Menyoal Pelibatan Kepala Daerah pada Pilpres 2019
berita
Politika
Sumber Foto : koran-jakarta.com (gie/watyutink.com) 16 September 2018 13:30
Penulis
Pemberian dukungan kepala daerah terhadap pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019 dinilai berpotensi melahirkan persoalan, terutama saat pilpres memasuki masa kampanye. Sejumlah pihak mengkhawatirkan keterlibatan kepala daerah bisa menimbulkan konflik kepentingan, antara menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik dan berjibaku memenangkan paslon yang mereka dukung.

Sepertinya kekhawatiran itu memuncak saat sejumlah kepala daerah ramai-ramai mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Jangankan kepala daerah yang diusung partai kubu petahana, sejumlah kepala daerah yang berasal dari kader Partai Demokrat--partai pengusung Prabowo-Sandi--juga telah menyatakan berada di barisan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan sebelumnya, kubu petahana berencana menjadikan sejumlah kepala daerah sebagai pengarah teritorial. Pertanyaannya, mengapa pelibatan kepala daerah dalam Pilpres 2019 perlu dikhawatirkan?

Memang, posisi kepala daerah ibarat buah simalakama. Satu sisi, mereka punya tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tapi di sisi yang lain, kepala daerah merupakan jabatan politik, yang dipilih melalui pemilu dan kebanyakan diusung oleh partai politik atau gabungan parpol.

Lantas, apa iya kepala daerah berani melawan perintah partainya? Terlebih peraturan perundang-undangan tak melarang kepala daerah terlibat dalam kampanye pilpres, kecuali menjadi ketua tim kampanye sebagaimana di atur dalam Pasal 63 ayat 1 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Meski begitu, sejumlah pihak tetap saja khawatir kepala daerah menggunakan fasilitas negara saat terlibat kampanye Pilpres 2019. Bahkan menurut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, keterlibatan kepala daerah juga menjadi salah satu titik rawan pada pemilu mendatang. Tapi sebenarnya itu sudah diantisipasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kepala daerah dilarang keras menggunakan fasilitas negara saat kampanya kecuali fasilitas pengamanan pejabat negara, dan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara (Pasal 281 ayat 1 UU Pemilu).

Jika UU Pemilu dijadikan pedoman, bukankah seharusnya yang perlu kita dorong adalah pengawasan optimal terhadap kepala daerah yang terlibat kampanye Pilpres 2019? Sebab, boleh jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan dari keterlibatan kepala daerah dalam kampanye Pilpres 2019 jika pengawas pemilu mampu melakukan pengawasan secara optimal dan berani menegakan aturan dengan tegas.

Sayangnya, selama ini penanganan dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kontestasi politik kerap antiklimaks. Jika demikian, bisa saja kehawatiran sejumlah pihak bakal terwujud, lalu pengusutannya menguap begitu saja.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center

Jika melihat kondisinya saat ini, kepala daerah kelihatannya bakal meramaikan kampanye Pilpres 2019. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang memberikan ruang kepada kepala daerah untuk terlibat dalam kampanye pilpres sepanjang mereka melakukan cuti di luar tanggungan negara.

Saya kira kalau pemerintahan daerah tidak jalan ketika kepala daerah ikut kampanye pilpres, mungkin tidak juga. Tetapi, yang paling kita khawatirkan adalah penggunaan resource publik. Karena UU Pemilu memang melarang kepala daerah menggunakan fasilitas negara dalam kampanye pilpres.  

Dalam rangka menjaga pemilu berlangsung fair, kita harus mampu mencegah penggunaan anggaran, Aparatur Sipil Negara, dan fasilititas publik untuk kepentingan pasangan calon. Nah, upaya mencegah pelanggaran ini yang agak sulit, karena dibutuhkan pengawasan yang intensif oleh Badan Pengawas Pemilu. Dan pengawasan itu tidak hanya pada saat berlangsungnya sebuah kegiatan kampanye, tapi jauh sebelum kegiatan tersebut berlangsung seharusnya sudah ada upaya pengawasan yang  dilakukan oleh pengawas pemilu.

Terkait kepala daerah yang terlibat kampanye Pilpres 2019, yang perlu diawasi adalah penggunaan anggaran publik. Tetapi Bawaslu nyaris tidak punya kompetensi mengawasi penggunaan anggaran. Padahal, itu cukup rawan diselewengkan. Karena kepala daerah atau pejabat lainnya di daerah punya ruang yang sangat besar untuk melakukan penyelewengan.

Selama melakukan kegiatan kampanye, kita jarang melihat kepala daerah melakukan pelanggaran yang serius. Tetapi, yang tidak dicermati ketika kepala daerah mencoba mengarahkan kebijakan daerah, program-program daerah, atau anggaran daerah untuk mendukung sumber daya tim kampanye. Sebetulnya, ini yang mempengaruhi derajat pemilu yang fair secara kompetisi, karena kebijakan dan program daerah biasanya sangat mempengaruhi masyarakat untuk memilih para peserta pemilu.

Menggunakan kebijakan dan program daerah untuk mempengaruhi pemilih sebenarnya bagian dari money politic yang bersumber dari dana publik. Kalau money politic pada umumnya kan bagi-bagi duit kepada pemilih pada saat menjelang hari H. Ketika, misalnya, ada program bantuan kepada kelompok masyarakat dengan iming-iming harus memilih calon tertentu, nah ini yang sangat kuat pengaruhnya namun sulit diawasi. Sehingga dibutuhkan kesiapan pengawas pemilu di daerah untuk memeriksa kebijakan-kebijakan yang mengarah ke hal-hal tersebut. Karena saya lihat ini menjadi tantangan di masa kampanye pemilu mendatang.

Jadi, potensi terjadinya menggunakan kebijakan daerah untuk kepentingan kampanye sangat besar. Melihat situasi politik saat ini, di mana pilpres dan pileg berlangsung dalam momen yang sama, pengawas pemilu belum punya persiapan yang matang terhadap pengawasan yang kaitannya dengan penggunaan anggaran publik, serta para penegak hukum akan berkonsentrasi pengaman pemiu, maka kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah yang menjadi tim kampanye untuk menggunakan fasilitas negara termasuk program dan anggaran publik.

Dalam bahasa UU Pemilu, larangan menggunakan fasilitas negara kerap diartikan menggunakan gedung milik pemerintah dalam kampanye, misalnya. Tetapi sebenarnya larangan itu juga mengenai penggunaan kebijakan terkait program dan anggaran daerah untuk kepentingan calon tertentu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar