Menanti ‘Jiwa Malaikat’ Hakim MK
berita
Politika

Ilustrasi Foto: www.watyutink.com

04 April 2018 16:00
Penulis
Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) menurun drastis. Hal itu bermula dari kasus hakim MK menerima suap dan melanggar etik, serta putusannya acapkali inkonstitusional. Tapi masyarakat tetap menaruh harapan ketika Anwar Usman terpilih sebagai ketua MK periode 2018-2021 pada Senin (02/04/18).

Bagaimana nasib putusan MK di kepemimpinan Anwar Usman? Sebab beberapa kali putusan MK dinilai inkonstitusional. Misalnya, Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017 soal keabsahan Hak Angket KPK justru bertentangan dengan empat putusan yang dibuat lembaga itu sendiri.

Lalu, seperti apa masa depan MK? Apakah Arief Hidayat bisa menjadi batu sandungan? Ketua MK dua periode itu disebut menjadi salah satu faktor menurunnya martabat MK di mata masyarakat. Arief telah dua kali mendapat hukuman dari Dewat Etik; sanksi ketika ia membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan pada 2016, satu lagi sanksi ketika ia menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi III DPR sebelum fit and proper test di gedung parlemen.

Meski begitu, bagaimana agar penjaga konstitusi ini memiliki ‘jiwa malaikat’? Sekira tiga bulan lagi Pilkada 2018 akan digelar. Memang, saat ini tugas MK lebih ringan ketimbang dahulu karena Pasal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas pengajuan sengketa Pilkada, di mana pasangan calon bisa mengajukan gugatan ke MK jika selisih suara hanya antara 0,5 persen sampai 2 persen tergantung rasio jumlah penduduk.

Tapi bukan tak mungkin gugatan paslon akan membludak di meja hakim MK, karena 171 daerah akan menggelar Pilkada 2018. Belum lagi menghadapi potensi gugatan dari peserta Pileg dan Pilpres pada 2019, maka amar putusan hakim tidak boleh melukai rasa keadilan.

Kasus Akil Mochtar tak boleh lagi terulang, di mana ia dijatuhi vonis seumur hidup karena menerima suap dalam menangani belasan sengketa Pilkada di MK. Terbongkarnya kasus Akil pada 2013 bisa dikatakan sebagai titik mula publik mulai meragukan integritas hakim MK.

Pasal 24C UUD 1945 menyebutkan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tiada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan oleh pemohon dan mesti tunduk terhadap putusan MK. Dengan kata lain, meski Akil Mochtar terbukti menerima suap atas sengketa Pilkada, putusan hasil ‘kompromi’ itu tetap tak dapat digugurkan.

Tapi Anwar Usman berjanji akan menjaga independensi dan netralitas hakim MK dalam menghadapi sengketa Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019. Bahkan ia rela bekerja dalam keheningan agar tiap putusan MK dilandasi dengan hati dan jiwa yang bersih.

Pertanyaannya, bagaimana mekanisme internal MK meminimalisir hal itu agar tak ada lagi putusan yang mencederai rasa keadilan? Apakah mekanisme internal yang ada saat ini sudah cukup mumpuni membendung MK dari segala kekhilafan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Dalam aspek administrasi perkara, sebenarnya mekanisme kontrol dalam sistem kerja Mahkamah Konstitusi (MK) sudah cukup bagus dan harus terus ditingkatkan. Tetapi dalam aspek guna memastikan sembilan hakim MK tetap istiqomah dalam jabatannya sepenuhnya tergantung pada personalitas masing-masing, sekalipun Anwar Usman (Ketua MK Periode 2018-2021) dalam pidatonya akan menjamin netralitas dan independensi hakim MK.

Seketat apapun sistem kontrol internal MK, tetap ada ruang dan waktu yang tidak terjangkau mekanisme kontrol itu sendiri, sehingga memungkinkan perilaku hakim MK menyimpang. Misalnya membicarakan perkara dengan pihak--baik langsung atau tidak langsung--yang sedang berperkara, menerima gratifikasi (hadiah batik, cincin, dan sebagainya), menjual pengaruh, serta menegosiasikan pertimbangan dan putusan demi menjaga nafsu untuk terus menjadi hakim MK.

Penyimpangan perilaku MK sudah terjadi berulang, di antaranya kasus suap Akil Mochtar (mantan Ketua MK) dalam penanganan sengketa Pilkada, operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Patrialis Akbar (mantan hakim MK) pada Januari 2013, serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh Arief Hidayat yang justru terpilih kembali sebagai hakim MK untuk periode 2018-2021.

Oleh karenanya, integritas tiap-tiap hakim MK menjadi faktor utama yang menentukan bahwa mereka amanah atau tidak, termasuk sejauhmana mereka bisa memperbaiki dan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada MK. Selain itu, kompetensi juga perlu diperhatikan karena menjadi prasyarat untuk menentukan kredebelitas masing-masing hakim MK, sekaligus juga kredebelitas institusi MK sendiri. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Tentu kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa belajar dari berbagai peristiwa sebelumnya. Untuk itu Anwar Usman (Ketua MK terpilih periode 2018-2021) dan delapan hakim lainnya harus menegakkan kode etik MK dan melakukan tindakan-tidakan yang sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai hakim konstitusi.

Sebelumnya, Arief Hidayat sudah dua kali melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi (MK). Juga dua mantan hakim MK dijebloskan ke penjara akibat korupsi, yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Pelanggaran yang dilakukan oleh mereka sudah lebih dari cukup. Hakim MK harus lebih berhati-hati dan mempergunakan jabatanya untuk kepentingan yang semestinya.

Selain itu, akhir-akhir ini putusan MK bisa dikatakan kurang progresif, bahkan ada beberapa putusannya justru inkonstitusional. Tapi dengan kepemimpinan Anwar Usman ini, publik berharap bahwa MK bisa terus memperbaiki sistem ketatanegaraan agar lebih baik dan menegakkan sistem demokrasi dalam hal sengketa hasil Pemilu. Sehingga putusan-putusannya harus lebih progresif, sejalan dengan situasi kekikinian, dan tentu saja bisa menjawab tantangan Indonesia di masa mendatang.

Bisa jadi kehadiran Arief Hidayat tidak membuat martabat MK bisa lebih baik. Dugaan ini akibat perilakunya sendiri yang berujung hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas Arief. Tapi, keadaan itu menjadi tantangan dari Anwar Usman, sehingga  ia juga memiliki kewajiban moral untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim MK lainnya, serta pengawasan terhadap sekretariat MK secara umum.

Tetapi hal yang paling penting adalah sejauhmana Dewan Etik MK berdaya dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim MK. Sebab Dewan Etik masih lemah jika melihat putusannya terhadap Arief Hidayat, karena dua kali melanggar tapi sanksinya hanya berupa teguran tertulis. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Dep. Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII

Pada prinsipnya, publik mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) akan terus lebih baik di masa mendatang. Terpilihnya Anwar Usman sebagai Ketua MK periode 2018-2021, mudah-mudahan dia memberikan dampak positif terhadap kinerja hakim konstitusi. Itu akan mengembalikan eksistensi mengenai martabat lembaga peradilan ketatanegaraan itu.

Memang tidak mudah mendapatkan citra positif dari publik sebagaimana periode awal MK. Tapi bagaimanapun, kepemimpinan yang baru ini bisa membawa angin segar bagi kiprah MK. Sehingga publik akan menaruh kepercayaan kembali kalau Anwar Usman mampu mengembalikan marwah MK, meski saat ini masyarakat meragukan integritas hakim Arief Hidayat.

Tetapi yang harus dipahami, antara hakim konstitusi satu dengan hakim konstitusi lainnya tidak memiliki hubungan secara substansial, di mana tiap-tiap hakim memiliki independensi masing-masing dan tidak bisa saling mempengaruhi. Oleh karenanya, kita kerap menjumpai hakim bersikap dissenting opinion (pendapat tidak setuju) dalam suatu putusan MK.

Berkaitan dengan beberapa putusan MK yang inkonstitusional, pada dasarnya putusan MK tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan konstitusi, karena kehadiran lembaga ini sebagai batu uji Undang-undang terhadap UUD 1945. Sehingga untuk memastikan bahwa setiap putusan MK sejalan dengan cita-cita awal didirikannya lembaga negara tersebut, maka hakim konstitusi harus mengedepankan integritas dan kredibilitasnya.

Memang hakim konstitusi juga manusia biasa, tapi jabatan hakim konstitusi merupakan amanah negara. Artinya, hakim MK cukup menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana putusannya tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan siapa pun. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH-UI

Kualitas putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dilepaskan dari konteks kualitas seleksi hakim MK itu sendiri. Apakah seleksi yang dilakukan menghasilkan sosok negarawan yang berintegritas tanpa cela yang menguasai konstitusi serta memiliki semangat menjunjung tinggi HAM.

Karenanya proses seleksi yang berkualitas, transparan, dan akuntabel menjadi prasyarat kunci bagi kualitas putusan hakim MK ke depan. Proses ini dilakukan untuk menguji kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki seorang calon hakim konstitusi atas persoalan ketatanegaraan terkini. Tanpa proses yang berkualitas mustahil mendapati hakim yang punya pengetahuan hukum luas serta integritas tinggi.

Terpilihnya Akil Mochtar dan Patrialis Akbar yang kini menjadi pesakitan kasus korupsi merupakan buah hasil dari proses seleksi yang tidak terbuka, tidak akuntabel dan tidak teruji. Sejarah telah mencatat tanpa proses seleksi yang berkualitas maka potensi hakim tersebut korup di kemudian hari cukup besar. Dengan minimnya pengawasan antar sesama hakim maka peluang tersebut akan semakin terbuka luas.

Meski proses seleksi yang berkualitas bukanlah jaminan bahwa hakim konstitusi yang terpilih akan bersih dan tidak tergoda menerima suap. Tetapi setidaknya proses ini mampu meminimalisir potensi tersebut.

Sayangnya UU MK tidak secara spesifik mengatur mekanisme pemilihan hakim yang berasal dari presiden, DPR dan MK. Sehingga seringkali memiliki standar yang tidak jelas dan kurang terukur dalam proses seleksinya. Dalam praktiknya seringkali pemilihan dilakukan tertutup dan tidak diketahui publik. Hal semacam ini tentu bisa membawa pesan yang buruk bagi publik. Akan muncul kecurigaan adanya lobi-lobi transaksional dalam pemilihannya.

Kondisi yang demikian tentunya secara langsung akan berdampak pada kualitas putusan MK. Hakim-hakim konstitusi terpilih tidak teruji keilmuannya dan pengetahuannya sehingga tidak akan mampu melahirkan pertimbangan hukum yang berkualitas pula. Hal ini terbukti dengan banyaknya putusan kontroversial yang dilahirkan MK beberapa waktu terakhir.

Ke depan perlu ada perubahan UU MK guna mengatur secara rinci soal mekanisme pemilihan hakim konstitusi. Tanpa mekanisme dan proses seleksi yang berkualitas maka niscaya akan berdampak buruk pada putusan-putusan MK ke depannya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Setiap putusan hakim selalu ada titik lemahnya sekalipun diputus oleh lembaga yang kredibilitasnya sangat baik. Karena hakim juga manusia yang tidak bisa sempurna sebagaimana kodratnya. Kodrat itu harus ditopang oleh sistem yang bagus, baik sistem dalam pola recruitmen manusianya maupun sistem yang mengatur mekanisme kerjanya.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi harapan baru masyarakat untuk melihat proses peradilan yang bersih. Trust masyarakat terhadap lembaga peradilan tumbuh kembali meskipun belum 100%. Apalagi banyak kesan yang dirasakan para pihak yang berhubungan dengan MK juga mendapat pelayanan yang baik dan profesional. Secara umum saya berpendapat MK adalah lembaga yang mengedepankan pelayanan terbaik selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apa hendak dikata tiada hujan tiada angin, masyarakat dikejutkan dengan kasus hakim Akil Mochtar, disusul kasus hakim Patrialis Akbar, runtuh seketika trust masyarakat yang sedang mulai tumbuh. Bukan hanya itu, kasus pelanggaran etik yang dilakukan ketua MK hakim Arief Hidayat melengkapi image negatif Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme internal MK tidak menjadi jaminan kebenaran proses dan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Karenanya dibutuhkan profesionalitas, moralitas dan integritas yang tinggi dari seorang hakim untuk bisa memberikan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum.

Harapan masyarakat atau para pihak yang berselisih terhadap lembaga peradilan (hakim) begitu besar untuk menjadi benteng atau pelarian terakhir bagi para pencari keadilan (justiciable). Apalagi menjelang Pilkada 2018 secara serentak yang sebentar lagi berlangsung.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, kita bisa menggunakan kaidah ushul fiqh (metodologi hukum islam) "hukmul haakim yarfahukmul haakim yarfaul khilaaf" (keputusan hakim harus diikuti/diterima bukan karena benar salahnya tetapi harus diikuti karena ditetapkan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah). (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi             PMDN Ada Peluang, Tetapi Konsumsi Melambat             Dari Sistem Pemilu Hingga Politik Uang             Perlu Perubahan Revolusioner             Saving Investment Gap Masih Relatif Tinggi