Mendedahkan Pengungkapan Rusuh 21-22 Mei
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 June 2019 11:00
Penulis
Watyutink.com - Pengungkapan aktor kerusuhan aksi demonstrasi pada 21-22 Mei 2019 terus berlanjut. Perlahan tapi pasti kepolisian berhasil mengungkap siapa aktor-aktor di balik kerusuhan. Hingga kini, setidaknya tiga purnawirawan TNI dan Polri; Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Mayjen (Purn) Soenarko, dan Komjen (Purn) Sofjan Jacoeb, ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, polisi juga menetapkan tersangka kepada politikus PPP Habil Marati. Ia diduga berperan sebagai donatur untuk membeli senjata yang akan digunakan untuk mengeksekusi empat tokoh nasional dan pimpinan lembaga survei.

Tak tanggung-tanggung, kasus ini diungkap melalui tim investigasi di bawah komando Irwasum Polri. Tim yang dibentuk Kapolri ini agar pengungkapan rusuh 21-22 Mei lebih efektif.

Menurut Anda, idealkah pengungkapan kerusuhan 21-22 Mei dilakukan oleh polisi? Pasalnya, sebagian masyarakat kurang begitu percaya terhadap kerja kepolisian, terutama elite dan pendukung oposisi. Bahkan ada yang mensinyalir sikap represif polisi lah yang menyebabkan aksi demonstrasi berujung rusuh.

Dengan kata lain, polisi dikhawatirkan tidak independen. Atas dasar ini, sebagian pihak sempat mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Terlepas menimbulkan pro-kontra, usulan ini supaya kericuhan 21-22 Mei bisa diungkap secara transparan.

Kerja tim investigasi dianggap ganjal oleh sebagian kalangan. Satu sisi, gesit mencari dalang kerusuhan 21-22 Mei. Tapi di sisi lain, mereka lamban mengungkap peristiwa kematian 9 orang korban meninggal akibat demonstrasi berujung chaos. Hingga kini, polisi belum menjelaskan secara detail sebab kematian seluruh korban dan siapa pelakunya.

Apa iya polisi tak serius mengungkapnya? Terlebih, Komnas HAM sudah mengemukakan bahwa empat orang korban tewas kerusuhan 21-22 Mei akibat timah panas. Bahkan ada pula meninggal setelah kehabisan napas gara-gara terkena gas air mata.

Meski begitu, publik tentu sepakat bahwa dalang kerusuhan haruslah terungkap sekalipun tetap ditangani kepolisian. Tapi jika sebab kematian dan pelaku yang melenyapkan 9 orang tak berhasil diungkap, boleh jadi publik kian meragukan kredibilitas Polri.

Sebenarnya, polisi telah berusaha transparan dalam mengungkap kerusuhan 21-22 Mei. Salah satunya, Polri sudah membeberkan siapa di balik kerusuhan tersebut secara gamblang kepada publik melalui konferensi pers, Selasa (11/6/2019).

Kendati demikian, rupanya masih ada yang tetap meragukan kinerja polisi. Bahkan ada yang menuding polisi terkesan sedang melakukan penggiringan opini publik. Seseorang seperti Kivlan Zein yang notabene mantan prajurit TNI dianggap tak mungkin melakukan makar.

Sekalipun banyaky percaya kepada kerja tim investigai, harus diakui tak sedikit orang yang meyakini pengusutan ini hanya persoalan kepentingan politik.

Lantas, tidakkah pengungkapan rusuh 21-22 Mei oleh kepolisian justru akan memperkeruh suasana politik? Pasalnya, pertarungan politik-pilpres antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga belum berakhir.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Pengungkapan aktor-aktor kerusuhan 21-22 Mei 2019 oleh Mabes Polri merupakan salah satu bentuk upaya transparansi Polri dalam penanganan peristiwa hukum guna meningkatkan akuntabilitas penyidikan terhadap beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Betapapun keterangan tersebut diragukan oleh beberapa pihak, pemaparan publik oleh Polri telah memberikan pembelajaran berharga bagi warga negara tentang arti penting demokrasi, kebebasan berpendapat, dan nafsu politik para avonturir politik serta conflict entrepreneur yang beroperasi di tengah kekecewaan sebagian publik dan kerumunan massa.

Pengungkapan yang dilakukan oleh Mabes Polri di bawah koordinasi Tim Irwasum Polri, memang kurang ideal untuk memperkuat independensi dibanding misalnya dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Tetapi pembentukan TGPF biasanya didasari oleh tidak bekerjanya ordinary institution yang diberi mandat oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sepanjang institusi existing sudah bekerja, maka pembentukan TGPF pun menjadi tidak relevan.

Upaya hukum yang dilakukan Polri dan menjerat sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, sudah sepatutnya harus dipandang sebagai proses hukum biasa yang tidak perlu dikaitkan dengan korps atau semangat jiwa korsa para purnawirawan.

Dalam konteks Pemilu, jiwa korsa hanya  dibenarkan untuk membela demokrasi konstitusional yang tunduk pada supremasi sipil melalui Pemilu, bukan pertunjukan anarki yang mengorbankan jiwa-jiwa yang buta politik, sebagaimana terjadi pada 21-22 Mei lalu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Memang dalam pengungkapan kerusuhan 21-22 Mei perlu juga ada Tim Gabungan Pencari Fakta. Alasan utamanya adalah agar publik lebih mengetahui akan aksi ini. Benar atau salah semua kembali ke publik.

Terkait pengamanan demonstrasi oleh polisi, ada isu HAM yang bakal di goreng. Kembali politik kompor akan dimainkan dengan memanas-manasi. Jika memang polisi melakukan tindakan pengamanan sudah sesuai SOP atau prosedural yang berlaku, maka jangan menyalahkan polisi.

Memang di manapun dalam pilpres akan muncul intrik dan konspirasi terutama dari pihak yang kalah. Namun bukan tidak mungkin pihak yang menang melakukan hal demikian. Barangkali untuk mengamankan posisi dan mempertahankan kekuasaan, maka akan dilakukan siasat juga. Namanya politik adalah siasat, strategi, dan manifesto.

Dalang kerusuhan sudah terungkap, tapi yang utamanya adalah siapa dalang utamanya. Kalau catur yang ditangkap baru bidak dan kuda. Rajanya belum.

Ke depan politik balas dendam pasti akan ada. Jadi harusnya perlu pemikiran konstruktif juga jangan politik membabi-buta. Paling semua dosa-dosa akan diungkit mulai pelanggaran HAM sampai kematian 554 pimpinan/anggota KPPS.

Kalau bilang pihak 01 yang benar semua agak keliru, begitu pula pihak 02 yang paling benar maka mustahil. Jadi possible and impossible tetap ada.

Memang kalau makar sebetulnya menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Ini persis terjadi di Turki. Yang mana ribuan orang baik dari militer sampai sipil melakukan tindakan makar. Secara subjek dan objek ada dua, pilpres dan pemerintahan. Saya nilai pihak 02 terlalu arogan mendukung pasangan capres dan cawapres tanpa melihat impact (dampak) dan risk (risiko).

Polisi dalam hal ini perlu memisahakan mana makar, mana pencemaran nama baik presiden, mana kudeta, mana pilpres. Jangan semuanya dianggap makar. Paling penting secara esensi apa inti persoalannya, eksistensinya atau keberadaannya seperti apa dan bagaimana langkah hukum yang diambil dengan melihat asas praduga tidak bersalah.

Sejatinya, etika situasional juga perlu dikedepankan. Saya sangat tidak setuju harkat martabat presiden diinjak-injak. Terlepas dari kesalahan dan kekuarangan, jangan main hina dan cemooh terhadap kepala negara. Ini perbuatan tak terpuji. Saya nilai semua yang terjadi lantaran over fanatisme atau fanatik yang terlalu berlebihan tanpa ada kontrol. Bisa saja dikatakan out of control. Ini merupakan pelajaran jangan sampai terjadi lagi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

Tim investigasi yang dilakukan oleh Polri perlu melibatkan para tokoh independen yang kompeten. Polri juga akan menggandeng Komnas HAM untuk mendapatkan kepercayaan dan kepuasan publik, tim investigasi yang dilakukan Polri haruslah semacam tim gabungan pencari fakta (TGPF). Latar belakang dan motif peristiwa kerusuhan 21-22 Mei juga telah mulai terungkap melibatkan aktor-aktor politik dan kepentingan yang membayakan demokrasi.

Hal itu terkait juga dengan adanya dugaan  motif dari pelaku kerusuhan dalam momentum masa penetapan hasil Pilpres 2019. Yang patut menjadi perhatian juga adalah karena peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa.

Walaupun pihak polri membantah para korban meninggal dari senjata mereka, justru karena alasan itulah tim investigasi yang kredibel perlu dibentuk untuk mengungkap seterang-terangya kejadian tersebut. Tentu investigasi yang dilakukan harus transparan dalam proses dan pengungkapan hasilnya.

Melihat perkembangan dari kasus kerusuhan 21-22 Mei, merupakan ujian bagi demokrasi di Indonesia. Pertama, pihak yang kalah menggunakan cara kekerasan dalam menolak hasil pemilu. Kedua, jika terbukti benar ada upaya pembunuhan politik, saya khawatir akan menjadi tradisi berikutnya sebagaimana yang terjadi di negara-negara Asia Selatan.

Jadi, tugas Polri dan Komnas HAM untuk mengungkap kerusuhan tersebut secara terang dan adil agar proses demokrasi yang baik di Indonesia tidak dicederai oleh para politikus yang merusak demokrasi itu sendiri. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Polisi Tunduk Pada Hukum             Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?