Menyimak Nasionalisasi Freeport di Tahun Politik, Tepatkah?
berita
Politika
Sumber Foto : nasional.harianterbit.com (gie/watyutink.com) 04 October 2018 16:00
Penandatanganan perjanjian menuntaskan akuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia pada, Kamis (27/9/2018) menjadi salah satu isu yang tak habis diperbincangkan. Pasalnya, dalam konteks politik Indonesia, Isu Freeport seolah menjadi bahan olahan para politisi setiap momen menjelang pemilu. Penandatanganan ini merupakan lanjutan dari penekenan pokok-pokok perjanjian (Head of Argreement/HoA) pada, 12 Agustus 2018 lalu. 

Terkait hal ini ada yang berteriak senang, namun juga ada yang berteriak nyinyir. Salah satunya adalah Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon yang menuding kalau divestasi ini hanya upaya pencitraan pemerintah. Apa iya? Selain itu, ia juga mengungkit kembali janji Presiden Jokowi  untuk membeli Indosat dan membuat Pertamina bisa mengalahkan Petronas. Bahkan Waketum Gerindra itu menyebut kalau pemerintah mau menunggu tahun 2019, tidak perlu keluar uang untuk mengambil saham Freeport. Yang menjadi tanya kini, apakah logika Fadli Zon tersebut sudah tepat?

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kesepakatan ini membuat kontribusi PT Freeport Indonesia pada negara akan lebih besar. Di sisi lain, Freeport juga akan mendapat kepastian usaha, di antaranya mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PT. Freeport Indonesia.

Jika demikian, apakah itu berarti kebijakan ini tepat? Atau jangan-jangan kita hanya dibuai oleh nasionalisme semu yang ternyata hanya menguntungkan segelintir pihak saja? Wajar kalau publik mempertanyakan, mengingat selama ini dalam ekonomi dan politik, dimensi kebijakan publik yang menyangkut ikhwal kapitalisme tentu sangat berkaitan dengan tarik menarik kepentingan di dalamnya.

Menariknya, peralihan saham dari Freeport menjadi perusahaan tambang pelat merah pertama dan terbesar di Indonesia bukan tanpa risiko. Jika menelisik track record PT Inalum sebagai bagian BUMN, perusahaan ini dapat dikatakan memiliki performa buruk karena terus merugi sejak mulai beroperasi hingga tahun 2011. Bahkan Wapres Jusuf Kalla (JK) pernah mengatakan performa buruk tersebut terjadi selama 30 tahun.

Tentu hal itu menjadi tanda tanya besar bagi sebagian orang, mengapa pemerintah mempercayakan pengelolahan saham Freeport, yang diklaim sebagai bentuk upaya mengembalikan kedaulatan NKRI, kepada perusahaan yang bahkan selalu merugi? Atau jangan-jangan ada kepentingan yang kita tidak ketahui dibalik penunjukan perusahaan tersebut?

Dalam konteks politik Indonesia, menggunakan diksi nasionalisasi memang terkesan heroic, namun sejatinya memiliki resiko yang cukup besar. Hal ini terkait tuntutan akan kebutuhan electoral, di mana rakyat masih menganggap bahwa nasionalisme adalah hal yang harus ditegakkan oleh pemegang kekuasaan.

Majalah The Economist menyebut bahwa nasionalisme menjadi diskursus yang sangat berpengaruh sejak 2015. Dari Eropa ke Asia hingga Amerika, banyak politisi yang mendasarkan daya tariknya pada gagasan bahwa mereka berdiri untuk negara mereka.

Kebangkitan gaya nasionalis dalam politik bahkan mengantarkan banyak tokoh menuju puncak kekuasaan. Di India misalnya, Narendra Modi, yang sering disebut sebagai seorang nasionalis Hindu, mampu memenangkan pemilu lewat isu tersebut.

Pada titik ini pertanyaan kritisnya, sudah tepatkah mengaitkan nasionalisasi Freeport sebagai upaya pemerintah untuk mengurai benang kusut kemiskinan di Indonesia? Atau ini hanya pencitraan saja menjelang Pilpres 2019? Menarik untuk ditunggu.

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sejak berdiri tahun 1980, Pusat Data Bisnis Indonesia mengkhususkan diri mengkaji kebijakan pemerintah dalam mengelola kekuatan ekonomi nasional dalam wadah Indonesia Inc. Indonesia Inc mengacu pada Japan Inc dan Korea Inc, yang sebetulnya juga dilakukan oleh AS dan Uni Eropa dalam bentuk yang lebih ”demokratis”.

Jepang memiliki Sogoshosha dan Zaibatsu, seperti Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Itochu, Toyota, dan Hitachi, yang ditiru Korea dengan Chaebol Hyundai, Samsung, LG, dan Lotte. Cikal bakal EIC dan VOC merupakan model BUMN pemegang monopoli yang ditugasi kerajaan Inggris dan Belanda mengelola transaksi bisnis BUMN imperial itu dengan penguasa lokal feodal tradisional di India dan Indonesia.

Kedua monopoli itu bubar karena korupsi dan overstretch, diganti korporasi swasta plural, yaitu tiga bank besar (”The Big Three Bank”) Belanda (NHM, NHB, dan Escompto) yang derivatifnya sejak dinasionalisasi tahun 1957 bermetamorfosis jadi Bank Mandiri. Sementara ”The Big Five Trading House” Borsumij, Geo Wehry, Internatio, Jacoberg, dan Lindeteves, yang setara Sogososha Jepang, setelah dinasionalisasi mengalami keterpurukan hingga terlikuidasi dan sisanya menjadi PT Indonesia Trade Centre (ITC) yang jauh dari peranan Sogoshosha utama.

Indonesia satu-satunya negara jajahan yang harus menerima warisan beban utang Hindia Belanda senilai 1.150 juta dolar AS dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar, Desember 1949. Di balik kesediaan mengambil beban itu sebetulnya ada janji AS bahwa kelak RI akan dikucuri bantuan AS. Ternyata bantuan itu hanya berupa kredit ekspor dan studi kelayakan untuk pembangunan pabrik Semen Gresik dan Pupuk Sriwijaya.

Namun Indonesia tetap mempertahankan tata krama diplomatik dan transaksi komersial dalam membangun kekuatan ekonomi nasional. Pemerintah membeli saham De Javasche Bank 1953 untuk dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dengan harga pari di bursa Amsterdam dan Jakarta. Status quo bulan madu Indonesia-Belanda terhenti dengan nasionalisasi tanpa kompensasi pada 1957 dalam rangka perjuangan Irian Barat.

Semua perusahaan Belanda diambil alih dan dampak negatifnya masih terasa hingga kini. Sistem Reguler Liner Service KPM lenyap tanpa pengganti, sehingga biaya logistik antar pulau di Nusantara termahal di dunia. Lebih celaka lagi, sistem ekonomi etatisme kiri telah membuat Indonesia terpuruk, karena alokasi sumber daya dicurahkan ke persenjataan Angkatan Udara dan Angkatan Laut terkuat di belahan bumi selatan.

Setelah Irian Barat kembali ke Ibu Pertiwi melalui negosiasi dengan mediator Presiden Kennedy, Bung Karno melanjutkan konfrontasi dengan Malaysia yang menelan biaya, di samping penyelenggaraan Asian Games IV/1962 yang juga menguras tabungan nasional. Kudeta G30S dan sanering 13 Desember 1965 berujung pergantian presiden dari Bung Karno ke Soeharto.

Semua perusahaan Belanda yang belum bangkrut akibat salah urus harus dikembalikan kepada pemilik pada 1967, untuk merangsang dan mengundang modal asing baru memasuki Indonesia yang terpuruk. Di antara pendatang baru yang masuk adalah Freeport dalam bentuk kontrak karya langsung tanpa perlu membentuk badan hukum perseroan terbatas lokal di Indonesia. Semuanya dalam rangka UU PMA yang berlaku 30 tahun dengan harapan setelah 30 tahun bisa terjadi proses Indonesianisasi kepemilikan dengan ”cara legal, terhormat, dan bukan konfiskasi nasionalisasi paksa”.

Dalam kasus Freeport, proses Indonesianisasi 1991 berlangsung mulus dengan ”friendly hibah” oleh Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita kepada Aburizal Bakrie, yang pada 1996 menjualnya kepada Bob Hasan. Ironis, laba emas Irian dicemplungkan untuk mencari minyak Teluk Meksiko yang gagal. Namun, dalam fluktuasi saham Wall Street, corporate raider seperti Carl Icahn dengan lihai menikmati keuntungan ketika ia dengan jeli mengamati dan menjinakkan gejolak saham itu untuk kepentingannya sebagai pemegang saham kendali Freeport.

”Kelemahan” Indonesia dalam ”business game global” ini adalah kita tak sekreatif dan seproaktif Malaysia dalam akuisisi Guthrie. Di Indonesia, elite politiknya pecah dalam faksi oknum-oknum pribadi yang saling memotong kepentingan sempit masing-masing, mulai dari era ”Ginandjar Boys” dengan hibah untuk Bakrie dan dijual berlipat kali ke Bob Hasan, lalu dijual lagi ke Freeport. Semua merupakan perselingkuhan antar-oknum yang tak bermanfaat bagi Indonesia Inc, dalam pengertian yang kita sepakati, kekuatan ekonomi Indonesia yang tangguh dan canggih.

Gebrakan seperti akuisisi Guthrie tentu hanya bisa dilakukan secara konfidensial sebab bisa dinilai sebagai perdagangan orang dalam jika digembar-gemborkan. Indonesia belum atau tak punya sovereign wealth fund seperti Temasek Singapura atau Khazanah Malaysia dan BUMN belum terkonsolidasi seperti Temasek. Akibatnya, peluang melakukan aksi korporasi dengan memanfaatkan faktor kebijakan sebagai penekan-pembuat kurs dan sebagai Indonesia Inc melakukan raid langsung ke Wall Street sulit dilaksanakan.

Kini, semua kartu sudah terbuka. Kita harus puas dengan belanja Freeport, seperti waktu tahun 1953 kita membeli De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Masih untung konflik ini berujung damai. Sebab, jika sampai terjadi sengketa ke arbitrase, seperti Karaha Bodas yang dibatalkan atas perintah IMF, Indonesia malah dihukum denda sekitar 0,5 miliar dolar AS.

Inilah pelajaran dari sejarah konflik ekonomi bilateral ataupun antara negara/pemerintah RI dan investor, yang memerlukan kepiawaian dan biaya mahal jika kita tidak arif bijaksana mengelola isu dan kasus yang menyangkut konflik kepentingan bernilai miliaran dolar AS. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Komitment kerja pemerintahan Jokowi pembangunan infrastruktur maupun pengambilan alihan tambang strategis memang gencar dilakukan tidak memandang saat ini tepat tahun politik. Apa ini pencitraan? tentunya tergantung cara pandang masing masing.

Dari sisi lawan politik segala program kegiatan pembangunan dilakukan pemerintahan sekarang ( Jokowi) disaat tahun politik dipandang pencitraan! Meskispun dikritik namun Jokowi telah melangkah adalah tindakan berani untuk menguasai penuh .PT Freeport untuk.masa.depan.bangsa kedepan.

PT. Freeport Indonesia (PTFI)  adalah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan explorasi  biji yang mengandung tembaga emas dan perak . Beroperasinya di daerah dataran tinggi  Tembagapura, Kabupaten Mimika ,Provinsi Papua. PTFI memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga,Emas dan Perak keseluruh dunia.

Dalam hitungan bulan Bapak Jokowi menjabat Presiden (secara undang undang berahkir dan ikut Pemilu tahun depan). Tetapi, beliau tetap bekerja, terlepas dari berhasil atau tidak berhasil kelak jadi presiden.

Keinginan Indonesia untuk mengusai mayoritas saham Freeport bukan baru kali ini, dari dulu rakyat mengendaki perusahaan Emas ini menjadi sumber  pendapatan Negara. Pernah ada cerita negara yang menguasai Freeport itu dimana tambang Emas di Tembaga pura Mimika ini membentuk 80 persen APBN negaranya fantatis. Apa ngak iri kita  bahwa pengasilan negaranya bersumber dari galian tambang Indonesia .

Kata pencitraan yang dilansir dari lawan politik nya ,apalagi yang diomongin oleh politisi Fadli Zon tidak ada rakyat terprovokasi. Disaat pejabat sedang bekerja lalu dikritik (nyinyir) oleh lawan politiknya analisis politisi tidak pas karena bukan ahli ekonomi ngomong investasi . Sedangkan kabinet Jokowi, Menteri kuangan Sri Mulyani memang ahlinya dalam strategi akuisisi pantas dan pas ngomongin ekonomi dibanding politisi nyinyir.

Akuisisi saham PT Freeport ini merupakan langkah tepat untuk membangun kekuatan Ekonomi kedepan. Kritik pencintraan yang dibilang lawan politik Jokowi ini bagi beliau tidak getar, tetap dilakukan. Sikap diam Jokowi atas kritikan itu justru lawan politiknya kehabisan amunisi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Barangkali banyak kalangan yang berpandangan bahwa penandatanganan perjanjian akuisisi 51 persen saham PT Freeport sangat bernuansa politis karena terjadi di tahun politik. Hal itu sah-sah saja orang berpendapat demikian di alam demokrasi saat ini. Tapi ada satu hal yang patut diapresiasi oleh bangsa ini bahwa progres pengembalian hak bangsa ini untuk kesejahtraan rakyat sudah semakin membaik.

Pro kontra didalam memakanai proses akuisisi ini tentunya pasti terjadi trutama di kalangan politisi yang akan bertarung di pileg dan pilpres 2019. Isu seperti ini memang sangat empuk untuk di goreng apalagi oleh pihak-pihak oposisi untuk menaikan elektibilitas partai atau capres mereka tanpa menggunakan data-data yang akurat .

Teriakan nyinyir dari wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon bahwa divestasi Freeport ini adalah pencitraan boleh-boleh saja, sepanjang dibarengi dengan data dan fakta-fakta agar masyarakat juga bisa menilai apakah ini pencitraan atau bukan. Rakyat juga sudah mulai cerdas didalam mencermati isu-isu politik saat ini.

Niat pemerintah untuk mengembalikan hak hak bangsa ini dengan cara divestasi PT Freeport ini sangat luar biasa, karena berpuluh-puluh tahun bangsa ini hanya menjadi obyek saja tanpa pernah menikmati hasil kekayaan alamnya dengan adil. Di sinilah tampak rasa nasionalisme terhadap NKRI karena pemerintah telah mampu mengembalikan kedaulatan rakyatnya yang sekian lama ditelantarkan dan hanya dinikmati oleh sebagian orang saja.

Pandangan-pandang yang miring tentang divestasi Freeport ini memang tidak bisa terelakan karena kepentingan-kepentingan politik saat ini. Mudah-mudaan dengan niat baik pemerintah ini benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara dalam konteks nasionalisme agar bangsa ini kedepan dapat lebih sejahtera. Seperti kata pepatah anjing mengonggong kafilah tetap berlalu. Dan divestasi ini tidak menjadi ajang pencitraan tapi benar-benar menjunjung tinggi rasa cinta tanah air untuk mensejahtrakan rakyat indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari politik. Tentu hal ini berangkat dari proses lahirnya berasal dari politik, yaitu melalui pemilihan umum.

Proses politik juga melahirkan kebijakan politik. Pemerintah yang terpilih harus merealisasikan janji janji politiknya saat terpilih menjadi penguasa. Apa yang dilakukan Jokowi-Jk suatu langkah yang tepat. Keberhasilan merebut 51 persen dari Freeport bentuk dari kekuatan politik nya.

Keberhasilan ini adalah suatu prestasi, bukan sebatas sensasi. Setuju atau tidak oposisi, seharusnya bisa memberi penilaian secara obyektif dalam rangka membangun demokrasi yangg sehat.

Sayangnya, oposisi tidak siap menerima suatu kebaikan atas keberhasilan Jokowi-Jk. Justru orang sepeti Fadli Zon lebih senang mencitrakan diri sebagai tim super power, yang sering kali terlihat terlalu over acting. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Negara (baca: pemerintah) punya kewajiban menyelamatkan aset negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Banyak cara dan strategi yang boleh digunakan sepanjang tidak menabrak regulasi dan kesepakatan perdata yang ada, tak terkecuali soal kepemilikan saham freeport. 

Langkah yang dilakukan pemerintah Jokowidodo dalam soal freeport sangat berani dan tepat momentumnya, bahwa tidak semua pihak bisa mengapresiasi sudah biasa, toh tidak bisa memaksa semua orang harus mengapresiasi positif, apalagi jika melihatnya dengan kacamata politik.

Tahun 1924 Pahlawan Nasional KH. Hasyim As'ari sudah melontarkan jargon 'hubbul wathon minal iman' (nasionalisme sebagian dari iman). Jargon itu sangat flexibel untuk ditempelkan dalam semua sektor kehidupan baik politik, ekonomi dan yang lain, jargon itu sangat memotivasi setiap usaha dan ikhtiar. Rasanya tidak keliru jika pemerintah Jokowi dalam konteks Freeport dan yang lain menggunakan diksi "nasionalisasi".

Pihak yang menuduh langkah nasionalisasi Freeport dan aset lain sebagai pencitraan, sesungguhnya pihak yang menuduhlah yang sedang melakukan pencitraan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Jangan senang dulu dengan rencana pengambilalihan Freeport. Rangkaian penandatangan dokumen oleh pemerintah dan Freeport lebih bersifat ke-Humas-an untuk meyakinkan masyarakat seolah ada kemajuan.

Soal dananya pun sampai sekarang belum jelas. Belum ada satupun keputusan dari pihak kreditur, yang kabarnya sebagian bank asing. Negosiasinya juga tak jelas sampai dimana.

Menjadi kreditur untuk Freeport memang bukan perkara mudah karena berisiko tinggi. Apalagi cadangan emas dan tembaganya kini berada jauh di bawah permukaan tanah sehingga membutuhkan teknologi lebih tinggi dan biaya lebih mahal.

Kocek pemerintah jelas tak mencukupi karena sedang digerogoti pelemahan rupiah berkepanjangan.  Biaya pembanggunan infrastruktur bakal membengkan karena tingginya ketergantungan pada komponen impor.

Bisa jadi, akhirnya China muncul sebagai penyandang dana. Ingat, China sudah lama menjadi salah satu pemain utama dalam industri pertambangan di dunia. Tahun lalu 12 dari Top 40 perusahaan pertambangan di dunia berasal dari China. Negara ini juga memasok sekitar 40 persen kebutuhan metal dan mineral di pasar dunia.

Raksasa pertambangan China sejenis Freeport,  yang mengandalkan emas dan tembaga, adalah Jiangxi Copper Co. Ltd., dan Zijin Mining Group Company Limited. Kedua raksasa pertambangan ini tahun lalu berada di peringkat 26 dan 28 dalam daftar perusahaan tambang terbesar di dunia.

Bagaimanapun juga,  dilihat dari isinya, nyaris tak ada kemajuan dalam nevosiasi antara pemeeintah dengan Freeport.  Isinya cuma berputar di sekitar persetujuan untuk divestasi mayoritas  sahamnya, yang sebenarnya sudah oke sejak jaman pemerintahan SBY.

Maka,  yang terjadi selama ini adalah seremoni penandatangan untuk mengesankan seolah Freeport sudah berada dalam genggaman pemerintah lewat PT Inalum. Padahal yang terjadi adalah jalan di tempat karena pokok persoalannya tetap sama. Yakni tuntutan Freeport agar tetap pegang kendali perusahaan pasca divestasi,  dan pemerintah harus membeli aaham aeauai harga pasar.

Sesungguhnya pemerintah bisa saja tak menggubris tuntutan Freeport. Caranya dengan tak memperpanjang kontrak yang akan berakhir 2021. Hal ini telah dilakukan untuk Blok Mahakam yang telah dikelola oleh Total (Perancis),  dan Inpex (Jepang) selama 30 tahun. Kontrak mereka berakhir tahun lalu, dan Blok kaya minyak ini diserahkan kepada Pertamina.

Namun bukannya lebih bermanfaat bagi perekonomian nasional,  produktivitas Blok Makam yang pernah mencapai sepertiga dari produksi Migas nasional, malah merosot. Kini Blok kaya minyak ini menjadi salah satu penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan Migas.

Risiko lainnya bila nekat tak memperpanjang kobtrak Freeport, akan berhadapan dengan tekanan pemerintah AS. Sebab Freeport adalah salah satu perusahaan strategis. Selain itu Amerika juga sudah jengkel pada keputusan pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Rokan oleh Chevron. Blok ini telah dieksploitasi okeh Chevron selama 50 tahun.

Maka sebaiknya jangan langsung tepuk tangan setiap kali pemerintah dan Freeport menandatangani dokumen baru. Demikian pula bila ada klaim babwa Indnesia punya keahlian,  teknologi,  dan dana untuk mengambil alih semua lahan pertambangan dari tangan asing. Bisa saja itu sekadar strategi ke-Humas-an. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk