Mencari Jurus Jitu Penyelesaian Konflik Bumi Cendrawasih
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 December 2018 18:00
Indonesia punya catatan sejarah yang buruk ketika harus kehilangan Timor Leste dari pangkuan Ibu Pertiwi. Di lain sisi, keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Aceh, menjadi prestasi gemilang dalam mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Namun, ada penilaian Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam menyelesaikan konflik di Papua, yang juga mengancam disintegrasi bangsa. Apakah formula penyelesaian konflik Aceh tidak bisa diterapkan dalam kasus Papua?

Pada 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia yang kemudian bertindak sebagai administrator dari wilayah itu. Baru pada era-Orde Baru (orba) secara resmi Irian Barat bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sejumlah Rakyat Papua beranggapan pemerintah Indonesia melakukan aneksasi terhadap tanah mereka. Perlawanan terus dilakukan oleh gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Soeharto sebagai penguasa Orba, menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan konflik di Papua. 

Pascareformasi 1998, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik di Bumi Cendrawasih. Lepasnya Timor Leste dari NKRI menjadi salah satu penyebab didesak mundurnya Presiden B.J Habibie. Ada anggapan, jika pak Habibie menjabat agak lama, bisa jadi beliau dengan pemikirannya yang menjujung tinggi HAM, akan melepaskan Papua juga dari pangkuan Ibu Pertiwi.

Pada era pemerintahan K.H Abdurahman Wahid pendekatan kultural lebih ditekankan, dan berupaya menghindari pendekatan militeristik. Di era-Gus Dur ini juga Irian Barat resmi berganti nama menjadi Papua, dan bendera “Bintang Kejora” diizinkan berkibar bersama dengan Sang Merah Putih. Pemerintahan Gus Dur juga mengizinkan Rakyat Papua untuk menggelar kongres Papua, yang membuka ruang konsolidasi bagi sejumlah tokoh Papua Merdeka di dalam dan luar negeri.

Penyelesaian konflik Papua era-Megawatid dan SBY terkesan normatif. Bahkan di era-Megawati, tokoh sentral pergerakan Papua Merdeka, Theys Hiyo Eluay dibunuh. Terbunuhnya Theys dianggap sebagai langkah mundur pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik Papua. Pada era-SBY, isu internasionalisasi Papua semakin kencang digaungkan di tingkat regional maupun global. Dukungan dari negara-negara Melanesia di Pasifik menjadi pendorong internasionalisasi isu Papua.

Masuk ke era-Jokowi, secercah harapan muncul bagi penyelesaian konflik Papua. Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di Papua, yang dianggap sebagai akar permasalahan dan pemicu konflik di Papua. Empat tahun pemerintahan Jokowi, ada sejumlah pasukan OPM yang memutuskan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun, ada pihak yang beranggapan pemerintahan Jokowi belum berhasil menyelesaikan konflik di Papua.

Rentetan peristiwa kekerasan bersenjata yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), mencoreng upaya pemerintah Jokowi dalam menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Apakah pemerintah Jokowi akan terpancing untuk kembali menggunakan pendekatan militer seperti era Orba dalam menyelesaikan konflik Papua? Jurus jitu apa yang sebaiknya diambil pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Bumi Cendrawasih?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Telah sejak lama kami melakukan diskusi dan mengumpulkan seluruh stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan isu Papua. Baik stakeholder yang ada di Papua, juga yang ada di Jakarta. Bahkan, kami beberapa kali mengundang perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua, untuk ambil bagian dalam diskusi yang kami lakukan, guna mencari solusi terkait isu-isu Papua.

Dari penelitian dan dikusi yang kami lakukan sejak lama terkait isu Papua, kami merumuskan 11 rekomendasi terkait masalah Papua. Kesebelas rekomendasi tersebut bisa dibaca di dalam buku Road Map Papua yang diterbitkan oleh LIPI.

Dari 11 rekomendasi tersebut, ada dua yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi. Rekomendasi pertama adalah mengenai pembebasan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol). Namun tindak lanjut dari rekomendasi pertama ini, nampaknya tidak jelas.

Berikutnya adalah membuka akses bagi jurnalis internasional, untuk melakukan peliputan ter isu dan kondisi di Papua. Namun, itu juga nampaknya tidak terlalu smooth, juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Terakhir, pada 2009 kami merekomendasikan untuk dikakukan dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Papua. Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2017 telah menunjuk tiga orang untuk menyiapkan dialog sektoral, untuk membicarakan isu-isu pembangunan di Papua. Khusus pendidikan dan kesehatan.

Jadi rekomendasi dari LIPI ada yang diadopsi, ada yang yang diterima, tetapi ada juga yang tidak diterima. Itu menurut saya sudah sebuah kemajuan. Tetapi tentunya, untuk menyelesaikan permasalahan di Papua masih cerita yang sangat panjang. 

Satu catatan, terkait permasalahan HAM. Sebetulnya, proposal kami mengenai dialog itu agak sedikit berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh tim yang ditunjuk pak Jokowi. Karena tim itu lebih fokus kepada isu-isu pembangunan, sedangkan proposal kami mengatakan, HAM menjadi salah satu sektor yang bisa didiogkan.

Namun, rupanya masih belum ada kesepakatan dalam memahami HAM itu sendiri. Jadi ada kesan kemudian, pemerintah memulai dengan isu-isu yang lebih soft, pembangunan itu yang semua serukan. Sementara HAM dan isu-isu seputar politik, itu kan isu yang berat.

Terakhir, pemerintah menunggu isu-isu pembangunan selesai terlebih dahulu. Ini agak berbeda dengan proposal kami, kami mengatakan tidak perlu menunggu, karena dialoge isu-isu soft bisa dibarengi dengan isu-isu HAM. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Imparsial

Dalam menyelesaikan konflik di Papua seperti yang kemarin, presiden menunjukan sikap politik yang tidak menginginkan operasi militer yang masif di Papua. Dan presiden memerintahkan mengejar dan menangkap pelaku. Sehingga yang diinginkan presiden adalah operasi penegakan hukum. Oleh karena itu sesuatu yang baik dan tepat.

Dan pelajaran dari operasi militer pada masa Orde Baru (Orba) itu menunjukan operasi militer tidak efektif diterapkan dalam menyelesaikan konflik. Justru menambah panjang konflik dan kekerasan yang terjadi. Apalagi kemudian itu menghasilkan kondisi yang hari ini terjadi. Itu akibat dari rezim otoriter orba.

Oleh karenanya, memutuskan untuk tidak menggunakan operasi militer yang masif dalam penyelesaian kasus Papua kemarin, merupakan suatu hal yang baik. Dan Presiden Jokowi kan memerintahkan mengejar dan menangkap, itu artinya meminta agar operasi penegakan hukum bekerja secara proporsional, dan akuntable.

Saya rasa langkah yang paling efektif dalam jangka pendek adalah memastikan perlindungan korban, perlindungan terhadap saksi dan juaga operasi penegakan hukum secara proporsional.

Dalam jangka panjang tentu adalah membuka ruang dialoge antara pemerintah Indonesia dan Masyarakat Papua itu menjadi penting. Karena berdasarkan pendekatan konflik dan pendekatan penyelesaian konflik, melalui ruang dialog itu jauh lebih efektif, persis apa yang dilakukan di Aceh.

Mediasi konflik di Aceh selesai melalui jalan dialog. Meski konflik Aceh dan Papua berbeda, tipologi masyarakatnya juga berbeda. Mekanisme dialog di era kekinian, di banyak negara yang mengalami konflik internal, jauh lebih baik ketimbang mengemukakan operasi militer dan lain sebagainya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar