Menyoal OTT Kepala Daerah dan Peran Kemendagri
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 19 November 2018 14:30
Penulis
Kini, barangkali masyarakat tidak lagi kaget ketika mendengar kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Belum lagi genap sebulan lembaga antirasuah menangkap Bupati Cirebon terkait kasus jual-beli jabatan, OTT KPK kembali menjaring kepala daerah pada Minggu (18/11/2018). Kali ini yang tertangkap tangan adalah Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, terkait kasus suap.

Selain Remigo, KPK turut menggelandang Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pakpak Bharat David Karoselo beserta dua orang aparatur sipil negara lainnya. Lembaga anti rasuah juga menangkap dua orang dari pihak swasta di Jakarta, yang diduga selaku pemberi suap. 

Dalam OTT tersebut, KPK menduga mereka melakukan transaksi suap ratusan juta rupiah terkait proyek Dinas PU. Bahkan lembaga pimpinan Agus Rahardjo ini mensinyalir transaksi suap itu dilakukan lebih dari sekali.

Atas dasar tersebut, sejauh mana permainan proyek PU terindikasi kerap dilakukan sejumlah kepala daerah? Terlebih, proyek PU dinilai sebagai lahan basah. Alokasi anggaran dinas yang membidangi infrastruktur ini seringkali mendapat porsi anggaran yang paling besar dalam APBD. Proses pengadaan dan pelaksanaan proyek pun rawan diselewengkan.

Bupati Pakpak Bharat menjadi kepala daerah ke-101 yang terjerat kasus korupsi sejak pendirian KPK. Bahkan pada 2018, OTT KPK terhadap kepala daerah seperti fenomena yang bersifat rutinitas tak berkesudahan.

Berkaca dari fenomena tersebut, kiranya peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu dipersoalkan publik. Sebab Kemendagri mempunyai fungsi koordinasi, pembinaan, hingga pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Pertanyaannya, apakah maraknya OTT kepala daerah juga akibat Kemendagri abai melakukan pengawasan?

Sebenarnya, Kemendagri menyadari kepala daerah punya kecenderungan mengalahgunakan kekuasaan atau melakukan korupsi. Hal ini karena kepala daerah punya kewenangan yang begitu besar. Menurut Anda, upaya apa yang telah dilakukan Kemendagri dalam mengatasi masifnya korupsi yang dilakukan kepala daerah?

Atau, jangan-jangan Kemendagri menilai fenomena OTT ini bukan masalah yang cukup serius? Jika memang demikian, tentu publik sangat menyesalkannya. Perilaku korup kepala daerah tentu berdampak terhadap kualitas layanan publik. Dengan kata lain, tertangkapnya kepala daerah bisa menghambat kinerja pemerintahan.

Apalagi di Kabupaten Pakpak Bharat, kursi Wakil Bupati-nya masih kosong semenjak Maju Ilyas Padang meninggal dunia enam bulan lalu. Dengan adanya OTT terhadap Remigo, praktis roda pemerintahan berada dalam kendali Sekretaris Daerah untuk sementara waktu. Walhasil, beberapa kebijakan strategis tentu tidak bisa dieksekusi.

Lalu, upaya mendesak apa yang perlu dilakukan Kemendagri dalam mengurai benang kusut perilaku korupsi kepala daerah? Jika maraknya OTT kepala daerah tidak disikapi secara serius, boleh jadi rakyat merasa jengah terus-menerus dikhianati kepala daerah yang mereka pilih.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Kepala daerah dan birokrat pemerintah daerah yang korup itu ibarat limbah dari sistem demokrasi yang menjadi beban bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Problem hulunya ada di partai-partai politik yang tidak mendukung calon yang punya integritas dan tidak adanya sistem yang mampu menjaga agar kepala daerah tidak melakukan praktik politik transaksional dengan para pengusaha. Perangkat hukum yang ada juga kurang memadai.

Dalam meminimalisir perilaku korupsi kepala daerag, yang paling mungkin dilakukan oleh Kemendagri adalah menerapkan secara keras peraturan tentang e-planning, e-budgeting, dan e-procurement dengan memberikan sanksi administratif yang lebih berat kepada pemerintah daerah yang belum menerapkan sistem ini.

Penerapan sistem tersebut tentu belum memadai, karena sistem itu juga belum menjamin proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan itu bisa transparan ke publik. Maka Kemendagri harus memastikan semua proses itu terbuka dan transparan kepada publik.

Pengawasan terhadap harta kekayaan kepala daerah dan pejabat di pemda juga masih sangat lemah. Kemendagri dan KPK perlu mengembangkan sistem baru yang lebih meningkatkan kepatuhan mereka untuk melaporkan hartanya dan adanya mekanisme review yang reguler terhadap kekayaan mereka.

Jadi, barangkali Kemendagri sudah bekerja keras,  tetapi sistem pengawasannya yang kurang memadai. Juga, banyak sumber masalah yang sebenarnya berada di luar kewenangan Kemendagri. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Bukan rahasia umum jika Dinas PU di setiap kabupaten/kota menjadi dinas yang menjadi bancakan korupsi. Anggarannya besar, peluang korupnya ada, dan juga niat korupsinya besar. Bukan sesuatu yang aneh pula jika persoalan korupsi muncul dari Dinas PU tersebut.

Seperti kita tahu, ada tiga episentrum korupsi. Pertama, pengadaan barang dan jasa. Kedua, perizinan. Ketiga, rotasi (jual-beli) jabatan. Korupsi di Dinas PU merupakan korupsi yang masuk kategori pertama. Banyaknya anggaran dan penyelewengan pengadaan barang dan atau jasa. Jadi tidak aneh dan tidak heran. Jika kepala daerah, kepala dinas, dan pihak swasta  bermain di Dinas PU. Karena basah dan menjanjikan.

Himbauan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah mungkin saja sudah sering dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dan bisa juga pengawasan sudah sering dilakukan oleh Kemendagri.

Pembinaan dan pengawasan penting dilakukan. Namun Kemendagri menghadapi banyak kepala daerah yang memiliki hasrat untuk korupsi. Jadi pembinaan dan pengawasan harus tetap dilakukan, sambil membangun kesadaran agar para kepala daerah tidak melakukan tindakan korupsi yang merugikan rakyat dan juga merugikan dirinya sendiri. Kemendagri tidak boleh abai dan lengah mengawasi kepala daerah. Diawasi saja masih melakukan tindakan korup, apalagi tidak diawasi.

Kemendagri tidak bisa bekerja sendirian dalam menghadapi perilaku korup kepala daerag. Harus melibatkan masyarakat dan komponen lain. Bisa saja Kemendagri sudah mengevalusi para kepala daerah yang melakukan korupsi. Dicari akar masalahnya lalu dicarikan solusi agar tidak korupsi lagi. Namun Kemendagri itu menghadapi manusia (kepala daerah), yang terkadang "iya" di depan. Tapi dibelakang melakukan tindakan yang sebaliknya.

Dan kita tahu juga, para kepala daerah juga telah melakukan sumpah dan janji agar tidak korupsi. Namun yang terjadi malah korupsi makin marak. Oleh karena itu, perbaiki sistem kepartaian, perbaiki rekrutmen kepala daerah, dan munculkan figur-figur kepala daerah yang memiliki track record yang baik. Selama ini kan, yang diajukan untuk menjadi kepala daerah itu orang-orang yang punya uang. Otomatis ketika terpilih menjadi kepala daerah pun akan mencari uang. Bisa ijon dengan pengusaha dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang menyimpang.

Sangat berbahaya jika korupsi kepala daera bukan merupakan sesuatu yang serius. Saya dan kita semua yakin. Kemendagri juga memiliki keyakinan bahwa korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah adalah masalah serius. Dan merupakan kejahatan yang luar biasa.

Dengan demikian, upaya Kemendagri harus terus mengingatkan kepala daerah agar tidak melakukan tindakan korupsi. Caranya, bisa saja membuat peraturan menteri yang memperketat agar para kepala daerah tidak bisa memainkan anggaran. Namun apapun aturannya dan seketat apapun aturannya, jika niat dan kesempatan untuk koruspi itu ada, ya, akan terus terjadi korupsi itu. Yang pasti dan yang jelas, KPK harus semakin serius lagi mengawasi dan memantau kepala daerah-kepala daerah yang berpotensi melakukan tindakan korupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Indonesia Budget Center

Kepala Daerah memang rentan melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kewenangan yang dimilikinya, kepala daerah bisa mengkonsolidasikan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan anggaran. Sehingga APBD itu mudah diselewengkan.

Masifnya korupsi kepala daerah antara lain disebabkan oleh rendahnya komitmen kepala daerah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi di daerahnya. Dari aspek regulasi dan kebijakan, telah banyak instrument yang dibuat pemerintah pusat untuk mencegah dan memberantas korupsi anggaran di daerah, tetapi korupsi yang melibatkan kepala daerah masih masif terjadi.

Beberapa instrument pencegahan korupsi tersebut seperti Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait penguatan APIP, kemudian Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang mengatur aksi pencegahan korupsi disektor perizinan dan tata niaga, sektor keuangan negara (termasuk pengadaan barang dan jasa) dan sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Namun dilapangan, instrument-instrument tersebut sama sekali belum diadopsi atau di implementasikan secara optimal oleh kepala daerah termasuk DPRD.

Beberapa instrument yang belum berjalan diantaranya: (a) pengawasan pengadaan barang dan jasa yang dalam ketentuan Perpres 16 tahun 2018 telah diperluas sejak tahap penyusunan Renja K/L untuk APBN dan tahap penyusunan RKA-SKPD untuk APBD, namun pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih lemah; (b) sistem e-governance belum terbangun dan diimplementasikan secara efektif.

Kalau kita membaca Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019, sebenarnya pemerintah sudah berusaha membangun sistem yang transparan dan akuntabel melalui sistem berbasis internet. Di mana pemerintah daerah didorong untuk menerapkan e-governance: e-planning, e-budgeting, hingga e-procurment. Tapi sampai sekarang masih banyak daerah yang belum menerapkan sistem e-governance. Kalaupun daerah sudah menerapkan, biasanya penerapannya belum terintegrasi satu sama lain, misalnya antara e-planning dan e-budgeting.

Sebenarnya, sejak tahun 2003 pemerintah telah melakukan penguatan sistem pemerintahan pusat dan daerah berbasis elekronik melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang diperkuat dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 untuk memberikan layanan aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, terintegrasi dan akuntabel dalam mencegah KKN dan pengawasan dan pengaduan masyarakat. Pada praktiknya setiap daerah memiliki sistem masing-masing yang belum terintegrasi dan masih banyak daerah yang belum secara rutin menyediakan dokumen anggaran dan dokumen pengadaan sehingga masyarakat sulit mengawasinya.

Korupsi anggaran telah menyebabkan kemiskinan yang kronis dan hilangnya kesempatan masyarakat maupun pelaku usaha untuk memperoleh manfaat dari anggaran. Untuk mencegah korupsi anggaran daerah, diperlukan upaya pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat baik oleh pemerintah pusat maupun masyarakat sipil untuk memastikan sistem pencegahan korupsi diadopsi dan dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah. Kemudian pemerintah harus memastikan para pelaku bisnis mengadopsi sistem anti suap di wilayah usahanya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF