Menalar Rekonsiliasi 55:45 Ala Amien Rais
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 July 2019 16:00
Penulis
Watyutink.com - Wacana rekonsiliasi model power sharing kini semakin melebar. Baru-baru ini, Amien Rais mensyaratkan komposisi pembagian kursi di kabinet Jokowi Jilid II harus selaras dengan hasil penghitungan suara Pilpres 2019, yaitu 55:45. Syarat lainnya, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus mengakomodir ide-ide kampanye Prabowo-Sandi.

Bila ide tersebut tidak disepakati, Ketua Dewan Kehormatan PAN itu menyarankan partai politik pendukung Prabowo tetap menjadi oposisi di parlemen. Terlepas ide itu menuai perdebatan, mungkinkah syarat rekonsiliasi ala Amien terwujud terutama soal porsi kekuasaan 55:45?

Sejak hari pemungutan suara Pilpres 2019 usai, banyak kalangan memang mendesak Jokowi dan Prabowo segera melakukan rekonsiliasi. Tujuannya tidak lebih sebatas mengakhiri polarisasi masyarakat. Hubungan persaudaraan, perkawanan, dan kekerabatan yang retak gegara beda pilihan politik diharapkan kembali pulih.

Tapi pasca Mahkamah Konstitusi memutus perkara sengketa hasil pilpres, power sharing seolah menjadi prasyarat rekonsiliasi. Bahkan, sewaktu proses persidangan di MK masih berlangsung, konon pihak petahana sudah “bergerilya” menawarkan jabatan di kementerian/lembaga--sebagai kompensasi rekonsiliasi--kepada kubu Prabowo. Kini, Amien pun menawarkan porsi 55:45 di kabinet. Mengapa rekonsiliasi terkesan bergeser menjadi bagi-bagi kekuasaan?

Betul, power sharing antara kawan dan lawan bukan hal tabu dalam politik. Masyarakat juga tahu, politik soal bagi-bagi kekuasaan. Rakyat sangat hafal istilah ‘tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi’.

Masalahnya, etiskan bagi-bagi kekuasaan jadi prasyarat rekonsiliasi? Pertanyaan ini bukan soal kekhawatiran menghilangnya peran oposisi di parlemen. Toh, sistem politik ala Pancasila tidak mengenal istilah oposisi, di mana proses pengambilan kebijakan bersandar pada musyawarah mufakat.

Meski demikian, bukan berarti semua parpol harus bergabung di pemerintahan. Sekalipun bergabung, tentu bukan hal yang negatif pula sepanjang bertujuan menghidupkan kembali budaya gotong royong menjadi dasar budaya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, membangun kesepakatan kerja sama politik demi kejayaan Indonesia. Pertanyaannya, apakah rekonsiliasi dengan model power sharing ini semata-mata demi dan atas nama merah putih?

Atau, tidak lebih sekadar bagi-bagi kue kekuasaan yang bersifat transaksional? Sebab, ini yang dikhawatirkan khalayak ramai. Terlebih, sebagian kalangan menilai rekonsiliasi tidak harus dilaksanakan dengan bagi-bagi kekuasaan. Toh, tujuannya sebatas demi mengakhiri polarisasi masyarakat gegara huru-hara pilpres.

Masalahnya, elite politik belum tentu seiya sekata dengan keinginan khalayak. Konon, rekonsiliasi model power sharing sudah disepakati oleh sirkel satu di masing-masing kubu, meski belum tentu seperti yang diharapkan Amien Rais. Apa iya tidak ada cara lain rekonsiliasi selain dengan bagi-bagi kekuasaan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Pernyataan Amien Rais yang pembagian kursi 55:45 di kabinet sebagai syarat rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan Prabowo, menurut saya bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi menurut saya, tidak masuk akal jika syarat rekonsiliasi terkait pembagian kekuasaan seolah-olah harus berbanding lurus dengan perolehan suara Pilpres 2019.

Rumus matematika politik Pak Amien Rais itu terdengar lucu, karena terlalu menyederhanakan persoalan. Bahkan usulan itu justru semakin menjauhkan rekonsiliasi yang sedang diwacanakan.

Sebenarnya, rekonsiliasi tidak harus selalu berbagi jatah kursi kekuasaan. Bahwa tujuan politik untuk meraih kekuasaan, iya. Tapi yang perlu dikedepankan dalam konteks rekonsiliasi, itu adalah kepentingan bangsa dan negara, salah satunya demi menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi segregasi sosial yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa.

Jika rekonsiliasi dimaknai sekadar bagi-bagi kekuasaan dijadikan budaya politik, maka bisa merusak tatanan demokrasi. Kalau ini yang terjadi, tentu akan menjadi preseden buruk. Artinya, kalau proses rekonsiliasi harus berujung bagi-bagi kekuasaan, rekonsiliasi bisa menjadi industri kedepannya. Jika ini terus terjadi, setiap kelompok bahkan setiap orang bisa menciptakan instabilitas politik dengan sengaja dikondisikan yang tujuannya untuk mendapatkan posisi kekuasaan/keuntungan pribadi.

Rekonsiliasi yang selalu dimaknai bagi-bagi kekuasaan itu pemahaman yang keliru. Betul, dalam politik ada power sharing. Tapi, itu jangan jadi syarat utama yang terbuka di tengah masyarakat.

Proses rekonsiliasi yang sedang dibangun mencerminkan rekonsiliasi yang berujung transaksional. Rekonsiliasi transaksional itu bisa merusak mental bangsa. Saya berharap, elite politik tidak mempertontonkan hal-hal yang tidak mendidik masyarakat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Ide Amien Rais soal syarat rekonsiliasi sah-sah saja. Dan boleh-boleh saja. Namun sepertinya ide pertama terkait power sharing 55:45 di kabinet akan sulit diterima dan direalisasikan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf. Karena seperti kita tahu, koalisi Jokowi merupakan koalisi gemuk, di perlemen pun mereka menguasai 60 persen kekuatan politik. Jadi sulit bagi Jokowi-Ma’ruf untuk menerima usulan dan ide Amien Rais tersebut. Kecuali usulan terkait visi-misi Prabowo-Sandi. Terkait hal ini masih bisa diimplementasikan. Hanya tinggal meleburkan visi-misi Jokowi-Ma’ruf dengan visi-misi Prabowo-Sandi.

Rekonsiliasi pasti arahnya power sharing. Pasti ujung-ujungnya bagi-bagi kekuasaan. Tak ada rekonsiliasi tanpa power sharing. Karena politik itu pada dasarnya persoalan siapa mendapat apa kapan dan bagaimana.

Memang tidak etis jika bagi-bagi kekuasaan jadi prasyarat rekonsiliasi. Tapi itulah realita politik yang tidak bisa dihindari. Tak mungkin Gerindra masuk koalisi Jokowi-Ma’ruf, tanpa mendapatkan kekuasaan. Jika tak dapat kekuasaan, Gerindra rugi. Dan sejatinya partai politik dibentuk untuk memperebutkan kekuasaan dengan cara-cara konstitusional. Nah kalau bukan kekuasaan, lalu apa yang dicari.

Meski rekonsiliasi menggunakan model power sharing, pasti mereka semua mengklaim demi NKRI dan demi merah putih. Power sharing pasti akan terjadi jika rekonsiliasi disepakati. Model power sharing merupakan bagian dari kesepakatan politik. Dan itu tak akan bisa terhindarkan.

Rekonsiliasi, ya bagi-bagi kekuasaan. Rekonsiliasi akan berjalan jika bagi-bagi kekuasaan tersebut disepakati. Tak ada kata lain. Walaupun memang terkesan tak etis. Tapi itulah politik. Rekonsiliasi pasti akan berbuah bagi-bagi kekuasaan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Jika fenomena politik pascapilpres yang berpuncak pada pertemuan Jokowi-Prabowo di MRT disebut sebagai rekonsiliasi, maka ia bisa berwujud positif atau negatif. Positif jika ia menjadi momentum berhentinya politik permusuhan cum fitnah yang telah berlangsung bahkan sebelum kampanye Pilpres 2019. Momentum pelukan Jokowi dan Prabowo menjadi titik awal mulainya politik yang lebih beretika di antara elite nasional demi persatuan bangsa.

Namun ia bisa berarti negatif jika menjadi langkah awal membagi-bagi porsi kekuasaan. Padahal di alam demokrasi, tetap diperlukan mekanisme check and balance agar the rulling politic tidak jatuh menjadi kekuatan otoriter yang sepi kritik. 

Demokrasi Pancasila memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang politik oposisi, tapi juga tidak menganjurkan elite politik "bergotong-royong" demi kepentingan pragmatis kekuasaan. Tujuan utama demokrasi Pancasila adalah agar kekuasaan tetap memiliki semangat hikmah-kebijaksanaan demi kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal itu akan berjalan jika ada mekanisme mengingatkan kekuasaan agar tidak lupa daratan.

Makanya tawaran Amien Rais agar rekonsiliasi Jokowi-Prabowo akan semakin berarti ketika ada perimbangan kekuasaan 55:45; sebagai cermin hasil pilpres adalah semangat busuk rekonsiliasi. Belum apa-apa hasrat berkuasa telah disisipkan dalam agenda pertemuan itu. Tawaran Amien Rais juga menunjukkan semakin tidak malunya elite menyodorkan proposal kekuasaan dan akhirnya meninggalkan agenda kesejahteraan di lemari besi. Tak akan disentuh hingga momentum elektoral selanjutnya.

Gagasan rekonsiliasi ala Amien Rais menunjukkan bahwa politik menghalalkan cara  Machiavelianis semakin bereaksi di ruang politik bangsa. Padahal politik harusnya instrumen (the means) yang digunakan sebagai sarana mewujudkan keadilan, kesetaraan, persahabatan, keseimbangan, dan kebahagiaan. Itu seharusnya menjadi tujuan (the ends), bukan hanya untuk mengumpan laparnya politikus bernurani serigala.

Tawaran rekonsiliasi ala Amien Rais tidak menghasilkan kebaikan politik, malah sikap culas untuk menikung di kesempatan yang ia punya untuk merusak soliditas kelompok politik yang menang pada momentum elektoral lalu. 

Makanya Jokowi wajib menjauhkan diri dari pragmatisme politik ala Amien Rais. Ia mesti mendedikasikan waktunya untuk membangun sejarah politik agar dikenang sebagai presiden yang memiliki agenda kesejahteraan yang jelas, dan bukan presiden yang asik membagi kue kekuasaan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF