan adalah anak Ralph Milliband yang juga politisi senior di partai yang sama. Bahkan di Malaysia, ada Nurul Izzah Anwar, anak Anawar Ibrahim, pemimpin oposisi yang terjun ke dunia politik.

Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, namun, apakah fenomena ini akan membawa kualitas politik pemerintahan kita menjadi lebih baik atau justru lebih buruk? Lalu, sejauhmana mereka mampu menjadi penghubung harapan rakyat nantinya dengan melihat rekam jejak dan track record? Wajar kalau pertanyaan ini muncul, karena  mau suka atau tidak suka, nama-nama mereka lah yang akan muncul di surat suara pada pileg nanti.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Semua bisa saja bermimpi menjadi pemimpin di manapun dan kapan pun, karena di depan hukum dan demokrasi semuanya egalite atau setara. Dan sah saja walaupun dia anak presiden berkeinginan menjadi presiden juga, karena itu sebagai cita-cita individual. Hanya yang membedakan satu dengan lainnya adalah proses terjadinya untuk mencapai impiannya itu, dan sistem apa yang disepakati dalam permainan dan budaya politik dari orang yang sedang bermimpi dan bercita-cita tersebut.

Ketika sistem itu tidak berjalan dari yang disepakati maka yang terjadi adalah anomali budaya atau sistem hukum politik bahkan konstitusi. Bisa saja memang tidak tertulis sehingga tidak merasa berdosa sosial kepada orang lain nya. Ini yang kita sering lontarkan sebagai istilah cara machiavellian politiknya the ends justifies the means, yang menghalalkan segala cara demi tujuan cita cita nya. Kalau dulu Orde Baru sering menyatakan itu moral politik nya PKI atau ideologi komunis, tetapi dalam prakteknya semua cita cita yang seperti disebutkan diatas karena melanggar aturan mainnya sendiri atau bersama justru menjadi biasa dan menikmati permainan dengan segala cara untuk mencapai tujuannya, apakah lewat transaksional atau kebohongan publik dan sebagainya menjadi budaya dan hal yang biasa dengan tipu dayanya machiavellian tadi.

Lantas apa konteks semuanya dengan kepemimpinan kebangsaan ini yang akhirnya kita saksikan dalam panggung politik yang sedang dan masih akan berlangsung mungkin dalam beberapa dekade kedepannya. Kita sadari betul bahwa salah satu pilar demokrasi adalah partai, dan partai itu harus berjalan secara demokratis, dan demokratis berarti terbuka kesempatan bagi siapapun untuk ikut berperan dan memimpin bangsa sehingga mesin partai harus rasional memilih kader terbaiknya melewati seleksi berjenjang sehingga terbentuklah dan lahirlah anak kader berdasarkan ideologi bangsa dan partainya. Bahwa didalamnya kebetulan ada anak atau cucu dari leluhur partai atau bangsa itu boleh saja, tetapi apakah tidak melanggar rasionalitas dan mekanisme kaderisasi jenjang dalam organisasi partai sipil? Apakah kita tidak bisa meniru atau belajar dari sistim kaderisasi di militer walau dari anak petani masih dimungkinkan untuk mobilitas vertikal? Seharusnya kita bisa meniru hal tersebut agar tercipta dalam mekanisme partai sebuah disiplin sosial dan moral untuk menjamin terwujudnya Anak Kader bukan Kader Anak.

Kita masih harus berjuang untuk mengikis sikap Neo feodalisme sebagai bentuk nekolim yang anti Pancasila karena kita menghianati cita-cita berdirinya Republik Indonesia yang berdasarkan demokrasi kerakyatan bukan demokrasi kerajaan ataupun Oligarki.

Pelajaran yang kita dapatkan dari bapak bapak bangsa kita tidaklah demikian, mereka mengajarkan fairness dan rasional, Sukarno Hatta dll tidak pernah mencalonkan anak anaknya menjadi tokoh ini dan itu, mereka membiarkan anaknya bertarung bersama rakyat, dan rakyat pun bisa menilai dalam pilihan pilihan politik ketika genting. Sikap sang Anak pun harus proaktif bukan menunggu disodorkan kekuasaan tapi membuktikan karya apa yang sudah dikerjakan dengan berkelanjutan. Seorang Mahatma Gandhi saja kita tidak tahu dimana anak-anaknya tapi toh India pemerintahan demokrasi terbesar di dunia yg berjalan secara hukum. Ini tugas kita mendidik gelombang masa agar menjadi rasional.(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Politik dinasti suatu peristiwa yang biasa didaerah dipusat maupun di dunia. Hal ini bagian dari apresiasi putra putrinya terhadap ketolohan orangtuanya yang pernah memagang tapuk pimpinan. Apakah itu sah? tentu sah sepanjang mereka mendapat dukungan. Apakah politik dinasti itu negatif? Siapa bilang negatif buktinya jadi pemimpin karena dukungan rakyat.

Didaerah juga banyak terjadi politik dinasti, ayahnya jadi gubernur anak juga jadi gubernur memikuti rekamjejak ayahnya. Bapaknya jadi Bupati pasca kepeminpinannya diganti oleh anaknya jadi bupati. Orang berteriak teriak ini politik dinasti , ini monopoli kekuasaan? lalu mereka jadi peminpin karena dipilih lalu yang keliru siapa?

Kontestasi pesta demokrasi sekarang munculnya putra putri mantan presiden ini ke kancah politik saya kira shah-shah saja. Berhasil tidaknya meraup simpati pemilih tergantung cara pandang pemilih.

Euforia terjun ke dunia politik semakin menunjukan trend yang meningkat pasca Orde Baru. Karena pada masa reformasi terjun ke dunia politik ( DPRD/DPR/DPD) dari sisi pendapatan merupakan profesi yang diminati. Hanya segelintir saja memahami fungsi dan tugas yang diemban mereka sejatinya membawa amanah rakyat. Lucunya lagi merebut untuk duduk dikursi legislatif berlama lama 3 periode bahkan kalau diijinkan undang undang mungkin seumur hidup. Apa artinya itu? Ini adalah sebuah kenikmatan yang sering dipertahankan, regenerasi terputus dampaknya mulai cari peluang dengan kendaraan partai lain.

Putra putri presiden indentik dengan kekuatan kapitalis dan juga pengusaha pengusaha besar dipandang kekuatan kapitalis. Nah yang figur kepeminpinan seperti ini digemari para petualang politik, elite pragmatis, barisan sakit hati/tidak puas parpol yang menaunginya, kalangan yang tidak jelas yang penting "dapat " .

Kalangan tidak jelas "asal dapat" justru terjadi dikalangan pengurus daerah, kecamatan dan anak ranting. Apakah mereka hadir atas dasar kekuatan masa yang ditawarkan sangat tidak mungkin. Bagaimana dadakan berpolitik otomatis punya masa , paling tidak suara pengurus dan keluarganya saja. Kalau model ini masuk dalam jajaran partai "ada uang ada gerak" mereka tidak bersungguh sungguh jadi politikus, jadi tikusnya ya kali?

Proses seleksi kader partai khususnya yang duduk dipengurus perlu dilakukan pimpinan pusat atau pimpinan daerah yang dipercaya. Agar kordinasi dan konsolidasi berjalan lancar.

Kontestasi putra putri pimpinan pusat yang melanjutkan perjuangan ayahnya , kalau memang sudah memiliki partai tinggal melakukan konsilidasi kedaerah untuk memastikan masanya masih utuh atau cerai berai ?

Tetapi bagi putra putri peminpin yang mendirikan partai baru, nah banyak menyerap  dari kalangan petualang, fragmatis, opportunis allout dari partai yang pernah mereka ikuti. Tapi apapun itu kita tidak perlu "nyinyir" atau 'menjustisi' dengan dugaan keliru. kita lihat hasil perolehan suara kedepan. Kontestasi pesta demokrasi dengan putra putri mantan presiden adalah hal positif dengan kata kutif semua hendak berbuat pada negeri ini. Tergantung para pemilih menentukan layak tidaknya elite politik tersebut berkiprah melalui jumlah suara yang diperoleh . (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sejak zaman baheula memang manusia hanya mengenal dinasti monarki, dinasti kerajaan turun temurun yang tidak sepi juga dari kudeta oleh "orang biasa" atau pemimpin pemberontakan petani, sukses menggulingkan dinasti turun temurun mendirikan dinasti baru. Ini berlaku generik, universal bagi segala bangsa, tidak peduli Caucasian bule Eropa atau Arab Timur Tengah, sampai Tiongkok kuno Jepang era shogun dan dinasti dinasti Sriwijaya, Majapahit dan Mataram Jawa.

Jadi dinasti monarki adalah warisan sistem pemerintahan dan politik yang sudah ribuan tahun. Sedang Republik baru lahir konkret sejak AS merdeka 1776, disusul Prancis 1789 yang sempat kembali ke monarki, dan selanjutnya sistem politik dunia beralih dari monarki ke poliarki dan republik.

Nah, dalam sistem republik yang memperkenalkan sistem suksesi melalui pemilu, sebetulnya tidak ada lagi prerogatif keturunan penguasa. Semua orang punya hak untuk bisa jadi perdana menteri atau presiden, tidak hanya anak cucu presiden, perdana menteri, tapi dari orang biasa bisa langsung jadi presiden. Indonesia mengalami  7 presiden selama 73 tahun merdeka, 2 di antaranya memborong total 53 tahun sejak 1945-1998, sehingga orang terbiasa dengan dinasti politik meski bentuk negaranya Republik.

Tapi Soeharto nyelonong dari jenderal, yang tidak lulus pendidikan akademik langsung menggantikan top intelektual Sukarno, malah bisa berkuasa lebih lama dari Bung Karno. Habibie menjadi putra mahkota yang kemudian malah tidak disukai oleh mentornya yang men-jotak-e (mendiamkan) dan tidak mau dibezuk atau dilayat oleh Habibie ketika wafat. Begitu kekinya Soeharto terhadap Habibie sampai akhir hayat tidak mau ketemu lagi putra mahkotanya.

Gus Dur mendadak nyelonong melalui manuver Poros Tengah, meskipun dari partai kecil bukan pemenang kursi terbanyak di MPR hasil pemilu 1999. Tapi masa jabatan juga pendek seperti Habibie, langsung digantikan oleh Megawati yang memang lebih legitimate ditinjau dari kursi parlemen yang dimenangkan PDIP pada pemilu 1999. Manuver manipulatif Poros Tengah menjegal Megawati mendudukkan Gus Dur sebagai Presiden ke-4 hanya 21 bulan. Tapi Megawati ternyata tidak mampu bertahan dan hanya 1 termin, dikalahkan oleh SBY yang juga pendatang baru, sebagai dinasti ketiga, setelah Bung Karno, Soeharto dan SBY. SBY sebagai menantu Sarwo Edie, yang menjadi operator politik. sementara di awal Orde Baru Soeharto tapi tersingkir karena kalah manuver dari para jenderal yang saling berebut menjadi orang kedua pada junta militer Soeharto 1967-1998.

Mendadak muncul Jokowi yang lahir dari rakyat jelata, bukan turunan ningrat atau birokrat, jenderal atau politisi, tapi pengusaha mebel kelas UKM dari Solo. Tapi wangsit memilih Jokowi ketimbang Prabowo yang sejak kakeknya sudah jadi birokrat elite. Dinasti tidak menjamin kemenangan mulus dan 2019 merupakan rematch, pertandingan ulangan Jokowi vs Prabowo. Semua teori historis empiris tentang dinasti politik sudah dibaca oleh kedua kubu dari model monarki turun temurun, sampai dinasti modern seperti Kennedy, Clinton, Bush dan seterusnya. 

Ya, sah-sah saja kontestasi antar dinasti, asal jangan sampai berujung perang saudara atau pecahnya negara bangsa seperti nasib Uni Soviet dan Yugoslavia. Jadi boleh bersaing dan kompetisi, tapi jangan jadi anarkis malah destruktif dan nihilis membubarkan negara yang sudah payah didirikan 73 tahun lalu. Itu saja pesan moral dari para pendahulu dan juga para pengamat yang berada diluar sistem, yang hanya bisa menyampaikan pandangan dan analisa. Tapi semuanya terserah elite, baik dinasti maupun non dinasti, agar sportif, kesatria gentleman dan bukan bermental preman barjibarbeh yang tega membubarkan negara kalau kalah atau tidak bisa memenangkan pemilu. Itu pesan moral dari hati nurani rakyat yang sudah capek melihat tingkah laku munafik elitenya selama 73 tahun. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Antropolog Agama Spesialisasi Tema Islam/ Muslim di Mexico dan Amerika Latin

Apabila menggunakan sistem demokrasi, maka anak anak politikus/penguasa pun berhak untuk berkompetisi secara demokrasi. Bahkan sudah menjadi hal lumrah di setiap negara bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya.

Menurut saya tidak ada yang harus dipermasalahkan, Rakyat sendiri yang akan menghakimi dan menilai masing-masing keturunan penguasa tersebut di kotak suara. Di Amerika Serikat, di China, di Meksiko dan  di negeri negeri Eropah hal ini pun terjadi. Namun yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan pemilunya apakah sudah dilakukan secara terbuka jujur dan adil atau memberi celah-celah kecurangan.

Risiko money politics dan intrik-intrik kotor lain yang biasa terjadi di negara negara dengan kesenjangan pendidikan yang tinggi seperti di Indonesia. Apabila tingkat pendidikan bisa disejajarkan dan menjadi prioritas dalam pambangunan bangsa, terjadinya dinasti politik tidak perlu dikawatirkan, mereka juga berhak seperti warga negara lainnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Waktu istri dan anak mantan diktator presiden Ferdinand Marcos mencalonkan diri menjadi wakil rakyat Filipina, asal-usul dana politik mereka dipersoalkan oleh pihak berwenang dan masyarakat. Alasannya, kekayaan mereka telah disita oleh negara sehingga mereka tak mungkin punya duit untuk kampanye. Hasilnya, mereka meninggalkan gelanggang politik.

Keluarga Soeharto jelas beruntung karena tak sepeserpun kekayaan pribadi mereka disita negara. Bisnis mereka juga tetap jalan meski tak seperti ketika Soeharto berkuasa. Maka tak mengherankan bila mereka punya modal berlimpah untuk berpolitik.

Keberuntungan mereka tampaknya tak lepas dari janji Wiranto, yang ketika itu panglima ABRI, untuk melindungi keluarga Soeharto. Janji ini dinyatakan seusai Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden akibat akibat amuk massa berdarah.

Sekarang Wiranto adalah Menkopolhukam, dan masih tetap berada di kubu Jokowi. Sedangkan anak Soeharto Tommy Suharto, berada di kubu Prabowo.

Namun tak berarti kedua orang itu pecah kongsi. Pilihan Tommy tak lepas dari kenyataan bahwa, bila bergabung dengan Jokowi, punya saingan berat yaitu putri mahkota Megawati, Puan Maharani. Selain itu, Megawati sendiri punya dendam pribadi kepada Soeharto yang telah memperlakukan ayahnya - Soekarno- seperti binatang sampai hembusan nafas terakhirnya.

Tommy mungkin berharap Prabowo bisa dijadikan batu pijakan untuk naik ke level lebih tinggi yaitu menjadi Capres. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa orang terdekat Prabowo,  Fadli Zon,  adalah pengagum Suharto. Selain itu,  anak tunggal Prabowo tak berminat pada politik.

Maka, tak mustahi bila pertarungan Sukarno versus Soeharto berulang, mungkin pada Pilpres 2024 atau 2029. Kali ini Soeharto diwakili oleh Tommy,  sedangkan Sukarno oleh Puan.

Pesaing lainnya adalah anak mantan presiden SBY,  Agus Harimurty Yudhoyono. Sekarang saja SBY,  yang berseteru dengan Megawati, sudah serius mengorbitkan AHY. 

Terlepas dari siapa anak Soeharto, Megawati atau SBY yang kelak akan ikut memperebutkan kursi RI-1, yang pasti sekarang ini dinasti politik sedang menjadi trend besar di Indonesia. Runyamnya, tren ini tak hanya di tingkat pusat tapi juga daerah.

Tak berlebihan tentunya untuk mengatakan bahwa dinasti-dinasti politik ini sengaja membunuh kaderisasi. Mereka tak ingin kaderisasi menghasilkan jagoan baru yang idealis sehingga bisa menjadi ancaman serius bagi keberadaan dinasti mereka. Dengan demikian  tak aneh bila banyak kader Parpol hanya berorientasi pada uang dan kekuasaan karena mimpi mereka menjadi orang nomor satu bakal kandas.

Maka, kalau arena politik Indonesia sekarang ini tampak kacau-balau, sarat dengan uang haram, tak lepas dari masalah uang dan kejuasaan seperti di atas. Apalagi biaya politik kini memang sangat mahal.

Sekarang ini  nyaris hanya orang kaya yang bisa menjadi pimpinan Parpol. Mereka yang paspasan silahkan menjadi anak buan seumur hidup. Jadi wajar saja kalau di mata masyarakat politisi pada umumnya tak punya komitmen untuk membangun negara. Idealisme mereka cuma tampak dahsyat di masa kampanye atau ketika berceloteh di depan Pers. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Era demokrasi sebenarnya era tinggal landas dominasi politik dinasti. Era demokrasi seharusnya semakin terbuka kesempatan setiap warga menyalurkan hak hak politiknya: dipilih dan memilih. Karenanya, politik harus bisa menghadirkan kaderisasi yang berkualitas, sebagai wujud sehatnya demikrasi. Jika ini belum terpenuhi, maka dominasi politik dinasti akan selalu tampil.

Persoalan sekarang, apakah kader politik dinasti sdah menunjukan kematangan dalam memahami persoalan politik secara utuh? Sebab persoalan politik, bukan sebatas " menang dan kalah". Tapi juga berkaitan tentang pandangan kedepan, dan terobosan atas ide-ide yang agung dalam mengelola pemerintahan. Persyaratan ini harus ada jika memang kader politik dinasti ingin terlihat berbobot dan ada nilai jualnya.

Ini tantangan berat bagi kader politik dinasti. Mereka harus melepaskan bayang bayang orang tua nya, dan mempunyai branding menarik sebagai sosok politikus yang pantas menjadi jati diri yang kuat dan berkualitas.

Jika, mereka masih ada dalam bayang bayang orang tua nya, berarti tidak beda dg masyarakat lainnya. Dari sini, muncul calon alternatif dari luar partai yang menjadi pemenang dalam pertarungan demokrasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?