Menelaah Situasi Politik Pasca KPU Umumkan Hasil Pilpres
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 May 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2019. Jokowi-Ma’ruf memperoleh suara terbanyak. Tapi saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Aziz Subekti dan Didi Hariyanto, menolak menandatangani berita acara penetapan hasil rekapitulasi suara pilpres.

Menurut Aziz, penolakan itu merupakan momentum moral bahwa oposisi tidak menyerah untuk melawan ketidakadilan, kecurangan, kesewenang-wenangan, kebohongan, dan tindakan-tindakan apa saja yang akan mencederai demokrasi. Apakah ini menandakan babak baru bahwa situasi politik bakal tidak menentu, setidak-tidaknya sampai Oktober 2019?

Sebelumnya, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pilpres pada Selasa (20/5/2019) dini hari, sehari lebih cepat dari rencana awal. Hasilnya, Jokowi-Ma’ruf menjadi pemenang pilpres dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,5 persen, unggul 16.957.123 atau 11 persen ketimbang Prabowo-Sandi yang hanya memperoleh suara 68.650.239 atau 44,5 persen.

Jika oposisi tidak setuju dengan pengumuman KPU tersebut, secara prosedural mestinya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana yang diharapkan banyak pihak.  Terlepas saluran tersebut akan ditempuh atau tidak, yang pasti oposisi akan turun ke jalan untuk menolak hasil rekapitulasi suara oleh KPU.

Mereka akan menggelar Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) yang terpusat di Jakarta, entah berapa lama aksi ini akan terus bergulir. Ribuan massa dari berbagai daerah dikabarkan berhasil bergabung dengan GNKR, meski di beberapa wilayah polisi sempat melakukan sweeping agar masyarakat mengurungkan niatnya pergi ke Ibu Kota untuk berdemo. Menurut Anda, apakah aksi ini akan berlangsung dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi etika?

Lalu, sikap macam apa yang harus ditunjukkan polisi agar jauh dari kesan politis dalam mengamankan demonstrasi? Seperti diketahui, polisi juga sudah siap siaga mengamankan Jakarta. Selasa (21/5/2019), Polisi menggelar apel kesiapan pengamanan pasca-penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Yang membuat publik khawatir ketika adanya penumpang gelap yang memanfaatkan GNKR dianggap semakin nyata kebenarannya. Konon, mereka berasal dari luar partai pendukung yang berusaha menggembosi BPN Prabowo-Sandi  yang lebih memilih garis perjuangan politik dengan sikap setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, seperti disampaikan Prabowo di Kertanegara agar simpatisan dan sukarelawan 02 tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum, menjaga aksi penyampaian pendapat di depan umum dilakukan dengan damai, berakhlak, dan konstitusional.

Begitu juga dengan langkah kepolisian yang selalu dicurigai publik. Sebagian masyarakat menilai tindakan polisi terhadap kelompok oposisi bernuansa politis yang cenderung represif, ketimbang murni proses hukum. Publik khawatir polisi telah jadi alat kekuasaan untuk “menyingkirkan” siapa saja yang tidak dikehendaki.

Kendati demikian, masyarakat berharap aksi GNKR berlangsung secara damai dan tertib. Oposisi tak mempersoalkan tindakan hukum terhadap peserta aksi yang melakukan pelanggaran hukum. Polisi juga bertindak dalam koridor hukum, hanya menindak murni karena melanggar hukum, bukan karena sikap politiknya. Masalahnya, apakah ini akan terwujud selepas KPU mengumumkan hasil pilpres?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Penetapan hasil Pilpres 2019 sudah dilakukan oleh KPU pada Selasa (21/5/2019) dini hari . Hal ini merupakan momentum penting bagi seluruh elemen demokrasi Indonesia untuk mencermati artikulasi mandat rakyat kepada penyelenggara negara. Penetapan KPU merupakan satu-satunya rujukan yang legitimate mengenai hasil Pemilu.

Jika kontestan pemilu tidak puas dengan hasil pilpres yang ditetapkan oleh KPU, maka para kontestan dapat menggunakan satu-satunya saluran memperjuangkan keadilan elektoral dan mempersoalkan ketidakadilan. Termasuk dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, yaitu dengan mengajukan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Demikianlah aturan main demokratis yang sudah disepakati oleh para kontestan pemilu, jauh sebelum tahapan pemilu dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menggunakan cara-cara di luar mekanisme konstitusional yang disediakan oleh aturan main yang disepakati pada dasarnya merupakan tindakan pengkhianatan atas kesepakatan kolektif yang sudah dituangkan dalam seluruh peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilu dan penegakan keadilan di dalamnya.

Aksi massa yang akan dilakukan oleh salah satu kontestan pilpres pada 22 Mei melalui mobilisasi pendukungnya merupakan tindakan yang secara konstitusional cacat prosedural. Sebab aturan main pemilu tidak menyediakan prosedur jalanan untuk mempersoalkan hasil pemilu.

Dalam konteks itu, unjuk rasa yang didorong oleh kekecewaan atas proses dan hasil pemilu hanya perlu dibaca sebagai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, bukan mekanisme demokratis tambahan untuk mengartikulasikan kedaulatan rakyat setelah pemungutan suara pada 17 April 2019 yang lalu.

Dengan perspektif tersebut, maka pemerintah dan aparat keamanan seharusnya menjamin penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi biasa, sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan regulasi yang relevan untuk itu, maka aksi demonstrasi dimaksud mesti dilakukan secara damai dengan tidak merusak tertib sosial, tertib politik, dan tertib hukum yang berlaku.

Dengan demikian, setiap tindak pidana dan melawan hukum dalam aksi unjuk rasa tersebut harus direspons dengan penegakan hukum yang tegas, adil, dan memberikan efek jera.

Berkaitan dengan itu, publik semestinya tidak menjadikan aksi dari sekelompok kecil warga pendukung (voters) itu sebagai aspirasi demos secara keseluruhan. Publik hendaknya tenang dan tidak terprovokasi dengan berita-berita bohong dan provokatif di media sosial, terutama dari dan yang mengatasnamakan tokoh-tokoh yang sesungguhnya bukan kontestan dalam perhelatan pemilu, lebih-lebih mereka yang sejak awal memang nyata-nyata menjadi penumpang gelap pemilu dengan menjadikan dukungan politik yang diberikan kepada kontestan sebagai alat bargaining dan negosiasi demi kepentingan politik dan ideologis kelompok dan jaringannya semata.

Kepada aparat keamanan, saya mengingatkan mereka untuk memperlakukan provokator-provokator sebelum dan pada saat aksi unjuk rasa tanggal 22 Mei sebagaimana provokator-provokator pada aksi demonstrasi pada umumnya. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap mereka, lebih-lebih jika provokasi tersebut mengancam keselamatan pejabat negara seperti Presiden, membahayakan keamanan negara, mendelegitimasi pemerintahan negara, dan menghasut agar terjadi kerusuhan.

Namun begitu, tindakan penegakan hukum atas mereka, seperti dalam bentuk penangkapan dan penahanan, harus dilakukan secara presisi berdasarkan atas bukti permulaan yang memadai.

Aparat keamanan juga mesti dihimbau untuk senantiasa waspada dan tidak segan-segan menggunakan kerangka hukum pemberantasan terorisme terhadap kelompok-kelompok radikal dan jaringan teroris yang berusaha untuk menjadikan kegagalan politik penumpang gelap dalam Pemilu sebagai momentum untuk melakukan aksi-aksi yang mengancam keselamatan publik dan mengganggu keamanan negara.

Elite politik nasional hendaknya memelihara kedamaian dan suasana kondusif dengan tidak menghasut penggunaan aksi-aksi jalanan dan tindakan melawan hukum sebagai respons atas proses dan hasil Pemilu 2019. Hajatan elektoral kelima pasca reformasi ini jelas belum ideal, tapi sudah menunjukkan tata kelola yang semakin melembaga dengan sistem pengawasan yang berlapis dan berjenjang serta dengan penyediaan institusi dan mekanisme penegakan keadilan elektoral, baik substantif maupun prosedural, yang lebih baik melalui Bawaslu, Gakkumdu, DKPP, dan MK.

Di samping itu, publik pada umumnya menunjukkan sikap politik yang lebih matang terkait politik elektoral. Dalam situasi demikian, elite politik hendaknya membuang jauh setiap skenario politik yang menarik mundur kemajuan politik dan peradaban publik yang sudah semakin baik pasca reformasi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Hak kubu Prabowo-Sandi untuk menolak hasil Pilpres 2019. Namun penolakan tersebut jangan sampai memperkeruh suasana. Penolakan tersebut menandakan kubu 02 tidak mengakui kemenangan kubu 01.

Tentu dinamika penolakan hasil pilpres itu akan berimplikasi kepada situasi politik. Politik masih akan hangat dengan segala dinamikanya. Dan selama Jokowi dengan Prabowo belum bertemu. Dan belum melakukan rekonsiliasi, maka kondisi politik masih akan tetap hangat.

Setiap warga negara punya hak untuk melakukan demonstrasi, termasuk yang dilakukan oleh pendukung oposisi. Dan pemerintah juga aparat tak boleh melarang-larang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Asalkan demonstrasi dilakukan dengan tertib, aman, nyaman, dan tidak anarkis ya sah-sah saja.

Dan saya memiliki keyakinan. Mereka yang melakukan demonstrasi akan menjaga tata tertib dan etika. Mereka yang berdemonstrasi adalah anak-anak bangsa yang harus dijaga. Mereka jangan dimusuhi. Namun demonstrasinya harus dijaga oleh polisi agar aman, damai, tertib, dan tidak membuat kegaduhan.

Untuk kepolisian bekerja secara profesional saja. Artinya tugas polisi menjaga dan mengamankan mereka. Agar demonstrasinya berjalan dengan aman dan tertib.

Polisi tak boleh berpolitik. Dan tak boleh jadi alat kekuasaan. Tugas polisi salah satunya untuk menjaga keamanan negara. Jadi jika ada demonstran yang melanggar hukum silahkan ditindak sesuai dengan ketentuan berlaku. Kita ingin memiliki Kepolisian yang cinta kepada negaranya. Juga cinta pada rakyatnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Kegamangan dan kegalauan demokrasi dan politik akan terjadi. Pihak 02 yakni Prabowo tetap mengklaim terjadi kecurangan, buntutnya tidak menandatangani hasil pilpres.

Bahaya jika penumpang gelap masuk misalkan diboncengi kaum radikal dan intoleran bahkan ISIS.

Kendati pengumuman hasil rekapitulasi KPU sudah usai, tapi bisa terjadi chaos. Memang dalam konteks pemilu kalau konteks menjatuhkan pemerintahan itulah makar. Tapi antara chaos politik dan makar menjadi dua bagian penting. 

Saya prediksi akan ada demo di basisnya Prabowo yaitu Makassar, Medan, Surabaya, bahkan Jakarta. Ingat! awal student power bahkan berimbas ke people power saat menjatuhkan presiden di mulai di kota-kota ini. Meski begitu, saya salut dengan kesiapan TNI/Polri dalam langkah preventif bahkan menangkalnya.

Kekuatan rakyat kerap salah diartikan. Harusnya rakyat jangan dijadikan tumbal politik demi political interest (kepentingan politik) dan political lust (nafsu politik). Setiap pemilu paling ada suatu kesalahan itu biasa  tapi bukan fatal. 

Tetap kalau salah melangkah people power bisa berubah jadi people's riots (kerusuhan rakyat). Memang demi kekuasaan rakyat harus jadi korbannya. Memang ada sisi negatif ada pula positif. Kalau pemimpin anarkis, diktator, atau otoriter yang tak berpihak pada rakyat barangkali beda. Tapi ini Presiden Jokowi cukup berpihak pada rakyat lewat program-programnya, contoh dana desa dan sertifikat gratis.

Kejadian people power pernah terjadi di Amerika Serikat (AS) saat Hillary Clinton dari Partai Demokrat kalah dari rivalnya Donald Trump pada president election AS 2106 lalu.

Dengan dimotori George Soros, sempat demonstran turun di sejumlah sanctuary city yakni Chicago, San Fransisco, Philadelpia, New York tapi hanya dalam bentuk protes tanpa merusak.

Sikap legowo penting dilakukan, pasalnya dalam sebuah perlombaan ada menang ada kalah. Tetap saja kalau seri atau imbang maka ada additional time atau tambahan waktu. Bagi saya masyarakat jangan mau di adu domba atau dhasut oleh oknum-oknum yang tak mau ada damai.

Freedom of speech (kekebasan berpendapat) tak dilarang karena dijamin oleh Undang-undang, tapi yang salah jika sudah berubah ke arah overabudance of speech (kebablasan berpendapat).

Ini bisa digunakan kelompok tertentu untuk merusak bahkan menjarah. Ini perlu diantisipasi.

Saat ini pentingnya the power of love. Karena hal ini mampu meredam people power. Love dari kata L= Listen (dengar), O = Overlook, V= Voice (Bersuara) dan E= Effort (Berusaha).

Masih ingat lagu yang dipopulerkan oleh Celine Dion yang bertitel The Power of Love, di mana kekuatan cinta bisa mengubah segalanya. Cinta kasih manusia sangat penting dalam meredam people power.

Untuk itu, pentingnya pengendalian diri. Ini tinggal tergantung dari Prabowo. Pengikutnya tinggal ikut komando sang capres. Saya yakin Prabowo seorang ksatria dan negarawan, mau menerima kekalahan. Ini penting agar tak akan berlarut-larut. 

Kalau tidak puas terhadap hasil pilpres, maka untuk itu ada Mahkamah Konstitusi (MK). Silahkan bawa perkara serta pelanggaran Pemilu di MK dengan bukti yang kuat. Jangan kerahkan massa. Karena ada banyak juga yang trauma seperti kejadian Mei 1998 silam. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk