Menelisik di Balik Walk Out SBY
berita
Politika
Sumber Foto : tribunnews.com (gie/watyutink.com) 24 September 2018 17:30
Aksi  walk out (WO) Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat mengikuti Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018) menjadi sorotan publik. Usut punya usut, aksi walk out (WO) SBY dikarenakan sejumlah relawan dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin melanggar aturan dalam karnaval kampanye damai dengan membawa berbagai atribut kampanye sambil melakukan provokasi.

Menurut Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, kejadian bermula sejak SBY berada di mobil golf bersama putranya Agus Harimurti Yudhoyono dan ketua F-PDR Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno. Kala itu, mobil golf yang ditumpangi ini diganggu dengan bendera Projo bahkan ada yang berteriak, “Bang, dukung Jokowi”

Lebih lanjut, Andi Arief menuntut pihak Projo meminta maaf dan jika aparat keamanan diam serta Jokowi diam saja atas provokasi terhadap SBY jangan salahkan jika ada tindakan balasan.

Pertanyaanya, kalau pun memang terbukti melanggar aturan mengapa SBY harus msikap walk out? Mengapa tidak melakukan protes langsung ke KPU atau Bawaslu kalau memang telah terjadi persekusi?   

Aksi walk out yang dilakukan SBY terjadi beberapa menit setelah karnaval dimulai. Akibat aksi tersebut, Partai Demokrat tidak turut serta menandatangani kesepakatan deklarasi kampaye damai itu. Namun, meski begitu Partai Demokrat tetap akan mendukung berlangsungnya kampanye damai menuju Pilpres 2019 seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Lantas, bagaimana sikap KPU terhadap Partai Demokrat yang tidak menadatangani deklarasi kampaye damai tersebut?

Terkait yel-yel relawan Jokowi yang menjadi salah satu alasan SBY Walk Out,  Ketua Projo Budi Arie Setiadi menyebut hal itu tidak benar, tidak ada itu provokasi  bahkan ia memastikan relawanya hanya melakukan deklarasi damai. Terkait tudingan itu, Budi Arie Setiadi pun mempertanyakan kesalahan apa yang mereka perbuat.

Yang menjadi tanya kini, apa iya alasan walk out SBY itu mengada-ada? Lalu, bagaimana kalau nantinya memang terbukti adanya persekusi, siapkah?

Di satu sisi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan pihaknya telah mengatur semua jalannya karnaval kampanye damai ini. Salah satunya dengan melarang adanya atribut kampanye dari masing-masing paslon. Selain itu Arief Budiman juga mengatakan saat ini sudah memasuki masa kampanye, sehingga bagi masyarakat yang ingin melakukan dukungan pun diperbolehkan.  

Nah loh, Kalau memang sudah memasuki masa kampanye mengapa masih ada pihak yang mempermasalahkan? jadi siapa yang melanggar aturan terkait peristiwa ini?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Wajah dari pelaksanaan demokrasi yang mencerminkan kehendak pemilik kedaulatan yaitu rakyat, bisa  dilihat dari pelaksanaan pemilu. Secara populer pemilu juga disebut sebagai "pesta" demokrasi. 

Karenanya menjadi keliru jika ada pihak-pihak yang tidak bergembira dalam mengikuti pesta tersebut. Namun demikian pesta itu juga membutuhkan aturan dan ketentuan untuk memastikan bisa berjalan secara lancar dalam pelaksanaannya.

Lancar dan damai menjadi harapan dan dambaan semua pihak, terkhusus harapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi yang secara hukum menjadi pelaksana, dan Bawaslu sebagai pengawas dalam pelaksanaannya.

Kampanye damai diperlukan sebagai bagian dari ikhtiar sohibul hajat, yaitu KPU yang sudah lazim diadakan sebagai rangkaian program dari penyelenggara, dan kemasannya pun tetap dalam suasana pesta yang penuh riang gembira.
 
Peristiwa yang menimpa Pak SBY jika benar terjadi, tentunya menjadi catatan yang tidak dikehendaki semua pihak terutama KPU sebagai penyelenggara. Sisi lain sebagai tokoh bangsa, sudah selayaknya jika pak SBY memaklumi dan tidak "baper". Kejadian "kecil" dalam pesta besar rasanya kok biasa saja. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tak ada yang istimewa dengan walkout oleh SBY dalam acara Deklarasi Kampanye Damai.  Bahkan mungkin akan lebih baik kalau SBY tak hadir dalam acara ini, yang didahului oleh berbagai kecurangan dan kekerasan.

SBY sebaiknya menyadari, deklarasi tersebut sesungguhnya cuma basa-basi. Kehadirannya  bahkan bisa dilihat sebagai persetujuannya kepada acara basa-basi untuk menutupi berbagai kecurangan yang telah terjadi.

Lihat saja,  ruang-ruang publik sudah lama dipakai secara terang-terangan untuk menyerang atau memuja Capres.  Layar-layar bioskop, tiang-tiang jalan layang, lapangan dan sebagainya tak luput dari aksi-aksi politik liar terkait Pilpres 2019. Maka konyol sekali kalau para elite politik sekarang gembar-gembor tentang kampanye damai seolah tak bersalah atas kekacauan yang telah terjadi.

Tak sulit untuk mengaitkan sikap 'lain di mulut lain di hati' ini dengan berbagai ketidakberesan dalam pengelolaan negara.  Akan lebih mudah lagi tentunya bila dikaitkan dengan tradisi 'mencari kambing hitam'. Salah satu contoh yang sering 'dinikmati' masyarakat adalah para koruptor yang suka tampil relijius atau berbicara tentang penderitaan rakyat.

Contoh lainnya adalah kerusakan lingkungan, yang menyebabkan banjir dan tanah longsor di berbagai tempat kala. Musim hujan.  Sebaliknya,  kebakaran hutan dan tanah kering terjadi dimana-mana di musim kemarau.

Tak pernah ada politisi atau birokrat tinggi yang mau mengaku bersalah,  apalagi sampai mengundurkan diri. Mereka lebih suka menyalahkan pihak lain termasuk alam sebagai biang keladi.

Maka sebaiknya simpan dulu harapan  bahwa Pileg dan Pilpres akan membuat Indonesia lebih baikan. Bisa jadi,  rakyat akan kembali dicekoki berbagai propaganda untuk meyakinkan pihak pemenang atau pecundang adalah tokoh jujur yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara.

Ingat,  di tengah suhu politik yang panas ini para pemberi harapan palsu bertebaran dimana-mana. Mereka berlagak sebagai idealis, meski target mereka sesungguhnya adalah harta dan tahta, seringkali plus wanita. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

SBY memang politikus ulung. Apa yang Ia lakukan, selalu terlihat cantik dan menarik. Walaupun memang hasilnya tidak selalu cantik. 

Lihatlah, saat SBY berseteru dengan Megawati, Ia hanya seorang menteri pada umumnya. Dia TNI, namun triknya menjadi politikus ulung. Buktinya, selama 10 tahun menjadi presiden mengalahkan para politikus senior.

Walk out gaya SBY sebenarnya upaya untuk menaikan elektabilitas SBY dan partai nya.

Namun persoalan, apakah trik ini bisa memperbaiki elektabiltas? Memang tergantung bagaimana SBY mengemas nya. Sebab jika tidakk tepat, maka trik ini hanya letupan kecil yang tidak menimbulkan efek bagi SBY dan partai Demokrat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Hari Sabtu, 22 Sep 2018, kita baru saja meresmikan pembukaan patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali setelah "28  tahun mangkrak" sejak ide dicetuskan oleh Menteri Pariwisata Joop Ave dan arsitek I Nyoman Nuarta.

Ketika menekan tombol sirene peresmian GWK,  Presiden Jokowi mewujudkan aksi eksekutif  dalam semangat memobilisasi seluruh kekuatan Indonesia Inc, investor swasta domestik Alam Sutera menanamkan modal untuk mendirikan monumen tertinggi didunia mengalahkan Patung Liberty AS.

Bangsa Indonesia ini membutuhkan kesatuan dan persatuan governane birokrat kreatif seperti Joop Ave, seniman budayawan seperti I Nyoman Nuarta dan entrepreneur seperti The Nin King, yang menyatupadukan ide besar, gagasan besar, diwujukan dalam suatu produk kreatif monumental produktif dalam rangka industri pariwisata global.

Semangat Indonesia Inc.  inilah yang mestinya menjiwai semangat kontestasi pilpres dan pileg. Siapa partai dan politisi yang punya gagasan sekaligus membuktikan kemampuan memobilisasi idee, aksi, eksekusi dan implementasi serta sinergi produktif, industrial yang meningkatkan harkat martabat kinerja Indonesia dalam kompetisi lintas nation state global abad XXI yang berciri balapan kreativitas, produktivitas dan efisiensi. 

Nah, mengherankan bila hari Minggunya ada insiden soal tetek-bengek  soal soal sepele, seperti yel dan prosedur tatib yang dilanggar yang jadi gaduh. Bangsa ini terlalu banyak dipimpin oleh politisi kelas "wewegombel" yang asyik mencari kesalahan kecil pernik, tetek bengek dan jarang yang mampu berwawasan nasional apalagi regional ASEAN Asia Pacific dan Global G 20. Semua lebih senang main utak atik pasal pasal konstitusi atau UU Pemilu yang kemudian dimultitafsirkan membuang waktu bertele-ele. Semua berebut mau kuasa jadi "Wisnu", tapi Wisnunya bukan soal raksasa seperti bikin patung tertinggi ketiga didunia, "wisnunya" cuma kelas wewe gombe. Ribut soal tetek bengek yang dibesarkan ditiwikramakan misalnya soal term 2 periode wapres, berturut-turut atau tidak. Terus soal Presidential Threshold mau digonta-ganti. Ya semuanya hanya karena tidak mau kalah dan tidak sportif, tidak gentleman,tidak ksatria.

Ya bagaimana lagi kalau Wisnu yang memang punya DNA/ Genetika Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Kalau "wewegombel" biar sudah jadi politisi ya tetak saja urusan dan wawasannya tetek bengek, kecil mritil, bukan strategis,bisanya hanya gaduh urusan kecil atau amit amit, destruktifnya malah jadi amok modal SARA.

 Kalau anda menanam SARA, maka menuai badai bubar fiktif. Kalau anda menanam kreativitas dan nilai industrious, maka  anda akan menuai ekonomi kuat, rupiah kuat dan bangsa bermartabat, nomor 4 sedunia dalam kualitas bukan cuma dalam kuantitas seperti sekarang ini. 

Stop mental Wewe Gombel, jadilah Wisnu Garuda Indonesia Abad XXI!!!  (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Sosial, Spasial & Lingkungan

Harus dibuktikan dahulu adanya persekusi atau tidak. Misal dengan rekaman video. Apapun hasilnya, kedua belah pihak harus siap menerima konsekuensi. Yah kerjaan tambahan lagi untuk KPU. Kira-kira bisa berbuat adil atau tidak. Tapi keputusan di awal masa kampanye ini dapat memberikan gambaran bagaimana pengambilan keputusan selanjutnya jika ada hal serupa atau ada kasus yang melibatkan pihak penguasa/petahana dan pesaingnya. Menang kalah pemilu bukan semata banyaknya pemilih. Tapi ditentukan juga oleh siapa "panitia" penghitung suaranya. Semoga jujur dan adil. Harapan rakyat kebanyakan yang tidak banyak menyentuh ranah kekuasaan di atas sana.

Lalu mengapa SBY lebih memilih aksi walk out dibanding protes langsung ke KPU? Dengan pengalaman segudang, tentu strategi yang dipilih SBY tidak tanpa perhitungan. Lagi-lagi, di era informasi dan sosial media saat ini lebih 'maknyus' jika melakukan aksi yang cukup seksi untuk diliput media. Jika hanya sekadar protes di lokasi, yakinkah bakal direspon saat itu juga? Lalu beritanya bakal bertengger berapa lama? Bakal viralkah? Belum tentu. Beda dengan aksi WO. Lebih renyah untuk dijadikan berita bahkan headline news. Tentunya secara tidak langsung menyerang pendukung 'lawan'. Buktinya sampai di rubrik inipun dibahas.

Mengenai tidak terlibat penandatanganan deklarasi kampanye damai bukan masalah krusial. Toh tidak ada hukuman berarti juga dari penyelenggara. Semacam MoU yang sama-sama berkomitmen untuk melakukan suatu kegiatan tanpa ada ikatan. Justru yang lebih penting lagi, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan KPU? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Semenjak lengser menjadi presiden tahun 2014 dan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, publik sering mendengar berbagai keluhan dari SBY yang seakan-akan negara atau pemerintah melakukan tindakan kecurangan atau melakukan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Sebelum pemilu serentak awal juni lalu, publik tersentak munculnya  tudingan SBY yang mengatakan bahwa ada oknum Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI/Polri yang tidak netral. 

Tudingan tersebut akhirnya menjadi polemik dan banyak yang menilai sikap tersebut sebagai politik melodramatik atau yang lebih umum dikenal sebagai politik sensasional. Sensasional adalah sikap pilitik yang membuat orang yang mendapatkan informasi menjadi iba dan terharu.Oleh sebab itu aksi walk out (WO) yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono merupakan bentuk dari sensasi politik menjelang pilpres 2019.

Dalam WO tersebut SBY menuduh sejumlah relawan Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin melakukan pelanggaran aturan saat karnaval kampanye damai pada hari Minggu, 23 September 2019, di Lapangan Monas.Sikap tersebut sangat berkelebihan karena yang mengatur acara tersebut adalah KPU. Sebaik jika SBY atau partai Demokrat merasa terganggu oleh ulah provokasi yang dilakukan oleh sukarelawan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak melakukan WO dan dapat melapor kepada Bawaslu yang memang ditugaskan untuk mengawasi terhadap terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilu. Padahal pemilu damai dimaksudkan untuk membangun kesadaran bagi peserta pemilu yang dalam hal ini parpol untuk menghindarkan terjadinya agitasi, intrik dan intimidasi yang mengarah terjadinya konflik yang akan mencederai makna dan substansi dari pemilu itu sendiri. 

Sebagai peserta pemilu 2019 seyogyanya harus hadir dan menandatangani kesepakatan deklarasi kampanye damai itu. Ini adalah bentuk komitmen partai politik khususnya Partai Demokrat untuk menjaga suasana aman dan damai dalam pemilu 2019 yang untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak.

Dengan demikian tidak ada alasan Partai Demokrat melakukan WO karena tidak ada indikasi dari sukarelawan Jokowi-Ma'ruf melakukan provokasi yang membuat partai Demokrat terganggu yang membuat tidak mau menandatangani kesepakatan deklarasi kampanye damai.

Mudah-mudahan partai Demokrat berikutnya semakin matang dan dewasa dan dapat menjadi contoh bagi partai lainnya tentang bagaima menjalankan etika politik yang demokratis khususnya dalam setiap kontestasi politik. Dalam masa kampanye menjelang pemilu 2019 ini memang rawan kecurangan dan merupakan tugas parpol koalisi untuk mengawasi setiap tahap pemilu dan melaporkan kepada aparat keamanaan jika ditemukan terjadinya pelanggaran.

Mudah-mudahan elite politik kita semakin dewasa dan menghindarkan sikap politik sensasional dalam menghadapi berbagai masalah bangsa dan negara, sehingga bersama-sama bagi segenap komponen bangsa dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua Presidium GMNI, Ketua Dewan Kehormatan Nasional Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan In- donesia).

Analisis dari perspektif psikologi massa, pasti akan memahami hal-hal semacam itu bisa terjadi. Tinggal bagaimana kitanya yang akan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu.

Selain itu dibutuhkan ketangguhan mental dalam mengikuti aktivitas semacam itu. Andaikan kita yang ikut dalam aktivitas itu dan dengan tenang secara mental memahami peristiwa-peristiwa tersebut, mungkin kita cair saja.

Tapi kalau positioning yang kita ambil seolah-olah massa tidak sopan terhadal diri kita, itu berarti masih ada harapan bahwa massa mengganggap diri kita yang harus paling dihormati. Dan yang perlu dicatat, perilaku massa pasti tidak hanya menyentuh satu orang saja, tokoh-tokoh lain pun hampir pasti mengalami suasana semacam itu. 

Lalu, kenapa tokoh-tokoh lain tidak merasa diperlakukan negatif ? Kenapa hanya, maaf SBY saja ?? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 kewenangan ada ditangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Jika terjadi insiden atau keberatan saat menjelang deklarasi lebih elegan menyampaikan ke Bawaslu dan KPU.

Aksi walk out ( WO ) Ketua Umum Partai Demokrat Sosilo Bambang Yudhoyono lebih dipandang tindakan emosional yang tidak dipikirkan dampaknya. Rakyat akan menilai pimpinanan seperti apa, kegiatan deklarasi pemilu damai ini diikuti berbagai kalangan partai politik bahkan para pendukung, peluang terjadinya yel-yel, ataupun aksi bicara bebas oleh para pendukung bisa muncul secara spontan. 

Dalam situasi seperti itu tentu siap menerima situasi tidak enak yang tidak diduga sebelumnya. Sikap kesatria harus dikedepankan tidak perlu gusar ataupun tidak nyaman dengan celotehan wong cilik (peserta karnaval ).

Jika ketua umum Demokrat dan ketua umum PAN keberatan apa yang disampaikan Andi Arief bukan ke Kubu Jokowi tetapi ke KPU atau Bawaslu karena lembaga ini punya kewenangan terkait kegiatan Pemilu.

Selain itu, keberatan atau dugaan pelanggaran terkait kegiatan pemilu bisa dilayangkan laporan ke Bawaslu karena itu fungsi dan tugas mereka. Tentu laporan tersebut akan memanggil pelapor terlapor dan saksi. Bawaslu  dan Gakumdu (penegakan hukum terpadu ) melaksanakan kajian apa ada unsur pidana atau sengketa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk