Menelisik di Balik Penundaan DensusTipikor
berita
Politika

Ilustrasi : Muid / watyutink,com - Sumber Foto : Tribunenewss.com, Liputan6.com

27 October 2017 12:30
Polemik pembentukan Densus Tipikor masih berlanjut. Keputusan Presiden Jokowi dengan menunda pembentukan Densus Tipikor menuai beragam asumsi yang muncul dimasyarakat. Alasan Jokowi menunda dikarenakan masih perlu kajian mendalam agar Densus Tipikor nantinya dapat bekerja secara efektif.

Keputusan penundaan tersebut direspon oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang memahami keputusan Presiden. Namun, ia berharap penundaan tersebut tak terlalu lama. Dalam beberapa kesempatan pihak Polri dan Komisi III telah melakukan dua kali rapat untuk membahas pembentukan Densus Tipikor. Bahkan anggaran yang diajukan Polri sebesar 2,6 Triliyun telah dibahas. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan operasional penyelidikan dan penyidikan.

Akankah pembentukan Densus sulit terealisasi pada periode pertama kepemimpinan Jokowi? Pertimbangannya? Atau ada sinyalemen bahwa saat ini pemerintah lebih mempercayai KPK untuk menangani kasus-kasus korupsi?

Walaupun dalam wacana pembentukan telah melahirkan pro dan kontra, namun pihak Polri  terus berupaya untuk mengajukan pembentukan Densus Tipikor. Alasan pembentukan Densus Tipikor untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi diberbagai tingkatan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Apakah penundaan ini mempengaruhi semangat Polri untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat? Lalu, bagaimana kelanjutan hubungan Polri dengan pemerintah pasca penundaan ini?

Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla dengan terang terangan menolak wacana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri. Menurutnya, Polri lembaga yang sempat mendapat beberapa kali sorotan karena adanya dugaan tidak pidana korupsi disana. Bahkan JK menyebutkan yang lebih tepat untuk dilakukan guna meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini adalah dengan memperkuat KPK.

Lebih lanjut kata JK, dengan bertambahnya lembaga yang memiliki kewenangan pemberantasan korupsi akan memunculkan kekhawatiran terciptanya ketakutan pengambil kebijakan dikalangan penyelenggara negara dan berujung kepada tergambatnya laju pemerintahan. Nah apakah penundaan ini juga ada hubungannya dengan pernyataan JK terkait dengan wacana Densus Tipikor? Akankah pernyataan JK dan penundaan ini akan melahirkan cicak VS buaya jilid II?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Ketegasan presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla dalam mendengar masukan-masukan publik seputar pembentukan Densus tipikor patut diapresiasi. Melalui keputusannya Presiden dengan menunda pembentukan Densus Tipikor suatu bukti bahwa pemerintah perlu mendalami efektifitas lembaga anti korupsi baru ini, jangan sampai nanti akan terjadi tumpang tindih dalam tugas-tugas pokok.

 Dalam hal pemberantasan korupsi, pemerintah harus tegas dan terukur dalam setiap kebijakan baik itu dalam penyelidikan dan penyidikan.oleh karna itu Institusi pemberantasan  korupsi juga harus  berwibawa dan tidak boleh memunculkan public distrust. Institusi-institusi penegak hukum dituntut  tidak overlaping dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya dan juga saling sinergi untuk menghasilkan sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi.

Pada dasarnya yang diperlukan sekali dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi adalah efektivitas sistem pengawasan yang harus ditingkatkan. Semakin terintegrasi dan efektif pengawasan yang dilakukan dalam kerja-kerjanya maka akan semakin positif dampaknya terhadap pencegahan pontensi KKN. Artinya, Indonesia saat ini memerlukan perbaikan sistem pengawasan dan juga pemberantasan korupsi yang jelas, tidak tebang pilih.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Masalah mendasar negeri kita adalah falsafah rechstaat atau machstaat. orang paling banyak berslogan tentang rechstaat,  padahal semua ingin menikmati machstaat. Negara Kekuasaan dimana pemegang kekuasaan adalah yang tertinggi, nyaris kebal hukum. Karena ada lapisan dan diversifikasi kekuasaan sesuai Trias Politika, maka orang memang dibatasi kekuasaannya dan tidak bisa semena mena menyalhgunakan kekuasaan secara melawan hukum. 

Riwayat pemberantasan korupsi di Indonesia adala adu panco antara rechstaat dan machstaat. Orangnya, oknumnya, lembaganya bisa berganti nama, rezim bisa berganti sistem, tapi nafas shawat machstaat tetap lebih kuat dari rechstaat. Atau terjadi adu panco yang melelahkan negara dan masyarakat, membuang energi dan waktu seperti permusuhan cicak-buaya, DPR vs KPK dan Pilgub rasa Pirpres .

Saya tidak melihat apakah ganti nama, badan baru dari Operasi Budi Paran (Nasution) diganti Kotrar Subandrio, diganti TPK Ali Said, Komisi IV Wilopo, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelanggara Negara (KPKPN< pendahulu KPK) sampai KPK sekarang ini semua sama saja ada aroma konflik rechstaat dan machstaat dimana harus diakui skorenya masih" sama kuat" kalau tidak boleh dikatakan kadang kadang machstaat lebih memenangkan pertarungan dengan rechstaat.

Jadi saya tidak berharap Densus Tipikor ini bisa jadi ajaib seperti KPK, kalau KPK yang ajaib saja sudah "kalah" apalagi cuma Densus. Yang paling mujarab itu semua penyelengara negara harus ikut Amnesti Berpenalti, bayar tebusan untuk rekening gendut mereka. Terus yang bandel dikenakan Pembuktian Terbalik pada tahun kedua setelah pelaksanaan Amnesti Harta Masa Lalu,  Baru dengan demikian kita mulai lembara baru, generasi baru dan kinerja baru, kalau korupsi langsung dimiskinkan hartanya. Selesai tutup baku, tidak ada lagi soal rechstaat vs machstaat sebab semua mulai dari plafon dasar yang sama, sudah telanjang bulat asal usul harta sudah putih. Kalau tidak biar ganti nama apa saja ya orang bilang useless, no use lah cuma ganti merk tapi jiwa semangat tetap memble, semangat kekalahan rechstaat oleh machstaat.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Penundaan pembentukan Densus Anti Korupsi oleh Presiden Jokowi sangat disayangkan. Padahal diharapkan Densus ini bisa melakukan percepatan pemberantasan korupsi sesuai dengan Konsep Nawacita, di tengah makin maraknya korupsi saat ini.

KPK, kejaksaan dan Dittipikor Polri belum maksimal dalam mengatasi korupsi di negeri ini. KPK misalnya, walau super aktif melakukan OTT di sana sini tapi aksi korupsi tetap terlihat makin marak saja. OTT tidak berhasil membuat pejabat negara takut untuk melakukan korupsi. KPK sendiri belum terlihat maksimal dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Padahal salah satu misi utama KPK adalah melakukan upaya pencegahan korupsi. Bahkan aksi sosialisasi atau kampanye untuk pencegahan korupsi sepertinya tak pernah lagi dilakukan KPK dengan agresif. KPK lebih mengutamakan pada penindakan dan OTT untuk meraih pencitraan dan bukan untuk menghilangkan korupsi. Sehingga KPK sangat terkesan tebang pilih. OTT yang dilakukan KPK seakan tidak menyentuh korupsi kakap. Bahkan RJ Lino yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Pelindo II seakan tak tersentuh KPK meski sudah 2 tahun dijadikan tersangka oleh lembaga anti rasuha tersebut. Ini menggambarkan arah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK makin tidak jelas. Sementara kejaksaan dan Dittipikor Polri nyaris tak terdengar gebrakannya dalam hal pemberantasan korupsi.

Dalam kondisi inilah sebenarnya diperlukan keberadaan Densus Anti Korupsi. Densus ini diharapkan mampu melakukan dua hal secara beriringan. Yakni program pencegahan korupsi dengan cara melakukan sosialisasi dan kampanye ke jajaran pemerintahan maupun masyarakat. Selain itu membuat strategi maupun pengkajian-pengkajian untuk menghilangkan korupsi dari negeri ini. Kedua melakukan penindakan dengan tegas dan terobosan baru agar terjadi efek jera di masyarakat, terutama di lingkungan aparatur negara, untuk tidak melakukan korupsi. Terobosan itu antara lain menjadikan aparatur penegak hukum sebagai langkah utama pemberantasan korupsi. Setelah itu jajaran partai politik di legislatif dan pemerintahan. Kemudian mengenakan pasal hukuman mati bagi para koruptor,  terutama bagi aparatur penegak hukum yang melakukan korupsi. Jika langkah dan terobosan ini yg dilakukan Densus Anti Korupsi tentu tidak akan terjadi tumpang tindih dengan KPK, kejaksaan dan Dittipikor Polri. Sebab ketiga institusi tersebut tidak pernah melakukannya.

Tentunya densus perlu diperkuat dengan fasilitas dan dana operasional yang setara dengan KPK. Densus harus dikasih target waktu untuk menunjukkan kinerjanya. Jika targetnya tidak tercapai harus dievaluasi dan bila perlu dibubarkan. IPW sangat menyayangkan keputusan presiden yang menunda keberadaan densus anti korupsi. Meski demikian penundaan ini harus dijadikan evaluasi oleh Polri untuk membangun soliditas dan kordinasi serta untuk memperkuat konsep pemberantasan korupsinya, sebelum kelahiran densus anti korupsi. Strategi dan terobosan baru memerangi korupsi dan memusnahkan korupsi di negeri ini sangat diperlukan. Jika Densus tidak membawa konsep dan strategi baru sebaiknya tidak perlu dilahirkan karena akan sia-sia dan membebani anggaran negara.

Namun IPW khawatir penundaan kelahiran itu akan membuat densus anti korupsi akan mati prematur. Densus itu mati sebelum dilahirkan. Sebab situasi sosial politik dua tahun ke depan membuat banyak pihak lebih konsentrasi dalam mengumpulkan potensi kekuatan politiknya ketimbang memikirkan hal lain, termasuk memikirkan kelahiran densus anti korupsi. Sebab itu IPW kurang yakin densus ini bisa terbentuk dalam waktu dekat, meski sesungguhnya densus ini sebuah alternatif dlm pemberantasan korupsi di negeri ini. Sebab itu Presiden perlu menjelaskan dan memberi batas waktu penundaan kelahiran densus anti korupsi ini agar tidak muncul kekhawatiran densus ini ditunda selamanya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penasehat Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi

Keputusan pengunduran Densus Tipikor oleh Presiden Jokowi kita ambil sisi positifnya saja, jangan dipoles dengan kepentingan politik. Sudah ada Divisi Anti Korupsi di kepolisian!!!, buktikan saja dulu dengan kerja-kerja yang menghasilkan penangkapan para koruptor dan juga buktikan koruptor yang ditangani kepolisian mendapatkan hukuman!!!

Saat ini yang terpenting dan harus dilakukan Polri yaitu dengan keseriusan dalam menangani korupsi harus diperlihatkan dahulu. Maka publik akan mengapresiasi langkah Polri untuk perang terhadap korupsi. Ada kasus-kasus besar yang tengah ditangani Polri seperti kasus Pelindo yang melibatkan Lino, lalu kasus TPI yang melibatkan Honggo dan Pryono yang tidak selesai sampai sekarang!!!

Belum lagi, pihak Polri harus berjuang keras untuk membersihkan institusinya dari berbagai tingkatan korupsi. Kalau ini belum bisa dilakukan, mengapa harus mendirikan badan baru? Berarti selama ini Divisi ini tidak kuat dalam menjalankan tugasnya?

Dengan adanya badan baru secara tidak langsung pasti akan ada penambahan beban negara untuk biaya operasional. Kalau tidak salah 2,6 Triliyun anggaran yang diajukan Polri kepada komisi III DPR. Bagaimana Polri menpertanggungjawabkan kepada rakyat? Jangan-jangan seperti yang sudah-sudah, hanya menghabiskan anggaran negara namun minim prestasi.

Kalau isu yang beredar wacana pembentukan Densus Tipikor telah mendapatkan lampu hijau dari komisi III, kita semua juga maklum??? Ada rasa”sesuatu” dibalik ini, khususnya antara Komisi III dengan KPK. Penolakan KPK terhadap Pansus KPK  mengisyaratkan Komisi III seperti”komisi rasa pansus”

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Kita harus jernih melihat perkembangan akhir-akhir ini. Poin pertama, posisi Presiden: beliau harus bersikap bukan hanya bersikap sebagai Kepala Pemerintahan tetapi mampu juga harus bisa menunaikan amanah sebagai Kepala Negara. Untuk itu, beliau perlu memiliki wawasan  memandang jauh ke depan, melintasi segala kepentingan politik sesaat. Kasus terakhir ini adalah bentuk perlawanan, sebagaimana telah kita duga sejak awal.

Dalam kapasitas Direktur Eksekutif Kemitraan.saya menyediakan dana untuk bantuan tenaga ahli pada Panitia Seleksi KPK. Karena sudah diduga akan ada fight back, saya meyakinkan pimpinan Nahdatul Ulama, almarhum KH Hasyim Muzadi dan ‘Buya’ Sjafei Maarif yang waktu itu memimpin Muhammadiyah untuk bergandengan tangan membangun gerakan melawan korupsi. Saya khawatir bahwa para aktivis saja tidak akan mampu mengubah mindset masyarakat.

Bukti besar diungkap oleh KPK, memberatkan Ketua DPR-RI Setya Novanto. Pada akhirnya Novanto ditetapkan sebagai tersangka, walaupun lolos dari jeratan tersebut melalui praperadilan. Sebelum itu sejumlah teror dan serangan diarahkan kepada KPK. Dari sakit hati oleh kelompok-kelompok yang sampai sekarang belum diketahui, menjadi serangan fisik yang menimpa pejabat penyidik KPK Novel Baswedan. Mereka sudah begitu khawatir dengan keberadaan KPK, segala cara ditempuh untuk melemahkan KPK termasuk mengulirkan hak anggket di legislatif.

Lihat kembali kenapa KPK dibentuk ketika kita memulai reformasi. Setelah sekian lama kita dipimpin oleh pemerintah otoriter (Orba), kita memiliki dua masalah. Masalah itu antara lain; pelanggaran HAM  masa lalu dan korupsi sistemik. Maka dibentuklah KPK dengan tugas utama, antara lain menangani sophisticated crime, menyelesaikan tugas korupsi yang sukar di jangkau penegak hokum konvensional, dan cleaning the cleaners.

Sophisticated crime pada waktu itu kita belum punya internet sehebat sekarang/ belum ada e-banking. Dalam menangani kasus BLBI kita memerlukan ahli forensik keuangan. Waktu itu lembaga-lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian tidak memiliki itu. Oleh sebab itu dibutuhkan lembaga yang memiliki semua alat untuk membongkar kasus korupsi di luar kemampuan lembaga penegak hukum yang ada saat itu.

Persis ada orang-orang seperti Excellency  Novanto dan penguasa lainnya. Orang-orang ini mempunyai kedudukan yang mungkin tidak bisa disentuh oleh penegak hukum biasa. Mereka disebut sebagai kelompok yang punya kedudukan politik dan memegang kekuasaan. KPK dirancang untuk dapat melintasi halangan seperti itu. Namun sepertinya hingga saat ini KPK belum didukung sepenuhnya untuk menuntaskan tugasnya.

Cleaning the cleaners adalah tindakan membersihkan instansi-instansi penegak hukum. Sejak Marzuki Darusman menjabat Jaksa Agung, semua mulai disiapkan konsepnya. Termasuk bersama Kapolri, pada waktu itu, Rusdihardjo mendirikan Tim Gabungan  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi tujuannya membersihkan dulu dari dalam.

Jenderal Tito  diangkat menjadi Kapolri melompati beberapa angkatan berdasarkan rekam-jajak kapasitas dan integritasnya. Ini merupakan peluang untuk menggunakan anugerah dari Allah yang luar biasa ini untuk menyebarkan integritas beliau mulai dari lingkungan beliau. Mulai dari Wakil Kapolri sampai jajaran terendah: setelah semuanya memiliki integritas dan kapasitas memadai, Polri akan menjadi mitra tangguh KPK dan penegak hukum lainnya.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengamat Kepolisian

Berkaitan dengan adanya rencana pembentukan Dentasmen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang digawangi oleh Polri, ini suatu hal yang baik. Namun yang perlu diingat adalah jangan sampai nantinya ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Perlu dilihat kembali, nantinya apakah supervisi Densus Tipikor dengan KPK berlaku. Kejaksaan Agung, KPK dan Mabes Polri adalah tiga lembaga yang saat ini menangani tindak pidana korupsi.

Pembentukan Densus Tipikor perlu dikaji kembali, apakah nantinya ada ketentuan seperti KPK. Misalnya; ada jumlah minimal uang korupsi yang ditangani, pelaku adalah pejabat publik dan penyelengara negara, dan menyita perhatian publik.

Hemat saya ketimbang membentuk lagi Densus Tipikor, bukankah akan lebih baik kalau Polri memaksimalkan peran dan fungsi direktorat-direktorat yang sudah ada. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kepolisian, Guru Besar Sosiologi Hukum FISIP UI

Keputusan Presiden Joko Widodo mengenai penundaan pembentukan Dentasmen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) merupakan keputusan politik.

Bisa bermakna sebagai test the water. Kalau selanjutnya tidak banyak kritik, bisa jadi Densus Tipikor akan dibentuk. Namun kalau kritik dan bisa menurunkan citra pemerintah/presiden, maka Densus Tipikor tidak akan dibentuk.

Jadi menurut saya penundaan pembentukan Densus Tipikor lebih pada kepentingan politik praktis, dari pada kepentingan fungsional. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Sosiologi UNJ

Semenjak munculnya wacana pembentukan Densus Tipikor, terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat, pemerintah dan DPR. Memang masalah korupsi adalah kejahatan yang luar biasa di Indonesia, dan membutuhkan kerja keras untuk mengantisipasi dan menindak segala bentuk perbuatan korupsi.

Jika dilihat dari segi sosiologi korupsi, memang dalam mencegah atau mengantisipasi dan menindak segala perbuatan korupsi pemerintah (negara) harus hadir dengan membentuk institusi legal formal yang memiliki fungsi dan tugas pada masalah korupsi. Pada konteks di Indonesia, pemerintah sudah membentuk institusi resmi yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun saat ini ada wacana akan kembali dibentuk sebuah institusi yang (hampir) sama dengan KPK, yaitu Densus Tipikor.

Rencana pembentukan Densus Tipikor memang patut diapresiasi, karena semangatnya adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun menurut saya, dengan pembentukan Densus Tipikor dikuatirkan akan terjadi tumpang tindih, baik masalah lingkup fungsi dan tugas maupun kasus. Selain itu dikuatirkan akan muncul ego sektoral antar institusi dan kompetisi tidak sehat untuk tujuan mendapatkan citra positif dari publik.

Jadi, sebaiknya pemerintah cukup memperkuat dan meningkatkan kualitas institusi yang sudah ada (KPK), dan tidak perlu membuat institusi kembali yang menangani masalah korupsi di Indonesia. Sehingga masalah korupsi dapat ditangani secara fokus dan serius.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Keputusan Presiden Jokowi dengan menunda pembentukan Densus Tipikor merupakan upaya yang cerdas ditengah berkecamuknya polemik tentang keberadaan KPK saat ini. Masyarakat sudah banyak menghabiskan energi bagaimana berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya DPR dan Pemerintah sendiri untuk memperlemah KPK. Namun kerena KPK sangat dan sedang digandrungi oleh masyarakat khususnya masyarakat antirasuah, nampaknya upaya tersebut selalu gagal seperti yang dilakukan oleh polisi untuk membentuk Densus Tipikor.

Walaupun proses pembentukan Densus Tipikor sudah melalui kajian dan pembahasan yang intensif sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, jelas bahwa kehadiran Densus Tipikor merupakan salah satu grand design untuk memperlemah KPK. Belum lepas dari ingatan kita ada beberapa upaya yang dilakukan oleh DPR untuk memperlemah KPK. Pembentukan hak angket DPR, penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, pro kontra tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dan kontroversi surat Fadli Zon.

Beberapa tahun lalu rekayasa memperlemah KPK sudah pernah dilakukan oleh DPR untuk merevisi UU KPK yang mendapat perlawanan yang sangat gencar oleh publik. Dalam revisi tersebut KPK dilarang melakukan penyadapan sebelum mendapat izin dari pengadilan. Pada waktu itu publik mengkhawatirkan apabila UU tersebut diterapkan KPK tidak lagi punya kekuasaan yang selama ini menjadi kekuatan dan jurus ampuh KPK untuk mengungkapkan segala bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara.

Usaha yang dilakukan KPK untuk menyadap telepon, BBM dan sebagainya, telah membuahkan hasil setelah terbongkarnya skandal megakorupsi yang dilakukan oleh Nazaruddin, Angelina Sondakh, Ayin sampai Hartati Murdaya. Tidak hanya DPR untuk memperlemah KPK. Upaya tersebut juga pernah dilakukan oleh pemerintah melalui Menkoinfo yang berusaha menerbitkan RPP tentang penyadapan yang salah satu butirnya persis sama dengan rencana revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR. Atas tekanan publik RPP itu dibatalkan oleh MK khususnya pada pasal 31 ayat (4) UU ITE Nomor 11 Th 2008.

Oleh sebab itu penundaan terhadap Densus Tipikor adalah satu keberpihakan Jokowi terhadap masyarakat yang sudah muak terhadap berbagai upaya dan rekayasa terhadap pelemahan KPK. Dibutuhkan waktu yang cukup lama kehadiran KPK dibumi Indonesia sekarang ini karena fondasi struktur kelembagaan Indonesia sudah rapuh untuk bangkit menjadi kekuatan akibat tindakan korupsi diberbagai lapisan. Fenomena budaya instan sudah menjangkit di berbagai instansi termasuk di dunia pendidikan.

Usaha cepat lulus, cepat kaya dan sebagainya sudah terjangkit di generasi muda harapan bangsa yang akan datang. Memperkuat KPK adalah salah satu upaya kita untuk memperjuangkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme agar Indonesia tidak menjadi kuli di bumi nya sendiri. Soekarno selalu mendengungkan pentingnya National and Carakter Building bagi pembangunan Indonesia karena ini menyangkut kejiwaan dan roh nya khususnya bagi penyelenggara negara. Indonesia membutuhkan ahlakul karimah bagi penyelenggara negara karena ditangan merekalah masa depan Indonesia ditentukan. Mudah-mudahan di tahun 2045 Indonesia bisa menjadi negara besar yang diperhitungkan dalam kancah politik internasional.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?