Menelisik Motif JK ‘Setujui’ JR Masa Jabatan Wapres
berita
Politika
Sumber Foto : news.rakyatku.com (gie/watyutink.com) 27 July 2018 19:00
Penulis
Polemik Judicial Review (JR) dua periode masa jabatan wakil presiden kian meluas, pasca Jusuf Kalla (JK) bersedia menjadi pihak terkait dalam uji materi Partai Perindo terhadap Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, gugatan serupa juga pernah dilayangkan Muhammad Hafidz. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolaknya. MK menilai pemohon tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum). Karenanya, JK pun “berkolaborasi” dengan Partai Perindo.

Syarat capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu menyebutkan, belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Sementara, Pasal 7 UU 1945 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pertanyaannya, apa iya bunyi pasal tersebut masih menimbulkan multitafsir sehingga butuh tafsir MK?

Peluang JK menjadi cawapres sudah bergulir sejak April 2018, saat partai koalisi Jokowi mengembuskannya ke khalayak ramai. Kala itu, JK menegaskan tak berhasrat lagi mengikuti kontestasi Pilpres 2019. Selain ingin menciptakan regenerasi, ia juga lebih memilih ngemong cucu.

Lantas, mengapa kini JK bersedia menjadi pihak terkait? Memang, JK mengaku bersedia sebagai pihak terkait karena tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) semata-semata demi kepastian hukum. Tetapi banyak pihak yang menuding langkah JK jadi pihak terkait memiliki muatan politik. Jika memang demikian, lantas, keuntungan politik apa yang ingin disasar JK?

Bila melihat perkembangan uji materi, bisa jadi tudingan miring bisa jadi tak berlebihan. Apalagi saat ini JK sudah meminta bantuan Yusril Ihza Mahendra. Pakar Hukum Tata Negara ini diminta JK untuk memperkuat tim pihak terkait. Mengingat retorika Yusril kerap kali diamini majelis hakim MK selama ini, wajar jika publik menilai bahwa keterlibatannya semata-mata guna memuluskan langkah JK.  Bila JK tidak punya muatan politik, mengapa harus menggandeng Yusril?

Meski begitu, sebenarnya MK pernah memutus perkara soal pembatasan dua periode masa jabatan kepala daerah. Pada 2008 lalu, MK menyimpulkan bahwa pembatasan jabatan kepala daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Padahal periodesasi jabatan kepala daerah tidak disinggung sama sekali oleh konstitusi konstitusi.

Selain itu, tujuan utama amandemen UUD 1945 guna membatasi kekuasaan presiden. Sebab konstitusi sebelumnya hanya menyatakan, “presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”  Beleid inilah yang melahirkan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun.

Kini yang menjadi tanya, bukankah semangat amandemen konstitusi seharusnya bisa dijiwai oleh segenap elite politik? Uji materi merupakan hak konstitusional warga negara jangan dijadikan dalih oleh siapa pun. Titah konstitusi bukan untuk dipermainkan!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membuat putusan terkait dua kali masa jabatan. Meski Putusan MK Nomor 8/PUU-VI/2008 terkait UU Pemda (dua kali masa jabatan kepala daerah), tapi normanya sama, pertanyaannya juga dua kali berturu-turut atau tidak berturu-turut. Dalam pertimbangannya, MK memberikan argumentasi bahwa dua kali masa jabatan itu bisa berturut-turut atau tidak berturut-turut, bahkan tidak bisa mencalonkan di daerah (provinsi) yang berbeda sekalipun.

Menurut saya mungkin MK akan tetap konsisten dengan putusan tersebut. Karena Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, itu kan belum pernah menjabat untuk dua kali masa jabatan pada jabatan yang sama. Sementara Pak JK sudah dua kali menduduki jabatan yang sama, yaitu wapres.

Selain itu, kita perlu lihat juga legal standing pemohon (Partai Perindo) uji materi Pasal 169 UU Pemilu. Pertanyaannya, apakah Perindo punya legal standing? Kepentingan langsungnya sebenarnya gak ada, karena tidak akan nyalon pada Pilpres 2019. Selain itu, Perindo kan tidak bisa mengusulkan capres-cawapres pada Pilpres 2019. Justru harusnya Pak Jusuf Kalla bukan sebagai pihak terkait, tetapi sebagai pemohon uji materi karena mempunyai legal standing yang cukup kuat. Sebab, beliau lah yang sudah mengalami itu (dua kali menjabat sebagai wapres).  Sehingga, permohonan uji materi ini kayaknya akan ditolak MK.

Saya pikir, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sudah jelas. Tidak multitafsir. Kita kan tidak membaca letterlijk bunyi pasal. Tetapi harus dibaca latar belakangnya. Kenapa dulu Pasal 7 UUD 1945 termasuk yang diamandemen? Karena bunyi pasal tersebut sebelum amandemen, ”...sesudahnya dapat dipilih kembali.” Sehingga Soeharto bisa menjadi presiden berkali-kali. Sementara Pasal 7 UUD 1945 setelah amandemen adalah “…sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Ini berarti Pak JK hanya bisa dua kali masa jabatan sebagai wapres.

Kalau MK mengabulkan permohonan tersebut, para kepala daerah akan bertanya: bukankah anda sudah membatasi dua kali masa jabatan itu bisa berturut-turut atau pun tidak? Sehingga, menurut saya, sebaiknya MK menolaknya. Karena Pasal 7 UUD 1945 sudah jelas. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Semakin jelas bahwa Pak Jusuf Kalla (JK) mempunyai kepentingan politik terkait uji materi Partai Perindo terhadap Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sebelum Perindo menggugat, itu kan sudah ada kelompok masyarakat yang melakukan uji materi terhadap materi pokok gugatan yang sama. Tapi kemudian gugatan tersebut tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK), karena dinilai tidak mempunyai legal standing. Karena aturan tersebut tidak berdampak langsung kepada pemohon. Tidak lama berselang Perindo menggugat Pasal 169 huruf n UU Pemilu. Kemudian, Pak JK menimpalu melalui pengacaranya, Irmanputra Sidin, mengajukan permohonan ke MK sebagai pihak terkait.

Terlepas dari perdebatan soal substansi materi gugatan, saya melihat uji materi ini ada kepentingan Pak JK yang masih memiliki hasrat untuk untuk maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Memang dulu Pak JK masih malu-malu mengungkapkan hasratnya. Tetapi sekarang sudah mulai terbuka, setelah Pak JK menyampaikan sejumlah alasan kepada publik yang dimuat di berbagai media. Intinya dia siap maju dengan alasan demi keselamatan dan kepentingan bangsa, keberlanjutan pembangunan, dan sebagainya.

Apalagi Pak JK sudah menggandeng Yusril Ihza Mahendra ke dalam tim pihak terkait, semakin menunjukan bahwa Pak JK masih memiliki libido kekuasaan yang sangat besar. Itu kan bukan tanpa alasan menggandeng Yusril. Publik mengetahui siapa Prof. Yusril. Beliau dianggap sebagai pakar Hukum Tata Negara yang memiliki pengaruh cukup besar.

Tetapi dalam beberapa kesempatan, pernyataan Yusril pun masih normatif. Misalnya, ia menyampaikan bahwa gugatan Perindo itu kita serahkan saja kepada MK. Artinya, saya melihat ada keraguan juga dari Prof. Yusril Ihza Mahendra terkait dikabulkannya gugatan Perindo oleh MK. Karena Pasal 169 huruf n UU Pemilu sudah jelas sekali bahwa substansinya sama persis dengan Pasal 7 UUD 1945. Substansi dalam dua pasal tersebut adalah, jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali  hanya untuk satu kali masa jabatan.  Ini dapat dipahami bahwa jabatan tersebut hanya dua periode, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Oleh karena itu, gugatan Pasal 169 huruf n UU Pemilu sama dengan menggugat Pasal 7 UUD 1945. Inilah kemudian sebagian pengamat hukum mengatakan, gugatan Perindo salah alamat. Harusnya bukan ke MK, karena MK hanya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Nah, yang berhak untuk mengubah konstitusi adalah MPR, maka seharusnya mereka meminta kepada MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 melalui amandemen.

Lalu apa dampak uji materi Partai Perindo? Ini preseden buruk. Karena bisa mengkhianati cita-cita atau semangat Reformasi. Sangat jelas bahwa semangat reformasi, salah satunya, adanya pembatasa masa jabatan presiden dan wakil presiden. Tak hanya itu, juga membatasi masa jabatan seperti kepala daerah. Hal ini agar regenerasi bangsa Indonesia berjalan dengan baik. Jika MK mengabulkan gugatan Perindo, maka ini akan mengembalikan kepada rezim orde baru. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Kalau membaca Pasal 7 UUD  1945 dan naskah pembahasan perubahan UUD 1945 tidak ada lagi alasan Pak Jusuf Kalla untuk maju sekali lagi sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Jelas bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya dua kali periode baik berturut-turut atau tidak.

Saya yakin Pak Jusuf Kalla (JK) dapat membaca dengan baik maksud pasal tersebut tanpa orang hukum menjelaskannya, karena pasal-pasal konstitusi dibuat agar seluruh warga Negara mengerti maksudnya. Yang saya takutkan orang sehebat Pak JK dipengaruhi hal-hal lain yang membuat beliau lupa diri. Bagi saya Pak JK tidak dilarang untuk menjadi calon presiden, tetapi untuk wakil presiden kesempatan atau hak beliau sudah dibatasi UUD 1945.

Jangan sampai tindakan beliau jadi catatan sejarah bahwa orang yang patutnya jadi guru bangsa harus berkutat dengan keinginan untuk terus berada di kursi orang nomor dua di Republik ini. Saya termasuk yakin, Pak JK sadar ini, namun hasrat orang lainlah yang membuat beliau merasa masih ingin berkuasa. Jangan sampai pula Mahkamah Konstitusi memutus berbeda dari maksud konstitusi, karena itu sama saja membuat konstitusi dapat ditafsirkan sesuai hasrat kepentingan orang seperti Pak JK. Selamatkanlah Pak JK saatnya jadi guru bangsa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Polemik judicial review tentang masa jabatan presiden dan wapres merupakan satu bukti bahwa elite Republik Indonesia memang sangat ahli memanipulasi demokrasi prosedural yang mengakibatkan kita kehilangan esensi demokrasi substansial. Setelah 73 tahun merdeka dan 20 tahun mengalami demokrasi substansial pembatasan masa jabatan presiden karena kapok dengan duopoli Bung Karno dan Soeharto 53 tahun (1945-1998), maka kita terjebak lagi dalam demokrasi prosedural yang bisa menganulir demokrasi substansial.

Dengan pola pokrol bambu (mungkin ditambah runcing supaya kelihatan lebih patriotik), elite pokrol bambu runcing ala judicial review--baik yang soal JK maupun soal ambang batas presiden 0 persen-- suatu absurditas politik primitif di abad modern abad XXI era digital. Malah lebih konyol lagi, ada orang bicara mengulangi Pilkada Walkot Makassar yang dimenangkan oleh kotak kosong gara gara voters memboikot cawalkot tunggal yang mau membulldoser voters, tapi nyatanya malah dia yang di lindas oleh mesin independent voters Makassar.

Gejala manusia ingin berkuasa selama mungkin dengan pelbagai cara amandemen konstitusi bukan monopoli elite Indonesia. Di Turki Erdogan mengubah sistem parlementer ke presidensial, di Rusia Presiden Putin memanipulasi sistem gonta-ganti dari presidensial ke parlementer balik lagi ke presidensial. Semua akal akalan ini berlangsung, termasuk ketika kita mempeti-eskan seorang "penista agama", tapi malah memberi prioritas seolah mantan terpidana kasus korupsi maupun kasus kriminal melenggang jadi ketum partai, karena punya darah biru dinasti mantan penguasa tertinggi negeri ini selama 32 tahun. Sementara di penjara Sukamiskin kita disuguhi opera napi sukakaya dengan gaya mewah mengakuisisi penjara sebagai bungalow tetirah nyaman dan comfortable seperti villa di Puncak.

Seharusnya yang paling berkinerja, yang mampu menghadapi tantangan turbulensi ekonomi geopolitik berciri perang dagang dan perang kurs yang tidak mungkin dihadapi hanya dengan fanatisme kaum fundametalisme agama dan semangat "sok nasionalisme patriotisme" yang bisa berdampak krisis dan keterpurukan. Sebab ekonomi menuntut kerja nyata dan kinerja produksi ekspor.

Nilai mata uang tidak bisa dikomando oleh Proklamator ataupun Jendral bintang  lima. Jadi kalau orang masih tersandera oleh jampi-jampi politik sok nasionalis dan sok patriotik tapi melanggar hukum internasional, maka bisa dihukum seperti ketika Karaha Bodas memenangkan sengketa dimana RI dihukum membayar denda 340 juta dolar AS.

Jadi seluruh perdebatan tentang kepentingan nasional oleh elite kita sebetulnya hanya perjuangan untuk kepentingan dan cita rasa elite. Apa boleh  buat politik dunia ini  memang masih dikuasai oleh trio karakter: Brutus, Ken Arok, Machiavelli (three in one). Ya, sabar saja sampai Tuhan menghukum atau menganugerahi Indonesia dengan pertobatan dan layak dituntaskan dari demokrasi prosedural primitif BKM 3 in1. Semoga kita dibebaskan dari keserakahan syahwat kekuasaan elite  dan dipimpin ke jalan yang menghormati dan menghargai meritokrasi. 

Setop aksi demokrasi prosedural yang kosong melompong. Mulai dengan menilai dan memilih presiden dari kinerjanya, bukan dari tetek bengek SARA. Apalagi sekadar  memenuhi prosedur, termasuk kotak kosong melawan capres betulan. Memalukan.

Semoga Gerhana Bulan malam ini mempertobatkan elite Indonesia dari penyakit pokrol bambu runcing demokrasi prosedural yang menelan habis demokrasi subtansial seperti bulan ditelan gerhana. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Berbagai peristiwa dan pengalaman politik di negeri ini, mestinya membuat elite kita semakin cerdas dan arif dalam mensikapi realitas politik yang berkembang. Langkah judicial review terhadap masa jabatan wakil presiden, membuat kita terperangah. Dan membuat kita shock, karena dilakukan oleh seorang tokoh bernama Jusuf Kalla. Beliau,  bukanlah politisi biasa. Kelas beliau sudah di level negarawan. Beliau juga seorang pengusaha papan atas. Ibarat kata, beliau sudah punya segalanya, track record-nya yang sangat baik.

Lalu apa kepentingannya? Sehingga beliau mau mengambil langkah judicial review, untuk meloloskan dirinya terpilihnya kembali sebagai capres atau cawapres? Bukankah beliau, berulang kali menyatakan, akan istirahat dalam kancah politik. Ingin menikmati hari tua bersama keluarga, anak cucu.

Kita tidak bisa membayangkan,  bagaimana seorang Jusuf Kalla mau menjilat ludahnya sendiri, mengingkari pernyataannya. Bahwa beliau tidak berminat lagi dipanggung politik.

Dari sisi lain, apa manfaatnya uji materi bagi pembangunan politik, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ? Jawaban sederhana, dan terbaca oleh publik, tidak lain sebuah langkah untuk tetap terus berkuasa. Dan yang sangat konyol, hanya untuk kepentingan tersebut,  tidak lagi mempertimbangkan amanat dan spirit reformasi konstitusi. Bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya dua kali.

Belajar dari pengalaman Bung Karno dan Soeharto, untuk melanggengkan kekuasaannya telah  mencedrai konstitusi. Meskipun hal tersebut bisa dianggap "benar"  dan bisa dicari justifikasi hukum dan politik. Celah hukum pada intepretasi dan justifikasi politik bisa saja dicari cari guna membangun legitimasi. Karena alasan itu, akhirnya presiden Soekarno dan Soeharto bisa melanggengkan kekuasaan dan jabatannya.

Dalam praktek politik aspek terpenting selain hukum adalah etika politik. Kelemahan dalam sebuah sistem politik tak terhindarkan. Apalagi,  bagi sebuah negara yang sedang menanta kembali, mereformasi tatanan politiknya. Maka,  etika politik menjadi sangat penting,  sebagai pengimbang keterbasan pelembagaan, prosedur politik yang ada. 

Penyalaah gunaan kekuasaan dan jabatan, tidak selalu berarti sebuah aturan hukum lemah.  Jika etika hukum atau etika politik menjadi sandaran pada setiap pribadi,  maka kelemahan hukum dapat diminimalisasi. Bukan sebaliknya justru ditunggangi. Hanya untuk meraihkan kepentingan, yang jelas jelas merugikan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

Etika politik,  adalah suara hati, moral politik insaniah,  yang memandu prilaku manusia mana yang patut dilakukan, mana yang tidak. Jika etika politik, etika pemerintahan, etika hukum bersemai dalam dada para politisi,  aparat penegak hukum, pengusaha, pastilah statistik korupsi di negeri ini turun secara signifikan.

 Yudisial review soal pembatasan masa jabatan punya banyak argumentasi, bisa  menghalalkan bisa juga mengharamkan. Jika   elit politik penyelenggara negara masih berpegang pada etika politik, pasti  menolak pencabutan pembatasan masa jabatan wakil presiden. Secara logika sederhana, langkah pencabutan masa jabatan wapres, baik langsung atau tidak, hanya memperkuat dan membenarkan sebuah adagium Lord Acton " power tends to corrupt " kekuasaan cenderung korup.

Bukankah kita sudah berpengalaman dalam praktek konstitusi dan politik pemerintahan. Masa jabatan yang tidak dibatasi, telah membawa petaka bagi negara ini.

Karena itu, meskipun kita tetap optimis kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang praktek konstitusi kita. Namun tidak sertamerta pula hasilnya akan sesuai dengan harapan publik. Kemungkinan terburuk bisa saja terjadi.

Proposi tersebut sangat lumrah. Mengingat trust politik  (political trust)  di negeri ini sedang berada pada titik nadir.  Sangat memprihatinkan, apalagi dinamika politik jelang Pilpres dan Pileg 2019, berbagai fenomena yang tampak memberi isyarat, perpolitikan  di bumi pertiwi ini semakin jauh dari etika politik. Para aktor politik  bisa menghalalkan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kukuasaaan. Yaitu dengan jalan memanipulasi aturan main dan pembohongan publik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter