Menguji Netralitas Polri di Pilpres 2019
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 01 April 2019 18:30
Penulis
Watyutink.com - Netralitas Polri di Pemilu 2019, terutama pilpres, tengah dipertanyakan publik. Hal ini menyusul adanya dugaan oknum aparat kepolisian terlibat dalam politik praktis secara sistematis. Mereka disinyalir beramai-ramai berusaha mengamankan suara demi kemenangan Jokowi-Ma’ruf di wilayah tugasnya. Apakah mewujudkan Polri yang netral masih jadi problem besar saat ini?

Dalam beberapa hari belakangan, setidaknya ada dua isu netralitas Polri yang diperbincangkan publik. Pertama, pengakuan Ajun Komisaris Polisi Sulman Aziz, mantan Kapolsek Pasirwangi Garut. Sulman mengaku pernah mendapat perintah dari Kapolres Garut untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf saat dirinya masih menjabat Kapolsek.

Instruksi itu, menurut Sulman, ditujukan ke sejumlah kapolsek yang bertugas diwilayah Garut. Bahkan Sulman begitu yakin, ia dimutasi dari jabatanya sebagai Kapolsek Pasirwangi hanya gara-gara pernah berfoto dengan salah satu tokoh kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Kedua, tersebarnya gambar mirip screenshot percakapan Grup WhatsApp ‘Pilpres 2019’, yang anggotanya merupakan para perwira polisi yang bertugas di Bima, Nusa Tenggara Barat. Salah satu isi percakapannya yang tersebar ke publik, adalah instruksi untuk memenangkan petahana pada 17 April 2019 mendatang.

Dua isu tersebut tentu masih tanda tanya besar. Bisa benar adanya, tapi bukan tak mungkin pula hanya omong kosong belaka. Agar tidak menjadi informasi sumir, sejumlah kalangan mendesak Polri, dalam hal ini Propam, untuk mengusut secara tuntas mengenai dugaan polisi tidak netral di Pilpres 2019. Menurut Anda, sejauh mana isu ini akan diusut hingga tuntas?

Merebaknya dua isu itu membuat masing-masing tim sukses turut bersuara. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf tampak masih begitu yakin bahwa polisi mampu menjaga netralitasnya jelang hari pemungutan suara Pilpres 2019.  

Lain TKN, lain pula BPN. Andre Rosiade, misalnya. Politisi Gerindra itu menegaskan pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi merupakan puncak gunung es dari berbagai rentetan peristiwa yang menyeruak ke publik terkait dugaan keterlibatan polisi dalam politik praktis. Lantas, apakah pendapat ini cukup rasional? Atau, sebatas memanfaatkan momentum demi mengeruk elektabilitas Prabowo-Sandi?

Bersikap netral tentu menjadi keharusan semua perwira. Itu perintah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, di mana polisi dilarang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Bahkan Kapolri Tito Karnavian, melalui Surat Telegram Kapolri Nomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019, secara tegas menginstruksikan bawahannya agar tetap bersikap netral di Pilpres 2019.

Meski demikian, sejumlah pihak meyakini keterlibatan polisi dalam politik praktis (Pilpres 2019) masih sangat potensial terjadi. Artinya, tidak semua polisi bakal sepenuhnya menaati perintah undang-undang dan Surat Telegram Kapolri tersebut. Lalu, apa sesungguhnya yang menyebabkan polisi sulit netral?

Pada titik ini, publik berharap bahwa polisi bersungguh-sungguh mewujudkan ketertiban masyarakan di Pilpres 2019, bukan malah menjadi “pemain”. Apalagi situasi politik elektoral saat ini dianggap rentan memicu perpecahan antar masyarakat, sehingga netralitas polisi amat dibutuhkan demi menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Apa iya oknum polisi rela menumbalkan keutuhan NKRI demi kepentingan sesaat yang hanya lima tahun sekali?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Soal netralitas Polri termasuk TNI dan Birokrasi, sudah jadi fenomena yang “umum” terjadi di semua momentum pemilu, pada masa pemerintahan manapun. Meski sudah ada regulasi yang mendudukkan posisi Polri/TNI dan Birokrasi dalam Pemilu untuk netral.

Bila ada indikasi tidak netral dari aparat kepolisian, maka perlu didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat ditindak. Bila hanya berdasarkan pengakuan seperti halnya pengakuan Ajun Komisaris Polisi Sulman Aziz, maka itu tidak cukup kuat untuk ditindaklanjuti secara terbuka.

Karena itu, para aparat yang mengalami tekanan struktural untuk memenangkan salah satu kandidat, perlu juga menyertakan bukti-buktinya untuk divalidasi atau diperiksa.

Dan Polri perlu menunjukkan good-will, niat baik, untuk menuntaskan indikasi sebagian aparatusnya tidak netral di Pilpres 2019. Bentuknya bisa statement dar Kapolri Tito Karnavian untuk menegaskan kembali instruksinya agar jajaran strukturalnya di semua wilayah netral pada kontestasi Pilpres 2019. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Kita tentu harus percaya pada institusi Polri. Mungkin saja ada oknum Polri yang tidak netral. Namun harus cepat diperiksa. Karena jika ada oknum Polri yang tidak netral dibiarkan, maka akan merusak kredibilitas Polri. Dan kita harus yakin dengan netralitas Polri secara institusi maupun orang-perorang yang ada didalamnya. Kan sudah ada jaminan dari Kapolri bahwa Polri netral. Itu sudah menjadi langkah baik dan tetap. Agar institusi Polri tidak rusak.

Pada setiap Pemilu Polri memang selalu ditarik-tarik ke wilayah politik. Polri sendiri lah yang harus menjaga netralitas. Mewujudkan Polri yang netral memang kebutuhan. Kebutuhan bangsa ini. Kebutuhan agar Polri dapant menjaga keamanan dan kondusifitas Pemilu. Bukan untuk main di wilayah politik. Jadi netralitas Polri adalah suatu keniscayaan. Sekali tidak netral. Maka sulit untuk mengembalikan kepercayaan kepada publik.

Dugaan polisi tidak netral di wilayah Garut dan Bima harus diusut tuntas. Benar atau tidaknya. Agar masyarakat tahu apakah informasi tersebut benar. Atau hanya untuk menyudutkan kepolisian dan kubu tertentu. Diusut saja oleh Propam dengan cara-cara profesional dan objektif. Lalu hasilnya jelaskan ke publik. Apapun hasil penjelasan dari Propam kita harus terima. Jika tidak diusut dengan tuntas, maka persoalan tersebut akan muncul terus dikemudian hari. Kita kasih kesempatan kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan persoalan-persoalan tersebut.

Masing-masing kubu merespon persoalan kasus-kasus tersebut dengan gaya berbeda. Rasional. Tapi belum tentu objektif. Sifatnya masih dugaan. Pendapat kubu 02 yang menegaskan bahwa pengakuan Ajun Komisaris Polisi Sulman Aziz merupakan fenomena gunung es bisa saja memanfaatkan momentum yang sedang terjadi. Dan bisa saja untuk menyudutkan kubu 01 dan untuk menaikan elektabilitas kubu 02. Kedua kubu sedang dan akan terus memanfaatkan sekecil apapun momentum untuk pencitraan dan mendulang elektabilitas.

Yang menyebabkan polisi sulit bersikap netra boleh jadi karena masing-masing individu di kepolisian ingin punya jabatan, naik pangkat, dan lain-lain. Dan itu semua butuh dorongan politik. Ya, butuh dorongan politik. Sulit netral juga bisa karena oknum-oknum di Polri masih mudah goyah oleh jabatan dan kekuasaan. Jika calon yang didukungnya menang, ke depannya bisa naik jabatan dan masuk lingkaran kekuasaan.

Meski begitu, kita masih percaya banyak anggota Polri yang baik-baik dan netral. Jika ada yang tidak netral bisa saja itu hanya oknum. Mari kita kawal bersama-sama. Mari kita awasi bersama-sama. Kita harus percaya bahwa Polri netral. Dan kita harus percaya bahwa Polri bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan kubu manapun. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis 1980-an

Membaca dan melihat surat edaran via telegram yang dikirim Kapolri agar Polri tetap netral di Pilpres 2019 membuat semua kalangan menjadi lebih positif menanggapi surat edaran tersebut. Sebab netralitas adalah pelaksanaan dari UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Akan tetapi surat telegram yang dilakukan Kapolri telah dicederai oleh oknum polisi yang ada di lapangan.

Telegram tersebut ternyata "belum" dilaksanakan dengan baik di lapangan. Pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Azis membuat kembali netralitas polisi dipertanyakan. Karena pernyataan tersebut telah membuka kedok "netralitas" Polri di lapangan. 

Walaupun Sukman Aziz telah mencabut pernyataannya hari ini, tapi bola liar telah bergulir dengan liar, sehingga tinggal bagaimana Polri mengatasinya dengan cermat.

Sebelumnya, sudah ada video yang beredar di tengah masyarakat tentang grup WA bernama Pilpres 2019, yang anggotanya merupakan para perwira polisi yang bertugas di Bima, Nusa Tenggara Barat salah satu isinya yang beredar di masyarakat adalah memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada tanggal 17 April 2019. Hal tersebut saya melihat Polri agar tetap melakukan penanganan secara transparan dan disosialisasikan ke masyarakat. Suka atau tidak suka netralitas Polri hari ini sedang dipertanyakan oleh masyarakat luas.

Saya melihat mewujudkan netralitas Polri ini sangat sulit, sebab ada "kesan" terjadi perpecahan ditubuh Polri sendiri. Sehingga masyarakat menangkap bahwa Polri seperti sedang bermain dua kaki dalam pilpres sekarang. Padahal posisi Polri tetap sebagai pelayan masyarakat.

Saya sarankan Kapolri agar secara cepat menangani persoalan internal mereka secara proposional, agar Polri tidak dijadikan alat oleh "oknum" yang akan berpihak kepada capres tertentu dan itu akan sangat menyulitkan dan merugikan Polri sendiri. Semoga politik ala Ordew Baru yang dimainkan ABRI waktu itu tidak terulang kembali. Artinya, jangan sampai ada dwi fungsi Polri. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia

Pemilu 2019 memang berbeda dengan pemilu tahun tahun sebelumnya. Perbedaan itu terkait dengan keserentakan pemilu, tingkat kerumitan aspek praktis kepemiluan, dan riuh rendahnya isu seputaran pemilu. Perbedaan paling menyita perhatian publik adalah isu terakhir.

Riuh rendah pemilu ini pada umumnya hanya terkait soal pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Debat publik, formal maupun informal, mengenai pilihan capres dan cawapres menutup rapat ruang untuk membicarakan aspek lain yang tak kalah penting dari pemilu seperti pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perrwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tingkat kabupaten/kota).

Capres cawapres yang hanya dua pasangan menyebabkan pilihan menjadi sempit. Pemilih menjadi terbelah. Sayangnya, debat publik dirusak oleh debat yang sifatnya mistis dan irrasional. Dukung mendukung menciptakan suasana yang hanya muncul di permukaan tanpa menukik ke persoalan mendasar yang dihadapi bangsa. Debat dukung mendukung ini menyesak ke dalam ruang-ruang prifat, seperti keluarga, namun juga mencederai ruang publik yang seharusnya netral dari aspek politik praktis. Ruang publik yang dimaksud adalah ruang Aparatur Sipil Negara, termasuk di dalamnya Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Batu Uji Netralitas

Karena pemilu tereduksi oleh pilpres, maka suasana publik juga dicekam oleh isu memilih antara capres yang satu dan yang laen. Media diwarnai dengan berita-berita induktif bahwa ada pejabat publik yang diduga tidak netral bahkan terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu. Isu yang teranyar menyeruak adalah dugaan ketidaknetralan polri dalam pemilu, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tentu kasus-kasus yang ada belum dapat disimpulkan secara deduktif bahwa situasi ini mencerminkan kebijakan institusi. Namun, riak-riak tersebut harus segera diklarifikasi karena bisa mengganggu jalannya pemilu dan pelayanan publik.

Polri, juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah abdi negara. Benar bahwa secara administratif mereka berada di bawah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden. Namun, siapapun calon presiden yang terpilih, mereka harus tetap mengabdi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Pada aspek ini, perlu ditegaskan bahwa Polri adalah alat Negara, bukan alat pemerintahan. Hal ini telah secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 5 auay (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada konteks inilah, pemilu menjadi batu uji netralitas mereka. Netralitas dalam makna bahwa tugas mereka adalah memastikan pemilu berjalan dengan aman, adil dan terbuka. Mereka berkewajiban meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan politik calon dari unsur dan nomor berapapun. Kegagalan Polri, TNI dan ASN akan mencederai proses demokrasi juga membahayakan sistem pemerintahan.

Polri adalah Jangkar

Kewenangan Polri dalam hajatan pemilu sangatlah besar. Polri berwenang melakukan tindakan preemtif, prefentif bahkan kuratif. Oleh karenanya, Polri adalah jangkar kokoh atas berjalannya pemilu demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Polri harus mewujudkan netralitas tersebut. Tidak hanya melalui slogan, namun juga dalam praktik penyelenggaraan tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pemilih. Jika ada potensi ketidaknetralan anggota Polri, institusi Polri harus segera mengoreksi diri dengan memproses hukum anggotanya tersebut. Dengan begitu, Polri (bersama dengan aparatur negara yang lain) baru bisa kita sebut sebagai abdi negara. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua