Mengapa PDIP Belum Mengusung Jokowi?
berita
Politika

Sumber Foto: radarpena.com

19 January 2018 16:00
Pilkada serentak 2018 ibaratnya foreplay menuju pertarungan puncak dalam pilpres tahun depan. Karena itu, pilkada kali ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Aroma adu strategi, saling mengintai, kemudian berebut jago, terasa sekali.

Indikasi ini terlihat dari beberapa hal. Pertama, komitmen para calon kepala daerah dengan partai pengusung, baik lisan maupun tertulis, umumnya dilakukan secara tertutup. Rasanya ini terkait dengan pilpres mendatang. Kedua, pola koalisi tampak sangat cair. Koalisi lama tidak lagi menjadi pegangan. Di beberapa daerah, koalisi PDIP-Golkar-Gerindra-PKS banyak terjadi. Padahal publik mahfum bahwa koalisi ini adalah dua kutub berbeda di pertarungan politik nasional. PDIP adalah pengusung Jokowi sebagai presiden. Golkar berbalik arah di tengah jalan dan merapat ke Jokowi.

Sampai disini ada hal menarik. PDIP hingga kini belum juga mendeklarasikan dukungan ke Jokowi. Berbeda dengan Golkar yang baru 'kemarin sore' bergabung di koalisi namun menjadi partai pertama yang mendukung Jokowi di 2019.

Lain dulu, lain sekarang. Walapun Presiden Jokowi kader PDIP, tapi pada tataran operasional banyak kebijakan dan keputusan Jokowi mungkin mengecewakan PDIP. Contohnya saat Jokowi mengumumkan Kabinet Kerja pada akhir Oktober 2014 lalu. Hanya empat menteri yang berasal dari PDIP, sementara PKB dan Nasdem masing-masing tiga kursi. Keputusan ini disebut membuat PDIP kecewa, khususnya Megawati. Ditambah lagi, pengangkatan Kapolri Badrodin Haiti membuat Megawati semakin kecewa karena PDIP menginginkan Budi Gunawan --yang mantan ajudan Megawati-- sebagai TB-1.

Ini bisa diartika bahwa Jokowi  bukanlah presiden yang lemah dan bisa diatur-atur, sekali pun oleh partai pengusungnya. Publik beberapa kali membaca isyarat kekecewaan Megawati terhadap Jokowi. Pertama dalam Kongres PDIP di Bali pada 2015 lalu. Menurut Megawati, instruksi darinya adalah harga mati yang harus dilakukan oleh 'petugas partai'. Jika membangkan, silakan hengkang dari PDIP. Baru-baru ini saat deklarasi Cagub-Cawagub di Pilkada 2018, Megawati kembali menegaskan hal tersebut.

Menarik menyimak hubungan Jokowi dengan PDIP, khususnya Megawati, sehingga memunculkan pertanyaan; bagaimana hubungan antara Jokowi dengan Megawati pada Pilpres 2019 mendatang? Apakah PDI Perjuangan akan mendukung kembali Jokowi sebagaimana Pilpres 2014 lalu? Jika merujuk pada pola koalisi dan pernyataan terbuka partai-partai politik yang mengikuti kontestasi Pilkada 2018, maka dapat disimpulkan belum tentu PDI Perjuangan akan mengusung kembali Jokowi. Padahal Golkar, Nasdem, dan Hanura, sudah memberikan tiket kepada Jokowi untuk nyapres di 2019. Aneh, Jokowi kader PDIP tapi partai banteng malah belum jelas dukungannya.

Isyarat paling kentara dapat dilihat di Jawa Timur. PDIP mendukung pasangan Saifullah Yusuf-Puti Sukarno, sementara Jokowi mengizinkah Khofifah Indar Parawansa mundur dari Mensos dan berpasangan dengan Emil Dardak untuk belaga di Pilkada Jatim.

Lalu pertanyaan mendasarnya, apa sebenarnya yang ditunggu Megawati, atau apa syarat yang diminta agar PDI Perjuangan mendukung kembali Jokowi? Jika syarat ini tidak dipenuhi oleh Jokowi, siapa yang akan diusung PDI Perjuangan sebagai capres?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Kita mafhum bahwa sudah ada dinasti Kennedy, Bush, Sukarno, Soeharto dan lain sebagainya. Dalam kasus kompetisi antara Ketum PDIP Megawati dan Presiden Jokowi, faktor nepotisme pasti ikut berperan. Jangankan dengan orang luar, dengan sesama keturunan Bung Karno saja terjadi kompetisi. Antara mbakyu-adik juga ada konflik seperti Megawati vs Rahmawati. Nah, kalau Rahmawati memang berbobot, tentu Prabowo akan melamar Rahmawati untuk cagub Jawa Timur setelah ditolak oleh Jenny Wahid. Puti Guntur muncul setelah "disekap" belasan tahun karena rivalitas dengan sepupu yang jadi Menko termuda dalam sejarah RI, karena cucu Bung Karno.

Jadi menurut saya, selalu ada ukuran meritokrasi dalam balapan mencari posisi, meskipun sudah punya "backing" nepotisme. Sebab kalau perebutan terjadi di antara sesama trah Sukarno atau Soeharto, pasti ukuran terakhir, ya meritokrasi. Yang paling cerdas yang menang.

Senator Edward Kennedy meyakinkan keponakannya Caroline Kennedy, putri Presiden John F Kennedy, bahwa dia tidak setara kelas presidensial, karena itu cukup puas dengan pengangkatan sebagai Dubes AS untuk Jepang 2013-2017, sewaktu berusia 56-60 tahun. Jadi, Megawati atau Jokowi atau siapa pun boleh bermain nepotisme. Kalau hanya pakai ukuran nepotisme, siapa saja boleh jadi presiden, menteri, atau gubernur. Anda akan mengalami risiko kalah, yang Anda mesti tanggung sendiri. Kalah, meskipun pakai nama Bung Karno atau Soeharto, atau siapa saja di muka bumi ini termasuk di AS. Di AS yang berhasil menjadi presiden malah Bush (ayah Presiden ke-41 dan  anak Presiden ke-43), bukan Kennedy. 

Kakak-beradik Kennedy memang pernah menjabat, John jadi Presiden dan Robert jadi Jaksa Agung. Keduanya terbunuh mengenaskan dalam masa jabatan dan ketika kampanye 1968. Robert F Kennedy terbunuh oleh pembunuh yang masih dipenjara segar bugar sampai detik ini, Sirhan Bishara Sirhan. Presiden Kennedy sendiri terbunuh tanpa dituntaskan kasusnya, mengapa pembunuh tunggalnya Lee Harvey Oswald ditembak di depan umum oleh Jack Ruby dan dinyatakan tidak ada konspirasi apapun. Sampai detik ini orang masih tidak percaya kalau Lee hanya pembunuh tunggal, pasti ada Godfather di belakang Lee.

Jadi, kembali ke pilkada dan pilpres Indonesia, boleh saja dan silakan saja pakai jalur dan strategi nepotisme, tapi risikonya Anda sendiri akan gagal mengorbitkan siapa pun yang Anda dorong hanya karena faktor nepotisme. Semua harus kembali ke kinerja dan meritokrasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Menerka-nerka akan seperti apa Pemilu 2019 nanti memang menarik. Apalagi membaca arah parpol dalam membangun koalisi yang makin tak jelas, membuat publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya dialami partai saat ini. Mengapa manuver politiknya makin semerawut sehingga sulit dipahami.

Bila Pilkada 2018 tahun ini digunakan sebagai landasan dalam membangun koalisi yang lebih terformat untuk Pemilu 2019, mengapa koalisi di pilkada ini tidak mencerminkan hal itu? Sehingga tak mudah menarik kesimpulan ihwal Pemilu 2019: baik tentang calon maupun partai pengusung dan koalisinya.

Fenomena politik ini yang menarik untuk diketahui. Lebih-lebih lagi terkait dengan PDI Perjuangan dan kemungkinan calon yang akan diusung dalam pemilu nanti.

Tentang pencalonan dalam pilpres, tampaknya PDI Perjuangan cenderung mengambil momen-momen terakhir atau agak lamban dalam menentukan calon. Kecuali periode-periode sebelumnya ketika Megawati (sebagai ketua umum) dicalonkan melalui kongres sebagai capres. Dalam konteks itu PDI Perjuangan tidak mempunyai kesulitan dalam menentukan capres. Yang diperlukan waktu itu hanya mencarikan cawapresnya.

Dalam perkembangannya PDI Perjuangan mengalami kesulitan ketika kehendak top down dan aspirasi bottom up kurang selaras dalam menentukan capres. Hal tersebut terjadi dalam pemilu 2014.

Menyongsong pemilu 2019, kerumitan juga mulai tampak ketika Partai Golkar mengumumkan dukungannya terhadap Jokowi sebagai Capres 2019. Sementara PDI Perjuangan sebagai pengusung dan pendukung utama Jokowi belum mengumumkan dukungannya. Hal ini bisa jadi membuat PDI Perjuangan dalam posisi gamang: merasa kecolongan, di fait accompli dan kalah cepat dengan Golkar. Tak menutup kemungkinan manuver Golkar tersebut membuat PDI Perjuangan jadi ragu dan merasa tak menentu dengan dukungan secara yang ditunjukkan oleh Golkar tersebut.

Apakah hal tersebut akan membuat PDI Perjuangan merasa kehilangan momen dan membuatnya demoralizing serta tak pasti dengan komitmen Jokowi terhadap PDI Perjuangan? Bila iya seperti ini, lantas apa yang bisa dilakukan PDI Perjuangan? Apakah PDI Perjuangan akan tetap mendukung Jokowi dengan syarat cawapres pilihan Megawati diakomodasi untuk mendampingi Jokowi dalam pilpres?

Bila kalkulasi politik tak menguntungkan PDI Perjuangan dalam pemilu 2019, tak tertutup kemungkinan PDI Perjuangan akan membuat skenario baru mengusung calon lain yang memiliki komitmen tinggi terhadap partai. Calon baru ini bisa jadi dari keluarganya sendiri atau figur lain. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Analisa saya kali ini sedikit nyeleneh, irasional. Karena mungkin tidak cukup data ilmiah untuk menafsir atau bisa jadi karena pola pergantian Presiden RI dari masa ke masa ya gitu-gitu aja. Apa itu? Ya, sebuah pola abnormal, yaitu yang tidak diperhitungkan justru menjadi presiden!

Sehingga, percuma bagi setiap insan politisi di negeri ini untuk capek-capek merintis jabatan menjadi presiden. Percayalah, gak bakalan nyampe, terlalu rumit.

Jalan untuk menjadi presiden di Republik Indonesia itu bukan ditentukan oleh karier atau banyaknya jasa. Melainkan sebuah jalur siasat. Yaitu, seseorang yang masuk ke dalam ruang sidang yang hiruk-pikuk lewat ‘pintu samping’ dan tiba-tiba ditunjuk untuk naik ke atas panggung bukan untuk berpidato, melainkan sekedar untuk menutup ‘gelas air putih’ supaya tidak dihinggapi lalat. Dan orang itu tiba-tiba ditunjuk oleh kompetitor yang hampir kalah (no chance) sebagai pemimpinnya, dan disetujui oleh banyak peserta rapat, entah karena punya kesan cukup baik/ tanpa dosa atau sudah capek berdebat. Seorang yang netral (dalam versi fisika), seorang yang kosong (dalam versi magis) atau balak kosong dalam perjudian, yang menghentikan permainan!

Mengapa demikian?

Karena pada dasarnya pembentukan Negara Revolusi Republik Indonesia tidak dilakukan oleh satu orang saja, tidak ditentukan oleh satu kelompok saja, tidak ditentukan oleh satu ideologi saja. Sebuah keputusan multyplay; keputusan berlapis sebagai perwujudan eksistensi dari masing-masing klan yang pernah hidup dan terpendam di tanah nusantara ini. Klan apa saja? Yang sudah pasti adalah para punggawa mantan raja nusantara masa lalu atau ekstraksi hasil eksistensi ke-suku-an. Klan yang lain adalah putra-putri politisi.

Sistem sosial yang sudah terbentuk terlebih dahulu, menjadi alas/ pondasi Negara Revolusi Republik Indonesia. Pola patriaki yang selama ini sering dipakai untuk memberi julukan; tidak tepat. Hierarki itu tidak ada dalam negara ini, pola kosmologi dalam setiap pengambilan keputusan cenderung lansekap bukan vertikal. Sehingga, menjadi tabiat kelompok untuk tidak memilih ‘orang terbaik’. Karena, ‘orang terbaik’ menimbulkan kesan pongah dan congkak, padahal bisa jadi itu hanya kesan sekilas. Dan ‘orang terbaik’ sudah pasti banyak persinggungan, sebagai akibat tingkah-lakunya selama bertarung dan bergaul.

Sehingga, dengan demikian, Jokowi sangat memiliki kesempatan untuk menjadi presiden sekali lagi, karena anaknya tidak berdagang Mercy, melainkan menjual martabak.

Dan Megawati sangat mungkin memilih kembali Jokowi sebagai presiden dari kelompok PDIP, bukan karena prestasi kerja, melainkan karena anaknya tidak ada yang cakap sebagai presiden.

Dan penundaan ini bukan karena sedang mencari calon yang lain, melainkan karena ibu negara Iriana kelupaan membeli Bakpia (titipan bu Mega) pas ke Yogya. Jadi rada ngambek dikit.

Sehingga, percuma bagi seorang politisi melamar sana-sini untuk naik pangkat, karena yang dibutuhkan hanya duduk manis di teras depan rumahnya sambil baca kitab atau sekadar siram bunga. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Mendalami isu tentang belum juga PDIP menyatakan mengusung Jokowi sebagai presiden periode kedua pada Pilpres 2019 nanti, sebenarnya tidak perlu terlalu membuat bingung. Pertama-tama PDIP sebagai parpol memang hampir selalu menunggu sebagai yang paling akhir mengusung seorang calon maju ke medan pertarungan politik sebagai pimpinan daerah ataupun pimpinan nasional seperti presiden. Partai memiliki istilah khas yaitu siapapun juga yang diusung adalah seorang "Petugas Partai". Dengan status sebagai seorang petugas yang diharap agar menunggu saja sampai penugasan partai diberikan kepada yang bersangkutan. Dapat dipahami bagaimana si pemberi tugas mesti amat berhati-hati dan memerlukan cukup waktu sampai keputusan akhirnya disampaikan.

Namun pihak Jokowi pun tetap sabar menanti. Ibarat pemain catur, Jokowi merupakan politisi anyar namun dengan Elo Rating yang tinggi, karena telah berkali-kali membuktikan bahwa satu demi satu kelompok oposisi, mula-mula pada masa awal kepresidenannya di tahun 2014 yang dikenal dengan Koalisi Merah Putih, telah satu persatu dirangkul sehingga kini KMP tinggal nama belaka. Tinggal tersisa Gerindra dan PKS saja dengan catatan bahwa hubungan perorangan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto pun cukup lancar.

Tingkat elektabilitas dan approval yang tinggi, di atas 70 persen dalam beberapa survei, pun tidak mengharuskan Jokowi perlu buru-buru mencari sponsor politik. Dengan konfirmasi dukungan solid dari Nasdem, Golkar, Hanura, dan PPP, secara ceteris paribus Jokowi sudah bisa tenang. Jadi, takkan lari dukungan PDIP dikejar.

Lagipula, dari dawuh-dawuh yang terpancar lewat tindakan politik Jokowi, terkesan Jokowi pun tidak mau ngoyo minta didukung PDIP sehingga tidak terbersit untuk umpamanya menarik kader partai potensial seperti Djarot Sjaiful Hidayat masuk sebagai menteri. Alih-alih mengajak kader PDI-P, Jokowi justru menarik kader Golkar Idrus Marham menjadi Mensos menggantikan Khofifah.

Kembali sebuah langkah kuda catur sekelas Spasky atau Kasparov yang diluncurkan oleh Jokowi, dengan dampak politik yang seolah-olah (tekanan pada kata seolah-olah ya) bahwa "kebo kini nyusu gudel". Sekaligus menunjukkan tingkat kemandirian seorang "Petugas Partai" yang tetap sopan santun tanpa merasa besar kepala. Sebuah kearifan Soloensis yang apik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Saya tidak melihat kekecewaan Megawati terhadap Jokowi dalam penundaan nominasi Jokowi sebagai capres. Semuanya hanya masalah waktu dan strategi saja. Megawati juga tahu diri dan hati-hati dengan serangan dan isu PKI oleh lawan politik yang sangat sensitif. Sebaliknya, ia juga menyadari kelemahan yang dialami karena exhausted selama pemilu yang lalu perlu recovery sambil menyusun tenaga.

Ramainya pasar capres merupakan bahan studi dan informasi kekuatan lawan, sehingga pada waktunya Megawati dapat menentukan calon dan strategi yang tepat dan hemat tenaga. Hal itu tercermin dalam pencalonan pilkada oleh partai politik. Hiruk-pikuk para calon, mulai dari calon yang gagal, lalu marah sampai ada partai yang rebutan calon, ada yang maju mundur, dan akhirnya PDIP tentukan pilihannya walau ada yang kurang sreg. Betapapun pilihan ditetapkan pada waktunya.

Hal yang sama berlaku pada pernyataan capres, tidak akan lari cuma pilihan cawapres yang akan bikin ramai kalau terlalu dini. Ibu Mega selalu memilih waktu agar menekan kegaduhan politik sekecil mungkin. Boleh dikata hemat energi, beda dengan Prabowo dan Gerindra-nya. Timing strategy hemat energi Ibu Mega: hindarkan hiruk pikuk, cermati dinamika politik, susun kekuatan tentukan pilihan strategi pamungkas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018 sudah berlalu. Penentuan kandidat dan koalisi partai sudah terbentuk dan tinggal menunggu siapa dan partai mana yang berhasil memenangkan pilkada yang akan diselenggarakan serentak pada bulan Juni 2018.

Pilkada 2018 ini memang sangat berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya karena masing-masing partai beradu taktik dan strategi serta saling mengintai untuk mengusung kandidatnya agar dapat memenangkan pertarungan. Kemenangan ini merupakan bagian untuk mengukur kekuatan dan pola koalisi untuk menghadapi Pileg dan Pilpres 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Oleh sebab itu wajar kalau masyarakat menganggap kalau Pilkada 2018 sebagai pertarungan pendahuluan untuk memenangkan pertarungan puncak dalam Pilpres 2019.

Walau peta koalisi Pilkada 2018 dianggap masih sangat cair, namun sudah dapat dipastikan Pilpres 2019 akan diikuti paling banyak tiga pasangan calon. Peta koalisi ini bisa terlihat ketika terjadi pengesahan UU Pemilihan Umum (pemilu) menjadi UU Pemilu dengan presidential threshold sebesar 20 persen. Dengan syarat tersebut dinyatakan bahwa capres dan cawapres harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014.

Dengan persentase sebesar ini tidak ada parpol yang bisa mengusung calon sendiri. Sudah mulai terjadi koalisi besar antara partai pendukung presidential treshold dan partai yang menolak presidential treshold. Partai pendukung presidential treshold seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB akan mengarahkan dukungan kepada Jokowi. Adapun empat partai lain yang menolak presidential treshold seperti Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat diprediksikan akan mengusung kandidat pesaing Jokowi dalam Pilpres 2019.

Beberapa waktu yang lalu baru Gerindra dan PKS yang terang-terangan mencalonkan kembali Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Demokrat dan PAN belum tampak menentukan sikap dalam Pilpres 2019. Banyak pengamat meramalkan bahwa Demokrat akan kembali membuat kejutan sebagaimana yang pernah dilakukan dalam Pilkada DKI saat mengusung Agus-Silvy. Karena itu, Demokrat berpeluang membentuk poros baru untuk mengusung calon presiden. Namun di pilpres 2019 ini cukup berat bagi Demokrat karena tidak memiliki sosok yang bisa diusung dalam pilpres.

Di tengah kesibukan partai-partai lain membangun koalisi menghadapi Pilpres 2019, PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi adem ayem, diam dan pasrah. Di balik diamnya PDIP ada hidden agenda, agenda tersembunyi untuk kepentingan strategi jangka panjang PDIP. Sudah dapat dipastikan jika dalam Pilpres 2019 Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo akan dapat memenangkan pertarungan kembali. Apakah kemenangan itu bisa menguntungkan PDIP untuk jangka panjang yang notabene akan mengembalikan kepemimpinan nasional kepada trah Sukarno.

Oleh sebab itu strategi diamnya PDIP untuk mengukur kekuatan apakah trah Sukarno seperti Puan Maharani, Pradana, atau Puti Guntur Sukarno dapat dipersanding dengan Jokowi dalam Pilpres 2019. Hal ini dilakukan karena banyaknya kebijakan Jokowi bertentangan dengan garis kebijakan PDIP, seperti yang terakhir dalam penentuan kandidat Pilgub Jawa Timur. PDIP mendukung pasangan Saefullah Yusuf-Puti Sukarno, sementara Jokowi mendukung pasangan Khofifah-Emil Dardak.

Nampaknya usulan untuk menempatkan trah Sukarno sebagai pendamping sulit dipenuhi Jokowi atau koalisi partai Nasdem, Hanura, dan Golkar yang sudah melakukan deklarasi pencalonan Jokowi. Tidak menutup kemungkinan jika ditolak, PDIP akan membuat poros baru menggandeng partai Islam seperti PKB, PPP, dan PAN untuk berkoalisi dalam Pilpres 2019. Pradana anak Megawati dengan almarhum Soeprapto, yang selama ini selalu di balik layar dan di bawah baying-bayang Puan Maharani, bisa menjadi alternatif untuk berpasangan dengan Zulkifli Hasan dari PAN atau Muhaimin Iskandar dari PKB.  

Pilpres 2019 adalah momentum yang tepat bagi PDIP untuk konsolidasi membangun kekuatan menghadapi pasca lengsernya Jokowi pada pemilu 2024. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020