Mendedahkan Kasus Bachtiar Nasir
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 May 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Penetapan Bachtiar Nasir sebagai tersangka menjadi perdebatan. Ada yang menganggap, langkah kepolisian itu murni proses hukum biasa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tapi ada pula yang meyakini kasus yang menjerat Bachtiar Nasir sarat bermuatan politis. Dengan kata lain, Bachtiar Nasir dinilai sedang dikriminalisasi penguasa.

Kasus ini bermula sejak Februari 2017, persisnya setelah polisi menemukan adanya dugaan aliran dana dari Indonesian Humaitarian Relief (IHR)--organisasi pimpinan Bachtiar--ke kelompok Jaysh Al-Islam, sebuah kelompok bersenjata di Suriah yang melawan Presiden Bashar Al-Assad. Usus punya usut, dana tersebut diduga berasal dari rekening Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS).

Sebetulnya, Dana yang ditampung di rekening YKUS merupakan sumbangan masyarakat untuk Aksi 411 dan 212 pada 2016 lalu. Totalnya mencapai sekitar Rp3,8 miliar. Tapi Bachtiar diduga mencairkan uang sebesar Rp1 miliar dari rekening tersebut dan digunakan untuk kegiatan lain.

Singkatnya, Bachtiar Nasir diduga telah melakukan pencucian uang lantaran telah mengalihkan aset yayasan dan menggunakannya tidak sesuai peruntukannya. Bisakah Bachtiar Nasir dijerat pasal TPPU?

Yang jadi tanda tanya publik, penetapan tersangka baru dilakukan sekarang ini. Padahal proses penyidikan dan penyelidikan sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. Apalagi 2017 lalu, Ketua YKUS Adnin Armas berstatus tersangka. Ini boleh jadi menimbulkan asumsi: kalau Bachtiar Nasir memang bersalah, seharusnya bisa ditersangkakan sejak dulu.

Namun polisi beralasan, penersangkaan dilakukan pasca Pemilu 2019 supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Jika ditetapkan tersangka pada 2017-2018, menurut kepolisian, sangat rentan menimbulkan reaksi keras dari para pendukung Bachtiar Nasir. Terlebih, kasus ini menyangkut dana aksi 411 dan 212.

Sekalipun penetapan tersangka baru dilakukan pasca Pemilu 2019, dua arus perbedaan tetap saja bergesekan. Yang satu, yakin status tersangka Bachtiar Nasir lebih kental urusan politiknya ketimbang semata-mata penegakan hukum. Sementara yang lain, percaya bahwa kasus tersebut merupakan proses hukum yang sudah sesuai prosedur, bukan kriminalisasi. Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi perbedaan tersebut?

Terlepas mana yang benar dan mana yang salah, perdebatan tersebut boleh jadi semakin meyakinkan publik bahwa politik belum bisa lepas dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, politik boleh jadi men-setting Bachtiar Nasir seolah-olah melanggar hukum, mungkin pula politik mendesain proses hukum terhadap Bachtiar Nasir seakan-akan kriminalisasi. Apa iya, saat ini kita sudah tidak bisa membedakan antara kriminalisasi dan proses hukum biasa secara objektif?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia

Konstruksi hukum tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Bachtiar Nasir tidak jelas. Yang dimaksud TPPU itu kan, ada uang haram atau hasil tindak pidana yang dicuci. Kalau dia melakukan pencucian uang, uang siapa yang dicuci dan dari hasil tindak pidana apa?

Tapi sekarang, penyidik belum membuktikan bahwa uang yang dicuci Bachtiar Nasir hasil tindak pidana apa. Padahal syaratnya dalam TPPU harus ada predicate crime atau kejahatan asal. Jika memakai prosedur normal, mestinya ada tindak pidana asal, dibuktikan, dan seterusnya, lalu ada uang yang dicuci.

Jika ada yang dicuci, harus dibuktikan dulu hasil tindak pidana apa asal uang itu dan siapa pelakukanya. Setelah itu, ada kegiatan namanya pencucian uang. Tidak mungkin ada pencucian uang kalau tindak pidana asalnya tidak ada, ini asas yang harus dipahami dalam TPPU.

Hingga sekarang, publikasi yang disampaikan penyidik tidak pernah memunculkan tindak pidana apa terkait dengan TPPU yang dilakukan oleh Bachtiar Nasir. Kalau itu (tindak pidana asal) belum ada, jangan ngomong tersangka TPPU dulu.

Kalau toh uang itu berasal dari orang lain yang disimpan atau diserahkan kepada Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS), itu harus jelas ijab qabulnya. Jika pemberi meminta dicuci bersih dari haram menjadi halal, itu berarti TPPU. Tapi selagi penyumbang tidak mengikrarkan tujuannya, lalu dalam prosesnya sumbangan itu digunakan yayasan, menurut saya gak bisa masuk TPPU.

Meski tujuan uang yang disimpan di rekening YKUS untuk Aksi 212 dan 411, penggunaan uang diluar tujuan tersebut tetap saja tidak bisa dikenai pasal TPPU. Kalau dianggap TPPU, justru menimbulkan praduga bahwa seolah-olah asal duit penyumbang itu berasal dari kejahatan. Penyidik harus clear dulu mencari sumber asal sumbangan itu, jangan sampai tiba-tiba orang (Bachtiar Nasir) jadi tersangka.

Sesungguhnya polisi atau penyidik yang profesional pasti melakukan proses hukum secara transparan dan objektif. Kalau itu dilakukan secara objektif, berarti mampu menunjukan bukti-bukti apa yang dijadikan dasar untuk mejadikan seseorang sebagai tersangka.

Kalau tidak bisa menjelaskan secara objektif, saya khawatir justru malah menimbulkan praduga yang bermacam: kasus Bachtiar Nasir faktor politis, kriminalisasi, dan lain-lain. Semua orang pasti bicara begitu jika polisi tidak bisa objektif. Cara seperti itu akan bisa merusak profesionalisme apar penegak hukum, dalam hal ini penyidik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Kalau status tersangka Bachtiar Nasir karena lantaran mengalihkan aset Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS), seharusnya orang YKUS yang melaporkan. Memang yayasan itu milik publik. Tapi sepanjang yayasan masih berjalan dan masih dikelola oleh orang atau badan hukum, dalam hal ini pemerintah tidak bisa ikut campur.

Jika Bachtiar Nasir melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), itu harus berdiri dulu kasus pokok (tindak pidana asal). Apakah dalam kasus pokok itu uangnya berasal dari penipuan, penggelapan, dan lain-lain. Tidak bisa seseorang dianggap melakukan pencucian uang jika uangnya bukan berasal dari hasil kejahatan.

Terkait dugaan adanya pengalihan aset YKUS oleh Bachtiar Nasiritu bisa dilakukan proses hukum sepanjang ada korban dan melapor. Tapi kalau tidak ada, lalu tiba-tiba polisi menetapkan tersangka, itu jadi tanda tanya.

Dalam yayasan itu, badan pengurus harus meminta persetujuan dewan pembina ketika melakukan tindakan hukum. Apakah ada yang dirugikan dengan tindakan Bachtiar Nasir mengalihkan aset (jika benar)? Tidak bisa polisi serta merta langsung mengambil tindakan.

Mungkin polisi sudah berproses, tapi harus ada gelar perkara dulu sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka. Tidak bisa tiba-tiba muncul status tersangka sebelum adanya proses penyidikan dan penyelidikan.

Bisa jadi polisi punya dasar yang kuat dalam menetapkan Bachtiar Nasir jadi tersangka. Artinya, kalau polisi merasa yakin Bachtiar Nasir bersalah, ya sah-sah saja. Tetapi pihak yang ditersangkakan juga punya hak untuk menguji benar tidaknya yang dilakukan kepolisian, entah melalui praperadilan atau proses hukum lainnya.

Kita tetap harus menghormati proses hukum yang dilakukan kepolisian. Selain itu, Bachtiar Nasir punya hak untuk melakukan upaya hukum jika menganggap kasusnya bukan bagian dari proses hukum yang sesungguhnya.

Jadi, apakah kasus ini kriminalisasi atau persoalan hukum biasa? Kalau biasa, ya biasa aja sebenarnya. Ada proses yang ingin dibuktikan oleh kepolisian. Ada proses di mana Bachtiar Nasir punya hak untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Tapi di tengah situasi pertarungan politik (pilpres) yang belum selesai, kita susah memastikan bahwa kasus Bachtiar Nasir merupakan kriminalisasi atau proses hukum biasa. Situasi politik saat ini membuat kita tidak bisa jernih melihat persoalan secara objektif. Yang ada, semua masyarakat bisa berasumsi dan beropini.

Terakhir, apapun yang dilakukan pihak kepolisian memang harus dikontrol masyarakat. Tapi polisi juga harus bisa membuktikan kepada publik bahwa kasus ini memang murni kasus penegakan hukum. Jangan sampai muncul asumsi di tengah masyarakat bahwa, orang-orang yang dianggap kritis selalu jadi sasaran empuk untuk dicari-cari kesalahan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar