Menghancurkan Bangsa Lewat Narkoba
berita
Politika

Sumber Foto: twitter.com

15 August 2017 00:00
Penggunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) sudah sangat memprihatinkan. Jajanan di sekolah yang mengandung narkoba sudah kerap  ditemukan. Bukankah harga narkoba mahal? Mengapa beredar di sekolah-sekolah? Murni menjual jajanan atau medium pembius generasi penerus yang diprogram khusus untuk kepentingan politik  tertentu? Targetnya? Menghancurkan bonus demografi bangsa kita yang berpotensi sangat besar. Tujuannya? Melumpuhkan masa depan Indonesia.

Berdagang narkoba untuk kepentingan politik sudah digunakan Inggris untuk membuka pasar dagang di China sejak abad 18. China yang tertutup dibombardir dengan candu  yang sengaja diselundupkan  ke pasar China. Dalam waktu tak lama, rakyat China banyak yang kecanduan. Selera pasar pun berubah dan Inggris akhirnya dapat masuk dan menguasai perdagangan di pasar China.

Belajar dari sejarah China ini, sinyalemen bahwa beredarnya narkoba di lingkungan  sekolah dan generasi muda bukan semata kepentingan ekonomi, tidak lah berlebihan. Kalau dulu Inggris menebar candu di China agar dapat menguasai pasar perdagangan di negara itu, yang perlu dipertanyakan; kepentingan apa di balik beredarnya narkoba yang gencar, masif, dan sistematis dengan target anak-anak dan kaum muda kita?

Saat ini sudah banyak para pengedar atau gembong  dijatuhi hukuman mati. Namun efek jera belum tercipta. Bahkan beberapa kasus narkoba masih saja  dikendalikan dari dalam penjara. Nah apakah narkoba hanya dipahami sebagai kejahatan biasa sehingga penanganannya murni sebatas kasus hukum?  Tidak kah Badan Narkotika Nasional (BNN) berpandangan lebih jauh dari hanya sekadar kasus hukum? Sebab bukan tidak mungkin ada sindikat yang sengaja mendanai curahan narkoba ke Indonesia  sebagai negara target operasi politik mereka.

Kasus ini mengingatkan kita pada buku Confessions of an Economic Hit Man yang ditulis oleh John Perkins. Amerika menggunakan John Perkins sebagai Economic Hit Man untuk memperdaya negara-negara miskin dengan  meminjamkan mereka utang melebihi kemampuan membayar. Sehingga mengalami kebangkrutan.

Nah, mungkinkah modus operandi  ini kembali dimainkan untuk melumpuhkan masa depan Indonesia? Lalu, bagaimana seharusnya BNN memaksimalkan perannya? Mengingat permasalahan narkoba yang sudah bersifat kompleks.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Berton-ton narkoba masuk ke Indonesia baik dari Asia Timur, Afrika, maupun dari Eropa. Luar biasa penyelundupan narkoba masuk ke Indonesia. Secara sosiologis maupun politik, fenomena darurat narkoba ini menunjukan masyarakat kita sedang sakit.

Secara sosial menunjukkan masyarakat kita mulai kehilangan akal sehatnya memilih jalan pintas mencari kebahagiaan jiwa dengan mengkonsumsi narkoba. Bukankah lebih dari 4 juta jiwa anak bangsa ini mengkonsumsi narkoba sebagai fakta tak terbantahkan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita secara sosial sedang sakit?

Minimnya kontrol sosial dari masyarakat juga telah memberi kontribusi bagi maraknya pengguna narkoba. Pada saat yang sama, sakitnya masyarakat juga diperparah dengan perilaku elite sosial yang menjadikan ketergantungan kepada narkoba sebagai peluang pasar untuk berbisnis narkoba. Fakta penyelundupan berton-ton narkoba menunjukkan bahwa ada mekanisme pasar narkoba yang bekerja sistematis dan bahkan beroperasi secara transnasional.                       

Secara politik, fakta darurat narkoba tidak cukup diselesaikan oleh BNN. Ia memerlukan semacam political will dari seluruh stakeholders politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk bersama-sama bersinergi memproduksi regulasi yang tegas terhadap kejahatan narkoba sekaligus menegakkan regulasi tersebut tanpa pandang bulu.

Selain regulasi, elite politik juga perlu memberi teladan untuk tidak bersentuhan dengan narkoba. Kita sebagai bangsa memerlukan teladan dari elit bangsa ini, agar rakyat tidak hanya dijejali slogan tetapi ditunjukkan dengan teladan. Bukankah satu perilaku teladan lebih berharga dibanding seribu kata-kata?       

Membangun komunikasi politik (hubungan internasional) dengan negara-negara tetangga untuk bersama-sama mengamankan kawasan Asia Tenggara dari ancaman narkoba perlu dideklarasikan serentak dan disepakati agenda kerjanya secara lebih detail, misalnya soal bagaimana mengatasi pola penyelundupan narkoba dari Taiwann yang terjadi di Anyer, Banten, baru-baru ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN)

Berbagai metode diciptakan dan dikembangkan oleh jaringan sindikat narkoba untuk mempertahankan kesinambungan pasar atau konsumen. Salah satunya dengan metode “regenerasi pasar”. Metode ini diimplementasikan dengan cara mencekoki anak-anak usia dini dengan narkoba yang “dikamuflasekan” di dalam makanan atau candy. Tujuannya agar sejak usia dini sudah aktif menjadi pengguna narkoba (secara tidak disadari), sehingga tubuhnya akan mengalami toleransi terhadap narkoba dan psikologis serta mentalnya akan mengalami adiksi atau ketergantungan, sehingga diusia remaja atau dewasa nanti yang bersangkutan akan menjadi pengguna aktif atau pencandu narkoba dan menjadi pangsa pasar potensial peredaran gelap narkoba.

Perang candu di China tahun 1840 – 1842 adalah bukti nyata bahwa narkoba sangat ampuh digunakan sebagai “alat” (kekuatan terselubung) untuk menguasai negara lain. Berpikir analogi dengan perang candu yang terjadi di pertengahan abad 18 – 19 tersebut, rasanya jadi masuk akal apabila ada beberapa orang yang punya analisis “jangan-jangan Indonesia sedang mengalami serangan dari negara lain dengan menggunakan narkoba sebagai “senjata” atau “alat” untuk menghancurkan kekuatan dan kedaulatan bangsa Indionesia” atau istilah kerennya sebagai proxy war atau perang asimetris.

Negara lain sudah dengan sangat matang perencanaannya untuk menguasai Indonesia, tetapi tragisnya bangsa Indonesia sendiri tidak merasakan apa-apa atau tidak menyadari adanya serangan tersebut.

Buktinya, suplai narkoba sebegitu besarnya (ratusan ton pertahun), angka pengguna sebegitu banyaknya (lebih dari 5 juta orang data tahun 2015), kematian 40 – 50 orang tiap hari akibat mengkonsumsi narkoba, tetapi rasanya hanya Polri, BNN, dan Bea Cukai yang concern dan bekerja keras memberantas penyelundupan narkoba.

Kesuksesan pengungkapan, penangkapan bandar, dan penyitaan barang bukti narkoba oleh lembaga tersebut sejatinya hanya sebagai “pemadam kebakaran” manakala demand tidak tertangani dengan baik dan kita gagal mengendalikan laju pertumbuhannya. Bagaimana dengan lembaga pemerintah yang lain? Bagaimana dengan elemen bangsa yang lain? Apakah sudah berkontribusi nyata? Jawabnya, masyarakat bisa menilai sendiri.

Ironisnya lagi, Presiden sudah berulang kali menyatakan darurat narkoba, tetapi direspons dengan biasa-biasa saja. Akankah bangsa Indonesia menjadi kelinci percobaan negara-negara lain dalam mengaplikasikan metode “perang candu” di era modern saat ini? Jawabnya ada pada benak pikiran kita masing-masing.

Selain motivasi proxy war sebagaimana telah diuraikan di atas, keuntungan finansial yang luar biasa besarnya juga memotivasi sindikat narkoba menjalankan bisnisnya. Keuntungan finansial yang luar biasa besarnya tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk kegiatan berbagai agenda politik atau kegiatan terorisme (narco-terrorism). Agenda yang manakah yang tengah terjadi di Indonesia dewasa ini ? Jawabnya, masih diperlukan kajian yang mendalam terkait dengan fakta-fakta yang tengah terjadi dewasa ini. Karena Indonesia negara yang amat sangat kaya raya sumber daya alam. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Dalam politik internasional dewasa ini terjadi perubahan besar pasca bubarnya Uni Soviet dari pendekatan hard power menjadi soft power. Salah satu soft power yaitu digunakannya instrumen narkoba untuk melemahkan negala lain agar negara tersebut dapat menguasai dan mengendalikan negara tersebut.

Cara tersebut sudah digunakan oleh Inggris terhadap China yang kemudian dikenal dengan perang candu. Sebagai kekuatan tripolar sekarang ini. China berambisi untuk mengganti kekuatan Amerika, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Salah satu strateginya adalah menggunakan cara Inggris dengan mengedarkan narkoba secara masif dan sistematis ke negara lain, khususnya Indonesia.

China memandang Indonesia sebagai kekuatan besar setelah India. Oleh sebab itu, beredarnya narkoba tersebut bisa jadi merupakan grand design China untuk menguasai Indonesia baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Secara ekonomi dengan begitu gencar dan masifnya bantuan luar negeri yang diberikan China terhadap Indonesia sekarang ini juga merupakan perangkap mereka terhadap Indonesia. Fenomena ini,  Indonesia harus melihatnya secara komprehensif agar kita tidak menjadi negara gagal (failure state).

Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya tidak berarti apabila kita sudah tergantung pada China. Sebelum kita masuk dalam perangkap mereka, sebaiknya pemerintah bersama BNN dan kekuatan bangsa lainnya harus bersikap tegas terhadap bandar narkoba dan antek-anteknya, khususnya negara pengedar. Bila perlu renegosiasi dan reposisi kembali pola hubungan luar negeri Indonesia dengan China. Pemerintah harus konsisten terhadap pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri