Menyoal Kekerasan terhadap Pemuka Agama
berita
Politika

Sumber Foto: politiktoday.com

14 February 2018 16:00
Upaya mengganggu kerukunan umat beragama terjadi lagi. Rentetan kasus kekerasan terhadap pemuka agama adalah buktinya. Kasus ini berawal dari penyerangan terhadap pimpinan Pesantren Al-Hidayah KH Umar Bisri bin KH Sukrowi di Cicalengka Bandung. Selanjutnya, Ustaz Prawoto dianiaya orang tak dikenal sehingga nyawanya tak dapat diselamatkan.

Kasus persekusi yang menimpa Biksu Mulyanto Nurhalim Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang menjadi viral dimedia sosial. Ada pula penyerangan terhadap Romo Edmund Prier di Gereja St. Lidwina, Kabupaten Sleman. Terakhir, kasus perusakan kaca masjid di Tuban, Jawa Timur.

Fakta uniknya, hampir semua penyerangan terhadap para pemuka agama Islam dilakukan oleh orang yang disebut gila. Sementara kekerasan terhadap umat non Muslim disebut salah paham atau dilakukan oleh teroris.

Dengan rentetan kejadian dengan korban yang serupa dan pelaku yang juga 'seragam', serta rentang waktu yang bisa dibilang sangat berdekatan, menjadi naif jika jika berpikir ini murni kasus penganiayaan. Apalagi jika dikaitkan antara waktu terjaidnya peristia kekerasan di 'tahun politik ini. Sebagian besar peristiwa terjadi di provinsi yang beberapa bulan ke depan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Kejadian hampir mirip pernah terjadi di akhir 1999 hingga awal 2000-an. Saat itu ada istilah "operasi Ninja" dengan korban para pemuka agama di beberapa daerah basis Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur. Saat itu Indonesia sedang dalam masa transisi politik kejatuhan Orde Baru ke era reformasi.  

Kini, Indonesia memasuki tahun poliitik dengan rentetan pilkada serentak dan persiapan Pileg dan Pilpres 2019. Dua tahun terakhir, dinamika kompetisi politik memanfaatkan sentimen agama marak terjadi demi  kepentingan jangka pendek memenangkan kontestasi politik. Ini terlihat disaat pelaksanaan pilkada DKI Jakarta yang riuh terhadap sentimen SARA. Akibatnya terjadi pengkotak-kotakan pada umat dan berimplikasi pada hubungan sosial di masyarakat.

Jika benar kekerasan pada pemuka agama by design, siapa pelakunya?  Apa tujuannya? Apakah aktor-aktor intelektual yang melakukan upaya pecah belah ini sama dengan peristiwa belasan tahun lalu yang berpuncak "sukses" membasahi bumi Ambon dan Poso dengan darah? Atau ada pemain baru yang meniru pola masa lalu?

Lalu, bagaimana bila kekerasan terhadap pemuka agama itu menjalar ke skala yang lebih besar menjelang Pilpres 2019? Seperti apa upaya antisipasi yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?

Seharusnya pemerintah bisa mencium, mendeteksi, dan punya cara untuk menaklukkan cara-cara kotor ini. Sebab dulu upaya menggoyang keberagaman dengan menyerang pemuka agama bisa disikapi dengan smooth oleh para pucuk pimpinan umat Islam NU. Kali ini, apakah harus rakyat waras di akar rumput lagi yang mengajari pemerintah bagaimana menyikapi goyangan politik terhadap toleransi umat beragama?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Politik SARA menunjukkan kemunduran akal keindonesiaan. Kaum muda pada Sumpah Pemuda 1928 sangat visioner trajektorinya adalah Indonesia yang lapang, inklusif dan kosmopolit.

Khittah agama itu mengajarkan damai kasih. Ketika agama dilucuti dari watak aslinya seperti ini, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kemanusiaan, namun juga masa depan agama itu sendiri.

Politisasi identitas hanya akan menjauhkan Indonesia dari cita cita awalnya yang telah diguratkan manusia pergerakan.

Kita harus belajar dari "musim semi Arab" yang telah merontokkan kawasan Timur Tengah, salah satu penyebabnya karena ketidaksanggupan mengelola keragaman. Keragaman yang seharusnya menjadi daya untuk membangun hidup yang berkeadaban justru menjadi alasan saling menista satu dan lain dan mereka kebingungan sendiri mencari jalan keluar dari sengkarut berdarah darah itu

Bhineka Tunggal Ika yang digali dari kearifan Nusantara abad ke-4 sebenarnya dengan terang memandu kita bahwa harmoni dan tertib sosial hanya dimungkinkan ketika seluruh masyarakat mampu menyelami kemajemukan. Kemajemukan bukan sekadar dikhutbahkan tapi harus menjadi bagian dari sejarah pengalaman sehari-hari.

Pancasila wajib kembali diinjeksikan dalam kesadaran warga dengan cara humanis. Dengan keteladanan. Pancasila sebagai --meminjam bahasa Yudi Latif-- titik temu, titik tumpu, dan titik tuju. Kesaktian Pancasila kita buktikan bersama dalam laku. Kekerasan baik fisik ataupun simbolik jelas berseberangan dengan nilai luhur Pancasila, agama dan budaya.

Politik kewargaan semestinya menjadi haluan kita. Politik non diskriminatif yang akan membuka ruang publik sebagai tempat menyelesaikan dan mendiskusikan hal ihwal dengan tenang, argumentatif, musyawarah, mufakat, ikhlas, dan tak tergesa-gesa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Kita harus yakin kerja aparat keamaan, dalam hal ini mempercayai apa yang telah dilakukan Kapolri Jenderal M Tito Karnavian untuk pengungkapan kasus kekerasan dengan penyelidikan dan investigasi yang mendalam, mencari apa yang sebenarnya menjadi motif dari tindakan kekerasan tersebut. Tujuannya agar spekulasi bisa diredam.

Kita yakin polisi di bawah komando Pak Tito akan mampu mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019 mendatang. Pemilu dan Pilkada akan berjalan dengan damai. Riak kecil seperti ini biasa terjadi, yang terpenting bisa dikendalikan. Umat beragama perlu bergandeng tangan.

Untuk mencegah hal seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari, diperlukan tiga hal. Pertama perlu adanya rasa saling kepercayaan di antara umat beragama. Ini bisa dilakukan dengan cara hidup kebersamaan dengan jalinan komunikasi personal tokoh agama.

Kedua, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap orang asing yang gerak-geriknya mencurigakan. Sistem pengamanan semesta dengan melibatkan RT dan RW perlu diberlakukan secara maksimal. Ketiga, tidak mudah terpancing hoaks yang memanasi serta mengadu domba umat beragama. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Setelah manusia modern beradab menemukan pemilihan umum, maka ada slogan bahwa masyarakat beralih dari peluru (bullet) untuk menyelesaikan konflik dan memilih pemimpin, menjadi surat suara (ballot). From the Bullet to the Ballot itulah peralihan dari metode suksesi berdarah melalui guillotine (penggal kepala) dan kudeta antara raja penguasa lama dengan diktatur baru dari segala bangsa dan pelbagai negara. 

Raja Irak dan Raja Libya digulingkan oleh diktatur militer, yang kemudian juga akan dibunuh oleh rakyat yang berontak karena penindasan dua raja itu. Faisal di Irak digulingkan oleh Jendral Abdul Karim Kassem, yang juga akan terbunuh oleh wakilnya Arif, dan kemudian akan digusur oleh Saddam. Saddam akhirnya harus diruntuhkan oleh George W Bush, karena 911 dan kekuatan dalam negeri Irak tidak mampu membebaskan Irak dari diktatur Saddam. Hal yang sama berlaku di Libya ketika Kolonel Khadafy menggulingkan Raja Idrus (waktu itu Khadafy masih berusia 30an).

Indonesia sudah mengikuti pemilu 1955, meskipun kemudian mengalami diktatur dengan 6 kali pemilu bohongan, yang mengangkatnya terus menerus tanpa pesaing. Akhirnya Soeharto lengser juga dari tahta kepresidenan digantikan wakilnya yang dia "benci seumur hidup".

Nah, setelah reformasi 20 tahun yang lalu, di mana masyarakat punya peluang untuk mengganti presiden melalui ballot surat suara (pemilu)? Kenapa masih ada saja orang mau kembali ke zaman Raja Faisal-Raja Idrus dan kudeta militer model Letkol Untung 1965 yang ditumpas Soeharto, Malari 1974, konfrontasi di ITB 1978 dan demo berdarah 1998 yang melengserkan Soeharto?

Kenapa orang masih bermain api dengan membunuhi "lawan politik" atau masyarakat awam seperti ulama, biksu dan pastor yang jadi korban kekerasan bernuansa bullet menjelang pelaksanaan pemilu raya 2019, yang seharusnya mengandalkan ballot (surat suara), dan bukan desingan peluru atau ayunan golok dan samurai ?

Pelakunya barangkali sudah ditangkap, atau malah bisa sudah mati dikeroyok massa atau ditembak petugas. Tapi yang lebih penting adalah mencari "autor intelectual" atau provokator dan motivator, yang barangkali berposisi sebagai "pemuka agama" dalam melakukan teror kepada "pemuka agama lain” yang jadi korban dalam rentetan peristiwa.

Mengherankan bahwa korban dari agama Islam, Budha, dan Katolik dan pelakunya semua dianggap "orang gila". Inilah faktor kebetulan yang sangat tidak masuk akal, menghina akal sehat dan melecehkan hati nurani yang bermoral dan beretika luhur. Karena itu investigasi harus tuntas mengupayakan latar belakang dan konspirasi yang menjadi otak "rentetan teror kekerasan berbau agama ", yang mengembalikan cara berpolitik dari ballot (damai surat suara) ke bullet (peluru, bayonet, kekerasan kudeta).

Kita sudah melaksanakan pemilu damai demokratis secara tertib nyaman aman. Maka sangat menyedihkan dan tidak bertanggung jawab bila ada elite yang terlibat dalam proses kemunduran, keterbelakangan, ketertinggalan dan kembalinya bangsa ini ke pola pra peradaban modern, dari ballot mundur ke bullet lagi. Karena itu elite--terutama petahana yang mempunyai kewibawaan dan otoritas, harus menghentikan proses dari bullet ke ballot. Sistem pemilu damai sedang dijungkirbalikkan kembali ke bullet dan tidak menghormati ballot. Siapa memulai perang akan diakhiri seperti Hitler maupun Aidit. Pengguling Faisal Iraq dan Idrus Libya juga tergerus oleh people power. Siapa menabur angin akan menuai badai itu tetap berlaku di zaman now ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Modus operandi dari kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini dapat dideskripsikan demikian: peristiwanya beruntun, korban yang disasar adalah pemuka agama yang menganjurkan toleransi, pelakunya gila atau pura-pura gila.

Jika dilihat dari konteks sosial politiknya, rangkaian peristiwa itu terjadi menjelang dilaksanakannya hajatan politik besar: Pilkada serentak di tanggal 27 Juni 2018, Pilgub dan Pilpres 2019.

Kilas balik ke belakang, rangkaian peristiwa kekerasan itu dibingkai oleh momen ekonomi politik yang keras-tegas seperti: naiknya isu SARA sepanjang masa Pilgub DKI Jakarta lalu, pengungkapan dan pemprosesan kasus-kasus korupsi berskala besar, penggagalan penyelundupan sabu-sabu yang terbilang tonase, renegosiasi di ceruk bisnis pertambangan, hingga bumi hangus gerakan terorisme di Indonesia oleh Polri. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas harus dilihat sebagai konteks ekonomi politik dari penganiayaan tokoh-tokoh agama yang baru saja terjadi di Cicalengka - Bandung, Legok -Kabupaten Tangerang dan di Kabupaten Sleman.

Ekspresi peristiwa penganiayaan--teror- yang semakin terbuka dan terang terangan itu, di satu sisi bisa dilihat sebagai meningkatnya keberanian para pelaku teror melakukan perlawanan terbuka, tetapi pada sisi yang lain bisa juga dilihat sebagai ungkapan frustasi kelompok kekerasan menghadapi tekanan negara yang semakin tegas dan kuat.

Pelaku kekerasan yang terbilang sebagai teroris itu menyelubungi tindakannya dengan dalih agama. Namun, mereka lupa bahwa dalih agama itu tidak bisa serta merta menghilangkan jejak kebencian yang tersembunyi di hati mereka. Alih-alih mendekati sifat-sifat ketuhanan yang pengasih dan penyayang, tindakan mereka mengekspresikan kebengisan yang justru belawanan dengan sifat-sifat Tuhan.

Reaksi publik Indonesia yang mengutuk tindakan kekerasan itu menggambarkan ruang batin warga masyarakat yang menghendaki agar ekspresi keimanan setiap orang dilaksanakan dengan penuh keadaban. Tindakan keagamaan, atau tindakan sosial yang penuh keadaban adalah prasyarat terpeliharanya tali temali nilai kemanusiaan, rasa persatuan, juga menjadi prasyarat terbangunnya permusyawaratan antar umat, antar kaum, antar golongan dan antar kelompok masyarakat. Dari keseluruhan proses-proses interaksi yang mengekspresikan keadaban itu rasa keadilan terbangun. Sebaliknya terbangunnya rasa keadilan itu memungkinkan dan memperkuat terselenggaranya kebersamaan, persatuan, kemanusiaan dan ketuhanan.

Keseluruhan prinsip filosofi hidup yang memunculkan reaksi publik mengutuk aksi teror kepada tokoh-tokoh agama itu, menandakan nilai-nilai dan spirit Pancasila masih hidup dan terpelihara dalam lubuk sanubari bangsa Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Banyaknya orang terganggu jiwanya dalam antropologi seringkali menandai terjadinya perubahan sosial, yang menimbulkan kerapuhan pranata sosial dan lemahnya pegangan sosial bagi masyarakat. Karenanya mereka yang tidak kuat kepribadiannya mudah dipermainkan jiwanya dan mudah putus asa, sementara masyarakat sekitar sudah lemah empati sosialnya.

Akan tetapi di Indonesia, kecuali di beberapa kantong, tekanan hidup akibat pesatnya perkembangan ekonomi pasar yang pesat belum begitu terasa. Orang masih banyak yang mampu mengembangkan pola adaptasi secara aktif walau ada kesenjangan besar antar mereka yang terdidik dengan yang tidak

Menurut hemat saya, gejala orang yang terganggu jiwanya lebih banyak diakibatkan oleh medsos yang semakin terbuka lintas budaya, dan makin intensifnya pihak tertentu memanfaatkan medsos secara intensif untuk menyebarkan pengaruh tanpa mengenal batas kemampuan massa untuk memahaminya secara benar. Disuapi berita berpihak terus menerus dan berlebihan orang bisa “gila”, apalagi kalau tidak punya teman bicara yang sehat. Orang yang lemah kepribadiannya bisa tersengat jiwanya untuk berontak melawan keadaan, yang dipompakannya bagaikan orang “mendem” untuk waktu tertentu.

Karenanya perlu dibuktikan apa benar terganggu ingatannya, atau seperti jangkrik aduan yang dibikin mendem dengan pesan tertentu yang dipompakan secara intensif. Perlu pemeriksaan secara bebas murni tanpa tekanan dan umumumkan hasilnya

Nampaknya terjadi “culture lag” atau kesenjangan perkembangan antara kemajuan IT dan penerapannya, dengan perkembangan pranata sosial sebagai pedoman dalam pergaulan masyarakat yang semakin terbuka dan tidak mengenal batas lapisan masyarakat, serta maupun latar belakang kebudayaan si pemakai.

Sekarang orang berani menghujat ulama dan pemuka agama, sebaliknya ada juga pemuka agama yang berani “misuh- misuh” atau menyumpahi orang, walaupun sepatutnya melindungi dan menyejukkan dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah

Memang impersonal communication mempermudah komunikasi tanpa tatap muka, dan memperlancar serta langsung waktunya. Tetapi kelancaran komunikasi impersonal itu bisa menjadi liar, tidak perduli dengan siapa dan apa lawan berkomunikasinya. Tidak mengenal unggah-ungguh dan hierarchie, serta  dan hilang malunya. Akhirnya bisa timbulkan distorsi, salah pengertian  dan memancing kemarahan, kekerasan ucapan seperti hate speech, dilanjutkan dengan violent conflict atau pertikaian disertai kekerasan fisik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila

Tindak kekerasan terhadap tokoh agama di Bandung, Tangerang, dan Yogyakarta dalam minggu terakhir apapun alasannya tidak dapat ditolerir. Apakah itu atas nama agama dan atau keyakinan kelompok tertentu, tindak kekerasan hanya cerminkan perilaku yang biadab. Apalagi kalau tindakan tersebut diskenario oleh kekuatan politik yang tidak bertanggungjawab maka  tindakan tersebut harus dilawan. Aparat penegak hukum harus dapat bertindak adil dan  transparan. Pelaku harus ditindak tegas. Pengakuan pelaku perlu digali secara mendalam sehingga peluang menemukan aktor intelektual nya dapat direalisasi.  

Wacana dan diskusi yang dikembangkan oleh kelompok intoleran makin terbukti berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu harus segera diimbangi dengan pengaruh keutamaan terhadap nilai nilai kebajikan yang inklusif dan penuh toleransi. 

Nilai nilai kebajikan tersebut sebenarnya sudah ada dan lama hidup dalam masyarakat Nusantara. Oleh para pendiri bangsa, nilai-nilai tersebut dijadikan salah satu unsur dasar dalam merumuskan dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila jelas nilai-nilai inklusivitas menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam sila pertama secara tegas disebutkan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam keTuhanan, dimensi sifat-sifat yang melekat pada sosok pencipta kehidupan, perlindungan, kedamaian sangat menonjol. Maka siapapun yang mengidentifikasi diri dan atau kelompoknya dengan sila pertama pasti tidak elok menebarkan kebencian, dendam, amarah karena sifat sifat tersebut jelas bertentangan dengan sifat sifat Ketuhanan yang terkait dengan penciptaan semesta dan perlindungan kehidupan yang ada.

Demikian pula sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut diri kita memperlakukan orang lain secara manusiawi. Tindak kekerasan terhadap siapapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tindakan yang tidak beradab. Para pendiri bangsa berjuang untuk merdeka dari penjajah salah satu alasannya agar setiap warga negara dapat hidup secara manusiawi, yaitu diperlakukan secara adil oleh negara maupun warga negara yang lain.

Demikian pula dalam sila ketiga, makin kentara bahwa tindak kekerasan dan main hakim sendiri sangat membahayakan persatuan bangsa. Keberagaman ras, etnis, agama, budaya, bahasa yang ada dalam masyarakat Nusantara menuntut adanya toleransi. Hidup rukun, saling menghormati untuk merawat dan memajukan  kehidupan tidak dapat tercapai tanpa adanya kedamaian. 

Demikian pula dalam sila keempat dimensi musyawarah sangat kental dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu tindak kekerasan juga tidak sesuai dengan sila keempat. Bila selama ini kelompok intoleran mudah dan suka mengeksploitasi keadilan sosial ekonomi yang pincang tidak serta merta tindak kekerasan dapat ditolerir. Mengubah struktur masyarakat yang tidak adil diperlukan pendekatan struktural dan kultural bukan sekedar demonstrasi. Pendangkalan nalar yang sering dilakukan oleh kelompok tertentu sehingga anggotanya memiliki fanatisme buta dan siap melakukan tindak kekerasan juga perlu diwaspadai dan jika terbukti dimintai pertanggungjawaban hukum. 

Untuk itulah pengaruh keutamaan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu makin digalakkan. Siapapun yang mengembangkan, menyiarkan dan mempraktekkan nilai nilai intoleran harus diajak kembali pada rumah bersama Pancasila. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Pendidikan

Kita patut prihatin dan gelisah mengikuti perkembangan dan gejolak sosial yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini. Bangsa yang terkenal ramah dan toleran serta berbudaya luhur justru seperti terperangkap dalam budaya kekerasan, seolah tak ada tempat bagi perbedaan dan jika ini berlangsung begitu lama bukan tidak mungkin bangsa ini akan tercabik-cabik dan terasing di negeri sendiri.

Berbagai peristiwa baru-baru ini menunjukkan gejala demikian. Peristiwa intoleran di Jabar, Tangerang, dan Yogjakarta, misalnya, sudah cukup warning bagi bangsa ini tentang persoalan kebangsaan dan negara kita yang harus terus dicermati dan dicarikan solusinya sesuai dinamika  sosial dan politik. Dari perspektif sistem sosial, tentu sulit mengatakan bahwa berbagai peristiwa itu sekedar perbuatan kriminal biasa dan serba kebetulan.

Kita pernah alergi terhadap Pancasila khususnya kira-kira sampai satu dekade setelah era refomasi. Dengan perjalanan waktu dan dinamika kekuasaan kemudian kita sudah mulai semakin sadar dan kembali mendengungkan Pancasila sebagai warisan dan kristalisasi nilai-nilai budaya luhur bangsa yang majemuk ini sekaligus sebagai ideologi dan dasar Negara.

Namun tampaknya bangsa ini masih memerlukan perenungan mendalam dan perjuangan panjang tentang bagaimana roh Pancasila itu mencerminkan pikiran dan perilaku social dalam berbangsa dan melandasi penyelengaraan negara menuju cita-cita berbangsa. Jika kita yakini bahwa Pancasila adalah nilai-nilai budaya yang telah lama hidup dan menjiwai perilaku bangsa Indonesia dalam berbagai bentuk dan wujudnya, kita menyaksikan bagaimana nilai-nilai budaya seperti toleransi, gotongroyong, semangat berbagi kini mendapat ancaman serius dalam bentuk intoleransi social dan berbagai perilaku yang tidak lagi mencerminkan kepribadian bangsa ini.

Sejarah dan realitas menunjukkan bahwa bangsa ini memilih menjadi satu naungan negara bukan karena homogenitas budaya atau karena paksaan, tetapi justru dibangun di atas kesadaran adanya perbedaan dengan berbagai dinamikanya berdasarkan Pancasila. Adanya persamaan nilai-nilai budaya dan semangat untuk merdeka menuju cita-cita bersama dalam ikatan negara-bangsa Indonesia.

Harus diakui bahwa dalam perjalanan bangsa ini sejak merdeka tidak terlepas dari tantangan ideologis dan kultural. Tantangan ideologis terkait dengan eksistensi dan penyelengaraan negara yang belum maksimal menuju keadilan sosial dan tantangan kultural yang menyangkut terjadinya pergeseran nilai-nilai dan orientasi budaya masyarakat, dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dengan berbagai nilainya yang tidak selalu serasi dengan nilai-nilai yang telah lama dihayati oleh masyarakat. Pada intinya bangsa dan Negara ini dihadapkan pada dua permasalahan tersebut, ideologis dan kultural.

Interaksi kedua aspek permasalahan tersebut membuat situasi tidak mudah untuk diatasi, terutama jika masyarakat dan para elite pemimpin bangsa ini tidak menyadarinya, dan tidak terkonsolidasi dalam memimpin bangsa yang besar ini meraih cita-citanya.

Tantangan dan permasalahan ideologis dalam konteks bernegara harus dihadapi dengan mengefektifkan penyelenggaraan negara sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa, yaitu menjadikan Pancasila sebagai bintang penuntun dan dasar negara, yang tercermin dalam setiap aspek penyelengaraan negara untuk mencapai cita-cita berdirinya negara ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Pendidikan

Berbagai Undang-undang, regulasi, dan kebijakan harus dipastikan mengacu pada ideologi negara, tidak diskriminatif, dan memberi ruang secara adil bagi seluruh warga dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara politik, ekonomi, dan budaya.

Dalam konteks ini, permasalahan dan keresahan sosal harus dipandang dari belum efektifnya negara mengimplementasikan ideologinya. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya marginalisasi dan ketidakpuasan di tengah masyarakat. Fenomenanya bisa dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum dan konflik sosial budaya, berupa perilaku korupsi, intoleransi  dan berbagai bentuk perilaku lainnya yang tidak mencerminkan cita-cita hukum nasional dan nilai-nilai budaya bangsa, seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini.

Munculnya berbagai pemikiran atau ideologi yang tidak selaras dengan Pancasila hendaklah dipahami sebagai reaksi terhadap belum efektifnya operasionalisasi Pancasila sebagai dasar negara, yang menjamin akses keadilan sosial, ekonomi, dan politik bagi seluruh komponen bangsa. Dalam berbagai peristiwa, seperti intoleransi yang menimpa seorang biksu di Tangerang baru-baru ini justru terlihat secara jelas bahwa aparatur negara kurang bertindak sebagaimana seharusnya. Ini menunjukkan negara gagal melindungi warganya dari kesewenangan anggota/ kelompok masyarakat lainnya. Dengan kata lain, negara gagal dalam “mensosialisasikan” prinsip-prinsip bernegara yang harus bertindak adil bagi seluruh warganya melalui aparaturnya.

Di sini kita belum lagi bicara tentang undang-undang dan peraturan derah (Perda) di berbagai daerah yang dirasakan kontroversial dan diskriminatif bagi bangsa yang heterogen ini. Negara seolah kurang menunjukkan kehadirannya sebagai pengendali dan sarana keadilan bagi seluruh warganya. Kendati pemerintahan sekarang sudah menunjukkan upaya untuk memeriksa berbagai perangkat undang-undang dan peraturan, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian warga negara. Inilah salah satu tantangan berat bangsa ini kini dan ke depan.

Dari segi kultural, bangsa ini tampak gagap baik sebagai kemungkinan akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum maksimal dan efektif dalam pengendalian budaya bangsa, maupun akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan berbagai media sosialnya, yang telah mengubah orientasi dan perilaku sosial.

Demokratisasi teknologi informasi pada saat yang sama telah membawa dampak positif dan negatif. Berbagai peristiwa apa saja yang terjadi di masyarakat seperti intolerasi dan keresahan di berbagai daerah baru baru ini dengan mudah dapat diakses dan disebarkan oleh anggota masyarakat dengan perangkat komunikasi yang dimilikinya.

Persepsi masyarakat dari berbagai lapisan terhadap pemanfaatan media sosial dan dampaknya tentu saja sangat beragam. Tingkat kedewasaan masyarakat dalam menerima dan merespons berbagai informasi juga berbeda. Hal ini tentu saja dapat membahayakan sendi-sendi budaya masyarakat. Wacana “hoax”, misalnya, sempat berkembang pesat dan tentu saja tidak sederhana akibatnya bagi perkembangan pikiran dan perilaku masyarakat.

Inilah tantangan budaya bangsa ini, yang jika tidak mendapat perhatian serius baik dari tokoh-tokoh informal mapun pemerintah, bangsa ini bisa terjebak ke dalam budaya “chaos” dan kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berkepribadian. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Jika kita ikuti berita-berita di media massa sekarang ini, kita melihat ada peningkatan intensitas konflik terkait dengan kehidupan keagamaan di Tanah Air. Wajar jika membuka ruang kecurigaan karena umumnya diklaim bahwa kehidupan keagamaan kita kondusif, karena kita merupakan masyarakat yang menghayati dan melaksanakan pluralisme dengan sederetan puji-pujian dari luar sebagai bangsa yang toleran.

Tetapi mendadak kita mendengar ada ustad yang dianiaya, dilukai. Pelakunya sering dianggap orang gila. Ada pendeta Buddha yang disuruh membuat surat pernyataan tidak melakukan kegiatan keagamaan di tempat tinggalnya. Jika menerima tamu jangan lebih dari 3 orang saja. Lalu, puncaknya, adalah penyerbuan sebuah Gereja Katolik di DIY karena "pelakunya ingin mendapat bidadari" (!).

Mendadak sontak masyarakat Indonesia yang terkenal guyub dengan agama masing-masing, yang toleran dan pluralis dalam kehidupan masyarakat, mendadak gaduh, heboh, ganas karena lalu mau melukai kelompok lain yang berlainan keyakinan. Kok bisa?

Mari kita coba mengkaji kekerasan berdarah-darah yang menimbulkan mala petaka besar -besaran semasa tahun 1965/1966 di Jawa dan Bali, atau Peristiwa Malari 1974, Peristiwa 27 Juli 1996 di depan markas PDI Mega di Jakarta, Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, bentrok berdarah hebat di Ambon tahun 1999/2000 semasa Gus Dur menjadi presiden. Serta juga konflik Poso. Ada benang merah di antara kejadian- kejadian yang sangat melukai rasa kebangsaan kita, yaitu selalu ada auctor intellectualist-nya. Ada prime mover alias pengggerak pertamanya.

Sulit sekali untuk menerima bahwa masyarakat yang umumnya memang ingin hidup tentram, lalu mendadak menjadi beringas kesetanan dan membabi buta melukai, menyakiti, bahkan membunuh manusia lain yang notabene belum pernah ia kenal apalagi bersalah terhadap si pelaku. Sama dengan para pelaku bom, bunuh diri atau tidak, pembakaran di sana-sini. Mesti ada sutradaranya yang mengatur, memilih, merekrut dan/atau memberikan dana operasional.

Kita tentu paham bahwa yang mesti dikejar dan diperiksa sampai tuntas bukan cuma pelaku pelaksana di lapangan saja, melainkan para actors intellectual tersebut. Mereka secara keji mengorbankan negara ini demi kepentingan sesaat mereka, apakah terkait pilkada, pilpres atau bahkan paham kenegaraan mereka yang tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila.

Pemerintah telah menyiapkan pranata serta lembaga negara, semisal UKP pimpinan Dr Yudi Latief. Namun yang maha penting ialah bagaimana akar rumput bisa menjadi palang pintu menutup jalan masuk bagi para perusak keamanan masyarakat Indonesia. Ini adalah tantangan besar yang mesti mampu diciptakan bersama secara sinergis antara semua komponen anak bangsa yang masih menyayangi Republik Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS)

Aksi kekerasan terhadap pemuka agama pada dasarnya bisa terjadi pada siapa saja. Hanya saja saat ini menjadi seolah hal yang luar biasa, karena masyarakat dalam dua tahun terakhir ini seolah digiring ke sana disebabkan ada politisasi agama. Politisasi agama tak bisa dinafikan sebagai gejala yang mendekonstruksi cara pandang masyarakat dalam bernegara.

Kekerasan fisik yang terjadi saat ini hanya hilir dari kekerasan-kekerasan verbal yang terjadi di dunia maya. Sementara negara seolah tak hadir dalam beberapa kasus-kasus kekerasan. Kasus Novel Baswedan misalnya, sudah hampir 1 tahun tak kunjung ada titik terang penyelesaiannya. Kasus pembakaran terduga pencuri amplifier di Bekasi dan lain-lain, hanyalah simpul-simpul lubang dari keamanan publik. Belum lagi kekerasan pada profesi guru di lingkungan pendidikan.

Hal tersebut sebenarnya bisa dicegah dengan membangun infrastruktur  pengamanan lingkungan. Membangun keamanan publik bukan sekadar penangkapan terduga pelaku terorisme saja. Tetapi memiliki aspek lebih luas lagi adalah membangun partisipasai masyarakat.

Pembangunan partisipasi masyarakat tentunya diawali dengan membangun public security awareness. Publik yang peduli dengan keamanannya sendiri, baik pribadi dan lingkungan sekitarnya. Alih-alih membangun security awareness, negara malah membebani partisipasi publik di bidang keamanan dengan biaya melalui PP 60/2016.

Kepolisian sebenarnya sudah melakukan community oriented policing, pemolisian masyarakat tetapi alih-alih membangun partisipasi, program tersebut malah lebih pada mobilisasi. Pembentukan forum-forum dan organisasi masyarakat bahkan menjadi alat mobilisasi yang rawan untuk disalah gunakan untuk kepentingan lain.

Negara yang seharusnya melakukan pembinaan bahkan membebani partisipasi masyarakat di bidang keamanan industri dengan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) lewat PP 60/2016. Berpartisipasi di bidang keamanan di negeri ini mahal dan harus berbayar. Pendidikan maupun pelatihan keamanan masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara menjadi beban yang tak murah bagi masyarakat. Dan, lagi-lagi, posisi masyarakat tetaplah dipinggirkan. Meminjam istilah seorang kawan,  'masyarakat miskin dilarang aman'. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS)

Penyerangan pemuka agama dan tempat ibadah ini jika terjadi satu kali, saya bisa percaya itu insiden. Ini terjadi berulang kali, di lokasi-lokasi yang berbeda, tak hanya menyasar tokoh maupun tempat ibadah salahsatu agama saja. Menurut saya, ini by design.

Saat ini kita memang sedang berada pada masa paling 'greget'. Fasisme agama dan fasisme negara cenderung menguat dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya kita sudah mengalami situasi seperti ini berulang kali, sejak Indonesia merdeka. Situasi-situasi puncaknya dapat kita lihat di antaranya seperti masa-masa menjelang dan setelah G 30S. Juga pada masa-masa kondolidasi asas tunggal Pancasila, di penghujung Orde Baru dan awal reformasi. Nah, terakhir ya sekarang ini yang sedang trending.

Mengapa saya katakan paling 'greget'? Karena ini zaman digital, dimana informasi yang bersifat propaganda dan agitasi sangat sulit difilter. Teknologi terlibat secara luar biasa di sini.

Apakah ini jaringan politik tertentu? Saya mencoba melihatnya melampaui itu, mengingat fasisme agama dan negara ini muncul bersamaan. Saya lebih suka menyebutnya jaringan fasis. Pelakunya? Ya itu-itu saja.

Mereka menyebar di kelompok-kelompok politik yang bahkan berhadap-hadapan. Yang satu mendorong menguatnya fasisme agama sebagai alat delegitimasi rezim, yang satu lagi mendorong fasisme negara sebagai solusi terhadap penguatan fasisme agama itu.

Apakah ini terkait tahun politik? Target mereka tentu saja tidak jangka pendek. Ini proyek jangka panjang. Infrastrukturnya sudah disiapkan bahkan sejak pemilu 2014 tuntas.

Ini bukan jaringan teror. Ini jaringan fasis. Bahwa mereka melibatkan kelompok-kelompok ekstrem, itu mungkin saja. Namun perlu telaah lebih lanjut.

Seperti saya jelaskan tadi, fasisme agama sedang menguat, yang ditandai gejala empirisisme dan ortodoksi dalam beragama. Ini ibarat rumput atau jerami kering yang siap dibakar sewaktu-waktu.

Situasi saat ini adalah situasi dimana problem hukum dan keamanan berkelindan dengan problem sosial ekonomi. Polri harus berhati-hati mengambil langkah. Mengapa? Problem sosial ekonomi bukan domain Polri dan tentu saja tak dapat dikatakan menguasai persoalannya. Mereka tak akan sanggup mengelola situasi ini sendirian. Namun melibatkan militer, juga butuh kehati-hatian. Penting bagi Polri untuk mendesain pendekatan yang lebih dialogis, lentur, dan humanis agar tak kontra produktif bagi upaya penegakan hukum dan keamanan yang harus mereka lakukan dalam kondisi apapun.

Serangan ini akan masih terus berlangsung. Sepanjang kita justru sibuk berdebat mana yang benar, apakah fasisme agama atau fasisme negara. Padahal apapun bentuknya, fasisme selalu akan menjadi ancaman bagi demokrasi kita.

Pendekatan ke tokoh agama ini memang penting. Tapi perlu diingat, saat ini pelibatan pemuka agama struktural saja tak cukup kuat. Perlu pelibatan yang lebih luas, lebih berwarna, dan lebih berkualitas. Tak sekadar panggung-panggung seremonial saja.

Untuk mengantisipasi semua ini ada tantangannya tersendiri. Apakah kita harus lakukan pembatasan-pembatasan beribadah? Nggak mungkin, kan? Memang desainnya ini supaya tercipta kondisi saling curiga satu sama lain, insecure, ketakutan yang menyebar, dan pada akhirnya kegaduhan.

Sementara itu, sekarang ini setiap kejadian polisi bilang bukan penyerangan, yang di Kediri kemarin malam begitu juga. Itu jawaban yang nyaris kehilangan makna. Tapi setidaknya Polri berniat baik tak ingin memunculkan keresahan dan reaksi berlebihan di tengah masyarakat. Karena itulah target desainnya. Namun Polri lupa, saat ini kekuatan media sosial juga telah menjadi salah satu instrumen penting pembentuk persepsi masyarakat. Pernyataan itu jadi berbalik negatif. Karena kompornya lebih kuat.

Karena itu kita harus tunjukkan saja aksi konkret. Meningkatkan security awareness publik dan peningkatan sense of hazard pada personilnya di lapangan, juga berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk pengembangan dialog dan pengelolaan problem sosial ekonomi yang tidak dikuasainya tadi.

Kasihan yang diserang, apalagi yang sampai meninggal. Karena itu di sini polri harus berempati, dengan tidak membuat pernyataan-pernyataan yang berpotensi melukai. Walaupun itu mungkin saja benar secara logika penegakan hukum dan keamanan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia