Menyelisik Motif Wiranto
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 May 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto kembali menuai kontroversi. Hal ini bermula setelah mengancam akan menutup media yang membantu terjadinya pelanggaran hukum. Bahkan Wiranto juga bakal menindak tokoh-tokoh yang memaki dan mencerca presiden.

Jangan seenaknya (bertindak) di negara yang berlandaskan hukum, tegas Wiranto.  Mantan Panglima ABRI itu menilai selama ini ada pihak-pihak yang sengaja menghasut masyarakat supaya melawan pemerintah. Rongrongan terhadap negara (pemerintah) yang sah tidak bisa dibiarkan, katanya.

Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Wiranto ketika memimpin rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Senin (6/5/2019). Rakortas ini membahas pelanggaran hukum selama Pemilu 2019.

Setelah Rakortas usai, Wiranto menyatakan akan membentuk tim hukum nasional. Tim ini untuk mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang menjurus ke arah pelanggaran hukum. Menurut Anda, apa motif Menkopolhukam Wiranto? Benarkah semata-mata ingin menegakan hukum?

Atau, jangan-jangan untuk membungkam siapa saja yang berseberangan dengan pemerintah? Pasalnya, kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai ucapan Wiranto hanya meresahkan masyarakat. Sebagian elite BPN mensinyalir pernyataan kontroversial itu sekadar menakut-nakuti masyarakat agar tidak bersuara. Terlebih, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menganggap wacana pembentukan tim hukum nasional membuktikan bahwa pemerintah semakin represif.

Meski demikian, sepintas lalu ucapan Wiranto memang tak ada yang perlu dipersoalkan. Apapun alasannya, memaki presiden tidak bisa dibenarkan. Sekalipun pasal penghinaan terhadap presiden sudah dihapuskan tetap saja bisa dikategorikan pelanggaran hukum.

Yang jadi masalah, selama ini penghinaan dan kritik terkesan tidak punya batasan yang jelas. Multi-tafsir. Kritik bisa dianggap hinaan. Begitu juga sebaliknya. Ujung-ujungnya, kebenaran tafsir tergantung siapa yang lebih superior.

Sebagian kalangan khawatir langkah Menkopolhukam Wiranto berpotensi mengancam demokrasi. Mengebiri kebebasan berpendapat, hak warga Negara yang dijamin konstitusi. Media sebagai ruang menyalurkan kritik juga tak leluasa leluasa menyoroti pemerintahan. Saking geramnya, ada pula yang menilai pernyataan Wiranto bernada otoritatian. Lantas, apa iya Wiranto tidak memahami nilai-nilai demokrasi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

Pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang akan menindak tokoh-tokoh yang memaki dan mencerca presiden, lebih terlihat mencari-cari pekerjaan yang tidak perlu. Selama ini sudah terjadi, siapa saja yang melakukan fitnah kepada presiden sudah ditindak secara hukum. Misalnya kepada penulis buku tentang Jokowi keturunan PKI, juga orang-orang yang melakukan fitnah dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Jangan sampai ruang demokrasi yang sudah terbuka, termasuk kritik kepada presiden serta pejabat publik lainnya, kembali mengalami langkah mundur. Saya setuju jika semua pernyataan yang berniat memfitnah dan menyebarkan kebohongan untuk mengadu domba antar warga Negara harus ditindak secara hukum. Bagaimanapun, penduduk Negara Indonesia sangat beragam. Sehingga, bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan ujaran kebencian terhadap beragam golongan/kelompok masyarakat yang berbeda-beda patut ditindak secara hukum.

Kebebasan berkespresi sudah dijamin secara konstitusional. Jika Pak Wiranto hendak melakukan kebijakan politik untuk merepresi para “penghina/pencerca” presiden harus jelas landasan hukumnya dan definisi menghina atau mencerca terhadap presiden tersebut.

Menurut saya, instrumen hukum yang ada sekarang sudah cukup untuk menindak kepada siapa saja yang melakukan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, maupun seruaan yang mengarah pada intoleransi dan mengancam keamanan publik maupun ketertiban umum. Buktinya, kasus hoaks Ratna Sarumpaet masuk peradilan, kasus fitnah terhadap presiden Jokowi tentang larangan azan dan PKI juga masuk peradilan.

Preseden hukum yang terjadi sudah cukup, tidak perlu lagi membuat kebijakan yang kontraproduktif dalam suasana demokrasi yang sudah baik ini. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Sejatinya seorang menteri, jika memiliki pendapat, harus mencerminkan kedamaian dan tidak kontroversial. Dalam alam demokrasi. Siapapun boleh mengkritik pemimpinnya. Jika ada yang menghina presiden dan itu melanggar hukum, tindak saja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Aneh saja jika Menkopolhukam Wiranto membuat pernyataan akan menindak tokoh-tokoh yang memaki dan mencerca presiden. Kembalikan semuanya kepada mekanisme hukum. Jika ada yang menghina presiden dan itu dianggap bersalah oleh pengadilan, ya harus dihukum.

Bisa saja motif pernyataan Wiranto karena banyak kebencian yang menyerang presiden. Dan kebencian-kebencian tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. Bisa saja akibat dari persaingan Pilpres 2019, sehingga masyarakat terpolarisasi.

Hukum memang harus ditegakkan. Tapi jangan hanya menyasar kepada mereka yang menebar kebencian kepada presiden. Namun harus juga ditegakkan hukum kepada siapapun yang melanggar hukum tanpa pandang bulu.

Yang pasti, pernyataan yang berbau kontroversi harus dihindari. Dan pernyataan yang bisa membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Harus kritis dalam melihat pernyataan Wiranto soal ancaman akan men-???shut down media. Pertama, yang harus dilihat, apakah pandangan itu untuk memberangus kebebasan pers atau mencoba menangani problem kebablasan pers di era disrupsi seperti saat ini, ketika nilai-nilai demokrasi dan etika pers telah runtuh atau bergeser jauh dari porosnya.

Saat ini banyak pers yang tidak lagi berpegang pada kebebasan yang dimilikinya sehingga menjadi racun demokrasi. Ketika pers tidak lagi memegang teguh nilai-nilai dan etika pers yang sehat dan bertanggungjawab, maka ia tak layak dibela.

Kedua, konteks pernyataan Wiranto akan bermasalah jika digunakan untuk memberangus media oposisi, atau tidak menjadi corong pemerintah. Pernyataan Wiranto harus ditempatkan sebagai kritik atas media saat ini, baik yang pro atau anti pemerintah. Bahkan seharusnya semua media harusnya mengambil jarak dengan kekuasaan agar tetap bisa leluasa mengkritik.

Makanya saya sendiri tidak merasa harus menolak semua pernyataan Wiranto, tapi menyikapinya dengan kritis. Media massa harus tetap bisa menjalankan perannya sebagai the fourth estate of democracy, dengan bebas menyuarakan fakta dan opini, tapi tetap sejalan dengan semangat menjaga integritas bangsa.

Tugas pemerintah dan masyarakat adalah mencegah agar demokrasi dan kebebasan tidak disalahgunakan sebagaj politik demogagi dan kejahatan bersuara (the crime of speech). (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar