Menyimak Anies Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta di Tahun Politik
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 September 2018 11:00
Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di kawasan Teluk Jakarta patut diacungi jempol. Keputusan berani Anies ini didasari atas rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolahan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta, setelah melakukan evaluasi dan kajian secara mendalam terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Pencabutan izin 13 pulau reklamasi menjadi langkah klimaks bagi Pemprov DKI Jakarta setelah sebelumnya pihak Pemprov menyegel bangunan-bangunan yang ada di pulau reklamasi pada Juni 2018 lalu. Pencabutan izin ini tentu saja bukan tanpa resiko, karena proyek reklamasi Teluk Jakarta telah melibatkan kepentingan investor dan pemerintah pusat.

Terkait dengan langkah yang sudah diambil ini, sepertinya Anies ingin menunjukan bahwa ia tidak gentar dengan gugatan dari pihak pengembang pulau reklamasi atau pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penghentian izin pulau reklamasi ini.  

Namun yang menjadi tanya kini, mengapa Anies tampak begitu berani dengan penghentian reklamasi tersebut? Apa iya, ada pihak-pihak yang menjadi pelindung Anies ketika nanti ia diserang berbagai pihak?

Pasalnya hampir tak pernah muncul dalam berbagai pemberitaan selama beberapa waktu terakhir, nama Anies akhir kembali naik kepermukaan. Tak tanggung-tanggung penghentian proyek reklamasi ini tentu saja menjadi prestasi tersendiri bagi Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, maklum saja, penghentian reklamasi memang menjadi salah satu janji kampanye Anies saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Atas putusan ini seperti nya Anies menolak mentah-mentah lobi beberapa pengembang agar tidak menghentikan proyek tersebut beberapa waktu lalu.

Sebelumnya pihak pengembang melakukan lobi dengan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mantan Ketua tim sinkroninasi Anies-Sandiaga, Sudirman Said membenarkan adanya pertemuan antara pengembang reklamsai dan Anies di rumah Prabowo di Hambalang Bogor. 

Bahkan rumor yang beredar waktu itu Anies datang ke Hambalang untuk memenuhi undangan makan siang dari Prabowo. Dia sama sekali tidak mengetahui jika saat bersamaan tuan rumah juga mengundang bos Grup Arta Graha, Tomy Winata dan pemilik Grup Agung Sedayu yang punya lima pulau reklamasi, Richard Halim Kusuma. Selain itu hadir juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Jakarta dari Gerindra, Muhammad Taufik. Diakhir pertemuan, Richard dan Tomy menyatakan siap membayar kontribusi tambahan sebesar 15 persen.

Bila kita menerisik hasil rilis Lembaga survei Indo Barometer terhadap opini publik terkait persepsi warga DKI tentang proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta pada 2016 lalu, mayoritas publik yakni mencapai 58,3 persen tidak setuju dengan adanya proyek tersebut. Tak cuma menolak, dalam survei tersebut mayoritas warga juga menyebut bahwa reklamasi bakal merugikan warga Jakarta. Alasanya utama publik diantaranya: merugikan nelayan (34,9 persen), merusak lingkungan (31,9) persen), bisa mengakibatkan (banjir/abrasi 19,2 persen), hanya dinikmati orang kaya (5,2 persen) dan lahan korupsi (3,9 persen).

Disatu sisi, pengamat politik Indonesia Bawono Kumoro menilai kebijakan yang diambil oleh Anies terkait reklamasi tersebut akan memberikan dampak electoral tersendiri. Ia juga berpendapat penghentian reklamasi tersebut secara tak langsung bisa meningkatkan popularitas Anies di mata masyarakat Jakarta. Hal ini dikarenakan reklamasi adalah isu populis, sangat menyentuh kalangan menengah ke bawah.

Nah, pada titik ini muncul pertanyaan menggelitik, mengapa pencabutan ke 13 pulau reklamasi ini diumumkan di tahun-tahun politik? Adakah maksud dibalik hal itu? Wajar kalau publik mempertanyakan hal ini, bukan tidak mungkin kebijakan Anies akan menjadi isu menarik menjelang pilpres. Lantas, siapa yang diuntungkan dan dirugikan terkait isu ini?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Berbagai pertanyaan dan analis bermunculan, terkait kebijakan Anies Baswedan mencabut Izin Prinsip 13 pulau reklamasi Teluk Jakarta. Sebagian menilai, langkah Anies patut diancungi jempol. Kebijakan berani dan tidak popular. Seakan ia tak peduli siapa kekuatan dibelakang proyek spetakuler itu.

Langkah Anies juga terkesan populis, karena ia memihak aspirasi publik. Yang menarik, pembatalan kebijakan pemerintahan sebelumnya tergolong langka. Di era politik transaksional kita masih temui kepala daerah yang berani mengambil resiko, berhadapan raksasa ekonomi politik di republik ini.

Dibalik itu, pertanyaan kritis atau dugaan pun muncul. Keberanian Anies ditenggarai, tidak berdiri sendiri. Diduga ada kekuatan yang mem back up kebijakannya. Dugaan ini tidak terelakkan, siapapun kekuatan dibalik Anies, pertanyaan apakah langkah kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI berpihak kepada kepentingan publik atau tidak. Bukankah kita sudah terbiasa menyaksikan negara kerab terkalahkan oleh konspirasi pemilik modal, oligarkhi partai dan aparatur.

Terlepas berbagai kemungkinan, latar belakang, dasar pertimbangan dan motif penghentian proyek reklamasi tentu variabelnya tidak berdiri sendiri. Namun, di sisi lain, perlawanan kebijakan penghentian reklamasi itu meskipun tidak fulgar, tapi efeknya signifikan. Tidak banyak media massa  yang memuat berita penghentian reklamasi. Sebagian publik mengetahuinya dari berita yang tersebar melalui media sosial.

Kondisi ini tentu tidak sehat, yang semestinya, media massa memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi kontrol.  Sebab, kualitas kebijakan publik akan terbangun jika ada fungsi kontrol media massa yang efektif dan kontinyu. Yang mengagetkan, baru diketahui publik, proyek reklamasi triliunan ini sudah dijalankan, meskipun belum mengantongi izin. Ini sebuah potret tata kelolola pemerintahan yang sangat buruk. Arogansi kekuasaan dipertontonkan sangat telanjang, mengalahkan etika dan akal sehat.

Karenanya, keputusan Anies bukan sesuatu yang luar biasa, sangat wajar. Justru ia menunjukkan sebagai seorang politisi, atau pemimpin yang punya komitmen. Bukankah, sebagai kepala pemerintah, kepala daerah harus memberi contoh, memenuhi janji dan taat pada peraturan. Selain itu, ia juga menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan publik.

Hal ini dianggap luar biasa, karena kebijakan Anis dilakukan menjalang Tahun Politik 2019. Tentu langkah Anies tersebut,  tidak terhindar jika ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan dalam urusan kontestasi pemilu dan pilpres. Namun, apapun alasan yang mengemuka, parameternya tetap pada koridor aturan main, dan kepentingan publik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menjelaskan bahwa kader-kadernya yang terpilih duduk di ekskutif tidak boleh menjadi jurkam. Mereka cukup fokus pada tugas tugasnya. Tujuannya agar aspirasi warganya bisa cepat terealisasi.

Apakah benar demikian? Tentu saja ini bahasa politik. Karena, pergerakan dukungan kepala daerah terus menerus ke pasangan Jokowi-Maruf, bahkan dari opososi pun banyak yang merapat, seperti Gubernur NTB, dan Papua, dan Sumbar. Maka untuk menutup sisi kekurangan, Timses Prabowo membuat penampilan berbeda untuk menangkisnya.

Hadirnya Anies yang kebetulan jadi Gubernur DKI, adalah modal besar untuk mempromosikan pasangan Prabowo-Sandi. Maka, gebrakan Anies menjadi sangat penting untuk menaikan elektabilitas. Jika baik, tentu sangat membantu membangun citra Prabowo. Begitu juga sebaliknya.

Langkah menghentikan reklamasi adalah pesan politik Prabowo sebagai representasi membela rakyat kecil. Sosok Anies yang terkesan peragu dan tidak berani melawan kekuatan besar, sedikit mulai mengubah stigma negatif. Jika ini dilanjutkan dengan gebrakan positif lainya, tentu sangat menguntungkan pasangan Prabowo-Sandi.

Tentu saja, gerakan manuver Anies tidak serta merta merubah secara menyeluruh pada pandangan eletoral di berbagai daerah. Karena persoalan di DKI Jakata, berbeda  dengan persoalan di daerah. Buktinya, pilkada yang lalu membuktikan bahwa keberhasilan Anies di DKI Jakarta tidak bisa mengubah cara pandang politik di berbagai daerah. Justru sebaliknya, daerah padat masyarakat di Jabar, Jateng, dan Jatim kalah total.

Dari sini bisa menjadi referensi, kehadiran Anies sangat dibutuhkan perjuangan Prabowo-Sandi melalui gebrakan positifnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penghentian reklamasi Teluk Jakarta bisa dilihat dari dua aspek. Pertama dari aspek hukum, apakah kebijakan tersebut sesuai prosedur yang diatur dan sejauh mana undang-undang memberi kewenangan kepada gubernur. Selama dua hal tersebut terpenuhi tentu harus diacungi dua jempol untuk Anies. Karena tidak mudah memutuskan kebijakan itu, dan tentunya butuh nyali tambahan.

Kedua, aspek politik dan sosiologi. Kebijakan Anies dibaca sebagai pemenuhan janji politiknya dalam kampanye sekaligus menjadi obat mujarab bagi sebagian warga Jakarta yang gelisah bisa menjadi tenang dan gembira.

Namun, kebijakan tersebut memiliki potensi untuk diperkarakan oleh pihak yang merasa dirugikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan jika pengadilan mengabulkan dan memenangkan pihak yang merasa dirugikan, maka putusan itu akan menjadi petaka baru. Reklamasi semakin kuat legitimasinya, dan masyarakat Jakarta menangis sejadi-jadinya.

Bagi Anies tentu harus menerima putusan apapun oleh pengadilan, karena ini negara hukum. Toh dia sudah melaksanakan janji kampanye, dan selanjutnya hukum yang bicara, bukan karena tangan dia. Anies pun bisa bergembira, apapun hasil akhirnya. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Whatever  government choose to do or not to do, apapun pilihan yang dilakukan oleh pemerintah berbuat atau bahkan tidak berbuat sesuatu, oleh Thomas R Dye didefenisikan sebagai Kebijakan Publik. Demikian halnya "menberi izin atau mencabut Izin Prinsip 13 pulau reklamasi adalah Kebijakan Publik”.

Kebijakan Publik sesungguhnya juga merupakan respon yang dilakukan atas suatu krisis atau masalah-masalah atau kebutuhan publik. Karena itu pada dasarnya kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah sebagai bagian dari pelayanan publik.

Persoalannya adalah  apakah sebuah Kebijakan Publik tepat memenuhi sasaran yang diinginkan, dalam arti merupakan sebuah respon atas krisis atau kebutuhan publik? Atau justru menjadi alat konspirasi beberapa kepentingan (penguasa-pengusaha) baik untuk keuntungan ekonomi maupun kekuasaan politik?

Kebijakan Publik yang baik dan efektif memiliki beberapa ciri (James Anderson: 1984) antara lain: pertama, Kebijakan Publik (KP) harus berorientasi pada tujuan yang telah direncanakan secara baik, tidak boleh sekadar karena ada kesempatan membuatnya. Artinya dalam konteks ini KP menjadi haram jika sarat dengan kepentingan politis. Kedua, KP tidak berdiri terpisah dari KP-KP lainnya dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum. Dan yang terakhir, ketiga, KP juga harus didasarkan pada hukum dan kewenangan untuk memaksakan masyarakat mematuhinya.

Bagaimana dengan KP "memberi izin" dan KP "mencabut izin" reklamasi? Apakah KP  Pemberian dan pencabutan ijin reklamasi ini merupakan Kebijakan Publik yang baik dan efektif dalam arti menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini atau justru sebaliknya.

KP izin reklamasi nampaknya KP yang merupakan respon atau didasari pada kebutuhan masyarakat tertentu, dalam hal ini masyarakat dunia usaha karena di satu sisi reklamasi diperuntukan untuk membangun zona usaha termasuk pemukiman yang hanya akan terjangkau oleh masyarakat the have. Sementara itu dalam waktu bersamaan ada masyarakat yang akan terpinggirkan bahkan kehilangan tempat dan mata pencahariannya (nelayan), ada kerusakan lingkungan yang potensial menyebabkan banjir. Artinya, meski KP ini menjadi upaya yang berorientasi pada kemajuan, tetapi jika tidak diimbangi dengan pembangunan di daerah akan mengenakan ketimpangan, karena wilayah di daerah, di pulau pulau lain masih luas. Karena itu KP ini (pemberian izin) tidak realistis tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat kebanyakan yang masih berkutat dengan kebutuhan dasar.

Karena itu juga KP pencabutan izin reklamasi mendapatkan momentumnya sebagai respon atas kebutuhan masyarat dan lingkungan hidup, apalagi didukung oleh survey yang menggambarkan penolakan atas KP Reklamasi yang 58,3 persen karena merugikan nelayan 34,9 persen, merusak lingkungan 31,9 persen yang potensial mengakibatkan banjir karena hasil reklamasi hanya dinikmati orang kaya.

Sebuah KP tidak berpengaruh pada tahun politik atau tidak, karena KP sendiri adalah cerminan keputusan politik. Hanya persoalannya soal keberpihakan pada bagian masyarakat yang mana KP itu diterbitkan. Demikian juga efek politik bagi pejabat yang menerbitkan merupakan konsekwensi logis dari tindakan menerbitkan KP. Karena itu berlomba-lombalah para pejabat publik membuat kebijakan publik yang melayani dan berpihak pada masyarakat kebanyakan.

Jika kita deretkan kebijakan-kebijakan publik lainnya yang menggambarkan kebutuhan masyarakat banyak masih mendasar, sehingga sebenarnya masih merupakan “kewajiban” bagi pejabat publik untuk mengeluarkan kebijakankebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang berwatak deklamator. Jadi dengan santai ia mengambil putusan menghentikan reklamasi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat hanya dengan gaya seorang seniman di Taman Ismail Marzuki (TIM), yang membacakan deklamasi tentang banjir di Jakarta akibat pasang naik dan turunnya bumi Jawa di kawasan Jakarta.

Fraksi PDIP dalam DPRD DKI Jakarta segera berteriak mengingatkan bahwa gubernur adalah alat pemerintah pusat (atau bawahan). Sebaliknya Anies berlagak pilon bahwa kebijakan penghentian reklamasi bukan suatu tindak insubordinasi, apalagi subversif terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ya, ini kita sudah telanjur penyakit banci yang lebih takut semantik ketimbang substansial. Kita memangnya paranoid dan trauma dengan istilah federal karena itu tabu memakai istilah itu. Tapi dengan pemberian otonomi kepada Daerah Tingkat II Kabupaten, maka orang AS dan Jerman tercengang.

Lho, anda ini teriak-teriak anti federal, tapi yang anda lakukan itu embahnya federal (kakek moyangnya federal). Lebih federal dari Jerman maupun AS yang otonominya berhenti di negara bagian setara provinsi, bukan turun ke kabupaten setara counties di USA. Anda juga gemar memamah biak bahwa Anda itu anti liberal anti individualisme. Tapi dengan sistem presidensial yang dibajak oleh multipartai gurem, maka anda itu adalah embahnya liberal, kakek moyangnya liberal. Kalau mau efisien ya sudah pakai dwipartai saja untuk sistem presidensial. Pasti lebih efisien, lebih hemat dan lebih menghemat energi dan tenaga nasional yang dikurasi setiap 5 tahun pilkada-pileg-pilpres dengan banyak partai gurem. Padahal ujung-ujungnya belasan partai tidak keruan juntrungan itu akhirnya menjurus kedua calon seperti pengalaman Pemilu 2014 dan sekarang 2019.

Kita memang ahli pakai semantik ketimbang kerja substansial. Reklamasi itu diperlukan secara teknis untuk menahan tenggelamnya Jakarta. Tapi secara ideologis dilawan dengan bendera "populisme" kepentingan nelayan, lingkungan hidup dan seterusnya. Semua dikemas dengan gaya seolah sok populis membela rakyat, tapi dibalik itu ada rivalitas untuk menjatuhkan lawan politik dengan segala cara.

Kalau ini dilakukan, maka bisa terjadi Jakarta tenggelam. Dan juga kebijakan lain dipelbagai bidang bukan hanya reklamasi akan diperlakukan dengan sistem hitam putih, petahana vs oposisi, pempus vs pemda dan seterusnya. Itulah seni berpolitik semantik gaya Indonesia.

Bung Karno punya Manifesto Politik setelah Proklamasi Kemerdekaan, dan pada 1963 mengeluarkan Deklarasi Ekonomi untuk menyetop kemerosotan ekonomi, tapi gagal karena 2 tahun kemudian harus terjebak sanering Rp. 1.000 jadi seperak baru. Lengserlah Bung Karno diganti Jenderal Soeharto yang bertahan 32 tahun, akhirnya tergusur juga karena rupiahnya juga terpuruk, Its the economy stupid.

Itulah wasiat dan wangsit yang dialami oleh semua kabinet dan presiden termasuk George Bush Sr, hanya 1 termin ketika Gubernur Bank Sentral Alan Greenspan gagal memakai kebijakan ekonomi dan mengakibatkan pemilih AS memilih Bill Clinton 2 temin dan Bush Sr tergusur. Tapi puteranya langsung revans menggantikan Bill Clinton juga 2 termin.

Jadi kita ini bukan satu-satunya yang unik di dunia meskipun selalu sok mengklaim sebagai bangsa yang lain daripada yang lain. Tapi akhirnya malah jadi embahnya kemunafikan dan kesalah kaprahan antara istilah dan semangat dan praktek. Semua kampanye, janji dan program gagal oleh kemunafikan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan dengan mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di teluk jakarta sepertinya bukan kemauan Anies sendiri, untuk mengambil langkah yang berpotensi menciptakan kegaduhan, yang akan dilayangkan oleh pihak investor dan pemerintah pusat.

Rupanya langkah ini sengaja dilakukan di tahun politik untuk menciptakan ketidakstabilan politik di jakarta, karena melihat situasi dimasyarakat elektibikitas Jokowi-Ma’ruf Amin semakin meningkat saja.

Dan kemungkinan kedua, barangkali juga Anies sengaja mengalihkan isu agar masyarakat Jakarta lupa dengan kinerja Anis yang jauh panggang dari api karena belum ada program kampanye Anies yang kelihatan signifikan terealisasi.

Pertanyaanya, siapa yang tidak tahu taktis politis Anies selama ini yang memang kita akui bersama bahwa kalau teori Anies memang jagonya. Lihat saja pada waktu Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, bagaimana dia bisa mengungguli Ahok yang elektibilitasnya jauh di bawah dia dengan strategi-strategi politiknya yang menghalalkan segala cara mulai dari kampanye hitam sampai ke program dp nol persen yang tidak pernah jelas wujudnya sampai saat ini.

Jadi sepertinya kepiawaian Anies di dalam mengolah kata-kata untuk kampanye sudah tidak menggigit lagi bagi rakyat jakarta, sehingga dia mencoba untuk mengubah gaya kampanyrnye dengan seolah-olah dia bener-bener bekerja untuk kepentingan rakyat Jakarta.

Tapi sepertinya strategi ini tidak akan dapat berjalan dengan mulu, karena rakyat sudah mulai sadar bahwa setelah ditinggal Ahok Jakarta sudah mulai amburadur lagi.

Langkah yang dilakukan Anis ini rupanya sudah mendapat restu dari beberapa tokoh politik seperti Capres No.2 Prabowo Subianto dengan memenuhi undangan makan siang dari Prabowo di Hambalang.

Yakin akan di-back up Prabowo, Anies yakin strateginya ini akan berhasil, dan popularitas Anies bisa meningkat sebagai team sukses Prabowo-sandi, serta optomis bisa memenangkan Prabowo di Pilpres 2019 nanti.

Karena akan mendapatkan pembayaran tambahan sebesar 15 persen dari konglomerat yang sengaja ikut diundang saat pertemuan Anies dengan Prabowo

Sepertinya langkah yang diambil Anies ini akan sia-sia dan akan menjadi bumerang, mengingat prestasi Anies selama memimpin Jakarta tidak ada progres yang signifikan. Mudah-mudahan saja masyarakat Jakarta sudah bertambah cerdas dan tahu trik politik Anies ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Awalnya saya sangat mendukung reklamasi di teluk Jakarta. Tapi setelah tahu hanya diperuntukkan pemukiman,  perkantoran, dan lapangan golf berkelas dunia saya menolak. Saya menjadi muak karena Pemda DKI juga melakukan penggusuran berbagai pemukiman miskin tak jauh dari proyek raksasa itu.

Bagi saya rencana menyulap tanah reklamasi sebagai pusat kemewahan adalah penghinaan pada kemanusiaan. Lihat saja, hampir di setiap sudut kota Jakarta banyak orang hidup berhimpitan di pemukiman-pemukiman tak layak huni.

Apa yang awalnya membuat saya setuju pada reklamasi adalah karena mengira bahwa proyek ini untuk mengurai kepadatan dan kekumuhan kota Jakarta. Bukan menjadi sumber kecemburuan sosial.

Terlalu sulit untuk diterima akal sehat bahwa di tengah kemiskinan yang masih demikian hebat di Jakarta, Pemda malah membangun pemukiman untuk orang kaya yang biasa membeli rumah sekadar untuk koleksi atau investasi, bahkan berpesta. Gilanya lagi, di alam demokrasi ini, Pemda bahkan mengerahkan tentara untuk melakukan penggusuran pemukiman miskin di sana-sini.

Hal ini mengingatkan pada kelakukan berbagai pemerintah di negara-negara miskin Afrika dan Amerika Latin yang suka membangun kantung mewah berkelas dunia di perkotaan yang sarat dengan kemiskinan. Bagi mereka, 'showroom' seperti itu dibutuhkan untuk pamer bahwa pembangunan ekonomi telah berhasil, sekaligus menyenangkan sekelompok kecil penguasa politik dan para begundal bisnisnya.  Sebuah kenyataan yang, seperti di Indonesia, membuat kecemburuan dan konflik sosial muncul silih berganti.

Maka, bila Anies Baswedan menghentikan proyek proklamasi, saya tidak sepenuhnya setuju. Reklamasi boleh dilanjutkan bila memang untuk mengurai kepadatan dan mekumuhan Jakarta, meningkatkan taraf hidup nelayan dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk mereka, dan menjadikan pelestarian lingkungan sebagai prioritas.

Dalam hal ini Pemda DKI perlu menyimak apa yang dikatakan oleh seorang Indian yang menjadi Presiden pertama Bolivia, Evo Morales: Yang perlu diketahui oleh manusia adalah bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bumi. Sebaliknya, bumi bisa hidup tanpa manusia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Isu penghentian reklamasi sejak kampanye Pemilukada DKI Jakarta yang lalu sudah dibunyikan. Secara logis tidak berhubungan langsung dengan persoalan elektoral pileg dan pilpres pada hari ini. Kecuali partai-partai pendukung Anies-Sandi sekadar dapat mempropagandakan bahwa pasangan kepala daerah yang didukungnya mulai melaksanakan satu demi satu janji sewaktu kampanye.

Secara substantif bahwa Gubernur Anies harus berhati-hati mengingat ada perda-perda sebelumnya yang dikeluarkan oleh para gubernur sebelumnya yang tidak dapat dibatalkan hanya dengan sekedar pergub.

Oleh karena itu secara hakekat bukan hanya dampak politik yang harus dipikirkan, tapi juga permasalahan hukum administrasi negara terhadap permasalahan tersebut. 

Secara faktual, langkah Anies menghentikan pembangunan reklamasi ini harus diperkuat dengan dukungan DPRD DKI Jakarta agar dapat menerbitkan perda. Kemudian secara lebih teknis seharusnya membentuk tim teknis yang menganulir hasil rekomendasi tim persiapan pembangunan pulau reklamasi yang pernah dibentuk oleh gubernur terdahulu. 

Jika Anies terjebak dengan keasyikan propaganda penghentian reklamasi, akan tetapi ia malah "terjebak" melakukan kekeliruan administratif yang dapat berisiko langsung pada jabatannya.

Selain itu Anies tidak boleh tebang pilih, sehingga juga harus memberlakukan hal yang sama pada pulau-pulau yang sudah beroperasi. Hal ini tentu bukan persoalan yang mudah untuk dilakukan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!