Menelisik di Balik Rencana Pertemuan Prabowo–Puan?
berita
Politika
Sumber Foto: fakta.news 10 June 2018 16:00
Rencana pertemuan politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Gerinda, Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini memicu beragam spekulasi.Tidak sedikit yang penasaran apa gerangan yang akan dibicarakan keduanya? Apakah kedua kubu berseberangan ini akan rujuk? Atau ada hal yang spesifik bagi keduanya yang harus dibicarakan?

Menanggapi rencana tersebut sejumlah kalangan pengamat hingga politisi angkat bicara. Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, rencana pertemuan politikus PDIP Puan Maharani dangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bisa dimaknai istimewa. Bukan tidak mungkin pertemuan tersebut membahas terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal yang sama juga disampaikan politikus Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, merespons baik adanya rencana pertemuan kedua tokoh tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa jika menemukan kecocokan, pertemuan Puan dan Prabowo berpeluang mengulang kisah “asmara politik” Gerindra dan PDIP seperti pada Pilpres 2009 lalu. Pertanyaanya, akankah duet Prabowo-Puan terealisasi? Lalu, kalau mereka bersatu, seberapa besar  kemungkinan akan menang pilpres? 

Dari kubu PDIP muncul pernyataan yang dikemukakan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto terkait hal ini. “Menurut asumsi subjektif saya, ini kan (Pertemuan Puan dan Prabowo, red) tentu terjadi, Mbak Puan akan bicara dengan Pak Prabowo dalam rangka sesama elite politik untuk meneduhkan suasana”. Namun, kalau untuk meneduhkan suasana, mengapa yang bertemu hanya Puan dan Prabowo?Bukankah untuk isu seperti itu lebih relevan apabila semua ketua umum partai duduk bersama?

Wajar kalau pertanyaan ini muncul, karena yang melakukan pertemuan adalah Puan Maharani dan Prabowo Subianto yang notabene elite partai. Maka sangat patut diduga, ada isu penting yang secara spesifik terkait dengan kepentingan kedua kubu. Lantas, apa isu penting yang secara spesifik terkait dengan kepentingan kedua kubu? 

Jika menganalisis sikap PDIP belakangan ini, memang terlihat elit partai tersebut, terutama Megawati, belum lagi berbicara tentang dukungan terhadap pencapresan Jokowi. Terakhir kali, hal itu diungkapkan ke hadapan publik pada Rakernas III partai banteng itu Februari lalu. Terlebih lagi, selentingan yang menyebut belum adanya SK penugasan dari PDIP untuk pencapresan Jokowi membuat dugaan berpindahnya dukungan ke calon lain pun menguat. Akankah PDIP menarik dukungannya kepada Jokowi? 

Apa pendapat anda? Watyutink

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Minggu, 10 Juni 2018, saya khusus berdialog dengan Bung Karno karena didesak Watyutink pimpinan Erros Djarot untuk menanggapi rencana KTT Puan Maharani dengan Prabowo Subianto. Di tepi kolam renang Hotel Indonesia Kempinski, di lantai 11 East Mall Grand Indonesia, saya mengawali wawancara imajiner dengan Bung Karno (WIBK) khusus pada 10 Juni 2018.

Christianto Wibosono (CW): Selamat pagi pak, multiple selamat atas ulang tahun Pancasila 1 Juni, harlah bapak  6 Juni, dan prihatin atas "kemelut BPIP" serta terakhir  ini keruwetan disekitar Cawapres 2019 yang berujung rumor KTT Puan Prabowo. Mungkin bapak bisa memberikan " fatwa" kebijakan yang arif bijaksana bagi elite Indonesia, terutama kerabat biologis maupun ideologis, agar dinasti Sukarno dan Presiden Petahana Jokowi dapat melanjutkan sampai 2024, dan bahkan menjamin seterusnya NKRI tidak jatuh ditangan "oposisi" yang siap mengincar bila terjadi disrupsi dan distorsi PDIP dan presiden petahana?

Bung Karno (BK): Semua di alam medsos dan kebebasan pers ini tidak bisa kita bendung termasuk urusan dapur, kamar tidur dan konspirasi yang dulu bisa diam-diam. Tapi sekarang nyaris mustahil menghindar dari sorotan sosmed yang mengintai dari balik semua pertemuan dan pembicaraan yang bisa disadap. Saya tegaskan dinasti Sukarno akan jalan terus, karena begitu banyak putra-putri saya dan cucu-cucu saya yang tidak mungkin "dihabisi" atau diadu domba oleh lawan politik. Jadi Jadi kalau Puan gagal, ada Puti. Kalau Puti gagal ada Prananda, dan seterunya dari garis Rachmawati serta Sukmawati.  Sekarang dalam masalah koalisi PDIP dan Jokowi, maka keduanya harus berhitung bahwa tetap melanjutkan koalisi akan menyelamatkan sampai 2019, bahkan bisa menjadi modal untuk 2024.

CW: Wah itu kan cuma pidato menggebu seorang ayah dan kakek untuk memberi semangat anak cucu. Tapi ini Eross Djarot penulis pidato Mega (zaman dulu) saja bingung membaca KTT Puan-Prabowo.

BK: Ya, politik sebetulnya universal, manuver paling lihai dalam mengakuisisi kekuasaan. Sebagai presiden pertama merangkap perdana menteri sistem kabinet presidensial menurut UUD 1945, saya "dikup'" dengan Maklumat Wapres Hatta No X 16 Oktober 1945, yang merubah sistem kabinet jadi parlementer dan Sutan Syahrir dari PSI jadi Perdana Menteri ke-2 RI. Alasannya waktu itu lucu sekali, karena sekutu menolak berunding dengan Sukarno yang dicitrakan sebagai kolaborator Jepang. 

Tapi ketika Sutan Syahrir  diculik oleh kelompok Tan Malaka dalam kudeta 3 Juli 1946, maka saya menyelamatkan dan tetap mengangkat kembali Syahrir sebagai PM, sampai dia dijatuhkan oleh orang keduanya sendiri  Amir Syarifudin yang akan menjadi PM Ke-3 RI. Tapi kemudian tragisnya kemudian terlibat pemberontakan PKI Musso dan dieksekusi.

Setelah itu Hatta jadi PM Ke-4 dan kita memakai sistem parlementer. Gonta-ganti PM dari PM ke-5, Natsir, dan ke 6, Sukiman, Keduanya dari Masyumi. Lalu Wilopo dan Ali Sastroamijoyo  dari PNI. Dilanjutkan oleh Burhanudin Harahap dari Masyumi, yang menyelenggarakan pemilu paling fair dimana dimenangkan oleh PNI 1955.

Kabinet hasil pemilu dipimpin lagi oleh Ali Sastroamijoyo, yang kemudian bubar  pada 1957. Dilanjutkan oleh Kabinet yang saya bentuk sendiri sebagai formatur dengan Juanda sebagai  orang ke-10, yang menjadi Perdana Menteri RI sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945. Saya kembali sebagai presiden dan perdana menteri, sampai dilengserkan oleh Soeharto sejak MPRS mengukuhkan Supersemar jadi TAP MPRS dan melucuti kekuasaan saya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Wawancara Imajiner dengan Bung Karno (WIBK) pada 10 Juni 2018, menanggapi rencana KTT Puan Maharani dengan Prabowo Subianto, terus berlanjut.

Christianto Wibisono (CW): Wah, itu sudah sejarah masa lalu pak. Saat ini 2018, dimana Nasib Jokowi dan dinasti Sukarno tergantung kelihaian dan keberhasilan sinergi Megawati-Jokowi, jangan sampai malah Puan-Prabowo menentukan arah kepresidenan Indonesia.

Bung Karno (BK): Ya, ini mirip waktu Mega terus mengulur waktu 2014, dan saya merasa dia berhak untuk survival-nya dinasti Sukarno yang sudah kenyang dikup. Bukan saja sejak sekarang, tapi baru duduk saja sudah digulingkan dari kursi perdana menteri kabinet presidensial pertama RI. Sebetulnya Jokowi itu kan petahana. Dia bisa bikin kebijakan yang mengubah dan meng"akuisisi" dukungan rakyat . Dia harus deliver.

Nah, yang belum pernah di-deliver oleh 7 presiden Indonesia (termasuk Jokowi sekarang ini) adalah nilai rupiah yang mantap. Saya sudah baca seluruh sejarah ekonomi dan jatuh bangunnya rezim di negara berkembang maupun negara maju seperti AS, di mana George Bush Sr jatuh karena ekonomi,  digantikan oleh Bill Clinton 1992. Di Indonesia  sendiri 7 presidennya  kalah oleh kurs rupiah.

Segala politisi yang pernah jadi Menkeu dan atau Gubernur BI adalah politisi lintas spektrum dan lintas mazhab. Mulai dari Masyumi Syafrudin menggunting uang 1950, terus Djuanda Notohamprojo, tehnokrat non partisan juga sanering 1959. Kemudia sanering 1965 oleh Menteri Sumarno (ayahanda menteri Rini ) dan Jusuf Muda Dalam, berbuntut saya lenger pada 1966. Soeharto juga keok meski sudah 5 kali devaluasi (3 kali oleh Prof DR Ali Wardhana, chief Mafia Berkeley, dan 2 kali oleh Radius Prawiro ekonom Rotterdam).

CW: Saya tahu arah bapak usul CBS mematok rupiah pada Rp15.000, dan deklarasi rupiah baru dengan kurs 1Rp Milenial sama dengan 1 dolar AS. Tidak ada gonjang ganjing nilai kurs sebab dipatok. Untuk itu RI harus naik kelas jadi 10 pemegang saham pengendali Bank Dunia IMF, yang dimungkinkan oleh Review XV yang akan disahkan di Bali pada Oktober 2018 ini. Jakarta harus direstui oleh Washington, Beijing, London, Tokyo dan Berlin yang semuanya punya mata uang pengendali. Rupiah kita harus dipatok seperti Hongkong Singapura mematok mata uangnya .

Tentu saja kata kunci dari ini adalah kenaikan daya saing dan daya ekspor kita. Kalau anda tidak ekspor dan tidak surplus, jangan harap mata uang bisa stabil dan menguat. Itu kan bendera Jokowi anti korupsi, saber pungli dan berantas KKN. Itu diintensifkan untuk menurunkan ICOR dari 6,4 ke 2,3 . Ini semua bisa dilakukan selaku petahana.

CW: So simple and too good to be true pak. Saya tidak tahu resep "out of the box" ini akan diterima atau tidak oleh watyutink sebagai penjaga gawang "etos semangat Erros Djarot ".

BK: Indonesia akan memiliki banyak presiden, tidak cuma 7 orang sampai sekarang ini. Saya optimis kalau generasi muda belajar dari sejarah  akan percaya bahwa hukum karma itu suatu golden rule. Yang eling lan waspada yang menang. Bisa saja untuk sementara berkuasa, termasuk 32 jadi diktatur Orba, tapi akan terguling juga karena tidak deliver. Sekarang peluang ada pada petahana untuk memanfaatkan momentum peluang kenaikan quota saham Bank Dunia ini, untuk RI mentas dari trauma kurs dolar seumur hidup. Sejak lahir sampai 75 tahun, kok presiden keok terus sama kurs rupiah dollar. Memalukan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Ada pepatah Aceh yang cukup terkenal, "Sebelum Meulaboh Jatuh kepada Belanda, izinkan kami ngopi sekali lagi". Kisah permainan politik PDIP mirip sekali dengan kisah-kisah politik Aceh. Mungkin itu karena politik Aceh sangat kontemporer. Sementara merujuk kepada kisah Ken Arok itu terlalu klasik.

Gerakan Aceh Merdeka (GM) pandai bermain politik hingga mampu mencapai posisi seperti sekarang ini. GAM tidak pernah mengirim puncak pimpinan dalam negosiasi perdamaian dengan RI. Juru bicaranya Irwandi kini menjadi Gubernur Aceh dalam 2 kali pemilihan yang tidak berurutan. Apakah itu masalah buat GAM? Tidak masalah. Karena pokok permasalahannya telah usai, bahwa RI mengakui status GAM dan mengijinkan untuk berdirinya Partai Lokal. 

PDIP, kini mengutus Puan untuk bertemu Prabowo, merupakan taktik mengukur jiwa lawan. PDIP gak perduli dengan hasil pertemuan atau materi rapat. Yang diukur oleh PDIP adalah apakah Prabowo berniat sungguh-sungguh untuk mengalahkan PDIP? Tak adakah secuil belas kasihan? 

Cukup secuil rasa kasihan, sudah cukup bagi PDIP untuk menjatuhkan Prabowo. Pokok teorinya adalah: bersediakah raja lawan bertemu wakil menteri di tempat sang wakil? 

Maukah Prabowo membuka pintu kamar tidur di pagi hari, membuka pintu rumah, membuka pagar, membuka pintu mobil dan membuka pintu ruangan meeting. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Rencana pertemuan pak Prabowo dengan mbak Puan menurut saya tidak ada yang seksi untuk dicermati, jika sekadar membahas tema Pilpres 2019. Kecuali dua tokoh itu bicara tentang agenda bangsa ke depan. Bicara tentang problem bangsa dan solusinya untuk kepentingan masyarakat banyak. Bukan agenda politik praktis. Sebagian masyarakat relatif jenuh dengan tema-tema politik praktis. 

Pilpres 2019 tidak begitu menarik kalo calonnya mengulang rivalitas pak Jokowi dengan pak Prabowo, kecuali ada figur baru yang lebih visioner dibanding pak Jokowi. Jika tidak ada figur baru yang visioner. Saya masih yakin PDIP tetap mendukung pak Jokowi lagi, karena PDIP tidak ingin mengulang nostalgia kekalahan 2009. 

Soal rencana pertemuanya tentu baik-baik saja, namanya juga silaturrahim pasti ada manfaatnya. Bahkan harus sering dan perlu diperluas silaturrahim antar elite partai, juga silaturrahim para tokoh nasional untuk membahas tema-tema kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, bicara tentang persatuan dan kerukunan bangsa. Sekali lagi tidak untuk membahas "politik praktis". 

Ada kata bijak dari seorang jurnalis benama David Broder, "Seseorang yang amat menginginkan kursi presiden sehingga ia menggunakan dua tahun mengorganisasi dan membuat kampaye untuk itu tidak boleh dipercaya untuk merebut posisi itu". Wallahu a'lam bil murodi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Rencana Puan Maharani  bertemu dengan Prabowo Subianto, telah menimbulkan berbagai sepekulasi. Dugaan kuat, kedua tokoh politik ini akan membicarakan seputar pencapresan. 

Kubu oposisi hampir bisa dipastikan mengusung Prabowo di Pilpres 2019. Koalisi Islam dan Nasionalis ini, semakin solid. Mereka sangat percaya diri akan memenangkan pertarungan 2019. Hestek Ganti Presiden 2019 sebuah manuver politik brilian. Kampanye ini terus menggelinding, di tengah political distrust menerpa pemerintah Jokowi. Fenomena ini, terkonfirmasi dengan hasil pooling, posisi Jokowi kian merosot. 

Membaca perkembangan politik mutakhir, sangat wajar jika Puan Maharani membangun komunikasi politik dengan Prabowo. 

Kondisi internal PDI, tampaknya Megawati tidak berhasil meng-endors dua nama, Budi Gunawan dan Puan Maharani untuk diakomodasi sebagai Cawapres Jokowi.  Jokowi sang petugas partai, setelah menjadi presiden ia telanjur menjadi kekuatan politik berpengaruh. Ia menjadi pusat kekuasaan yang juga bisa menentukan langkah politik dengan dukungan Partai Golkar, Nasdem, Hanura dan Demokrat meskipun masih tarik ulur.  

Jadi, langkah Puan Maharani ketemu dengan Prabowo boleh dikatakan langkah cerdas. Ia harus melakukan manuver tidak bergantung pada lampu hijau Jokowi.  Ia sudah saatnya menjadi aktor politik yang mandiri. Tidak hanya di bawah bayang-bayang atau pengaruh Megawati. Langkah politik Puan, mengandung makna strategis, mengingat Pilpres 2019 adalah momentum politik bagi Puan untuk masuk dalam pusaran puncak kekuasan, posisi wapres.  Mengingat kepemimpinan Megawati pada periode mendatang segera berakhir. 

Dari sisi Prabowo, tentu jika Puan berpasangan menjadi capresnya, ia akan mendulang suara pemilih signifikan dari PDI. Meskipun hal itu tipis kemungkinan dan tidak  mudah bagi Prabowo. Sebab, jika PDI masuk dalam koalisi, maka akan mengalami turbolensi internal koalisi yang sudah terbangun dan teruji. 

Politik adalah seni mencapai tujuan dengan segala kemungkinannya. Yang jelas, survei membuktikan, kini pragmatisme politik semakin kronis menerpa elite politikdi negeri ini. Pertukaran kepentingan para aktor politik mengabaikan nilai moral dan akal sehat. Kalkulasi politik, transaksi politik, pertimbangan utamannya  material oriented. Karena itu, perubahan pendirian politik bisa terjadi setiap saat.

Apalagi, tradisi koalisi partai tidak berbasis pada kesamaan ideologi atau program. Sehingga publik sukar memahami dan  mengikuti arah perubahan yang ditawarkan oleh koalisi partai pendukung Capres/ Cawapres. Malahan, kehidupan kepartaian sangat memprihatinkan, partai besar PDI dan Golkar mengalami anomali politik. Sebagai Lokomotif partai pemerintah banyak kadernya tersangkut korupsi. Predikat sebagai Partai Golkar (baru) dan parpol wong cilik, berubah menjadi benalu, hanya membebani rakyat. 

Faktanya kini, koalisi pemerintahan bagai sebuah pertunjukan drama, tanpa makna karena tak jelas jalan ceritanya. Di pertengahan atau di ujung masa baktinya kerab ditandai berbagai kontroversial dan dramatis. 

Komunikasi politik Puan Maharani akan menarik, jika tidak hanya membicarakan soal kursi. Tapi solusi dan komitmen politik apa yang akan ditawarkan kepada rakyat melalui kerjasama atau koalisi parpol pengusung pencawapresan???  Komunikasi politik Puan sekaligus akan  meyakinkan publik tentang kapasitasnya menjadi cawapres. 

Jangan sampai kelak, seperti yang dialami Pemerintahan Jokowi. Yang semula menjanjikan sejuta harapan, di ujung masa pemerintahan tak mampu merealisasikannya. Oleh karena, kerjasama atau koalisi mengabaikan soal subtansial, platform dan program. Koalisi berhenti pada soal bagi-bagi kursi. Yang terjadi, konflik kepentingan koalisi pendukung dan mega korupsi menyandera kinerja pemerintahanya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Sulit dikatakan tidak politis pertemuan antara dua tokoh partai besar, yakni Prabowo dan Puan Maharani, di tahun politik dan menjelang pendaftaran capres cawapres bulan Agustus ini.

Kata orang politik itu dinamis dan apapun bisa terjadi dalam dunia politik. Prabowo mungkin sudah memprediksi bahwa sangat sulit menyaingi elektabilitas Jokowi saat ini, sehingga kalau dipaksakan melawan dengan dukungan kekuatan partai koalisi PKS, PAN dan Gerindra yang masih belum jelas. Sehingga jalan satu-satunya mencoba untuk menggalang dukungan dengan partai besar yang saat ini masih sangat solid memiliki dukungan arus bawah untuk melawan Jokowi, dengan argumen mengulang kemesraan Pilpres 2009 bersama Ibu Megawati dan PDIP-nya.

Tapi kemungkinan strategi seperti ini sangat sulit terwujud mengingat Jokowi identik dengan besar dan solidnya PDIP saat ini. Karena Jokowi dengan kinerjanya yang luar biasa mampu menaikkan elektabilitas PDIP,  di mana notabene Jokowi adalah identik dengan petugas partai dari PDIP.

Seandainya pun pertemuan itu membahas capres-cawapres, bagaimana bisa akan terwujud mengingat Partai Gerindra mengharapkan Prabowo presiden bukan wakil presiden.

Jadi, apabila pertemuan tersebut konteksnya pilpres sudah tidak mungkin akan bisa berlanjut, kecuali PDIP banting setir mendukung Prabowo. Tapi gambling seperti itu sangat riskan dan tidak mungkin, sebab PDIP sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi. Apabila dukungan tersebut ditarik, pengaruhnya akan sangat berdampak pada terjun bebasnya elektabiltas partai.

Sepertinya hal seperti ini susah terwujud. Mungkin ada alternatif lain yang ingin diwujudkan, yaitu Probowo mau mengalah sebagai orang no 2 di republik ini. Tapi lagi-lagi apakah konstituen Gerindra mau menerima karena sudah terlanjut membuat front dengan Jokowi dengan statemen-statemen kader-kader Gerindra yang sangat tajam terhadap Jokowi, bahkan sering sekali mengeluarkan pernyataan yang bernuansa menghina Jokowi. Tapi lagi-lagi yang namanya politik tidak ada lawan yang abadi dan hanya kepentinganlah yang nenjadi tujuan akhirnya.

Pertemuan Ibu Puan dan Bapak Prabowo bisa juga diasumsikan untuk meredakan ketegangan politik yang akhir-akhir ini terjadi. Dan mudah-mudahan saja jiwa patriot dari masing-masing tokoh politik bangsa ini segera bisa terwujud demi NKRI.

Jadi, konstelasi politik sampai pendaftaran nanti akan dinamis sekali, dan kita yakin pemilu akan berjalan kondusif. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Politik terkesan keras seperti tulang, namun sebenarnya kenyal seperti daging. Tergantung siapa yang mengunyahnya.

Saat ini boleh dikatakan masyarakat terbelah dua kelompok besar, katakanlah pro Jokowi dan pro prabowo. Tentu atas dasar survei sementara ini terkait popularitas kedua tokoh tersebut. Baik jokowi maupun Prabowo masih calon pengantin yang siap dilamar atau melamar.

Posisi Jokowi saat ini masih cukup sulit dikalahkan oleh Prabowo. Namun kurun waktu ke depan kita tidak bisa menebak suatu dinamika politik yang menjadi dirinya terseok oleh persoalan tertentu. Begitu juga Prabowo. Dua-duanya punya kelebihan dan kelemahan.

Pertemuan Prabowo-Puan tentu bukan sebatas seremonial tanpa makna. Setiap pertemuan para politikus selalu membawa pesan politik. Contoh kecil, berhentinya kasus Habib Rizieq atas penghinaan terhadap lambang negara.

Yang menjadi persoalan, apakah Mega-Prabowo rujuk dengan mengenang kemesraan mereka di Pilpres 2009 dan Pilkada DKI? Bisa juga. Mungkin alasan kepentingan bangsa dan negara, Prabowo siap menjadi cawapres Jokowi. 

Langkah ini banyak keuntungannya: PDIP dan Gerindra sama terjaga suaranya. PDIP mendapatkan isu- isu positif dan Gerindra melaksanakan ide-ide besarnya yang dalam berbagai kesempatan pun Prabowo mengagumi Sukarno. Ini pilihan yang realistis.

Kemungkin kedua, Puan akan diorbitkan sebagai presiden dan Prabowo cawapresnya. Sebab bagaimana pun jokowi adalah masih dianggap tamu. Sepanjang tidak taat dan tunduk terhadap kepentingan partai, maka jadi alasan untuk  pensiun jadi capres. Jika pilihan ini dipilih, maka yang rugi adalah PDIP. 

Jika berkaitan dengan kasus, pdip akhir-akhir ini kader PDIP cukup banyak ketangkap oleh KPK.
Artinya, jika Jokowi dipinang oleh parpol lain, kasus ini sudah cukup ampuh untuk meruntuhkan PDIP dan mengangkat popularitas Jokowi sebagai pemimpin yang bersih dan tidak mudah diatur oleh parpol.

Kedua analisis tersebut hal yang bisa saja terjadi. Tapi yang sulit terjadi adalah jika Prabowo jadi Capres PDIP. Kecuali jika perolehan partai Gerindra lebih besar dari PDIP. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Majelis Tinggi Partai Demokrat

Pertemuan pimpinan-pimpinan parpol besar seperti Puan Maharani PDIP dan Prabowo Gerindra bukan sesuatu yang aneh. Di tahun politik ini banyak sekali usaha unetk sukses 2019. Ini adalah Road To 2019.

Dua-duanya sangat berkepentingan. Prabowo mau jadi presiden dan Puan Maharani mau jadi capres. Hanya persoalannya bagaimana dan dimana bisa terwujud  obsesi ini.

Ada opini bahwa bisa saja PDIP tarik dukungan yang sudah dideklarasikan dari Jokowi apabila obsesi PDIP tidak terakomodir oleh Jokowi. Atau dengan kata lain, Jokowi memilih cawapres lain bukan dari PDIP.

Hal ini sangat bisa terjadi, karena yang siap untuk jadi cawapres Jokowi juga bukan hanya satu. Ada Arlangga H, ada Cak Imin, dua-duanya pendukung utama. Tapi bisa juga muncul dari kalangan profesional. Jokowi juga memang pakai kalkulator untuk mengetahui untung rugi. 

Yang perlu kita tahu adalah di mana sebenarnya political concentrate-nya, kemana yang menguntungkan. Konsentrasi ke rakyat atau ke partai politik atau ke pemodal. Inilah alasan besar mulai ada rencana-rencana pertemuan politik antar pemimpin parpol. 

Prabowo juga sudah ada jadwal bertemu dengan SBY, Ketum Partai Demokrat. Dan ini masuk serta ini juga Road to 2019. Karena mereka yang akan bertemu sama-sama memiliki obsesi memimpin negeri ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

Jika elite partai politik bertemu, biasanya publik menilai secara multitafsir. Apalagi yang akan bertemu berada di posisi yang berbeda secara politik. Penilaian multitafsir adalah hal wajar karena saat menjelang pilpres ini, bangunan koalisi partai masih cair dan dinamis.

Secara ideologis, PDIP dan Gerindra berada di faham yang relatif sama: nasionalis. Masing-masing partai telah terbangun basis konstituennya. Secara personal, hubungan Prabowo, Megawati, dan Puan Maharani, adalah dekat tanpa sekat ideologis. Apalagi Bu Mega dan Pak Prabowo dulu pernah menjadi pasangan capres/cawapres di Pemilu 2009.

Jejak historis dan hubungan sosiologis ini menjadi pertanda bahwa tidak ada hambatan dalam membangun komunikasi antara Prabowo, Megawati, dan Puan. Kondisi positif ini jika diarahkan ke arah membangun koalisi pilpres, bisa dan tanpa sekat. Cuma masalahnya, apakah ada pemikiran Gerindra akan berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2019?

Menurut saya, untuk berpikir koalisi Gerindra - PDIP di Pilpres 2019, mungkin ada. Tapi untuk merealisasikan koalisi itu rasanya sulit. Jalannya sempit.

Sampai saat ini, Rakernas PDIP secara resmi telah menyalonkan Jokowi sebagai capres dan Gerindra telah resmi mengusung Prabowo sebagai capres. Meski belum ada Surat Keputusan partai secara resmi, namun hal itu hanya bersifat administratif dan menunggu waktu saja.

Jika PDIP nantinya menyalonkan kembali Jokowi dengan cawapres tertentu, apakah mungkin ada kader PDIP, misalnya Puan, akan berpasangan dengan Prabowo?

Ada sebuah realitas, Jusuf Kalla, dua kali maju di pilpres dan menang, tidak didukung Partai Golkar karena Golkar mendukung calon lain.

Tapi Partai Golkar berbeda dengan PDIP, terutama dari kultur organisasi dan pola kepemimpinan. Penilaian saya, PDIP kecil kemungkinannya membuat kebijakan ala JK. Jika Megawati misalnya mengambil langkah memasangkan Prabowo-Puan, tetapi secara resmi PDIP menyalonkan Jokowi, maka suara partai akan pecah dan lebih banyak yang akan memilih Puan. Ini bukan gaya PDIP, seperti itu.

Makanya, jika ada pertemuan Prabowo - Puan, itu hanya pertemuan kangen-kangenan, mengulas sejarah perjuangan masa lalu di pilpres, merawat silaturahmi, dan menceritakan posisi politik masing-masing.

Meskipun begitu, suatu pertemuan akan menebarkan kebaikan dan kebahagiaan. Ada senyum dan tertawa. Apapun kondisi politik, jangan lupa bahagia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Dua bulan lagi pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akan dibuka, tepatnya pada bulan Agustus 2018. Pada bulan tersebut spekulasi yang selama ini bermunculan akan segera selesai, karena tiap partai politik atau koalisi partai politik akan menetapkan kandidat capres dan cawapres. Kalau melihat dinamika politik yang berkembang akan terjadi head to head antara Presiden petahana Jokowi Widodo dan Prabowo Subianto.

Jokowi untuk sementara diusung oleh PDIP, Nasdem, Golkar, PPP dan Hanura. Sedangkan Prabowo kemungkinan besar akan didukung oleh Gerindra dan PKS. Sementara Partai Demokrat, PAN dan PKB menunggu tawaran untuk dipinang koalisi Jokowi atau Prabowo untuk menjadi kandidat cawapres.

Oleh sebab itu, rencana pertemuan politisi PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini hanya sekadar manuver PDIP untuk menguji sejauh mana elektabilitas Puan Maharani jika ikut serta dalam Pilpres 2019.

Ada kepentingan jangka panjang PDIP pasca Jokowi 2024. Bagaimanapun juga Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP akan berusaha mengembalikan trah Soekarno untuk memimpin Indonesia. Ada beberapa kader PDIP selain Puan Maharani dari trah Soekarno seperti Puti Guntur dan Prananda sebagai alternatif estafet kepemimpinan PDIPberikutnya. Namun, nampaknya Ibu Megawati sudah kadung dengan Puan Maharani untuk ditempa dan diusung untuk mengganti kepemimpinan PDIP berikutnya pasca Megawati dan sekaligus untuk dicalonkan dalam Pilpres 2024. Walaupun binaan dan tepaan terhadap Puan Maharani cukup lama semenjak almarhum Taufik Kiemas, namun kapasitas dan popularitas serta leadership Puan Maharani belum  mampu bersaing di tingkat nasional.

Oleh sebab itu wajar kalau Ibu Megawati gusar melihat kapasitas Puan Maharani yang belum mampu mendapatkan elektabilitas yang tinggi di mata pemilih Indonesia. Walaupun posisi Puan Maharani sebagai Menko PMK dalam kabinet Jokowi-JK, namun kinerjanya belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Wajar kalau banyak pengamat berspekulasi ada muatan politik di balik pertemuan itu. Jika dalam pertemuan tersebut timbul kecocokan, tidak menutup kemungkinan akan mengulang kembali kisah "asmara politik" antara PDIP dan Gerindra sebagaimana pada pilpres 2009 yang lalu. Kemungkinan ini terjadi mengingat ada beberapa kasus dan momen Presiden Jokowi berseberangan dengan keinginan Ibu Megawati.

Wajar pula jika kita menganalisis sikap PDIP terakhir ini terlihat ibu Megawati belum begitu intensif untuk mendukung secara penuh terhadap pencapresan Jokowi. Berbeda dengan Nasdem, Hanura, PPP dan Hanura yang lebih dulu mendukung dan membuat SK penugasan untuk pencapresan Jokowi, PDIP sampai sekarang belum mengeluarkan SK penugasan. Indikasi ini cukup beralasan kalau Ibu Megawati ingin mencoba menduetkan Puan dengan Prabowo Subianto sebagai try out dalam Pilpres 2019 menuju persiapan Pemilu 2024.

Semuanya terpulang kepada Puan Maharani, apakah ambisi dan hasrat politik Megawati dapat diemban oleh putri mahkota itu. Mengenai popularitas dan elektabilitas, Jokowi sampai sekarang tetap lebih unggul dan bisa memenangkan Pilpres 2019. Namun bagi PDIP, Pilpres 2019 sebagai sarana dan arena bagi Puan Maharani untuk menguji kemampuannya dalam uji publik dalam Pilpres 2019.

Mudah-mudahan manuver PDIP tidak direspon secara negatif, namun semuanya diperuntukkan bagi kemajuan dan eksistensi PDIP dalam kiprahnya dalam politik nasional Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Rencana pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto kini menjadi perbicangan publik. Mediapun mengangkat kembali rencana pertemuan dua orang penting dalam dunia politik kekinian. Hal itu menandakan bahwa pertemuan dua tokoh tersebut tidak sekadar memiliki nilai berita (news value), tapi memiliki nilai politis tinggi. Apalagi, di tengah dinamika politik yang mulai menggeliat ini, rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dengan Ketua DPP PDI Perjuangan non aktif Puan Maharani yang notabene adalah putri Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri tentu memiliki magnitut politik yang cukup besar.

Maka, lumrah bila wacana tersebut menyedot perhatian publik, meskipun Puan sendiri mengatakan rencana pertemuan tersebut sejatinya bukan peristiwa luar biasa karena bubungan Puan dengan Prabowo sudah terbangun sejak lama dan terjalin cukup akrab. Sebagaimana yang diakui Puan, bahwa dia sudah mengenal Prabowo sejak dia kecil. Puan mengatakan hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja, tidak ada masalah. Hubungan Puan dengan Prabowo tentu publik juga mengetahui karena Prabowo pernah berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden dan wakil presiden bersaing dengan pasangan SBY - Boediono pada pilpres 2009. Karenanya tidak sulit bagi Puan Maharani untuk membangun silahturahmi dan komunikasi kembali dengan mantan Danjen Kopassus itu, sekalipun pada pemilu 2014 lalu hingga saat ini ada perbedaan kepentingan dan pandangan politik antara Gerindra dan PDI Perjuangan.

Namun, perbedaan kepentingan politik nampaknya tidak menjadi hambatan dan menghalangi pertemuan kedua tokoh politik tersebut.  Mungkin benar apa kata Puan, pertemuan belum terealisasi karena soal waktu, karena masing-masing masih sibuk dengan urusan dan tugasnya. Bisa jadi pertemuan tersebut tinggal menunggu waktu. Karena sejauh ini belum ada penolakan dari pihak Prabowo terkait rencana pertemuan tersebut.

Sulit dipungkiri, rencana pertemuan dua politisi papan atas tersebut kemungkinan akan membicarakan agenda politik 2019. Tetapi agak berlebihan jika ada yang berpandangan pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakan politik untuk mengusung Prabowo-Puan sebagai pasangan capres-cawapres 2019.

Meskipun dalam politik berlalu hukum probability atau teori kemungkinan, sehingga berbagai kemungkinan bisa terjadi. Tetapi dalam politik juga ada kalkulasi. Dan tentu saja baik Puan maupun Prabowo memiliki kalkulasi politik tersendiri sebelum mengambil keputusan. Mungkin dalam kalkulasi politik sosok Puan kurang tepat bagi Prabowo. Mungkin dinilai kurang ideal atau kurang chemistry. Begitu sebaliknya bagi Puan dan PDIP memandang sosok Prabowo. Meskipun dalam beberapa kasus, pasangan capres tidak selalu ditentukan karena faktor rasionalitas dan elektabilitas tapi ditentukan pula oleh faktor lain, misalnya karena situasi keterpaksaan politik (soal kecukupan ambang batas presidential threshold), faktor perasaan (emosi) dan faktor-faktor lain.

Wacana tentang rencana pertemuan dua tokoh penting di kancah politik saat ini  menimbulkan spekulasi politik di ranah publik. Tapi di sisi lain rencana pertemuan tersebut menumbuhkan optimisme untuk memperkokoh persatuan bangsa di tengah perbedaan kepentingan politik yang kian tajam.  Karenanya silahturahmi antar tokoh bangsa harus menjadi tradisi permanen untuk memelihara iklim demokrasi yang sehat. Lebih dari itu, pertemuan antar tokoh diharapkan dapat menyemai nasionalisme dan kebninekaan. Dengan demikian dialog antar tokoh dapat mencegah ketegangan di tengah masyarakat.

Elite politik perlu belajar dari para founding fathers bangsa ini yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Elite politik saat ini jangan kehilangan sifat kenegarawanan. Mereka harus memberi contoh yang baik bagi rakyat. Karenanya, kita perlu mendorong agar para elit politik mengutamakan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan, sehingga dapat mencegah konflik vertikal dan horizontal. Untuk itu, kita berharap pertemuan Puan dengan Prabowo  segera terwujud.

Justru, jika Prabowo atau pihaknya menolak ajakan pertemuan dari Puan Maharani, malah bisa menimbulkan citra buruk di mata publik. Karena publik akan menilai Prabowo kehilangan karakter kenegarawanan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998