Menyoal Polemik Mahar Politik Sandiaga Uno
berita
Politika
Ilustrasi watyutink - setaranews.com (gie/watyutink.com) 15 August 2018 17:30
Polemik dugaan adanya mahar politik senilai Rp1 triliun yang diberikan Sandiaga Uno kepada dua Partai mitra koalisi Gerindra, yakni PAN dan PKS, hingga kini masih terus bergulir. Banyak pihak yang mempersoalkan tindakan Sandi. Mereka meyakini jumlah yang fantastis itu guna mengunci dukungan dari kedua Partai tersebut kepada Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Bahkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, juga dilaporkan oleh sejumlah orang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Pemuda Indonesia Bersih, ke Polda Metro Jaya dan Bawaslu.

Isu tersebut sebelumnya digulirkan oleh Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief, melalui cuitannya di Twitter. Dalam cuitannya itu, Andi mengungkapkan bahwa uang yang diberikan Sandiaga kepada masing-masing Partai berjumlah Rp 500 miliar. Uang yang diberikan itu juga dianggap merupakan syarat untuk mendapatkan posisi Cawapres. Namun Sandi membantah bahwa uang itu diberikan sebagai mahar politik, melainkan untuk dana kampanye.

Pertanyaannya, benarkah uang tersebut digelontorkan sebagai dana kampanye? Jika benar demikian, mengapa duit tersebut malah diserahkan kepada PKS dan PAN? Pasal 328 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa dana kampanye wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye. Bahkan Pasal 228 UU Pemilu juga melarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Meski demikian, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tampaknya mendukung langkah Sandi. Karena menurutnya, Sandi telah membuat pembiayaan pemilu lebih transparan. Pihaknya bahkan mendesak Bawaslu untuk melakukan sosialisasi pembiayaan pemilu, bukan menyelidiki dugaan uang mahar. Jika benar uang tersebut merupakan pembiayaan pemilu, apakah semahal itu dana yang harus dikeluarkan?

Tetapi tak sedikit juga pihak yang mendesak KPK untuk segera bergerak mengusut kasus tersebut. Lantaran Sandi diduga telah melakukan praktik korupsi atau penyuapan. Namun KPK menolak karena beranggapan bahwa hal itu bukan kompetensinya KPK. Sebagai bentuk pencegahan, KPK sendiri telah mengeluarkan tiga rekomendasi terkait kaderisasi, yakni biaya politik, kode etik, dan dana yang transparan. Lalu, jika tiga rekomendasi itu dikeluarkan sebagai bentuk pencegahan, mengapa bisa terjadi hal seperti yang diisukan tersebut?

Di lain sisi, Sandiaga memang telah mengakui adanya Rp 1 triliun itu. Namun belum jelas tujuan mengalirnya dana yang ia berikan. Apakah sebagai mahar, pembiayaan pemilu atau kampanye. Pertanyaannya, siapa yang berwenang untuk menyelidiki masalah itu?

Apabila perkara ini dibiarkan terus menggantung dan beredar sebagai isu yang menimbulkan pro dan kontra, tanpa adanya pembuktian dari pihak-pihak terkait mengenai dana tersebut, tidak kah akan menjadi pengaruh hilangnya kepercayaan publik ke depannya pada momen yang sama terhadap tokoh-tokoh politik?

Meski begitu, kabarnya praktik tersebut adalah hal yang lumrah terjadi tiap menjelang kontestasi politik. Jika benar demikian, bisa jadi yang harus kita evaluasi adalah sistem pemilu ala demokrasi liberal ini!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)

Sandiaga Uno telah membenarkan informasi yang dihembuskan Andi Arief dari Partai Demokrat terkait pencapresan Prabowo Subiyanto - Sandiaga Uno dalam koalisi Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS. Pengakuan Sandi tersebut kini telah mengubah posisi mahar yang semula isu menjadi fakta.

Maka yang perlu diselidiki adalah, apakah dana Rp 1 trilun yang diberikan kepada PAN dan PKS yang masing-masing berjumlah Rp 500 miliar, adalah dana untuk kampanye Pilpres atau mahar politik untuk membeli syarat dukungan 20 persen kursi Parpol di DPR sebagai syarat pencapresan.

Selain itu, perlu dibuktikan juga apakah dana Rp 1 triliun yang digelontorkan kepada PAN dan PKS bersumber dari dana pribadi Sandiaga Uno atau bersumber dari pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Sandiaga ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Jika dana Rp 1 triliun itu bersumber dari dana pribadi Sandiaga Uno, maka yang harus ditelusuri oleh KPK adalah apakah dana Rp 1 triliun itu termasuk kekayaan Sandiaga Uno yang sudah dilaporkan dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) kepada KPK atau di luar LHKPN. Apabila dana Rp 1 triliun itu adalah dana yang di luar LHKPN maka Sandiaga Uno patut diduga telah tidak jujur dalam melaporkan besarnya kekayaan yang dilaporkan kepada KPK melalui LHKPN.

Namun, jika dana Rp 1 triliun itu diperoleh dari sumbangan pihak ketiga, maka penerimaan dana itu seharusnya masuk dalam kategori gratifikasi yang tidak dilaporkan Sandiaga Uno ke KPK dalam 30 hari sejak diterima Sandiaga Uno dari pihak ketiga.

Rencana Sandiaga Uno untuk berkonsultasi dengan pimpinan KPK harus diterima sebagai orang yang perlu didengar keterangannya terkait dugaan gratifikasi atau suap atau sebagai Penyelenggara Negara yang tidak jujur dalam melaporkan kekayaannya di dalam LHKPN.

Sandiaga Uno saat ini ibarat berada dalam posisi memakan buah simalakama. Karena di satu pihak terbukti memiliki dana Rp 1 triliun tetapi tidak dilaporkan dalam LHKPN dan mendapat dana dari pihak ketiga hingga mencapai angka Rp 1 triliun atau lebih, tetapi tidak melaporkan dana itu ke KPK sebagai gratifikasi. Dana itu justru langsung menuju PAN dan PKS atau pihak lainnya untuk dana kampanye Pilpres 2019, tanpa mempertimbangkan syarat-syarat pemberian dana kampanye Pilpres 2019, menurut UU Pemilu, baik mengenai besaran maksumum sumbangan maupun kepada siapa sumbangan itu diberikan.

Dana kampanye Pilpres 2019 menurut pasal 325 dan 328 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memang antara lain bersumber dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan harus dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye. Namun masalahnya, dana itu diberikan saat Prabowo Subiyanto dan Sandiaga Uno belum ditetapkan oleh KPU sebagai Capres dan Cawapres 2019. Dengan demikian dana Rp 1 triliun yang diberikan PAN dan PKS sulit diterima akal sehat sebagai dana kampanye, terlebih karena Partai Politik Pengusung (Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN) belum menetapkan Tim Kampanye, Rekening Tim Kampanye untuk tempat pencatatan khusus dana kampanye yang besarnya dibatasi UU.

Pada saat Sandiaga Uno datang ke KPK untuk melakukan konsultasi dan klarifikasi, KPK berwenang  melakukan OTT. Lantaran Sandiaga Uno diduga menampung dana pemberian pihak ketiga untuk sumbangan dana kampanye Pilpres yang belum waktunya diberikan dan tidak memenuhi syarat pemberian sumbangan dana kampanye Pilpres yang masih prematur dan melanggar UU Pemilu 2019.

KPK bisa saja langsung meng-OTT-kan Sandiaga Uno saat datang dengan agenda konsultasi dana sumbangan kampanye Pilpres. Apalagi pimpinan KPK sudah berada dalam posisi larangan untuk bertemu dengan orang yang sedang bermasalah dengan dana Kampanye Pilpres yang diduga berasal dari Gratifikasi, menyalahi aturan. Karenanya tidak ada ruang untuk konsultasi, kecuali OTT dan langsung proses hukum untuk suatu pertanggungjawaban pidana. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Untuk menyatakan apakah benar atau tidak uang Rp1 triliun yang dikeluarkan Sandiaga Uno sebagai dana kampanye, pembuktiannya ada pada pihak yang berwenang, dalam hal ini Bawaslu. Maka sebaiknya pihak-pihak yang memiliki bukti melaporkan hal tersebut, namun juga harus dengan bukti-bukti yang kuat, termasuk untuk membuktikan motif tawaran tersebut, apakah uang itu benar merupakan mahar politik atau dana kampanye. Nantinya keputusan dari pihak yang berwenang itu lah yang harus kita terima.

Pada dasarnya, dana kampanye dan sumbangan kampanye itu berbeda. Kalau dalam Undang-undang Pemilu, ada beberapa macam sumbangan kampanye, yakni sumbangan yang berasal dari per-orangan dan ada juga sumbangan dari institusi atau badan hukum. Sementara sumbangan yang dimaksud dalam UU Pemilu memang ada batasannya. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu, tujuan dari dana yang diberikan Sandiaga tersebut. Kemudian terkait masalah mahar ini, apabila yang kita bahas merupakan delik Pemilu, maka yang berwenang untuk menyelidiki hal ini adalah lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, yakni Bawaslu, untuk memastikan bahwa penyelenggaran Pemilu itu berlangsung sesuai dengan Undang-undang.

Pertanyaannya, apakah itu suap? Jika benar uang itu diberikan sebagai suap, artinya berhubungan dengan tindak pidana yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik. Misalnya, seseorang memberikan dana kepada pejabat publik dan pejabat publik itu ketika diberi sesuatu diharapkan dapat memberikan sesuatu yang dapat menguntungkan pemberi suap.

Lalu pertanyaan yang harus dijawab oleh penegak hukum adalah, apakah yang dilakukan oleh Sandiaga Uno itu termasuk dalam kualifikasi suap atau bukan? Karena apabila itu tidak termasuk ke dalam kualifikasi suap, jelas KPK tidak berwenang ikut campur. Tapi jika masalah itu tidak masuk dalam kualifikasi suap, kemungkinan masuk ke wilayah rezim hukum Pemilu mengenai persoalan dana kampanye.

Sebenarnya dalam Pasal 325 UU Pemilu, dana kampanye itu bisa diperoleh dari pasangan calon yang bersangkutan, parpol atau gabungan parpol pengusung capres dan cawapres, atau bisa juga dari sumbangan yang sah menurut hukum. Namun jika berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum, tentu memiliki ketentuan, apakah dia berangkat dari per-orangan, atau berangkat dari badan hukum? Apabila itu berasal dari per-orangan, maka itu tidak boleh lebih dari Rp2,5 miliar, tapi jika itu berasal dari badan hukum, maka tak boleh lebih dari Rp22 miliar. Pertanyaannya, apakah ini dana kampanye berupa sumbangan, atau yang berasal dari pasangan calon itu sendiri. Jika dana itu berasal dari pasangan calon sendiri, maka tidak ada keterangan yang mengatur jumlah dana. Oleh sebab itu, Bawaslu sempat mengatakan tidak ada delik pidana dalam kasus Sandiaga Uno.

Segala sesuatu yang berbau mahar dalam setiap pencalonan seperti ini memang kerap terjadi. Oleh sebab itu menurut saya rekomendasinya adalah, pertama perbaiki sistem Pemilu kita. Seharusnya presidential threshold sudah tidak ada lagi, jadi semua parpol yang sudah lolos menjadi kontestan Pemilu, boleh mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden. Kedua, perkuat penegakan hukum, jangan sampai kemudian aparat penegak hukum Pemilu, menjadi tidak beribawa karena  dianggap condong ke kanan atau ke kiri, jadi harus diperkuat, integritasnya harus diperbaiki dan profesionalismenya juga harus ditingkatkan. Ketiga, menyadarkan masyarakat bahwa mereka harus menilai siapa pasangan calon yang harus dipilih. (grh)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

The People’s Summit

25 September 2021

Prihatin di Hari Maritim

24 September 2021

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF