Menyoal Himbauan Wiranto
berita
Politika

Sumber Foto: tribunenews.com  (gie/Watyutink.com)

21 March 2018 12:16
Permintaan Menko Polhukkam Wiranto agar KPK menunda mengumumkan penetapan tersangka korupsi yang melibatkan calon kepala daerah sampai pesta demokrasi Pilkada 2018 usai menuai protes. Terlepas pernyataan yang disampaikan Wiranto itu kurang tepat, atau sekedar himbauan, sebagai Menko Polhukkam Wiranto seharusnya lebih hati-hati dalam menyampaikan segala sesuatu yang diluar kewenangannya. Apalagi yang disampaikan sangat sensitif.

Permintaan penundaan penentapan calon kepala daerah itu diungkapan oleh Wiranto, Senin lalu seusai rapat koordinasi khusus pilkada 2018. Dalam pernyataannya, Wiranto mengatakan pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang akan menjadi tersangka. “Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikan, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka”.

Pernyataan kontroversi ini mendapat kecaman sejumlah pihak. Bahkan wakil ketua KPK Saut Situmorang angkat bicara terkait hal ini. Dia menilai ketimbang meminta KPK menunda mengumumkan tersangka calon kepala daerah, pemerintah lebih baik menyiapkan perangkat hukum untuk mengatisipasi jika ada kandidat yang terlibat kasus korupsi.

Kecaman yang sama juga dilontarkan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Ia menilai, permintaan Wiranto itu merupakan cermin bahwa pemerintah sedang tidak tahu diri. Selain itu, Abdul juga menekankan kalau KPK  memiliki hak untuk menetapkan siapa saja, termasuk seorang calon kepala daerah sebagai tersangka sejauh mereka memiliki bukti yang cukup dan kuat.

Yang menarik dan menjadi catatan, apa yang disampaikan Wiranto berbanding terbalik dengan apa yang digelorakan Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

Dalam rangka memperkuat agendanya, Presiden Jokowi telah menandatangani dokumen Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015 (6/5/2015). Inpres ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

Ini titik masalahnya, apa sih tujuan dari hibauan wiranto terkait penundaan pengumuman penetapan tersangka oleh KPK? Apakah karena untuk menjaga stabilitas agar pilkada serentak berjalan dengan damai? Kalau itu tujuannya, mengapa tidak mengeluarkan perpu? Atau jangan-jangan himbauan itu sebagai bentuk intervensi lembaga negara lain terhadap tugas, fungsi dan wewenang KPK sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi? Wajar kalau publik bertanya-tanya akan hal ini.

Apa pendapat anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Ormas rasis Ku KLux KLan (KKK) berdiri 1865, seabad sebelum G30S, menjelang perang saudara AS di era Presiden Lincoln (1861-1865). Pernah mencapai  4-6 juta rekor keanggotaan pada 1920-1924, menjelang depresi. Setelah Presiden Roossevelt menang 4 kali, dan Demokrat menciptakan Welfare State dengan pelbagai langkah sosial demokrat, serta penghapusan diskriminasi era Kennedy-Johson pada 1960an, maka KKK praktis bubar tanpa bekas.

Di Indonesia, memang tidak ada ormas setara KKK. Tapi, dalam sejarah republik ada 2 kekuatan "jahat" yang sering bersekongkol atau berontak melalui 3 jalur. Pertama kriminal, yaitu kejahatan pencurian, perampokan, disertai kekerasan dan pembunuhan . Kedua kudeta, perebutan kekuataan melalui pelbagai jalur termasuk yang bila sukses menjadi legal. Meskipun sebetulnya merupakan kudeta terhadap pejabat pemegang kekuasaan negara dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, koruptor yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan penyelenggaraan negara. Dari yang terendah sampai yang tertinggi.

Nah Ku Klux Klan Indonesia, terutama yang kakak, dan terkait dinasti penguasa akan memperoleh kekebalan atau diskriminasi hukum. Seandainya dihukum juga akan dikurngi, remisi dan praktis menjadi ringan. Misalnya, dari kriminal pembunuh dihukum 15 tahun, turun jadi 10 tahun dan kemudian diremisi jadi 4 tahun. Sehingga, otomatis jadi ringan riwayatnya dan boleh diangkat lagi jadi pejabat publik, karena diketegorikan kriminal ringan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. 

Dengan kondisi dan situasi seperti itu, maka kriminal, pelaku kudeta maupun koruptor kakap, praktis kebal  hukum. Boleh saja ditangkap, diadili ,dipidana dan dipenjara. Tapi, segera akan lolos dari bui dan hak politiknya tetap survive, serta boleh jadi pejabat lagi. Kemudian korupsi lagi dan menikmati status penguasa penyelenggaraan negara dengan santai dan tanpa guilty complex.

Indonesia menurut saya sedang menuju jurang epidemi (KejadianLuar Biasa), dimana trio kriminal pelaku, kudeta dan koruptor besar, saling melindungi, menghidupi dan melestarikan sinergi KKK. Negara diambil alih melalui kudeta, kemudian negara dikorupsi dengan sangat mencolok. Proyek e-KTP sebesar Rp5,3 Trilyun dikorupsi Rp2,7 trilyun. Malah lebih besar dari beaya proyeknya. Ini rekor MURI Global, korupsi yang tidak terbayangkan. Kalau toh koruptornya ditangkap, bakal bebas di bawah 5 tahun dan tetap menikmati harta karun trilyunan .

Dinasti dan rezim KKK jalan terus, meski presiden di gonta-ganti 7 kali.  Presiden tidak secara langsung terlibat, meski 2 presiden pertama oleh MPRS  (yang menganggkat dan memecat Bung Karno ) dan MPR  (yang mengangkat dan memecat Soeharto) seharusnya diadili oleh Mahmilub atau Mahkamah korupsi luarbiasa. Tapi tidak pernah dituntaskan, dan sekarang rezim KKK jalan terus dengan agak malu-malu.

Karena itu segala macam "pencitraan" anti korupsi kandas dan direspon sinis oleh masyarakat, karena nyatanya "dinasti rezim KKK" tetap melangsungkan praktik KKN  dengan leluasa. Bahwa kebetulan ada yang ditangkap KPK itu hanya faktor sial, tapi secara generik KKK KKN jalan terus tanpa jera dan kapok.

Sampai kapan? Tampaknya dunia malah balapan korupsi. Seperti penahanan kapal pesiar mewah milik konglomerat Jho Low, yang melibatkan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Segala macam manuver KPK dan elite Indonesia akan kandas bagaikan kapal pesiar terdampar di Bali, karena sebetulnya praktik KKK itu telanjur jadi generik, epidemik mirip virus. Hanya bisa ditumpas dengan pemiskinan total koruptor trilyunan dan dihukum tidak boleh menjadi pejabat publik lagi. Hanya itu resepnya.  kalau sekedar dihukum sekian tahun dan denda sekian milyar, mereka tidak akan kapok malah bisa come back secara lebih dahsyat lagi.

Barangkali dinasti KKK Indonesia tidak akan pernah bisa ditumpas seperti KKK di AS. Apa boleh buat, Tuhan membiarkan KKK menguasai Indonesia karena tidak ada Abraham Lincoln yang menumpas perbudakan melalui Perang Saudara. Di Indonesia 100 tahun atau seabad setelah KKK, yang ditumpas adalah PKI dan lawan politik. Sedang pelaku KKN, dilindungi oleh solidaritas kriminal, kudeta pelaku dan koruptor (3in1). (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Walaupun hanya sekedar himbauan apa yang disampaikan Menkopolhukam telah mengganggu pola relasi antar lembaga. Pemberantasan korupsi itu tak boleh henti, tak kenal waktu, tak kenal partai, tak pula pandang bulu dan tak boleh memilah-milah. Dia hanya kenal pada siapa yang melanggar peraturan. Itu yang harus dikedepankan.

Menurut hemat saya, apa yang disampaikan pak Wiranto, menjadi sangat tidak relevan, tidak signifikan dan menafikan realitas bahwa Indonesia sedang menghadapi bencana korupsi. Ada pilkada tak ada pilkada pemberantasan korupsi harus tetap jalan.

Yang kita harapkan adalah bagaimana agar calon mampu introspeksi diri, mawas diri apakah dirinya memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Selain itu, partai politik harus melakukan telisik yang mendalam atau melakukan kajian terhadap siapa yang akan dicalonkan. Ini penting untuk menghindari salah pilih. Apakah calon sudah memenuhi beberapa syarat penting seperti integritas, kompetensi, kapasitas, dan kepemimpinan. Sebab bila dikemudian hari, ternyata calon terindikasi korupsi, parpol harus siap bertanggungjawab. Karena hukum tidak mengenal kompromi. Bila calon cacat integritasnya, tak sepatutnya dicalonkan atau mencalonkan diri. Sebab bila rakyat mengetahui, maka ekektabilitasnya akan jatuh.

Bahwa proses demokrasi melalui pilkada telah memberi ruang konstestasi/ kompetisi. Pilkada yang berkualitas adalah yang berlandaskan hukum yang kuat. Penegakan hukum, etika dan moral harus senantiasa melandasi semua tahapan pilkada. Hal ini diperlukan agar demokrasi kita naik kelas, lebih berkualitas. Kalau tidak diberikan landasan hukum yang kuat, maka pada akhirnya akan memunculkan banyak kepala daerah yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana. Lebih celaka lagi kalau calon yang jelas-jelas melanggar hukum/etika/ moral dan melakukan tindakan korupsi masih dibolehkan mengikuti pilkada. Hal ini sungguh-sungguh melawan nalar sehat.

Kita berharap pilkada serentak 2018 jauh dari praktik menghalalkan semua cara. Kita harus berani mengatakan say no to 'tersangka', say no to 'terdakwa' dan say no 'terpidana'.

Semoga pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2018 betul-betul berkualitas, berlangsung penuh keadaban, sehat, bermartabat dan demokratis (partisipatif, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan). (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Permintaan Menko Polhukam kepada KPK agar menunda penetapan sebagai tersangka calon kepala daerah yang terindikasi kuat melakukan korupsi dapat diartikan sebagai bentuk kepanikan dan kekhawatiran pemerintah. Kemungkinan-kemungkinan buruk bisa saja terjadi, misalnya tidak terimanya tim sukses dan para pendukung calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka bisa saja mengekspresikan kekecewaannya berupa demo besar-besaran yang berpotensi mengganggu ketenangan dan keamanan penyelenggaraan Pilkada  bahkan bukan hal yang tidak mungkin terjadinya kerusuhan. Sampai di sini, bisa difahami jika ada permintaan tersebut dalam kapasitas Pak Wiranto sebagai Menko Polkam (minus 'huk').

Tetapi meskipun sifatnya himbauan, permintaan penundaan tersebut dapat juga diartikan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap penegakan hukum. Segala bentuk intervensi terhadap penegakan hukum dari pihak manapun sangat dilarang, baik terhadap Kepolisian, Kejaksaan, maupun terhadap Kehakiman. Apalagi terhadap KPK yang merupakan lembaga independen yang bekerjanya tidak menunggu perintah pemerintah.

Lebih jauh permintaan tersebut bahkan jika disertai tindakan-tindakan penekanan terhadap KPK dapat bermakna 'obstruction of justice'. Tidak berlebihan untuk menafsirkannya seperti itu, sebab dampaknya lebih serius dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Frederick Yunadi, pengacara Setya Novanto dalam kasus E-KTP. Tindakan Menko Polhukam itu juga secara terang-terangan bertentangan dengan misi presiden belakangan ini yang bertekad untuk 'bersih-bersih'.

Oleh karena itu cukuplah permintaan itu berhenti di situ saja, sebatas himbauan sekali saja, jangan dilanjutkan. Akan lebih elegan kalau beliau Menko Polhukam mencabut pernyataannya.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum atas calon Kepala Daerah yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah mundur dan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rencana KPK yang hendak mengumumkan daftar calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi tersebut sudah sepatutnya didukung, sehingga masyarakat Indonesia, terutama para pemilih  tidak salah memilih calon kepala daerahnya dalam Pilkada Serentak 2018.

Langkah KPK itu mesti dilihat sebagai upaya untuk memotong rantai korupsi yang lebih besar, yakni menyelamatkan kekayaan alam dan ruang hidup rakyat, yang berpotensi menjadi sektor utama yang akan digadai di kemudian hari, ketika para calon kepala daerah ini terpilih.

Hal ini beralasan mengingat korupsi di sektor sumber daya alam, terutama terkait pertambangan selalu menjadi sumber korupsi selama ini guna memenuhui kebutuhan biaya kampanye dalam Pilkada Serentak. Dugaan ini beralasan mengingat pada tahun politik 2017-2018,  tren penerbitan izin tambang naik drastis.

Terdapat 170 Izin Tambang yang dikeluarkan sepanjang 2017 dan  2018, dengan rincian 34 izin tambang di Jawa Barat yang terbit  pada 13 Februari 2018, dua pekan sebelum masa penetapan Calon Kepala Daerah Jabar diumumkan. 

Di Jawa Tengah, pada 30 Januari 2018 lalu, pemerintah setempat tercatat mengobral 120 izin tambang. Demikian juga di Kalimantan Timur dimana terdapat 6 titik pertambangan batubara ilegal yang tidak dilakukan penegakan hukum. Semua ini kami duga terkait pembiayaan politik pilkada bagi para kandidat.

Bahkan, modus lain yang patut ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi adalah terkait ribuan izin tambang yang habis masa berlaku namun izinnya tidak dicabut. Terdapat 1.682 dari 3.078 atau 60 % dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang habis masa berlaku dan tersebar di 17 Provinsi yang menggelar Pilkada 2018 berpotensi menjadi sumber keuangan bagi kandidat tertentu, terutama para incumbent.

JATAM menemukan, terdapat 7.180 IUP atau 82,4%  dari total 8.710 IUP di Indonesia berada di 171 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2018. Sebanyak 4.290 IUP berada di 17 Provinsi Pilkada atau 49,2% dari seluruh IUP di Indonesia. Ribuan izin tambang ini berpotensi menajdi sumber pembiayaan politik bagi para kandidat pada  Pilkada Serentak 2018.

Mengingat, antara perusahaan tambang dan kandidat, sama-sama punya kepentingan. Kandidat berkepentingan untuk mendapatkan biaya, sementara perusahaan tambang berkepentingan untuk mendapat jaminan politik dan keamanan dalam melanjutkan bisnisnya di daerah. Di sinilah ijon politik itu terjadi.

Selain itu, JATAM juga menemukan sejumlah regulasi dan peraturan yang dibuat, dirancang, dan dikeluarkan di tahun politik yang tampak menguntungkan perusahaan tambang dan rawan digunakan sebagai sumber pembiayaan politik calon kepala daerah.

Salah satunya adalah Permen ESDM No 11 Tahun 2018 yang keluar 19 Februari 2018 lalu tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara yang pada intinya Mempermudah Penetapan Wilayah Tambang, Penyiapan WIUP yang Tertutup, Pengumuman Lelang diperpendek hanya 1 bulan utk mempercepat investasi, luas WIUP diatas  500 ha dipermudah, dilelang dan dibuka pada investasi asing. Padahal, sebelumnya di Permen ESDM 28/2013  hanya bisa dibuka investasi asing jika diatas luas 5000 ha.

Oleh karena itu, langkah KPK untuk segera mengumumkan calon kepala daerah yang terindikasi korupsi tersebut mendesak dilakukan. Tidak usah gubris dengan pernyataan Wiranto, termasuk Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kapolri Tito Karnavian yang telah menunda memproses hukum atas kasus yang terkait dengan pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2018.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Penundaan penetapan tersangka yang di himbau Menko Polhukkam Wiranto memang agak sulit diterima demi penegakan hukum. Sebaliknya penyelesaian administrasi pencalonan juga tidak akan mungkin menghalangi calon yang belum menjadi tersangka.

Seharusnya ada ketentuan untuk membatasi tersangka ikut mencalonkan diri beberapa bulan sebelum pilkada. Ketentuan ini akan mempermudah peluang aparat hukum untuk menentukan tersangka. Biar calon menentukan untung dan rugi.

Walaupun terpilih toh akan diadili sebelum dilantik. Paling kepuasan batin sebelum mendapat hukuman. Yang babak belur calon tak terpilih harus menghadapi peradilan. Yah itung-itung  sedekah uang hasil korupsi. Sekali lagi, semuanya harus ada aturan yang jelas, bukan kebijakan yang bisa dibijaksanakan.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Di tengah maraknya tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah menjelang pilkada 2018 patut diberi apreasiasi. Ada kecenderungan kepala daerah yang terkena OTT sedang berusaha mengumpulkan dana secara masif untuk memenangkan pilkada 2018.Tindakan illegal ini dilakukan agar mesin politik yang sudah dibentuk dapat berjalan secara maksimal untuk mempengaruhi perilaku pemilih agar tidak berubah sikapnya terhadap calon.

Perilaku kandidat khususnya inkumben secara kasat mata banyak kita temui dihampir semua daerah yang kepala daerahnya kembali mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah. Dengan politik oligarchy sebagai mana yang dikatakan oleh Jefrry Winter, kerjasama antara otoritas politik dengan pengusaha sangat dominan pengaruhnya terhadap proses demokrasi Indonesia. Kepala daerah yang akan maju kembali sudah tahu dan memahami bagaimana cara mengumpulkan dana karena sudah terbentuk jaringan ekonomi politik yang sudah terbina selama ini.

Oleh sebab itu, permintaan Menko Polhukam Wiranto yang meminta KPK menunda mengumumkan penetapan tersangka korupsi yang melibatkan kepala daerah petahana sampai selesai Pilkada 2018 sebagai suatu sikap yang ambivalen dan tidak konsisten, di tengah pemerintah memberikan peran yang besar terhadap KPK untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi terhadap para pejabat negara.

Penetapan tersangka tidak bisa dipengaruhi oleh jumlah dan waktu. Jika sudah ditemui dua alat bukti yang cukup, KPK wajib mengumumkan pelaku kepada publik. Tidak ada istilah ditunda karena ini menyangkut tindak pidana korupsi. Kalau para kepala daerah terindikasi korupsi pengumumannya ditunda dapat menyebabkan adanya bergaining positition antara penegak hukum, khususnya penyidik KPK, dengan tersangka atau munculnya deal-deal politik antara kelompok-kelompok yang berkepentingan (parpol, pengusaha) dengan tersangka.

Jika pengumuman tersangka baru terhadap kepala daerah yang dapat mempengaruhi proses Pilkada 2018, sebaiknya pemerintah mengantisipasi dengan membuat perangkat-perangkat hukum yang bisa menimalisir konflik yang terjadi di masyarakat.

Sebagai lembaga independen KPK harus terus melakukan penindakan hukum terhadap kepala daerah yang memiliki indikasi korupsi tanpa dipengaruhi oleh polemik dan kontroversi akibat himbauan Wiranto tersebut di atas. Lakukan tugas, fungsi dan wewenang KPK secara proporsional dan profesional. Masyarakat masih menaruh harapan yang besar terhadap kinerja KPK. Jangan menunda-nunda jika ditemukan kepala daerah yang melakukan korupsi.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat dan pejabat negara membuat Indonesia sangat jauh tertinggal baik di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan lain-lain dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sudah saatnya kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membangun aparatur dan pejabat negara yang memiliki integritas yang tinggi dan bebas dari KKN. Mudah-mudahan di tahun politik 2018 dan 2019 ini tidak ada lagi pejabat negara yang melakukan sikap kontraproduktif yang bisa menjatuhkan wibawa dan citra pemerintah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Kali ini memang terkesan Menkopolhukam Wiranto salah Langkah ketika meminta KPK menunda penyelidikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para calon dalam pilkada yang akan datang. Jelas bahwa KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang independen sehingga yang dilakukan oleh Wiranto bisa ditafsirkan sebagai intervensi dari pihak pemerintah. PresidenJokowi pun terkesan menolak untuk ikut campur dan ketika ditanya oleh para insan pers menyarankan agar mereka langsung saja bertanya kepada Wiranto secara langsung.

Ternyata Wiranto juga buru-buru menjelaskan bahwa apa yang ia sampaikan hanya sebatas imbauan informal, serta demi kebaikan KPK, supaya KPK jangan sampai dianggap berpolitik praktis memihak kepada salah satu pihak selama pilkada berlangsung. Juga menjadi tambah bingung untuk memahami niat baik Wiranto ini karena KPK selama ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai lembaga yang senantiasa bertindak dan berbuat secara lurus dan profesional. Lalu, apa manfaatnya bagi KPK jika sampai memihak kepada salah satu calon dengan memberikan 'jaket orange' kepada nya?

Yang menyulitkan memang konstruksi hukum tentang pilkada rada kusut. Ambil contoh UU No 10/2016 tentang pilkada menyebutkan bahwa status tersangka seorang calon tidak menggugurkan pencalonan yang bersangkutan karena belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan partai pengusung calon juga tidak dapat membatalkan usungannya sebab mereka bisa terancam hukuman penjara antara dua sampai lima tahun atau didenda 50 milyar rupiah sekiranya para pengusung menarik kembali calon mereka, atau mengganti dengan calon lain.

Jika diperlukan, seyogyanya dipertimbangkan untuk melakukan revisi UU tersebut ketimbang mengeluarkan seruan untuk menunda proses penyelidikan perbuatan korupsi seorang calon dalam sebuah perhelatan pilkada. Jika memang terdapat alat bukti yang cukup KPK supaya tetap memrosesnya sehingga rakyat tidak salah memilih kucing di dalam karung. Ever Onward KPK! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur eksekutif Indonesian Club

Kpk harus kita kritik atas proses penegakan hukum dengan mengumbar umbar hasil penyelidikan sebelum ada keputusan resmi ke media. Hal ini tentu membuat kegaduhan dan bisa dianggap bahwa kpk bermain politik (tentu dlm koridor penegakan hukum).  Harusnya KPK menjalankan penegakan hukum sesuai dengan prosedur saja tanpa harus bermain main dengan politik praktis.

Pemerintahpun juga demikian. Himbauan untuk menunda dalam konferensi pers bersama itu merupakan bagian dari tekanan politik/intervensi politik kepada proses hukum yang sedang dijalankan KPK. Harusnya pemerintah tidak mencampur adukan urusan politik (demokrask)  denga penegakan hukum. Biarkan hukum berjalan sesuai dengan mekanismenya dan tugas pemerintah adalah menjaga proses demokrasi (pilkada) juga berjalan.

Terkesan bahwa apa yang dilakukan Wiranto adalah upaya untuk menyelamatkan calon (kader kader parpol)  yang maju dalam Pilkada 2018 yang dibungkus dengan penyelamatan demokrasi atau menjaga stabilitas nasional. Karena apa yg dilakukan KPK dalam menangkap calon kepala daerah yang maju Pilkada 2018 sebelumnya juga tidak ada masalah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik