Menyoal Tumbangnya Satu Persatu Situs Sejarah
berita
Politika

Sumber Foto: jimlakwon.com

23 December 2017 16:00
Rencana pemerintah membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menuai penolakan dari para pegiat sejarah. Pasalnya, di areal tersebut terdapat situs sejarah "Rumah Cimanggis", Depok, yang berasal dari abad ke-18 juga akan ikut tergusur. Ini bakal berdampak hilangnya situs sejarah penting milik warga Kota Depok. Apalagi "Rumah Cimanggis" sudah didaftarkan sebagai bangunan cagar budaya dan telah mengantongi rekomendasi dari Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). 

Dari catatan sejarah, "Rumah Cimanggis" yang dibangun selama empat tahun (1771-1775) adalah milik Gubernur Jenderal VOC Petrus Albertus Van Der Parra dan ditempati bersama isteri keduanya, Yohana Van Der Parra. Di masa selanjutnya, sempat pula menjadi mess pegawai RRI. Nilai kesejarahan "Rumah Cimanggis" kerap diangkat media lokal maupun asing. 

Nah ini yang kontradiktif. Proyek pembangunan kampus ini dibiayai APBN dengan payungi hukum Perpres Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII. Apakah tidak ada kajian secara mendalam sebelum mengeluarkan Perpres sehingga terkesan bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lebih jauh lagi, rencana pembangunan dengan menggusur itu bertentangan dengan program Nawacita butir delapan tentang sejarah. Apa yang mendasari pembangunan kampus UIII seluas 142 hektare itu? Jika ingin terlihat gagah dengan membuat kampus Islam terbesar, bukankah bisa memaksimalkan Kampus UIN Syarif Hidayatullah yang berlokasi di Ciputat? Tidak salah kalau banyak yang berasumsi, ini bukan sekadar gagah-gagahan atau berorientasi bisnis, melainkan ada agenda penghancuran bangsa.  

Kasus yang akan menimpa "Rumah Cimanggis" mengingatkan kita akan penggusuran Pasar Ikan oleh Pemda DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Itu adalah ilustrasi cukup terang-bederang tentang adanya aksi berstrategi, terencana, dan terprogram untuk menghilangkan ingatan sejarah geopolitik Sunda Kelapa, asal muasal Kota Jakarta.

Penggusuran Pasar Ikan, juga nantinya "Rumah Cimanggis", sejatinya hanya gejala permukaan dari sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Rentetan kasus penggusuran situs bersejarah mengundang  pertanyaan yang menggelitik, apakah peristiwa itu bagian dari perang asimetris yang sengaja dibuat untuk menghancurkan negeri kita?

Tengok apa yang telah dilakukan AS dan sekutunya di Irak pasca Saddam Hussein. Mereka menghancurkan semua situs-situs sejarah negeri 1001 malam. Nyaris tak ada yang tersisa. Bisa ditebak, generasi mendatang Irak bakal sulit menemukan bukti kejayaan negerinya.

Juli Lina, penulis Swedia, menulis: kalau ingin menaklukkan sebuah negeri tanpa melalui aksi militer, cukup lakukan tiga langkah: kaburkan sejarahnya, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya, dan putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sejarahwan, Penulis, dan Pendiri Penerbitan Komunitas Bambu

Pembangunan UIII justru bertentangan dengan pidato Presiden Joko Widodo yang menyerukan penghematan anggaran. Anggaran yang diambil dari APBN berbanding terbalik dengan apa yang diserukan tentang penghematan anggaran.

Pertanyaannya, untuk apa? Kalau kita sudah (memiliki) universitas Islam di mana-mana, di setiap daerah ada, kenapa itu enggak dikuatkan?

Tak hanya itu, pembangunan UIII mengancam keberadaan bangunan bersejarah bertentangan dengan program Nawacita butir delapan tentang sejarah. 

Oleh karena itu, groud breaking UIII adalah gambaran pemerintah mengabaikan UU Nomor 11 Tahun 2010 karena tidak mempedulikan situs sejarah. 

Jika memang nanti situs itu tergusur, sepertinya benar jika selama ini ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu bukan hanya buta sejarah, tetapi juga buta hukum. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli Sejarah Indonesia, Peneliti Utama LIPI

Saya tidak tahu seberapa penting nilai sejarah "Rumah Cimanggis". Namun pengalaman selama ini, situs itu terkadang dipertahankan dalam bangunan yang baru didirikan.

Namun yang tidak kalah penting menurut saya apa tujuan pendirian UIII (Universitas Islam Internasional Indonesia). Apa bedanya dengan PTN yang ada selama ini seperti UI dan UGM?. Apakah itu juga berbeda dengan UIN? Lalu memakai istilah internasional. apa perkuliahannya memakai bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya (Arab, Perancis, China)? Apakah mahasiswanya orang Indonesia atau campur orang asing? Bukankah adanya mahasiswa asing sudah diakomodasi pada beberapa PTN. Lalu apa bedanya?

Kalau tujuan agar orang asing belajar Islam ke Indonesia, orang asing itu bisa belajar di UIN dan pesantren di seluruh Indonesia.

Saya kira lebih praktis bila UIN itu saja yang diberi label internasional, misal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka bisa menampung sekian persen mahasiswa dari mancanegara. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penggiat lingkungan koordinator forum komunitas hijau kota Depok

Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Depok dalam Sarasehan Akhir tahun di Kampung 99 Pepohonan, Meruyung, Limo, beberapa waktu lalu menyoroti perihal kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH/ RTP) di Kota Depok.

Padahal RTH sangat dibutuhkan selain sebagai pusat tumbuh kembang dan regenerasi, juga sebagai pusat habitat dan penjaga keseimbangan ekosistem. Di samping kewenangan pemerintah kota yang mencakup ranah izin peruntukan dan pembangunannya, kebijakan untuk mengedepankan pembangunan yang ramah lingkunan dan berkelanjutan juga sangat diharapkan oleh para aktivis lingkungan yang hadir dalam acara sarasehan tersebut. Bahkan FKH berencana menggulirkan Program Wakaf RTH agar dapat membantu pemerintah untuk dalam mewujudkan cita-cita sebagai Kota Bersahabat yang Layak Anak, Keluarga, dan Ramah Lingkungan.

Terkait dengan rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), FKH mengkhawatirkan UIII akan berimbas pada desakan terhadap ke keberlanjutan Kota Hijau.

Urusan sampah dan penggunaan air tanah yang belum bisa diatasi. Apalagi jika dilihat dari arus lalu lintas yang sampai saat ini belum ditemukan formulasi solutif untuk pemecahan masalah kemacetan di wilayah sekitar lokasi UIII tersebut.

Kawasan Depok memiliki satu kesatuan ekologi dan hidrologi dengan Ibu Kota, sehingga dibutuhkan sinergitas antar wilayah dan pemerintah untuk "mengamankan" alur tersebut. Banjir yang kerapkali terjadi di ibu kota ditengarai karena rusaknya sistem hidrologi yang ada. FKH menyayangkan rencana pemerintah pusat yang "terkesan" terburu-buru dalam membangun UIII, tanpa mengindahkan aspek keberlanjutan kota.

Menimbang daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Depok, FKH mendorong pula Pemerintah Kota agar mempertimbangkan izin pendirian bangunan UIII. Hal ini sejalan dengan upaya penambahan ruang terbuka di Kota Depok, yang sampai saat ini masih belum maksimal pemenuhannya. Apalagi secara peruntukan, belum ada perubahan mengenai RT/RW untuk kawasan yang sedianya akan dibangun UIII tersebut. Bahkan rencana peletakan batu pertama pada Kamis (21/12/2017) ditengarai belum memiliki legalitas formal terhadap perubahan aturan mengenai RT/RW tersebut. Baik aturan perundangan, maupun Peraturan Presiden (Perpres)-nya.

Di tengah upaya warga Depok memperjuangkan penyelamatan situs-situs sejarah (kota pusaka), agar kota memiliki jejak masa lalu sebagai penanda keberadaannya yang historis, Pemerintah Pusat malah merencanakan akan membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di area situs sejarah Rumah Cimanggis, Depok, yang berasal dari abad ke-18. Terlebih lagi yang menyedihkan adalah Pemerintah Depok seolah ikut menyetujui rencana tersebut.

Padahal ini adalah sikap yang jelas tidak sejalan dengan amanat UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya yang melindungi dan ingin melestarikan bangunan bersejarah.

Berlatar belakang itulah, para pelaku dan pencinta artefak sejarah meminta agar Bapak Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden yang mewakili Pemerintah Pusat dan Bapak Idris Abdussomad sebagai Wali Kota Depok dalam proyek pembangunan UIII agar memperhatikan situs sejarah Rumah Cimanggis, serta dapat melestarikannya sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2010. Dijaga, agar situs itu punya area yang memungkinkan,bukan saja diselamatkan bangunannya, juga lingkungannya agar dapat menjadi sumber kebanggaan sekaligus pelajaran dari masa lalu kita yang kaya.

Cak Andri, salah satu tokoh pemerhati kota Depok yang tergabung di Joglo Nusantara mengatakan bahwa penyelamatan kedaulatan ruang berarti bukan dengan mempercepat dengan hal yang bersifat tangible tapi juga intangible. Karena dikhawatirkan dalam upaya membangun peradaban melalui infrastruktur tanpa memahami adat akan menjadi tidak beradab dalam pelaksanaannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Sejarah bangsa Indonesia sangat panjang, dan saya pikir semua bersepakat. Bagaimana kehidupan rakyat Indonesia hari ini, merupakan jalinan cerita dari masa ke masa. Dan tidak terpisahkan satu sama lainnya. Baik dan buruk, susah dan senang, merupakan ingatan yang wajib disampaikan terus menerus lintas generasi. Tujuannya satu: pendidikan.

Merawat ingatan melalui upaya-upaya konservasi/penyelamatan situs-situs bersejarah ( yang telah dilindungi oleh UU Cagar Budaya ) menunjukan sebuah sikap bahwa semangat ber-Bhineka Tunggal Ika tidak boleh padam di negeri ini. Biarlah jalinan sejarah tersebut menjadi kajian intelektual yang mengasah pikiran dan memicu nafsu pembaharuan.

Konservasi kadang menjadi urusan pelik dalam peta kebudayaan nasional di banyak negara. Karena, mengandung cerita masa lalu yang berlawanan dengan agenda politik seseorang/kelompok yang ingin berkuasa pada masa kini.

Contoh yang paling terkenal adalah ketika tahun 2001 Taliban (ISIL) menghancurkan situs Budha Bamiyan, merupakan salah satu situs Budha terbesar di dunia yang berumur 1700 tahun, dengan cara mengirim tank dan rudal anti pesawat terbang untuk membumihanguskan situs kuno tersebut.

Alasannya sederhana saja: mereka paham bahwa itu merupakan peninggalan budaya, namun kini ‘Afganistan’ memutuskan untuk bercerai dengan masa lalu (sahut: ketua Taliban Mullah Mohammed Omar). Padahal, sepanjang kekuasaan kekaisaran Islam Abbasyah dan Ottoman, situs tersebut baik-baik saja.

Masyarakat Indonesia pernah heboh luar biasa ketika Daoed Joesoef (Mendikbud era Soeharto) memutuskan untuk merevitalisasi total Candi Borobudur (pemugaran Borobudur dimulai pada 10 Agustus 1973-red). Apa sahut beberapa kawan-kawan yang berseberangan pendapat? Apakah Daoed Joesoef ingin membangkitkan berhala yang telah ‘terkubur’ selama ratusan tahun di tanah Jawa?

Begitu juga, ketika upaya penyelamatan beberapa bangunan peninggalan kolonial di Indonesia. Sepertinya, entah jin darimana, tiba-tiba berbisik ke telinga beberapa politisi apakah kamu ingin membangkitkan kisah pahit penjajahan? Bagaimana mungkin nasionalisme mengapung di udara? Tentu sejarah adalah alasnya, baik dan buruk.

Politik konservasi dan konflik-konfliknya semestinya bukan menjadi ajang balas dendam. Kisah-kisah masa lalu tersebut berguna untuk merajut kesinambungan sejarah. Supaya kita tidak takabur dan mengatakan hari ini kitalah yang paling jaya di tanah ini, melebihi para pendahulu.

Yang paling menggelitik dari kasus penggusuran "Rumah Cimanggis" untuk dibangun UIII adalah, "Rumah Cimanggis" merupakan milik Gubernur Jenderal VOC Petrus Albertus Van Der Parra yang didirikan dalam rentang 1771-1775 dan UIII (Universitas Islam International Indonesia) lekat dengan nuansa kurikulum prulalisme. Jadi? Akankah kita menjadi ‘Taliban’? Cuma kali ini pesakitannya adalah rumah mantan Gubenur VOC. Seperti gaya preman Terminal Kampung Rambutan: Gak dapet orangnya, rumahnya juga jadilah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Setiap proyek fisik atau proyek infrastruktur pemerintah yang menabrak atau menghilangkan bangunan cagar budaya /tangible heritage harus ditolak. Setidaknya, kalau proyek tersebut sangat vital bagi kelangsungan bangsa dan negara, harus dipindahkan ke lokasi lain.

Pemerintah yang seharusnya dan berkewajiban menjaga warisan cagar budaya, bukan malah menghancurkan, atas nama pembangunan sekalipun. Kalau ini terjadi, saya kira para pejabat pengambil keputusan yang berkewenangan atas proyek yang menghilangkan bangunan cagar budaya tersebut harus dipertanyakan kapabilitasnya. Kalau perlu, para pejabat tersebut (apakah dia birokrat atau pejabat publik), perlu diuji kesehatan mentalnya.

Barangkali ini modus lama, mengatasnamakan pembangunan atas sarana yang penting (sekolah, kampus, tempat ibadah) untuk menghilangkan bangunan cagar budaya, dengan ujung yang semua orang tahu, bisnis dan uang. Juga, inilah tantangan bagi rekan-rekan wartawan dan aktivis LSM untuk membuat investigasi atas soal ini. Ini soal yang kerap terjadi dan dibiarkan diam-diam, dan ini bisa menjadi awal untuk membangun diskursus dan advokasi bagi pelestarian cagar budaya, salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang belum dihargai selayaknya

Pembangunan Universitas Islam Internasional Indionesia (UIII) adalah baik, tapi juga tidak penting amat, dan juga tidak mendesak. Lebih-lebih kalau dipaksakan harus ada di dekat Jakarta. Indonesia sudah memiliki banyak sekali universitas (negeri dan swasta) yang cukup banyak jumlahnya, yang membutuhkan sentuhan kebijakan yang baik untuk dimajukan.

Di antara universitas yang banyak ini, terdapat juga universitas Islam (dulu institut) dan sekolah tinggi, yang di bawah arahan Kemenag dan Kemenristek-Dikti. Memajukan yang sudah ada, dan menjadikannya bertaraf internasional, saya kira lebih penting ketimbang membuat baru dengan label internasional.

Bobot dan makna penting universitas yang baru ini justru akan didapat kalau dibangun jauh di luar Jakarta, di provinsi-provinsi perbatasan. Justru dimensi internasional lebih didapat karena ada di perbatasan, dan sekaligus dapat menghela pembangunan di sana, sejalan visi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Beberapa nomenklatur teraduk jadi adonan buffet campuran lokal Cimanggis Kompeni VOC dan pusat Universitas Islam Internasional futuristik yang sedang  mengalami transformasi internal oleh Reformasi MBS terhadap mazhab fundamentalis Wahabi Salafi.

Sejarah sedang ditulis ulang dari abad ke -7 hingga abad 21. Tuhan tidak bisa dikerangkeng oleh manusia abad ke-7 sebab Tuhan itu infinity, tidak terbatas. Indonesia dengan Borobudur tidak mungkin dihapus oleh piramida Mesir. Kita percaya Tuhan lebih besar dari agama prasejarah sebab Tuhan melampaui sejarah di Eropa, di Asia, di Jawadwipa, juga di Borobudur.

Jangan biarkan Tuhan disandera dogma primitif. Tuhan melampaui segala Nabi dan segala Nobel laureate. Tuhan di atas Ptolemeus Galelio dan Copernicis. Joshua menghentikan matahari harus tunduk paradigma heliosentris bukan Geosentris. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Sebenarnya penghancuran situs-situs sejarah telah berlangsung sejak lama sekali. Ketika saya masih di SMA saya lihat sendiri penghancuran tempat bersejarah yang lekat dengan sejarah Jakarta. Yang pertama adalah Waterloo Plein. Yang kedua ialah yang kini menjadi lokasi Masjid Istiqlal. Berikut ialah gedung Sociteit Harmony yang menjadi gedung Setneg. Lalu Hotel Des Indes yang menjadi landmark Jakarta. Lalu gedung Candranaya dan eks Kedubes RRT.

Sebagian atas nama nasionalisme, menjadi simbol nasional dan tidak lagi menjadi heritage kolonial. Sebagian lagi demi modernisasi dan pembangunan fisik Jakarta yang bermetamorfose menjadi sebuah kota metropolitan, bahkan megapolitan. Apapun juga raison d'etre nya, tempat-tempat bersejarah atau yang memiliki keterkaitan dengan perjalanan sebuah kota dari masa ke masa yang terentang selama ratusan tahun mendadak hilang lenyap. Itu fenomena yang terletak di tengah-tengah Ibukota di depan hidung kita. Ada sebagian warga yang menyesalkan, ada yang setuju dan, tentu saja ada yang tidak peduli.

Apalagi sebuah bangunan bersejarah yang terletak di luar Jakarta seperti di Depok yang tidak banyak diketahui orang kecuali bagi masyarakat setempat. Apakah mungkin akan timbul kesadaran untuk melestarikan "Rumah Cimanggis" walau bergelimang dengan nilai sejarah sewaktu VOC masih menjadi tuan di negara kita?

Namun jika dikatakan seperti penghancuran bukti-bukti sejarah supaya bangsa menjadi amnesia sejarah seperti disebut Juli Lina--mengacu kepada penghancuran simbol-simbol Saddam Hussein oleh AS cs di Irak, rasanya terlalu jauh.

Saya klasifikasikan penghancuran tersebut menjadi dua periode. Semasa pemerintahan Presiden Soekarno yang kental rasa nasionalismenya penghancuran dilakukan demi memberikan simbol-simbol dan ikon-ikon baru bernuansa kemerdekaan dan kebanggaan bangsa. Tugu Monas, Masjid Istiqlal, misalnya, termasuk kategori itu.

Setelah periode nasionalisme kencang itu mereda dan memasuki periode pembangunan ekonomis kapitalistis malu-malu, penghancuran dilakukan atas dasar teori nilai tambah. Artinya bangunan lama diganti menjadi bangunan baru dan modern karena memiliki nilai ekonomi tinggi tinimbang diberi predikat bangunan bersejarah belaka. Contohnya yang eks Gedung Candranaya, atau bahkan penjara tempat Bung Karno ditahan di Bandung. Kini berubah menjadi mall, apartemen, dan sebagainya, yang sangat mahal harganya.

Di zaman now, nilai ekonomis lebih dikedepankan dari pada nilai sejarah. Kita bisa berdiskusi sampai seharian tanpa bisa tiba kepada konklusi yang final. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Perkotaan

Keberadaan bangunan cagar budaya bagaikan otak pada manusia. Otak manusia memiliki memori yang dipergunakan untuk mengingat sesuatu. Jika otak kita hilang, maka menjadi gilalah seorang manusia. Demikian dengan sebuah kota, jika bangunan cagar budaya hilang dalam sebuah kota maka akan menjadi gila pula sebuah kota demikian pula orang yang berada dalam sebuah kota.

Bangunan cagar budaya merupakan sebuah jati diri atau historic identity seperti apa yang dituliskan oleh Ismail Saregredin dan penulis lainya pada buku “Historic cities and scared sites: Cultural roots for urban future”. Mereka menyatakan bahwa bangunan kuno merupakan cerminan sebuah sejarah kota yang tidak boleh tidak seharusnya dikorbankan hanya karena pertimbangan ekonomis dan finansial. ”Ingatan” sebuah kota dalam hal ini bangunan cagar budaya dapat menciptakan sebuah “sense of community” dan juga rasa bagi tempat atau a sense of place yang menumbuhkan rasa bangga atau sense of pride bagi segenap warga bangsa.

Pada persoalan bangunan cagar budaya, terutama peninggalan kolonial di Indonesia, bagi sebagian orang hanya dilihat hanya untuk mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia akan penjajahan belanda. Akan tetapi, sejarah adalah sejarah, tidak boleh dimanipulasi dari History menjadi His Story.

Seharusnya, bagi generasi penerus bangunan cagar budaya ini dapat menciptakan rasa bangga bagi bangsannya. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa kita memang pernah dijajah oleh belanda, akan tetapi berkat perjuangan para pahlwan kita, kita bisa merdeka dan berdaulat sendiri tanpa diberikan kemerdekaan oleh bangsa lain seperti halnya negara tetangga.

Kota yang baik adalah kota yang dapat menyuguhkan sejarah kotanya dari waktu ke waktu yang kasat mata, fisik, dan visual. Tentunya hal tersebut telah mendapatkan legitimasi dari peraturan pemerintah Dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam UU tersebut, Pasal 76 mengatur mengenai penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang dalam situs dan kawasan berdasarkan kajian, Sedangkan Pasal 73 Ayat (3) mengatur sistem zonasi cagar budaya dapat terdiri dari zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/ atau zona penunjang.

Seringkali pemerintah kota menyalahartikan bangunan dan kawasan cagar budaya hanya dengan pengawetan atau preservasi. Sekadar menjaga atau mengembalikan keadaan semula tanpa memberikan peluang pada perubahan. Kategori perawatannya bukan hanya berhenti pada preservasi yang statis, tetapi haruslah konservasi yang dinamis. Dalam disiplin ilmu konservasi dikenal dengan istilah adaptive reuse atau suntikan bangunan dengan fungsi baru dikawasan dan bangunan cagar budaya tersebut.

Yang harus diwaspadai adalah bahwa kehadiran bangunan baru jangan sampai merusak semangat tempat atau spirit of place, citra, skala, dan suasana yang khas, yang telah menjadi ciri kawasan kunonya.

Bagi saya, menghancukan bangunan cagar budaya merupakan sebuah dosa sosial yang besar dan tidak terampunkan. Karena dapat menghilangkan ingatan akan kota bagi warganya. Dan sudah saatnya warga kota baik itu seniman, budayawan, sejarahwan, arsitek, planolog, dan pemangku kepentingan lainya memikirkan berbagai altenatif perencanaan dan pembangunan perkotaan agar tidak kehilangan “ingatan” sejarahnya. Karena dalam membangun budaya berkota berlaku kaidah “Kota terlalu penting jika hanya diserahkan oleh seorang wali kota atau kepala daerah”. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Rencana pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang semula disambut antusias oleh banyak pihak, kini mulai menghadapi ujian. Dengan alasan menjaga warisan sejarah, sejumlah orang mengajukan keberatan. Pasalnya, di areal tersebut terdapat situs sejarah "Rumah Cimanggis", Depok, yang berasal dari abad ke-18 dikhawatirkan akan tergusur dan berdampak hilangnya situs sejarah yang diusulkan menjadi cagar budaya milik warga Kota Depok. Dengan alasan menjaga warisan sejarah, rumah yang pernah ditempati Gubernur Jenderal VOC Petrus Albertus Van Der Parra ini berlokasi di areal seluas 142 hektare yang disediakan untuk Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Sekilas, masuk akal jika muncul kekhawatiran di atas.

Sementara itu, Kampus UIII yang akan dibangun ini diharapkan akan menjadi simbol dan kebanggaan Umat Islam Indonesia, selain tempat untuk mengajarkan nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan rahmatan lilalamin. Mahasiswa yang akan menimba ilmu di sini bukan saja dari dalam negeri, akan tetapi juga dari manca negara. UIII diharapkan menjadi kiblat baru pengajaran Islam sebagai alternatif pusat-pusat studi Islam yang tersebar di Timur Tengah. Gagasan besar inilah yang dilihat oleh Presiden Jokowi, sehingga beliau memberikan dukungan penuh yang dituangkan dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2016.

Rencana pendirian kampus sebagai pusat pendidikan tidak perlu dipertentangkan dengan kewajiban menjaga Cagar Budaya. Pendirian UIII tidak harus menggusur "Rumah Cimanggis". Solusinya sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan mempertahankan   "Rumah Cimanggis" sehingga berada di dalam kampus. Misalnya seluas satu hektare di lokasi rumah ditetapkan sebagai cagar budaya. Dengan demikian semua aspirasi akan terakomodasi.

Perlu disadari, di samping masalah substansi terkait pentingnya membangun UIII, masalah ini juga telah berkembang ke ranah politik yang bisa memantàu masalah besar jika salah menanganinya. Berbagai rumor dan gosif di media sosial telah berkembang jauh, seolah-olah sedang terjadi upaya untuk menjauhkan Presiden Jokowi dari Umat Islam dengan cara menggagalkan rencana pembangunan kampus ini. Menjelang pilkada serentak tahun 2018 dan diikuti dengan Pileg dan Pilpres 2019, sebaiknya kita semua menjaga agar suasana tetap kondusif, menghindari hal-hal yang bisa mendorong situasi ke arah sebaliknya.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998