Menyoal Pansel KPK yang 'Mengecewakan'
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 May 2019 13:00
Penulis
Watyutink.com - Jokowi mengecewakan banyak pihak. Ini terkait komposisi personel pansel KPK yang ia pilih. Pihak yang mayoritas merupakan LSM dan pusat studi kampus anti korupsi ini menilai Jokowi tidak menunjukkan komitmen serius untuk memberantas korupsi. Mereka menilai ada perang kepentingan antara kepentingan elit dan penegak hukum dalam penetapan anggota pansel.

Masa kerja pimpinan KPK akan segera habis tahun ini. Untuk itu Presiden Jokowi telah membentuk pansel KPK yang terdiri dari sembilan orang. Mereka nantinya yang akan menyeleksi calon-calon pimpinan KPK untuk masa kerja 2019 – 2023.

Sayangnya banyak pihak menilai rekam jejak para personel pansel tersebut tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi.  Tanpa menyebut nama, ada anggota pansel yang menjadi nama langganan pansel, ada yang dekat dan membuat nyaman rezim, ada pula yang memiliki kedekatan dengan Polri, pernah berlaku curang saat tes pejabat publik bahkan ada yang tidak transparan dalam laporan kekayaan.

Jika anggota pansel saja dikatakan ada yang memiliki cacat etis atau memiliki kedekatan dengan pihak yang berseberangan dengan KPK, apakah mampu menghasilkan pimpinan KPK yang independen dan tangguh? Lantas, apakah perlu Jokowi merombak nama-nama anggota pansel ini?

Jika ditelusuri dari latar belakang pendidikan, ke sembilan panitia ini merupakan para ahli. Sebut saja Yenti Ganarsih yang menjadi ketua pansel. Ia merupakan  Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang juga mantan Plt Pimpinan KPK. Ada pula ahli hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo, psikolog Hamdi Moeloek, dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Marcus Priyo.

Sementara dari unsur LSM ada pendiri LSM Setara Institute Hendardi, dan Direktur Imparsial Al Araf. Dari unsur pemerintah ada Diani Sadia yang merupakan staf ahli Bappenas. Ada juga Mualimin Abdi yang merupakan Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir ada mantan (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji.

Sayangnya, sepertinya Jokowi tidak mendengarkan aspirasi dari para LSM dan pusat studi kampus. Tidak ada niatan atau rencana untuk merombak susunan personel Pansel KPK ini.

Banyak pihak kawatir pimpinan KPK yang akan terbentuk dari pansel yang ‘mengecewakan’ ini tidak akan tegas dan sejalan dengan semangat anti korupsi. Pun dengan independesi KPK nantinya, bisa saja mudah digoyang bila pimpinan KPK yang terpilih tidak cukup kuat menahan terpaan.

Dengan komposisi pansel KPK ini, apakah menjadi kabar buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia di masa datang? Atau ini memang yang ditunggu para koruptor?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Pansel Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) memiliki posisi dan peran strategis dalam menentukan pimpinan KPK yang berintegritas dan kompeten sesuai dengan tantangan KPK ke depan. Pimpinan KPK sangat berperan dalam membawa organisasi KPK sebagai lembaga independen yang kredibel.  

Mengingat hal itu semua, sudah sepatutnya Presiden mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat tentang rekam jejak anggota Pansel KPK.

Jika komposisi Pansel KPK tetap tidak berubah, maka publik harus mengawal ketat kerja Pansel KPK ini. Mereka harus transparan atau terbuka terhadap masukan dari publik dalam proses seleksi calon pimpinan KPK. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)

ICW bersama koalisi masyarakat sipil antikorupsi sebenarnya harus menelan pil pahit atas keputusan  Presiden dalam menentukan nama-nama yang tergabung dalam Pansel Pimpinan KPK. Komposisi Pansel seakan tidak merepresentasikan kepentingan publik terhadap pemberantasan korupsi. Atas kondisi ini patut dikatakan bahwa Presiden tidak berpihak pada pemberantasan korupsi dan penguatan kelembagaan KPK.

Jauh-jauh hari sebelumnya ICW telah menyusun 5 (lima) indikator yang seharusnya digunakan oleh Presiden sebelum memilih kandidat yang akan menjadi pansel Pimpinan KPK 2019-2023. Pertama, integritas. Poin ini menjadi hal yang utama untuk dipertimbangkan dan dijadikan indikator bagi Presiden, karena bagaimanapun pansel kedepan tidak boleh diisi oleh pihak-pihak pelanggar hukum ataupun sebelumnya pernah tersandung persoalan etik.

Kedua, tidak memiliki konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Pada isu ini sebenarnya juga sekaligus ingin menegaskan bahwa Presiden harus menjauhkan pihak-pihak yang berasal, pernah tergabung, ataupun terafiliasi dengan partai politik tertentu dari pansel Pimpinan KPK. Karena bagaimanapun akan mustahil penjaringan Pimpinan KPK kedepan akan objektif, jika komposisi pansel saja masih terdapat oknum dari wilayah politik. Selain itu Presiden juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang tergabung dalam pansel dapat menjaga independensinya. Karena bagaimanapun sulit untuk menafikan bahwa pelaksanaan pencarian Pimpinan KPK kedepan akan rawan diintervensi berbagai pihak.   

Ketiga, berpengalaman dalam bidang anti korupsi. Akan menjadi mustahil bagi pansel KPK kedepan memetakan serta menentukan Pimpinan KPK selanjutnya jika pada pekerjaan sebelumnya belum pernah membidangi kerja-kerja yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Keempat, memahami fungsi dan peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Pemilihan bagian ini untuk menjadi salah satu indikator bagi Presiden bukan tanpa alasan, karena pada dasarnya tugas KPK tidak hanya terbatas pada satu isu saja. Dalam Pasal 6 UU KPK menyebutkan bahwa KPK mempunyai tugas: a) koordinasi dan supervisi dengan instansi lain terkait upaya pemberntasan korupsi; b) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; c) pencegahan; d) monitor penyelenggaraan pemerintah. Maka dari itu penting bagi pansel untuk memahami lebih utuh dari keseluruhan kerja-kerja KPK.

Kelima, rekam jejak yang bersih. Tentu publik tidak berharap jika nama-nama yang ditandatangani Presiden dalam Kepres pembentukan pansel KPK sebelumnya pernah tersangkut kasus korupsi. Tak hanya terbatas itu, bahkan pihak-pihak yang pernah menjadi ahli untuk membela pelaku korupsi dirasa tidak tepat untuk menjadi pansel Pimpinan KPK. Ini akan membuat kerja pansel tidak lagi objektif, karena sebelumnya punya intensi tersendiri pada upaya pemberantasan korupsi. 

Selain poin-poin diatas rasanya Presiden juga dapat melibatkan institusi KPK sendiri. Setidaknya ini bukan langkah baru, karena pada saat pencalonan Menteri tahun 2014 lalu Presiden juga pernah melakukan hal serupa. Inisiatif dari Presiden amat sangat dibutuhkan untuk menjamin pihak-pihak yang tergabung dalam pansel memang benar-benar bersih serta dapat dipercaya oleh publik.   

Kesimpulan diatas bukan tanpa dasar, pasalnya sangat terlihat bahwa Presiden luput untuk menentukan indikator penting dalam penentuan Pansel Pimpinan KPK. Bagaimanapun harus ditekankan bahwa komposisi Pansel Pimpinan KPK akan menentukan wajah pemberantasan korupsi pada masa-masa mendatang. Akan tetapi kondisi hari ini semakin menegaskan bahwa janji penguatan KPK yang selalu diucapkan oleh Presiden masih jauh dari harapan. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar