Menyoal Putusan MK
berita
Politika

Sumber Foto: jawapos.com

12 February 2018 16:00
Perseteruan KPK dengan Pansus Hak Angket KPK sepertinya akan kembali berlanjut. Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan menolak permohonan uji materi yang diajukan KPK terhadap Hak Angket KPK. MK menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif, sehingga bisa menjadi objek hak angket. Bahkan MK menyatakan Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk adalah sah.

Di satu sisi, putusan MK ini seolah menjawab keraguan publik atas legalitas Pansus Hak Angket yang selama ini menjadi perdebatan. Tetapi di sisi lain, putusan MK itu bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya. Putusan yang dimaksud adalah putusan atas perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011. Keempat putusan itu menegaskan, KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Putusan MK yang baru diketok itu langsung menimbulkan reaksi negatif. Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan, putusan MK terkait hak angket DPR terhadap KPK akan menjadi preseden buruk. Bahkan Mantan Ketua MK Mahfud MD angkat bicara dan menyatakansifat dari putusan MK adalah final dan mengikat.

Kabarnya, sebelum putusan ini dibacakan. Ketua KPK Busyron Muqoddas bersama YLBHI dan NGO hukum lainnya pernah mendatangi MK guna mencabut gugatannya, meski saat itu proses persidangan di MK telah masuk pada tahap penyerahan kesimpulan.

Pertimbangan yang mendasari mereka mencabut gugatan karena pengakuan Ketua MK Arief Hidayat soal pertemuannya dengan Ketua Komisi III (saat itu) Bambang Soesatyo. Pertemuan itu membahas rencana uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK di DPR. Selain itu, adanya pemberitaan di beberapa media massa yang menyebut dugaan lobi-lobi antara Arief dengan sejumlah fraksi agar Arief kembali terpilih sebagai hakim konstitusi dengan janji akan menolak permohonan uji materi hak angket KPK.

Sepertinya kabar itulah yang membuat sembilan hakim MK terbelah saat mengeluarkan putusan. Ini terlihat dari empat hakim yang menyatakan disssenting opinion (pendapat berbeda) atas putusan itu. 

Yang menjadi tanya, kenapa bisa pemikiran berbasis keilmuan para hakim konstitusi itu berbeda, padahal buku yang dibaca dan guru mereka sama? Selain itu, bukankah putusan berbeda atas objek yang sama akan menurunkan marwah MK di mata publik? Apakah itu tidak menjadi pertimbangan para hakim MK?

Wajar kalau publik curiga, selain putusan ini bertentangan dengan putusan sebelumnya, ada juga keraguan terhadap kredibilitas Ketua MK Arief Hidayat yang telah dua kali dinyatakan melanggar etik.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua DPR RI

Pertama terkait keputusan etik terhadap ketua MK, seharusnya Ketua MK saat ini sudah tidak kredibel lagi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan MK. Otomatis keputusan MK juga bisa dikatakan cacat, karena salah satu pimpinannya tidak layak lagi duduk sebagai Pimpinan MK.

Yang kedua, MK sudah kehilangan marwahnya, dan saya sudah seringkali mengkritik di Twitter, beberapa keputusan MK kadangkala hanya melihat dari kacamata kuda, tidak melihat dampaknya sama sekali. Terakhir, keputusan MK atas persyaratan calon presiden jelas-jelas bertentangan dengan amanat konstitusi. Tidak ada pasal dalam konstitusi yang membatasi syarat prosentase perolehan kursi untuk dicalonkan oleh partai peserta pemilu. Artinya keputusan itu sarat kepentingan politik.

Terakhir terkait hak angket, juga jelas-jelas MK tidak konsisten terhadap keputusan sebelumnya. Kita tidak bisa membuktikan bahwa ada deal antara DPR dengan MK, tapi fakta menunjukkan ada deal dalam keputusan itu.

Saya sepakat dengan Prof Mahfud MD, KPK pakai saja keputusan MK sebelumnya yang sudah final dan mengikat serta tidak pernah dicabut, artinya KPK bukan bagian dari eksekutif, sehingga hak angket terhadap KPK tidak legal untuk dilanjutkan.

Saya pikir, lembaga MK sudah harus direformasi. Mekanisme seleksi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh DPR dan pemerintah terdiri dari para ahli hukum tatanegara dan ahli jiwa. Apapun hasilnya pemerintah dan DPR hanya mengesahkan, tidak lagi melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Saya sering kritik sistem rekrutmen pejabat-pejabat publik tersebut, termasuk BPK yang dilakukan oleh Komisi XI DPR, akhirnya pimpinan BPK adalah titipan partai semuanya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Etika merupakan prinsip yang lebih "tinggi" dari "hukum”, karena menyangkut baik atau buruk, sedang hukum mencari pasal yang dilanggar. Salah atau tidak, etika dan moral itu terasa dalam masyarakat yang tidak perlu menunggu proses peradilan hukum berjalan, tapi sudah merasa malu, bersalah dan mengundurkan diri dari jabatan publik. Tanpa menunggu proses pengadilan atau berlindung di balik asas praduga tak bersalah. Asas ini selalu jadi perisai untuk bersembunyi dari tuntutan moral dan etika, untuk mundur dari jabatan publik bagi pejabat yang sudah dicurigai melalukan praktik tercela KKN.

Indonesia miskin tradisi ini--kalau tidak diberhentikan atau dipecat, jarang yang mundur secara ksatria. Kalaupun mundur biasanya karena memang kalah secara politik atau dipecat, seperti menteri yang tidak diangkat lagi oleh presiden. Kesadaran untuk mengundurkan diri sangat langka dan jarang, barangkali bisa dihitung dengan jari tangan pun masih kurang.

Gubernur BI kedua, Lukman Hakim dari PNI misalnya, mengundurkan diri meski baru setahun menggantikan Gubernur pertama Syafrudin Prawiranagera (Masyumi), yang ikut pemberontakan PRRI 15 Februari 1958. Dia sangat tersinggung karena tidak diajak konsultasi sewaktu kabinet Kerja I dengan PM merangkap Menkeu Djuanda dan Menmudkeu  Notohamiprojo mengambil putusan menghapus satu angka nol, dari Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Dia mengundurkan diri setelah PP Nomor 2 tanggal 29 Agustus 1959 dikeluarkan tanpa sepengetahuannya. Ia diganti oleh Mr Sutikno Slamet (PNI), yang menjabat hanya setahun (1960). Kemudian diganti oleh Mr Soemarno (ayahanda menteri BUMN sekarang, Rini Soemarno), yang hanya menjabat 3 tahun diganti oleh Jusuf Muda Dalam (ditahan Soeharto bersama 15 Menteri kabinet karena dianggap kiri Sukarnois pada 18 Maret 1966, kemudian divonis dan dipenjara). 

Kembali ke soal etika dan moral, ini sudah lama tidak terjadi di Indonesia. Mau mengundurkan diri juga takut dikira mbalelo, subversif anti pemerintah di zaman Soeharto. Baru setelah reformasi menteri mengundurkan diri untuk kampanye dan bersaing mau jadi capres. Seperti SBY menantang Megawati.

Jadi tradisi kemandirian dan prinsip moral etika, memang sudah lama lenyap sejak pejabat publik tidak mau mundur dari jabatan atau tidak pernah dipecat. Kalau salah hanya dipindahkan jadi menteri "urusan pinggiran". Maka kita tidak pernah tahu menteri itu salah atau benar, dipecat karena apa, digeser, digusur karena apa. Orang hanya meraba raba.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan bisa menentukan elite puncak tingkat  nasional, maka etika dan moral itu tentu sangat utama. Kalau anggota MK adalah hakim yang tidak bermoral etika, maka celakalah bangsa ini, nation state modern diperintah oleh orang yang tidak paham conflict of interest atau moral ethics of good clean clear goverment.

Memang menyedihkan baik MK maupun KPK bisa menjadi sarang "politisi", yang merebut posisi MK atau KPK untuk bermain politik dan berambisi jadi presiden. MK Jerman, misalnya, bingung melihat yang berkuasa di MK Indonesia kok hakim berlatar belakang politisi, yang menyimpan ambisi jadi presiden. Sebab ia dalam posisi hakim MK bisa menentukan nasib seorang capres atau seorang petahana dalam proses impeachment, yang memerlukan independensi, imparsial dan begawan, ayatollah bijaksana yang di atas politik partisan. Kita ini memang mau aneh sendiri bikin lembaga MK seolah meniru Jerman, tapi Jerman bingung, MK kok penuh hakim politik. Apa tidak gendeng?  Begitu juga KPK bisa saja dibajak oleh orang berambisi capres, seperti riwayat terbongkarnya kasus AS dan sekjen PDIP HK bahwa AS berambisi jadi wapres melalui operasi KPK terhadap lawan politik. 

Di Indonesia ini, teorinya orang jadi bupati, gubernur, presiden mesti lewat partai politik. Ternyata selain parpol resmi besar maupun gurem, ada juga lembaga independen seperti MK dan KPK yang berfungsi  jadi parpol untuk ambisi capres. Karena itu, jika sekarang ini heboh MK memutuskan KPK itu eksekutif atau tidak, pasti ada vested interest dari MK untuk mengambil putusan yang menguntungkan posisi para hakim MK atau "ketua"nya yang punya agenda dan ambisi karier politik lain. Kalau sudah amburadul ini, benar kata MK Jerman: MK  ya MK titik. Kalau MK main politik, KPK main politik, bubarkan saja negara yang menganut sistem amburadul ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS)

Upaya untuk mengerdilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilakukan terus-menerus dan dengan berbagai cara oleh semua pihak yang terganggu kepentingan-kepentingan pragmatisnya. Nyaris tak terlihat kepentingan negara yang ada dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Ini pukulan terberat bagi KPK dan kado di awal tahun.

MK idealnya diisi oleh sosok-sosok negarawan yang sudah 'selesai' dengan urusan pribadi masing-masing.

Sejak awal pemilihan Arief Hidayat sudah kontroversi. Dan ini menambah beban MK setelah skandal Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Corruption perseption index (CPI) negara Indonesia semakin membaik. Bahkan kini sudah mampu menyalip Philipina dan Thailand. Meskipun masih terpuruk di ranking 90 dari 176 negara terkorup dunia, setidaknya sudah naik sedikit dari tahun lalu. Tentu semua berharap kapan bisa menjadi seperti Denmark (Negara yang paling bersih-bebas korupsi).

Pemerintahan Jokowi yang baru berusia tiga tahun ternyata tak mampu menghapus korupsi sampai tuntas. Tidak seperti janjinya ketika melamar sebagai calon Presiden RI tahun 2014. Laju gerak memberantas korupsi berjalan lambat seperti keong. Janji untuk menambah 1000 penyidik baru KPK hilang diterpa angin Tax Amnesty.

Presiden yang digadang-gadang sebagai 'Orang Baik', belum terkena racun ‘tipu-tipu Jakarta’. Demikian julukannya pada masa-masa kampanye dahulu; habis waktu keliling daerah mengontrol laju pembangunan infrastruktur, persis seperti mandor.

Bernegara itu susah, lebih enak mengusir penjajah. Demikian sahut Bung Karno kurang lebih. Karena kini musti bertempur sama saudara sendiri. Mengapa musti bertempur? Karena masing-masing berebut periuk nasi. Siapa pula yang mau hidup susah; makan gorengan tahu tempe saban hari. Sementara kawan-kawan seperjuangan sudah naik Mercy, dan jalan-jalan ke Venesia saban bulan.

Untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu, rakyat relakan bagian kekuasaannya kepada para pengatur. Pengatur ini adalah orang-orang terpilih (kaum cerdik pandai) yang diharapkan mampu membuat regulasi cara hidup bernegara. Rakyat sadar, bahwa disiplin itu penting!

Maka merujuk kepada teori-teori politik Yunani kuno (Montesque), sampai kini Trias Politika menjadi panutan dalam membelah kekuasan para pengatur. Sebagian berfungsi sebagai eksekutor (eksekutif), sebagian berfungsi sebagai pemikir (pembuat undang-undang), dan sebagian berfungsi sebagai pengadil (Hakim). Eksekutor adalah posisi kuno yang paling digemari oleh kaum cerdik pandai. Istilahnya: kursi basah. Hampir semua anggaran belanja negara yang diperoleh melalui pemerasan keringat rakyat (setoran pajak) dan dikelola oleh eksekutor.

Masa kini, trias politika sudah kuno karena globalisasi telah menghapus batas-batas politik negara. Reformasi yang menghapus era-kolonialisasi adalah pemicunya. Seratus tahun berlalu, proses reformasi geopolitik ini tak kunjung berhenti dan malah tambah gawat. Tiba-tiba, sewaktu krisis ekonomi Eropa tahun 2010-2014, salah satu pemicunya adalah penduduk pribumi yang merantau, para pemuda negeri Yunani pergi meninggalkan negerinya untuk bekerja di berbagai tanah Eropa. Negeri Yunani kosong melompong tanpa penduduk muda, sehingga kolapslah itu negara.

KPK Indonesia adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh rakyat Indonesia untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi. Rakyat menuntut supaya mereka segera meresmikan lembaga tersebut (kejadiannya tahun 2003-2004). Jimly Asshidiqie dan Yusril adalah biang berdirinya para komisi ini. Status KPK dalam organisasi tata negara Republik Indonesia adalah (maaf) banci, dalam pengertian sengaja tidak pernah diperjelas (menjadi mainan politisi) sejauh mana wilayah kekuasaannya. Begitu pula status komisi independen lainnya seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komnas HAM, Komisi Persaingan Usaha, Ombudsman, Komisi Anti Kekerasan Kepada Perempuan, KPI, Dewan Pers, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Informasi, Dewan Pendidikan, Bawaslu dan LPSK saksi. Nasib para pemangku jabatan di dalam Komisi-komisi ini seperti anak-anak ‘tercebur’ saja.

Saya teringat zaman Orba, suatu masa ketika jabatan Dubes (duta besar) menjadi jabatan buangan orang-orang yang berseberangan dengan Soeharto, tetapi masih cukup pandai.

Untuk KPK, saya mengusulkan dipertegas fungsi dan status organisasinya. Tidak usah lagi menganggap KPK sebagai organisasi sementara sampai korupsi musnah. Karena tugas KPK semestinya tidak hanya mengungkap dan menangkap seperti sekarang, namun diperluas yaitu mencegah korupsi. Sehingga, layak KPK tidak lagi menjadi komisi independen, melainkan menjadi organ resmi negara yang diproyeksikan selamanya, sampai Indonesia bubar! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Pembentukan Pansus Angket KPK diawali dari dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III DPR kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP. Dalam persidangan tersebut penyidik KPK, Novel Baswedan, dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam proyek e-KTP. Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa oleh KPK. Sedangkan di sisi lain, Miryam mengaku ditekan oleh Novel dalam memberikan pernyataannya tersebut.

Saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR dan KPK, anggota Komisi III menginginkan rekaman pemeriksaan Miryam di KPK diputar, agar tidak menjadi fitnah. Pihak KPK berkeberatan karena masih berjalannya penyidikan dan akan dibuka di muka persidangan. Oleh karena itulah DPR berdasarkan Pasal 20A  ayat (2) UUD 1945 dan juga berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang berbunyi: “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.” DPR kemudian menggunakan hak angket terhadap KPK untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi terhadap kinerja KPK secara menyeluruh.

Terhadap Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dimohonkan judicial review kepada MK untuk menguji keabsahan Pansus Angket tersebut. MK memutuskan menolak permohonan judicial review tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya MK menyebutkan “Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah ekesekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ...”. Hal ini memicu kontroversi karena pada empat permohonan judicial review sebelumnya (putusan atas perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011) terkait dengan KPK, MK dalam pandangan hukumnya menyatakan KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Walaupun keempat perkara tersebut berbeda-beda subjek dan objeknya.  

Secara konstitusional tidak ada yang salah dengan digunakannya hak angket yang dilakukan oleh DPR terhadap KPK, karena KPK adalah pelaksana dari suatu undang-undang. Akan tetapi opini publik yang sudah terbangun mengaitkannya dengan kasus e-KTP yang sedang ditangani oleh KPK, sehingga publik beranggapan DPR akan ‘mengebiri’ KPK.

Dalam negara hukum yang demokratis, tidak lembaga atau organ negara yang tidak dapat diawasi ataupun diselidiki dalam pelaksanaan suatu undang-undang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik